2.1. Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tujuan mengadakan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat ditemukan dalam UUD (1945) pada Pembukaannya, yakni, yang pada prinsipnya, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Dalam buku “Perekonomian Indonesia” oleh Ketut Nehen, dijelaskan bahwa masyarakat adil-makmur material dan spiritual dapat direfleksikan hanya pada masyarakat adilmakmur. Alasannya adalah bahwa aspek material dan spiritual dari masyarakat direfleksikan melalui pendapatan (terutama pengeluaran) masyarakat, hal mana juga menggambarkan masyarakat adilmakmur. 2.1.1. Tujuan Masyarakat Adil 1. Distribusi Pendapatan Kalau diantara tetangga kita adalah seorang kepala kepala rumah tangga dengan lima anak dan semua anaknya (laki/perempuan) (laki/perempuan) disekolahkan dan semuanya semuanya diberi warisan tanah yang kurang lebih sama, mungkin kita mengatakan bahwa kepala rumah tangga tersebut adil kepada semua anaknya. Tetapi dilain pihak, satu keluarga juga mempunyai lima anak, hanya menyekolahkan menyekolahkan anaknya yang laki-laki sedangkan anak perempuannya tidak sekolah. Tentu kita dapat mengatakan bahwa keluarga ini kurang adil dibandingkan dengan keluarga yang disebutkan yang pertama. Kalau demikian halnya, maka kita dapat mengatakan bahwa keadilan diukur melalui bagaiman kekayaan (pendapatan) didistribusikan didistribusikan diantara yang berhak. Makin merata pembagiannya makin adil dan sebaliknya makin timpang pembagiannya pembagiannya makin kurang adil. 2. Mengukur Masyarakat Adil Para ekonomi berusaha mengukur tingkat keadilan pembagian pendapatan nasional satu negara dengan menghitung Rasio Gini dan Rasio Kunztes. Cara lain untuk mengukur ketimpangan ketimpangan pembagian penghasilan penghasilan masyarakat adalah dengan memakai kurva Lorenz, memakai kurva distribusi penghasilan fungsional dan memakai koefisien variasi distribusi pendapatan perorangan (rumah tangga. Namun, dalam ulasan berikut hanya dibicarakan 2 cara yang pertama, oleh karena kedua cara ini saja yang digunakan diindonesia untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat. Rasio Gini. Perangkat yang paling sering digunakan untuk mengukur derajat keadilan/ketimpangan pendapatan relatif di suatu negara adalah rasio Gini. Rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini (Gini concentration ratio) atau sederhananya di sebut koefisien Gini (Gini coeffient) mengambil dari ahli statistik Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1912. Rasio ini dikenal dengan ukuran ketimpangan agregrat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangakan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Gini rasio antara 0,36 samapai 0,49 menunjukan pembagian pendapatan dengan keadilan yang sedang.
Rasio Kuznets. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pendapatan dari 40 persen individu (rumah tangga) termiskin dengan jumlah pendapatan dari 20 persen individu (rumah tangga) terkaya. Rasio ini diberi nama sesuai dengan nama penganjurnya, yakni nama pemenang hadiah Nobel Simon Kunznets. Cara menghitungnya adalah pertama-tama kita harus mempunyai pendapatan (per tahun) dari semua individu (rumah tangga) di Indonesia, katakanlah sejumlah 60 juta rumah tangga. Atur pendapatan per rumah tangga tersebut dari yang paling rendah sampai rumah tangga yang paling kaya. Kemudian dihitung 40 persen dari seluruh jumlah rumah tangga di Indonesia (atau 24 juta rumah tangga) yang termiskin dan beberapa jumlah pendapatan mereka. Katakanlah, sebagai contoh jumlah pendapatan mereka sebesar 15 persen dari jumlah seluruh pendapatan pada tahun bersangkutan. Selanjutnya kita mencari 20 persen dari seluruh rumah tangga (atau sejumlah 12 juta rumah tangga) yang terkaya dan hitung jumlah pendapatan mereka. Sekali kali, sebagai contoh katakanlah jumlah pendapatan mereka sebesar 50 persen dari seluruh pendapatan pada tahun bersangkutan. Dalam hal ini, rasio Kuznets adalah 15 persen dibagi 50 persen = 0,30. Sebenarnya tidak ada kriteria yang pasti berapa