Tugas Analisis APBD.docx

1

Summary Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

ANALISIS APBD KOTA SURABAYA SURABAYA Suatu Kajian Kemandirian & Efektivitas Keuanan Daera!

Pemb Pemban angu guna nan n ekon ekonom omii pada pada dasar dasarny nyaa adala adalah h upay upayaa untu untuk k memp memper erlua luass kemamp kemampuan uan dan kebebas kebebasan an memili memilih. h. Tercip erciptany tanyaa pemban pembangun gunan an ekonom ekonomii sangat sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituan dituangka gkan n dalam dalam APBD APBD yang yang langsu langsung ng mapun mapun tidak tidak langsu langsung ng mencerm mencermink inkan an kema kemamp mpuan uan daer daerah ah dalam dalam memb membiay iayai ai pelak pelaksa sana naan an tuga tugas-t s-tug ugas as peme pemerin rinta taha han, n, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. alah satu alat untuk menganalisis kiner!a pemerintah daerah dalam mengola keuangan daerahnya adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. esuai ketent ketentuan uan "ndang "ndang-un -undan dang g otonom otonomii daerah, daerah, kewena kewenanga ngan n daerah daerah adalah adalah memilik memilikii tanggung tanggung !awab menyelengg menyelenggarakan arakan berbagai berbagai pelayanan pelayanan kepada kepada masyarakat masyarakat dengan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi dan perta nggung!awaban kepada masyarakat. tudi ini ini berm bermak aksu sud d untu untuk k meng mengeta etahu huii se!au se!auh h mana mana efekt efektifi ifita tass dan dan efisi efisien ensi si dalam dalam merealisasikan pendapatan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meni menila laii kine kiner!a r!a peme pemerin rinta tah h daera daerah h dalam dalam peng pengel elol olaa aan n keua keuang ngan an daera daerah h yang yang pen!abarannya yang terdapat dalam APBD. APBD. Kema Kemand ndir irian ian khus khusus usny nyaa dalam dalam bida bidang ng keua keuang ngan an Kota Kota urab urabay ayaa dalam dalam memenuhi kebutuhan danauntuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pela yanan pada masyarak masyarakat at ternyat ternyataa masih masih memerlu memerlukan kan sumber sumber-su -sumb mber er pendap pendapatan atan agar agar dapat dapat dikatakan sebagai kota yang benar-benar otonom. ebagian besar pendapatan daerah Kota urabaya masih diperuntukkan bagi pengeluaran rutin #$%,&'(), belan!a pembangunan maupun untuk pelayanan kepada masyarakat hanya memper oleh bagian yang relatif kecil #*&,%&(). Ada kesan seolaholah APBD hanya untuk membiayai ga!i+honor, Dan per!alanan dinas pegawai Kota urabaya. eskipun rasio efisiensi cukup rendah dalam pemungutan PAD, namun rasio terse tersebu butt hend hendak akny nyaa dapa dapatt ditek ditekan an lagi lagi demi demi peng penghe hema mata tan n peng pengel elua uaran ran biay biayaa pemungutan sumber-sumber sumber-sumber yang menyumbang.

Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201

2


DESKRIPSI & ANALISIS APBD "#$$

Belan!a dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program+kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tu!uan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pa!ak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam !umlah yang mencukupi dan !uga berkualitas. Dengan belan!a yang berkualitas diharapkan APBD dapat men!adi in!eksi bagi peningkatan ekonomi dan kese!ahteraan masyarakat. amun demikian, sebagaimana selalu ter!adi dalam pengelolaan keuangan publik, selalu ter!adi kendala penganggaran #budget constraint), yang tercermin dari banyaknya kebutuhan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. leh karena itu, prioritas belan!a dan perencanaan yang baik dapat men!adi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran. Terkait dengan hal tersebut, secara nasional kiranya perlu dilakukan analisis tentang kesehatan keuangan APBD yang mampu memberikan informasi yang berguna dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan, belan!a, maupun pembiayaan. Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu/ rasio pa!ak (tax ratio), ruang fiskal (fiscal space), serta rasio kemandirian daerah. 0asio pa!ak mencerminkan hubungan pa!ak daerah dengan pendapatan domestic regional bruto #PD0B) daerah. ecara kewilayahan, daerahdaerah di wilayah 1awa-Bali menun!ukkan rasio pa!ak yang tertinggi, namun untuk perbandingan antar-pemerintah pro2insi, Pro2insi aluku menduduki posisi tertinggi. Ada tiga kemungkinan penyebab tingginya rasio tersebut, yaitu tingginya penerimaan pa!ak daerah, rendahnya PD0B, atau gabungan keduanya. Tingginya rasio pa!ak di 1awa-Bali disebabkan oleh faktor pertama yang mana potensi pa!ak daerah #yang memang bias kekotaan) di 1awa-Bali memang lebih besar, sedangkan untuk Pemerintah aluku, faktor kedua membuat nilai rasio pa!aknya tinggi. 0uang 3iskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program+kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan 0uang 3iskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya # earmarked ) Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201

