Tugas-1a_SKP-I / PAJA-3335 (02). Tugas-1a_S Tugas-1a _S K P-I / PA J A -3 -333 335 5 (02)_ (02)_K K as us : Saudara mahasiswa, Silahkan Anda menyelesaikan kasus berikut: PT Cipta Kereta Kencana adalah sebuah persusahaan karoseri kendaraan bermotor yang berlokasi di kota Malang-Jawa Timur yang berdiri sejak 25 tahun silam. PT Cipta Kencana ini merupakan perusahaan keluarga yang telah dimiliki secara turun temurun oleh pengusaha keturunan Tionghoa, yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Bun Sui Lie. PT Cipta Kereta Kencana sebagai perusahaan apabila digolongkan ukuran usahanya adalah termasuk perusahaan karoseri berskala sedang. Domisili PT Cipta Kereta Kencana sebagai tempat usaha baik work-shop maupun kantor administrasinya tepat berkedudukan di Jl Duduksampean No 55 -56, Kidul Pasar, Malang. Perusahaan karoseri kendaraan ini memiliki kapasitas produksi dalam membuat kendaraan angkutan bus dan truk secara rata-rata sebanyak 5 kendaraan setiap bulannya, bulannya, dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.000.000.000,- . Suatu ketika saat PT Cipta Kereta Kencana harus menyelesaikan kendaraan pesanan dari para costumercostumer-nya,perusahaan nya,perusahaan tersebut mengalami kesulitan aliran dana tunai (cash-flow (cash-flow ) untuk membeli bahan baku dan upah pekerja sehingga harus mengutang pada sebuah bank perkreditan di kota yang sama yaitu Bank Meditenan yang beralamat di Pasar Gede Blok 2b, kota Malang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.250.000.000,-. Seasuai dengan perjanjian perikatan yang telah dibuat antara PT Cipta Kereta Kencana dengan Bank Meditenan, PT Cipta KeretaKencana harus membayar bunga atas hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan jatuh tempo pada Th 2009 kepada Bank Meditenan sebesar 10% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- . Dalam perjalanannya PT Cipta Kereta Kencana yang dipimpin oleh Bun Sui Lie ini benar-benar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh Pasal 23, dengan menyetor 15% atas bunga kepada Bank Meditenan. Akan tetapi Bun Sui Lie sendiri sebagai pribadi pengusaha muda yang belum cukup berpengalaman, Ia benar-benar tidak sadar bahwa dirinya ternyata masih belum memiliki surat ketetapan PKP sehingga tidak memiliki NPWP sejak Ia memimpin perusahaan karoseri itu, yaitu mulai dari satu setengah tahun silam (18 bulan). Sebagaimana pada persoalan semula tentang pemungutan pajak 15% atas bunga yang telah disetorkan oleh Bun Sui Lie sesuai PPh Pasal 23 tersebut, maka menyikapi keadaan ini pihak Bank Meditenan sangat berkeberatan atas pemungutan pajak atas bunga tersebut - karena seluruh penghasilan yang diperolehnya semata-mata hanya dari bisnis bunga seperti tersebut di atas, dan bunga sebesar Rp 1.250.000.000,- itu lebih kecil dari PTKP-nya sendiri dari Bank Meditenan. Setoran pajak PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh PT Cipta Kereta Kencana pada tanggal 5 Desember 2009. Dari persoalan tersebut di atas, maka Pertama Pertama pada pada tanggal 12 Pebruari 2010 Bank Meditenan melakukan pengajuan keberatan atas pemungutan pemungutan pajak yang telah disetor PT Cipta Kereta Kencana kepada Ditjen Pajak secara tertulis dengan menyatakan alasanalasannya. Kedua Kedua sebagaimana sebagaimana adanya WP-Badan baik PT Cipta Kencana maupun Bank Meditenan dalam hal ini telah mempunyai NPWP, kecuali NPWP -Pribadi atas nama Bun Sui Lie itu. Ketiga Ketiga,, pada Tgl 18 Pebruari 2010 petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pembukuan Bank Meditenan, yang berakhir ditemukannya kekeliruan dalam pembukuan, yang ternyata penghasilan yang diperolehnya lebih besar dari PTKP-nya.
Perintah Tug as : 1. Apa akibat yang timbul dari kasus tersebut di atas termasuk persoalan Bun Sui Lie yang belum memiliki PKP - NPWP-pribadi tersebut? 2. Apa pula akibat yang timbul dari kasus hasil pemeriksaan petugas pajak, yang ternyata penghasilan Bank Meditemen melebihi PTKP? 3. Bagaimana menyelesaikan masalah pemungutan pajak ini? Jawab : 1. Akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut menurut pendapat saya tentu Bun Sui Lie harus mematuhi perjanjian yg telah di buat antara dia dan pihak bank walau dia belum memiliki PKP – NPWP pribadi 2. Akibat yg ditimbulkan dr persoalan tersebut tentu akan terjadi ketimpangan dalam laporan keuangan bank tyersebut 3. Untuk meyelesaikan pajak, pihak bank harus membayar pajak sesuai dengan aturan yg berlaku sekarang ini.