rasio Kuznets untuk kita dapat katakandistribusi pendapatan sangat timpang, atau sedang, dan relatif baik. Sebagai pegangan mungkin dapat dikatakan bahwa nilai rasio Kuznets dari 0,20 sampai 0,33 menunjukkan pembagian yang sangat timpang, 0,34 sampai 0,40 menunjukkan distribusi yang relatif baik. Distribusi pendapatan dari contoh kita diatas ternyata sangat timpang. Selain perhitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat rasio Kuznets yang di hitung secara terbalik dari pada cara diatas, yakni jumlah pendapatan dari 20 persen terkaya di bagi dengan jumlah pendapatan dari 40 persen rumah tangga termiskin. Dalam hal ini dari contoh 15 persen = 3,33.Nilai rasio antara 5 sampai 3 (pendapatan dari 20 persen rumah tangga terkaya adalah 3 sampai 5 kali dari jumlah pendapatan dari 40 persen penduduk termiskin, merupakan yang sangat timpang. Ketimpangan sedang apabila nilai rasio Kuznets berkisar antara 2 sampai 3, dan ketimpangan baik kalau nilai rasio Kuznetsnya lebih kecil dari 2. 3. Pencapaian Masyarakat Adil di Indonesia Pemerintah Indonesia telah berusaha memperbaiki keadilan pembagian pendapatan nasionalnya dengan menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi. Sesungguhnya setiap kebijaksanaan ekonomi pemerintah bersifat memperparah ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih menguntungkan kaum kaya di bandingkan dengan kaum miskin), atau bersifat mengurangi ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih menguntungkan kaum kaya dibandingkan kaum miskin). Dibawah ini disajikan beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat memperbaiki dan memperburuk kesenjangan distribusi pendapatan nasional. 1) Undang-undang pokok agrarian tahun 1960. Dalam undang-undang ini ditentukan batas maksimum pemilikan tanah sawah atau tanah tegalan atau gabungan dari keduanya. Luas maksimum kepemilikan hanyalah 9 hektar untuk tanah tegalan per keluarga petani dan halnya 7,5 hektar untuk sawah dan tegalan. Maksud dari pembatasan ini adalah agar supaya tidak terjadi ketimpangan yang mencolok dalam hal kepemilikan tanah. 2) Pajak penghasilan untuk perorangan dan untuk badan (dari laba). Dari sejak pemerinthan belanda sampai sekarang ini pajak selalu bersifat progresif, yakni makin besar pendapatan seorang (laba satu perusahaan) makin tinggi
persentase pajaknya.Dengan sifat pajak seperti ini diharapkan distribusi pendapatan antar perorangan (rumah tangga) lebih menjadi merata. 3) Berbagai kebijaksanaan kredit perbankan yang memihak kepada rakyat kecil (kaum yang lebih rendah penghasilannya), seperti misalnya kredit investasi kecil KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), kredit usaha tani (KUT), kredit usaha kecil (KUK), kredit program bimas padi, bimas palawija, dan sebaginya yang khusus untuk petani, untuk menyebut beberapa saja. 4) Berbagai program pengeluaran pemerintah yang lebih memihak kepada mereka yang berpenghasilan rendah, seperti misalnya pengeluaran pemerintahan secara besar-besaran untuk membangun dam, waduk dan saluran irigasi untuk para petani, pengeluran pemerintah untuk kesehatan dak keluarga berencana dan wajib belajar Sembilan tahun dan sebagainya. 5) Berbagai kebijakan jaringan pengamanan sosial yang dilaksanakan baru-baru ini yang bersifat khusus untuk menerangi kemiskinan seperti misalnya beras untuk orang miskin (raskin), jaminan kesehatan (jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT). PNPM Mandiri (pemberdayaan masayarakat mandiri untuk kaum miskin), berbagai jenis subsidi untuk para petani, dan sebagainya. Kesemua kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembagian pendapatan nasional, atau dengan kata lain untuk mencapai pembagian pendapatan yang adil di antara masyarakat di Indonesia. Namun sayang sekali bahwa kebijaksanaan pemerintah yang tujuannya untuk orang miskin sebagian,dan malah sebagian besar dinikmati oleh golongan yang lebih kaya yang tidak dimaksudkan program tersebut. Sebagai contoh, misalnya banyak sekali petani kaya yang dapat terhindar dari ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria, banyak kaum kaya dan pengusaha yang dapat dengan liciknya bebas dari aturan pajak, tidak sedikit kredit yang dimaksudkan untuk orang miskin diterima oleh masyarakat yang lebih kaya, pengeluaran untuk irigasi dan pendidikan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, dan terakhir raskin, BLT, dan jamkesmas dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Disamping kebijaksanaan tersebut diatas yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional, ternyata pemerintah juga melaksanakan kebijaksanaan yang mengutakan orang kaya, atau membuat modal menjadi lebih murah dari semestinya dan membuat tenaga kerja relatif mahal, sehingga kaum pengusaha dan investor lebih memilih teknologi yang padat modal, memerlukan lebih sedikit tenaga kerja yang murahnya memperburuk distribusi pendapatan nasional. Diantara kebijaksanaan yang ternyata lebih memihak kepada kaum kaya atau menyebabkan kaum modal relatif murah, antar lain adalah: 1) Undang-undang Penanaman Modal Asing, yang memberi fasilitas kepada investor asing (investor besar) untuk menanamkan modalnya dalam negeri. 2) Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri,yang menyediakan fasilitas kredit kepada investor besar dalam negeri untuk lebih aktif dalam pembangunan ekonomi. 3) Kredit dan Bantuan Likiuditas Bank Indonesia, yang memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang relatif rendah atau malah tanpa bunga kepada bank nasional yang mengalami kesulitan likuiditas. 4) Tingkat bunga kredit yang relatif lebih rendah untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan tingkat bunga untuk kredit komsumtif.
5) Pembebasan bea masuk bagi investor yang memasukkan barang modal dari luar negeri. 6) Nilai rupiah yang dibuat terlalu mahal (over valued currency) oleh pemerintah terhadap mata uang asing (terutama US$) sehingga pemerintah berkali-kali melaksanakan kebijaksanaan devaluasi nilai rupiah. Dengan mengingat kekuatan-kekuatan yang memperkecil dan memperbesar ketimpangan pembagian pendapatan diatas,maka di peroleh ukuran distribusi pendapatan nasional yang diukur dengan Gini Rasio (1965-2007) dan rasio Kuznets (2002-2007) sebagai dibawah ini.
Tahun 1965 1970 1976 1978 1980 1981 1984
Tabel2.1: Gini Rasio di Indonesia,1965-2007 Gini Rasio Tahun Gini Rasio Tahun 0,35 1986 0,33 1997 0,35 1987 0,32 2002 0,34 1990 0,32 2003 0,40 1993 0,34 2004 0,34 1994 0,34 2005 0,33 1995 0,35 2006 0,33 1996 0,36 2007 Sumber:1965-1997:BPS seperti pada tahun 20011:table 3.3 2002-2007:BPS seperti pada BI LPI 2007
Gini Rasio 0,37 0,33 0,32 0,32 0,36 0,33 0,37
Tabel 2.2: Persentase Pendapatan yang Diterima Oleh Berbagai Kelompok penduduk di Indonesia, 20022007 Kelompok Penduduk 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1).40%Termiskin 20,92 (2).4o%Menengah 38,89 (3).20%Terkaya 42,19 Rasio Kuznets(3):(1) 2,07 2.06 2,03 (1):(3) 0,45 0,49 0,49 Sumber: BPS seperti pada BI LPI 2007
2,38 0,42
2,13 0,47
2,35 0,43
Meskipun tidak diperoleh data mengenai ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia untuk seluruh periode. Namun dapat diduga bahwa distribusi pendapatan selama pemerintahan sukarnn mungkin mempunyai nilai gini yang relatif lebih besar dari pada koefisien Gini pada pemerintahan Sukarno. Sejak tahun 1965 dan setiap tahun setelah itu koefisien Gini tercatat sekitar 0,35, kecuali pada tahun 1978. Pada waktu mana koefisien Gini tercatat paling tinggi sebesar 0,40, untuk kemudian menurun lagi mencapai 0,32 pada tahun 1989-90. Namun nilai tersebut meningkat lagi pada tahuntahun krisis ekonomi pada tahun 1997-98 mencapai 0,37. Secara umum dapat dikatakan bahwa disribusi pendapatan yang ditunjukan oleh Gini Rasio di Indonesia termaksud pada kategori ketimpangan sedang. Sedangkan untuk tahun 2002-2007 rasio Kuznets menunjukan tidaklah terjadi ketimpangan yang mencolok, rasio dari bagian yang diterima oleh 20 persen penduduk terkaya hanyalah sekitar dua kali dan maksimum hanya 2,3 kali dari bagian yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin.