3


dan belan!a wa!ib seperti belan!a pegawai dan bunga. 4asil analisis menun!ukkan bahwa ruang fiskal tertinggi baik untuk total pemda perpro2insi, kabupaten+kota perpro2insi, pemerintah pro2insi, maupun per wilayah adalah di wilayah Kalimantan, utamanya di Kalimantan Timur. Posisi terendah untuk kabupaten+kota adalah daerahdaerah di pro2insi 1awa Tengah, sementara untuk pemerintah pro2insi yang terendah adalah Aceh, serta untuk per wilayah adalah wilayah ulawesi. Tinggi rendah angka tersebut dapat disebabkan oleh & #empat) faktor, yaitu/ tinggi-rendahnya pendapatan umum, tinggi-rendahnya pendapatan yang bersifat terikat, tinggi-rendahnya belan!a wa!ib, serta gabungan beberapa faktor di atas. 0asio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. "ntuk rasio PAD, Pro2insi DK5 1akarta memiliki rasio tertinggi secara nasional, Pro2insi Bali untuk kabupaten+kota per pro2insi, 1awa Timur untuk per pemerintah pro2insi dan 1awa-Bali untuk kewilayahan. ementara itu, yang terendah secara nasional, kabupaten+kota per pro2insi, serta per pemerintah pro2insi adalah adalah Pro2insi Papua Barat, sedangkan untuk per wilayah adalah usa Tenggara-aluku-Papua. Posisi tertinggi dan terendah rasio transfer umumnya berkebalikan dengan posisi pro2insi yang bersangkutan pada rasio PAD. Artinya, pro2insi yang tertinggi untuk rasio PAD merupakan rasio terendah untuk rasio transfer dan demikian pula sebaliknya. Di sisi belan!a daerah, analisis meliputi rasio belan!a pegawai terhadap total belan!a, rasio belan!a pegawai tidak langsung terhadap total belan!a, rasio belan!a modal per total belan!a, rasio belan!a per !umlah penduduk, serta rasio belan!a modal per !umlah penduduk. emua rasio tersebut menun!ukkan kecenderungan pola belan!a daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belan!a yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belan!a modal, atau untuk belan!a yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belan!a pegawai tidak langsung. 4asil analisis menun!ukkan bahwa untuk belan!a pegawai, Pro2insi D56 memiliki rasio tertinggi untuk total pemda per pro2insi dan kabupaten+kota per pro2insi. ementara itu, rasio belan!a pegawai terendah untuk seluruh pemda per pro2insi dan pemerintah pro2insi adalah Pro2insi Papua Barat, sedangkan untuk daerah kabupaten+kota per pro2insi yang terendah adalah Kalimantan Timur. 4al yang Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201

!


