TUGAS ANALISIS SEGITIGA KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALKOHOL Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Oleh Muhammad Khotibuddin, dr. 10/308516/PKU/11779
Deskripsi
Dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian melalui pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol Aktor Kebijakan y
Pemerintah: Pemda,
y
Penjual
Kementrian Perindustrian erindustrian dan da n Pedagangan
minuman beralkohol: Toko, Hotel, Diskotek, Restoran, Kafe, Bar,
Pub,
Karaoke y
Kepolisian
y
I mportir
Minuman Beralkohol
Konteks Kebijakan y
Faktor
situasional (kondisi khusus) Yogyakarta adalah daerah tujuan pariwisata internasional sekaligus daerah tujuan belajar. Minuman beralkohol beralkohol mendukung mendukung pariwisata tetapi juga juga dapat diakses oleh pelajar sekaligus dampak minuman kerasnya.
y
Faktor
y
Faktor
y
Struktural (Politik-Ekonomi) olitik-Ekonomi) ± No ± No data found
Budaya (Nilai lokal dan da n relijius) 1 Ajaran lokal dalam Naskah Serat Ma Lima Faktor Internasional/eksogenus nternasional/eksogenus
± No ± No data found
Isi Kebijakan2 y
Penggolongan
Alkohol
Minuman Minuman beralkohol beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C H OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (li ma perseratus); 2
5
b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C H OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh 2
perseratus);
5
c.
minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C H OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% 2
5
(lima puluh lima perseratus). y
Pengedar
dan Penjual
a. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki S IUP. b. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki S IUP MB. c. Setiap orang atau badan dilarang menge cer atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman. y
Konsumen Pengecer
atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C ke cuali kepada Warga Negara Indonesia (WN I) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
Proses Kebijakan (Tahapan Heuristiks) y
y
Identifikasi
masalah dan isu Minuman beralkohol tidak dapat dilarang keberadaannya sehingga dampak minuman keras juga nis caya ada. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah meminimalkan dampak buruknya dengan mengeluarkan kebijakan regulasi minuman beralkohol mulai dari tingkat produksi, jual beli dan konsumsi. Tujuan utama yang 3 ingin dicapai adalah untuk meminimalkan meminimalkan resiko. r esiko. erumusan Perumusan
Kebijakan
Kebijakan ini diputuskan pertama kali oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam penjabaran kewenangan pengendalian, pengendalian ini melibatkan menteri perindustrian dan perdagangan terkait produksi dan ekspor-impor produk beralkohol dengan penetapan peraturan ijin dan bea cukai, sedangkan pengaturan peredaran dan penjualan serta peminum ditetapkan oleh Gubernur dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengendalian ditingkat kabupaten/kota kemudian menjelma menjadi peraturan pemerintah daerah yang disahkan oleh D PRD kabupaten/kota ( contoh: 2, 4, 5, 6 Peraturan Daerah Kabupaten sleman Nomor 8 Tahun 2007) y
Pelaksanaan
Kebijakan Dalam pelaksanaannya, ramai diberitakan penyitaan miras hingga ribuan botol, menunjukkan bahwa regulasi ini belum ditaati dengan baik oleh penjual. Dalam observasi langsung dilapangan, ditemukan bahwa minuman beralkohol tipe A (<5%)
masih dijual oleh mini market perorangan ataupun waralaba ditengah pemukiman dan pendidikan walaupun hanya terbatas untuk merek lokal. y
Evaluasi Kebijakan Regulasi ini hanya mengatur produksi, peredaran dan penjualan minuman keras yang terstandar dan memastikan konsumsinya untuk konsumen tertentu. Sementara masyarakat miskin yang memiliki kebiasaan minum alkohol kesulitan untuk mengakses minuman ini sehingga s ehingga membuka peluang untuk produksi miras tradisional yang tidak terstandar t erstandar dengan aman. a man. Miras oplosan ini tidak sedikit sudah meminta 7 korban nyawa peminumnya.
eferensi R eferensi 1. http://webcache.googleuser content. com/sear ch?q=cache:XHViC09cmm8J:eprints.und ip.ac.id/5978/1/moh_muzakha.doc+MA+LIMA+PER ILAK U+P U+PANTANGAN+MAS YARAKAT+JAWA&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id 2. Peraturan daerah kabupaten sleman Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan Minuman beralkohol. http://jdih.slemankab.go.id/file/perda%20Miras%20final.pdf 3. Dampak kesehatan dan sosial penyalahgunaan alkohol dan ganja. UMJ. http://www.scribd. com/doc/13846550/DAM PAK-KESEHATAN-DAN-SOS IALPENGG UNAAN-ALKOHOL-DAN-GANJA 4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/ Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/ PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Beralkohol Perizinan Minuman Beralkohol 7. http://www.krjogja.com/news/detail/19830/www.krjgogja.com