2.1.2. Tujuan Masyarakat Makmur 1. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah agar pendapatan nasional (total maupun per kapita) tumbuh untuk memperoleh tingkat kemakmuran (pendapatan nasional) yang lebih tinggi. Kalau demikian halnya, ukuran mengenai kemakmuran dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi (tingkat pertumbuhan pendapatan nasional). 2. Elemen Pertumbuhan Ekonomi Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah: 1) Akumulasi
modal,
yang
meliputi
semua
bentuk
investasi
baru
yang
ditambahkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Contohnya adalah
pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, dan sebagainya, yang seluruhnya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Sebagai contoh, investasi yang dilakukan oleh seorang petani sayuran berupa pembelian traktor baru guna meningkatkan produksi sayurannya. Tanpa adanya fasilitas transportasi (kendaraan dan/atau jalan) yang memadai guna mengangkut hasil produksi tersebut maka investasi yang dilakukan tersebut tidak akan banyak menambah produksi petani tersebut. Di samping investasi yang bersifat langsung, banyak cara yang bersifat tidak langsung untuk menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya. Contohnya adalah pembangunan sistem irigasi yang dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan per hektar. Demikian pula dengan pemakaian pupuk buatan akan mengingkatkan produktivitas lahan pertanian. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidkan formal,program pendidikan dan pelatihan dalam kerja atau magang, kursus, dan aneka pendidikan informal lainnya perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil melalui investasi langsung dalam pembangunan serta pengadaan gedung-gedung, peralatan, dan bahan baku (misalnya bukubuku,proyektor film, computer, peralatan ilmiah, serta alat-alat dan mesin
pendidikan kejuruan seperti mesin babat dan gerinda). Pendidkan guru yang bermutu dengan kurikulum yang tepat dan releven, sama halnya dengan penyediaan buku-buku ekonomi yang baik, pasti akan meningkatkan kualitas, kepemimpinan, dan produktifitas tenaga kerja. logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital) ini jelas dapat dianalogikan dengan peningakatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis. Segenap kegiatan yang di sebutkan merupakan bentuk-bentuk investasi yang menjurus akumulasi modal.Akumulasi modal dapat menambah sumber daya baru (contohnya pembukaan tanah yang semulanya tidak ada (misalnya, perbaikan sistem irigasi,pengadaan pupuk,pestisida). Satu hal penting yang harus dipahami selalu di tuntut adanya pertukaran komsumsi sekarang dan komsumsi akan mendatang.Artinya,pihak-pihak pelaku investasi harus bersedia mengorbankan pendapatan atau mengurangi komsumsi mereka pada saat sekarang ini demi memperoleh komsumsi yang lebih baik di kemudian hari,seperti mengorbankan pendapatan yang mungkin diperoleh saat ini jika bekerja dengan mengambil pendidkan lanjutan. 2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk). Secara tradisonal dianggap sebagai salah satu faktof positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif,sedangakan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan
pasar
domestiknya.
Meskipun
demikian
kita
masih
mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja benar-benar akan memberikan dampak positif atau justru negatif terhadap pembangunan ekonominya. Sebenarnya hal tersebut (positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi). Sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan angkatan kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjud di pengaruhi oleh tingakat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. 3) Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonomi dan kemajuan teknologi (technological progress) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaiakan atas cara-cara lama
dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisonal seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada tiga jenis kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technologi progress), Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor-saving technological progress), dan kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-technological progress). Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress) terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi factor input yang sama. Inovasi yang sederhana,seperti pembagian kerja (semacam spesialisasi) yang mendorong peningkatan output dan kenaikan komsumsi masyarakat dan contohnya. Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi,perubahan teknologi yang netral yang melipat gandakan output. Secara konseptual sama artinya dengan teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif. Bertolak dari pemikiran itu, maka pergeseran kurva kemungkinan produksi ke arah luar dapat juga diartikan sebagai bukti telah terjadinya kemajuan teknologi yang netral. Sementara yaitu kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja (artinya, penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja atau modal yang sama).Pemakaian computer mesin teksil otomatis,bor listrik berkecepatan tinggi,traktor dan mesin pembajak tanah,dan banyak lagi jenis median serta peralatan modern lainnya dapat diklasifikasikan sebagai kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja.Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan semakin sedikit. Sedangkan kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress) merupakan fenomena relative langka. Hal ini dikarenakan hampir semua penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan di negara-negara maju dengan tujuan utama menghemat tenaga kerja,dan bukan untuk menghemat modal. Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langaka modal, kemajuan teknologi hemat. Modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni yang memerlukan biaya lebih rendah), misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan,pompa penghembus dengan tenaga kaki, dan penyemprot tenaga mekanis diatas punggung untuk pertanian skala kecil. Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien, dan padat karya (hemat modal)-atau teknologi tempat guna-merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyedian lapangan kerja.