hampir serupa ter!adi untuk rasio belan!a pegawai tidak langsung. 4al ini wa!ar, karena secara rata-rata porsi belan!a pegawai tidak langsung terhadap total belan!a pegawai total relatif hampir seragam di seluruh daerah. ebagaimana patut diduga, kondisi berkebalikan ter!adi untuk rasio belan!a modal. D56 memiliki rasio terendah untuk rasio belan!a modal, sedangkan Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi. "ntuk rasio belan!a per kapita, Papua Barat dan 1awa Barat merupakan yang memiliki rasio tertinggi dan terendah dalam agregat per pro2insi. ementara berdasarkan pembagian wilayah, rasio di Kalimantan merupakan yang tertinggi, dan 1awa-Bali #tidak termasuk DK5) adalah yang terendah. Analisis APBD !uga meliputi analisis atas defisit+surplus dan pembiayaan yang meliputi analisis defisit+surplus, elisih 7ebih atas Perhitungan Anggaran #i7PA), penerimaan pembiayaan melalui pin!aman, serta rasio keseimbangan primer. Dari analisis di sisi bello the line ini ternyata terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. alah satunya adalah adanya beberapa daerah yang menganggarkan defisit namun anggaran pembiayaannya tidak mencukupi untuk menutup defisit tersebut. Paling tidak terdapat 89 kabupaten+kota yang mengalami ke!adian ini. 4al ini menun!ukkan tidak sehatnya APBD mereka, karena dengan demikian belan!a men!adi tidak !elas sumber pendanaannya. ebaliknya, kondisi yang berlawanan !uga ter!adi dimana terdapat beberapa daerah yang menganggarkan surplus penerimaan #yang berarti ter!adi selisih positif antara defisit+surplus dengan netto pembiayaan). 4al ini menun!ukkan bahwa daerah-daerah tersebut memang mentargetkan i7PA mereka. Terlepas dari apapun tu!uan target i7PA, namun hal ini tidak layak dilakukan dalam pola pengelolaan keuangan yang sehat, karena akan menimbulkan tidak efisiennya penggunaan budget untuk membiayai peningkatan kese!ahteraan masyarakat, serta mendorong munculnya dana yang off budget . Di samping itu, hal ini kemungkinan dapat !uga disebabkan oleh ketidakmampuan D pengelola keuangan daerah dalam melakukan perencanaan anggaran.


"


ANALISIS PENYUSUNAN APBD KOTA PEKANBARU "#$"

alah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pasca rde Baru mengalami perubahan yang lebih memberikan harapan bagi terwu!udnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya "ndang-"ndang omor 88 dan 8% tahun *::: tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan "ndang"ndang omor ;8 dan ;; tahun 899&. Praktis se!ak kelahiran undang-undang tersebut merubah wa!ah pemerintahan daerah di 5ndonesia. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga perwakilan rakyat #DP0D) merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. etiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusankeputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga parwakilan. amun demokrasi yang paling umum dimaknakan sebagai tatanan kehidupan di mana warga negara menikmati kebebasan dan hak-hak dasarnya, serta ada !aminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan aspirasinya secara maksimal dan terbuka. amun pada kenyataannya, keterlibatan DP0D dalam kegiatan musrenbang sangat !arang terlihat. Keterlibatan DP0D Kota Pekanbaru !ustru lebih sering terlihat pada proses penentuan prioritas dan plafon anggaran serta proses pembahasan rancangan APBD sampai pada penetapan APBD dilaksanakan. Pada proses ini, anggota DP0D terlihat lebih aktif dalam memanfaatkan fungsi budgeting, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan!a Daerah men!adi tidak konsisten dengan usulan yang telah disepakati dalam forum musrenbang. elain itu, tidak !arang usulan yang dia!ukan oleh Pemerintah mengalami perubahan setelah dituangkan dalam Kebi!akan "mum APBD #K"A) dan Prioritas dan Plafon Anggaran ementara #PPA). Kondisi inilah yang men!adi salah satu penyebab ter!adinya tarik ulur antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan DP0D Kota Pekanbaru dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 89*8. Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201




Keterlambatan dalam pengesahan APBD Kota Pekanbaru tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program pembangunan Pemerintah yang umumnya pendanaan program tersebut berasal dari APBD Kota Pekanbaru. elain itu, keterlambatan pengesahan APBD dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. 4al tersebut ter!adi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi ;* Desember, maka di masa APBD belum disahkan menyebabkan aliran dana dari sektor pemerintah men!adi terhambat.Tentu sa!a akan memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi dan akhirnya perekonomian daerah turut mengalami kelesuan ekonomi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari keterlambatan pengesahan APBD tersebut hanya merugikan masyarakat.


#


Ana%isis Penaru! Pendaatan As%i Daera! 'PAD( Ter!ada Kinerja Keuanan Pada Pemerinta! Ka)uaten dan K*ta Di Pr*insi Sumatera Se%atan

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah pada masa Pra 0eformasi ditetapkan melalui "ndang-"ndang o. % tahun *:$&. Kelahiran "ndang-"ndang ini dilatar-belakangi oleh prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, serta mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. amun, dalam per!alanannya, nuansa sentralisasi dalam "ndang"ndang ini lebih kuat dibandingkan desentralisasi. Belum adanya kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah serta adanya kekuasaan terpusat #sentralisasi), mengindikasikan bahwa tidak ada pemisahan antara peran eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak ber!alan secara efektif. emasuki era reformasi pada pertengahan tahun *::<, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung !awab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten+kota. 0eformasi di 5ndonesia ini turut mengubah sistem kehidupan negara, seperti adanya tuntutan !ood !o"ernance dan adanya pemisahaan kekuasaan antara eksekutif, !udikatif, dan legislatif . 4ubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah =ra 0eformasi diatur dalam "ndang-"ndang o 88 tahun*::: tentang Pemerintahan Daerah dan "ndang-"ndang o. 8% Tahun *::: tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung !awab kepada DP0D, bukan lagi kepada Presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DP0D. 0eformasi terus berlangsung dan perubahan kembali ter!adi dengan diterbitkannya "ndang-"ndang o. ;8 Tahun 899& sebagai pengganti "ndang-"ndang o. 88 Tahun *::: dan "ndang-"ndang o ;; Tahun 899& sebagai pengganti "ndang "ndang o 8% Tahun *:::. "ndang-"ndang o. ;8 Tahun 899& memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewa!ibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kese!ahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201

$


berkesinambungan #4alim, 899$ / 88:). Ditetapkan !uga "ndang-"ndang o. ;; Tahun 899& mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua "ndang-"ndang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan !alan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam men!alankan pem-bangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien #6uliandriansyah, 899:). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di 5ndonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah #PAD) yang dimilikinya. "ndang-"ndang o. ;8 tahun 899& pasal *%$ menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah #PAD) terdiri atas / #*) hasil pa!ak daerah, #8) hasil retribusi daerah, #;) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan #&) lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian Dian Batubara mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belan!a Daerah #APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. 1ames B. >hittaker #*::%) dalam !o"ernment Performance and #esult Act, A $andate for Strategic Planning and Performance $easurement menyatakan bahwa pengukuran+penilaian kiner!a adalah suatu alat mana!emen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwu!udan good go"ernance. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. 3aktanya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 05 #BPK 05) Anwar asution dalam artikel Antaraews tahun 899$ menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ternyata kiner!a pemerintah daerah #pemda) di tanah air masih !auh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel. Dalam

rangka pengelolaan

keuangan daerah yang

transparan,

!u!ur,

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. alah satu rasio yang dapat digunakan adalah 0asio "paya fiskal. 0asio ini membandingkan antara total realisasi PAD terhadap total anggaran PAD sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya. Zulkarnain | 2012.232.00.232 | Manajemen Pembangunan Daerah | STIA LAN Makassar | 201

%


Penelitian se!enis sebelumnya telah dilakukan oleh Dian ofriana Batubara tahun 899:. Dian ofriana Batubara telah meneliti tentang ?Pengaruh Pendapatan Asli Daerah #PAD) Terhadap Kiner!a Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi umatera "tara.@ Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah #PAD) berpengaruh signifikan terhadap kiner!a keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi umatera "tara. ementara secara parsial hanya pa!ak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah sa!a yang berpengaruh signifikan terhadap kiner!a keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi umatera "tara, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kiner!a keuangan pemerintah kabupaten dan kota di propinsi umatera "tara. 4al

tersebut

senada

dengan

penelitian

Asha

florida

#899$)