Kemajuan teknologi dapat juga meningkatkan modal atau tenaga kerja.kemajuan teknologi yang meningkat kan pekerja (labor-augmenting technological progress) terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Misalnya, dengan menggunakan videotape, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga lebih baik. Demikian pula halnya dengan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal (capital-augmenting technological progress). Jenis kemajuan ini terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang secara lebih produktif. Misalnya penggantian bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian. 3. Pertumbuhan Ekonomi (Kurva Kemungkinan Produksi) Dengan bekal pemanaman awal perihal dua komponen pertama dan utama dari pertumbuhan ekonomi itu, dan untuk sementara kita lupakan dahulu komponen yang ketiga (teknologi), kita dapat mempelajari interaksi yang berlangsung antara kedua komponen utama tersebut melalui kurva kemungkinan produksi (production possibility) guna memahami peningkatan potensia total output dari suatu perekonomian. Pada tingkat penguasaan teknologi tertentu dan jumlah sumber daya manusia dan modal fisik yang tertentu pula, kurva kemungkinan produksi memperlihatkan jumlah output maksimum yang bisa di capai berupa kombinasi dua jenis komoditi, misalnya saja beras (padat karya) dan radio (padat modal atau teknologi), seandainya segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian yang bersangkutan benar-benar digunakan secara penuh dan efisien. Peraga satu berikut memperlihatkan kurva-kurva kemungkinan produksi beras dan radio. Jika kita andaikan teknologi produksi sama sekali tidak mengalami perubahan, kuantitas sumber daya manusia dan fisik akan meningkatkan dua kali lipat sebagai hasil dari investasi pada pengadaan sumber daya yang baru, seperti menambah luas tanah, menambah modal,dan juga tenaga kerja. Pada peraga 1 terlihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya sampai dua kali lipat akan menggeser kurva kemungkinan produksi keluar secara sejajar, dari p-p ke p’-p’. Hal ini jelas menunjukan bahwa perekonomian atau negara yang bersangkutan sekarang dapat memproduksi lebih banyak radio dan beras. Karena sejak semula bisa diasumsiakan bahwa perekonomian tersebut hanya memproduksi dua jenis barang saja,maka jelas peningkatan produksi beras dan radio langsung menambah total PNB (yakni jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi). Berkat kenaikan produksi itu,PNB Negara tersebut meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam kalimat ini, negara atau perekonomian tadi tengah mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Perhatikan bahwa walaupun Negara tersebut beroperasi di bawah kapasitas sumber daya yang ada pada titik X pada peraga diatas, kenaikan sumber daya prodiktif
tetap dapat meningkatkatkan output pada titik X, meskipun disitu terdapat pengangguran dan penggunaan tanah dan modal dibawah kapasitas maksimal. Satu hal yang perlu dicatat disini adalah penambahan sumber daya belum tentu akan meningkatkan output (menciptakan pertumbuhan ekonomi). Hal ini merupakan satu keniscayaan atau kepastian yang berlaku sehingga menjadi satu hukum ekonomi, seperti telah di buktikan oleh negara-negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya relative rendah. Selain itu pertumbuhan sumber daya ternyata tidak selalu merupakan syarat mutlak bagi adanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, mengingat pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih baik ternyata juga dapat meningkatkan output, seperti terlihat dari pergeseran dari titik X ke X’ pada peraga diatas. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya yang ada serta investasi baru yang memperbanyak kuantitas sumber daya (menciptakan sumber-sumber daya yang baru) jelas merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pertumbuhan output nasional. 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejalan dengan pendapat kebanyakan ekonom bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan yang paling penting, Presiden Sukarno pada sekitar tahun 1960 menyarankan agar bangsa Indonesia loncat jauh (frog jump) dalam pemilihan teknologi. Artinya adalah bahwa kita sebaiknya memakai teknologi yang suda using di negara maju, maka jumlah produksi nasional akan meloncat jauh dan mungkin akan mampu mendekati produksi nasional negara-negara maju. Sehubungan dengan anjuran ini, Indonesia tidak memperkenankan impor barang modal bekas. Yang diimpor mestinya hanya mesin-mesin terbaru yang paling canggih untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian sekitar 1970an telah diperkenankan teknologi penyosokan beras untuk mengganti teknologi untuk menumbuk beras, ani-ani di ganti dengan sabit, bajak dengan traktor dan banyak lagi kemajuan teknologi yang diterapkan disektor pertanian. Demikian juga halnya disektor lain, penerapan teknologi baru di sektor industry dengan memakai mesin pemintalan otomatis sebagai pengganti ATBM, pemakaian komputer dan sebagainya. Namun barangkali dewasa ini, pintu impor barang bekas sudah dibuka lagi, seperti misalnya impor pesawat terbang bekas dan modal lainnya. Akibat dari kebijakan teknologi pada bidang produksi dan pemasaran barang dan jasa di Indonesia diperoleh tingkat pertumbuhan Pendapatan Nasional rata-rata per tahun seperti pada table berikut.
Periode (Tahun) 1953-1959 1960-1965 1965-1971 1971-1977 .......... 1991 1992
Tabel 2.3: Pertumbuhan Pendapatan Nasional di Indonesia Persen / Tahun Persen/tahun Tahun Tahun 3,2 1993 6,46 2000 2,0 1994 7,34 .......... 6,o 1995 8,2 2004 7,9 1996 7,8 2005 .......... 1997 4,7 2006 6,91 1998 -13,3 2007 6,43 1999 0,3
Persen 4,8 .......... 5,0 5,7 5,5 6,3
Sumber: 1953-1977 A.Booth dan P. Mc Cawley,1979:5 1991-1994:BPS seperti pada Hg.Suseno T.Widodo 1997:Tabel 2.5 1995-2000:BPS seperti pada Tambunan,2001:Tabel 2.2 2004-2007:BPS seperti pada BI LPI 2007 Tabel 2.7 Tingkat pertumbuhan ekonomi ini dianggap sebagai tingkat perkembangan kemakmuran masyarakat Indonesia. Selama periode pemerintahan Orde Baru tingkat pertumbuhan ekonomi sangat rendah, yakni 3 persen untuk periode 1960-1965. Pada masa pemerintahan Suharto, tingkat partumbuhan ekonomi relatif tinggi, 6 persen, 7 persen, malah pernah mencapai 8 persen per tahun, untuk kemudian pada akhir masa jabatannya, 1997, hanya mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 4,7 persen, dan pada tahun krisis ekonomi, 1998 diperoleh pertumbuhan yang negatif sebesar 13,3 persen. Pada masa reformasi dan demokrasi, pertumbuhan mulai merangkak dari 0,3, persen pada tahun 1999, dan kemudian mencapai sekitar 4-6 persen sampai sekarang ini.
2.2.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan
perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Pembangunan sebagai suatu proses Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat menin gkatkan produktivitas. A. Tujuan pembangunan ekonomi
Pada umumnya, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pembangunan harus diarahkan pada hal-hal berikut. a. Meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. b. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai-nilai budaya, serta martabat bangsa. c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan membebaskan dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan dan pen deritaan.
B. Strategi Pembangunan Ekonomi
Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumusankan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagai mana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis. C. Macam – Macam Strategi Pembangunan Pembangunan Ekonomi
Dalam mempelajari perekonomian suatu Negara, salah satu konsep yang penting untuk diperhatikan yaitu mengetahui strategi pembangunan ekonomi. menurut Suroso ( 1993 ) strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas factor – factor ( variable ) yang akan dijadikan factor / variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan. adapun beberapa strategi pembangunan ekonomi yaitu : 1.
Strategi pertumbuhan Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2.
strategi dengan pembangunan pemerataan Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3.
strategi ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya. oleh karena itu jika suatu Negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, Negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah : meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintaiproduk nasional, dan sejenisnya.
4.
strategi yang berwawasan ruang Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5.
strategi pendekatan kebutuhan pokok Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
D. Strategi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia
Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang seperti Negara kita, Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan
modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Peningkatan laju pembentukan modal pada Indonesia ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah dikarenakan tingkat pendapatan rendah. Dan karena itu semua berakibat pada laju investasi, laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas indonesia. Sebelum orde baru, strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, kenyataannya terlihat adanya kecendrungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Sehingga perkembangan ekonomi yang tadinya menjadi perioritas utama menjadi terabaikan dan entah bagaimana kelanjutannya.