yang

mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kiner!a keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di umatera "tara, yaitu sebesar '<(. amun, secara parsial hanya pa!ak daerah dan retribusi daerah yang secara signifikan berpengaruh, sedangkan dua 2ariable lainnya tidak dominan berpengaruh terhadap kiner!a keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di umatera "tara. Dengan menggunakan rasio upaya fiskal dalam menghitung kiner!a keuangan daerah, penulis mencoba meneliti seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah #PAD) terhadap kiner!a keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di umatera elatan, serta komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah apa sa!a yang secara dominan mempengaruhi kiner!a keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di pro2insi umatera elatan periode 899%  899:. Tu!uan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah #PAD) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kiner!a keuangan pemerintah Kabupaten+Kota di Pro2insi umatera elatan. Adapun batasan dari ob!ek penelitian ini adalah/ #*) 0asio yang digunakan dalam pengukuran kiner!a keuangan adalah rasio upaya fiskal #8) b!ek penelitian adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Pro2insi umatera elatan dari tahun 899%-899:.


10


Ana%isis Anaran Pendaatan dan Be%anja Daera! Ka)uaten Sumene Ta!un "#$+ Ana%isis Pendaatan

alah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah #PAD). PAD merupakan salah satu elemen penting dari kemandirian suatu daerah. Daerah dengan PAD yang baik tidak akan banyak bergantung pada pusat dalam APBD-nya. leh karenanya daerah harus mampu menggali PAD dengan baik dan berkeadilan. Berkeadilan artinya, dalam menggali PAD pemerintah !angan sampai membertkan masyarakat lebih-lebih dari golongan ekonomi miskin. Komposisi PAD terdiri dari hasil pa!ak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 1ika kita bandingkan pendapatan di sektor pa!ak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah terlihat bahwa pa!ak dan retribusi menyumbangkan pendapatan lebih besar daripada pengelolaan kekayaan daerah. eharusnya komposisi dari ketiga elemen ini dapat memberikan pemasukan yang tidak !omplang. Kita harus ingat bahwa umenep merupakan salah satu kabupaten dengan umber Daya Alam mumpuni di 1awa Timur. amun dalam PAD di APBD tahun 89*% Kabupaten umenep malah terlihat kekayaan daerah ini memberikan pemasukan pada pendapatan daerah tidak lebih besar dari pa!ak dan retribusi. Dari sektor pa!ak pemerintah mendapatkan pemasukan sekitar 0p 89 miliar, 0p *: miliar dari retribusi, dan

hanya

sekitar

0p

*'

miliar

dari

pengelolaan

kekayaan

#http/++dataprimer.sumenep.go.id+bankdataCsumenep+7AP-*.pdf, diakses

daerah '

1uli

89*%). umber igas di Pagerungan misalnya seharusnya memberikan sumbangan yang besar bagi PAD umenep. Kedepan, bagi hasil antara pemerintah daerah, pusat dan pihak swasta pengelola harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten umenep agar kekayaan daaerah ini dapat dirasakan oleh masyarakat umenep. elain itu, penggalian PAD harus pro masyarakat miskin. Pembebanan pa!ak dan retribusi pada masyarakat harus dilihat betul sasarannya. 1ika masyarakat miskin ditanggungkan pa!ak dan retribusi yang ?tidak masuk akal@ demi menge!ar PAD yang tinggi hal ini malah akan memperburuk kondisi ekonomi daerah.


11


Pendapatan Kabupaten umenep !uga diterima dari Dana Perimbangan pemerintah pusat. Dana Perimbangan ini berbentuk Dana Alokasi "mum #DA") dan Dana Alokasi Khusus #DAK). DA" dan DAK ini bersumber dari APB. Ana%isis Be%anja

"ntuk mengetahui apakah APBD di suatu daerah pro rakyat atau tidak maka kita dapat menganalisis belan!a daerahnya. Belan!a daerah terdiri dari belan!a langsung dan belan!a tidak langsung. Belan!a langsung terdiri dari beberapa aspek yaitu Belan!a Pegawai, Belan!a odal dan Belan!a Barang dan 1asa. Di aspek belan!a langsung inilah kita bisa melihat anggaran yang disusun lebih berpihak pada rakyat atau para birokrat. eperti disampaikan di awal bahwa pada belan!a langsung terdapat poin belan!a modal dan belan!a pegawai, dan belan!a barang dan !asa. Belan!a modal adalah belan!a yang diperuntukkan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Belan!a modal ini nantinya akan berupa aset-aset tetap seperti, !alan, !embatan, halte stasiun, dapat !uga berupa gedung pemerintahan meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat

#https/++syukriy.wordpress.com+

89*;+**+9*+belan!a-modal-dan-

perubahan-apbd+, diakses pada ' 1uli 89*%). Belan!a pegawai adalah belan!a yang dikeluarkan oleh APBD untuk kepentingan pegawai atau birokrat pemerintahan. edangkan Belan!a Barang dan 1asa seperti namanya adalah belan!a barang habis pakai yeng berbeda dengan belan!a modal yang berupa aset tetap. etelah kita tahu pengertian belan!a modal, belan!a pegawai, dan belan!a barang dan !asa tentu kita bias menerka APBD yang pro rakyat atau tidak. Asumsinya, kepentingan rakyat terlihat dari belan!a modal sedangkan kepentingan birokrat terlihat pada belan!a pegawai dan belan!a barang dan !asa yang lebih banyak dimanfaatkan oleh para birokrat pula. Belan!a modal Kabupaten umenep tahun 89*% sekitar 0p ;;% miliar, belan!a barang dan !asa sekitar 0p ;8% miliar, dan belan!a pegawai sekitar 0p $9 miliar. 1ika kita akumulasikan !umlah anggaran belan!a modal dan belan!a pegawai maka kita akan mendapat angka sekitar 0p ;:% miliar !auh lebih besar daripada belan!a modal yang hanya sebesar 0p ;;% miliar #http/++dataprimer.sumenep.go.id+ bankdataCsumenep+7AP-*.pdf , diakses ' 1uli 89*%).


12


4al ini berarti anggaran untuk para birokrat !auh lebih besar daripada untuk rakyat yang seharusnya harus mendapatkan ?porsi@ !auh lebih besar. tonomi keuangan yang didapatkan oleh daerah mestinya ditu!ukan bagi kepentingan masyarakat daerah. APBD adalah ?uang rakyat@ dan pemerintah bertugas untuk memanage-nya dengan baik. 1angan sampai uang rakyat ini malah men!adi ?uang birokrat@.


13


DA,TAR PUSTAKA

4ehamahua, 4ayati. 89*&. Ana%isis APBD K*ta Sura)a-a Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuanan Daera! . urabaya / edia Trend. D=PK=" 05, D501= Perimbangan Keuangan. 89**. Deskrisi dan Ana%isis APBD Ta!un "#$$. 1akarta / Departemen Keuangan 0epublik 5ndonesia. 5lmu Pemerintahan, 1urnal. 89*;. Ana%isis Pr*ses Pen-usunan Anaran Pendaatan dan Be%anja Daera! 'APBD( K*ta Pekan)aru Ta!un "#$" , 355P  "0 3orum Bisnis  Kewirausahaan, 1urnal 5lmiah T5= DP. 89*8. Ana%isis Penaru! Pendaatan As%i Daera! 'PAD( Ter!ada Kinerja Keuanan Pada Pemerinta! Ka)uaten dan K*ta Di Pr*insi Sumatera Se%atan. Palembang. http/++salman-setiad!i-fisip*;.web.unair.ac.id+artikelCdetail-*&*&%9-Politik (89Keuangan(89dan(89Anggaran-Analisis(89Anggaran(89Pendapatan(89dan (89Belan!a(89Daerah(89Kabupaten(89umenep(89Tahun(8989*%.html

http/++download.portalgaruda.org+article.phpE articleF;$'<9%2alF$':&titleFAA755(89APBD(89KTA(89"0ABA6A


1!


(89uatu(89Ka!ian(89Kemandirian(89Dan(89=fektifitas(89Keuangan (89Daerah.

http/++www.d!pk.depkeu.go.id+wpcontent+uploads+89*'+9*+deskripsiCdanCanalisisCAP BDC89**Ca.pdf http/++repository.unri.ac.id+Gmlui+bitstream+handle+*8;&%'$<:+%*$&+1"0A7.pdfE seHuenceF* http/++eprints.mdp.ac.id+'$'+*+&.(89I4=006A(89.pdf http/++www.academia.edu+%<<'88*+AnalisisCAPBDCKotaC1ambi

http/++iuwash.or.id+lg-watsan-budget-analysis+


Tugas Analisis APBD.docx

Recommend Documents