STUDI KASUS PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI NEGARA
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila Disusun Oleh :
ANANTA FAKIH CITRA KUSUMA PARAHITA IKA SEPTIANI R.S
121012041 121012014
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI IST. AKPRIND YOGYAKARTA 2013
PENDAHULUAN Ideologi berasal dari kata “idea” yang artinya gagasan, pengertian kata “logi” yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar.Istilah ideologi pertama kali di kemukakan oleh Destutt de Tracy seorang perancis pada tahun 1796. Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang di kembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial atau sosial ekonomi. Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional di golongkan menjadi dua tipe yaitu ideologi doktriner dan ideologi yang pragmatis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasangagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana di kutip oleh kaelam mengemukakan, bahawa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar atau yang menjadi suatu sisitem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri: 1)
Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
2)
Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup, yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban
Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang di hayati menjadi sesuatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang maka akan semakin tinggi pula komitmen nya untuk melaksanaknya. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimilikinya dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagi wawasan atau pedoman hidup mereka. Pengertian yang demikian itu juga dapat di kembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.
1.
Pengertian Ideologi sebagai Ideologi Negara
Nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam nya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maksudnya sumber acuan dalam betingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian nilai-nilai pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara menjadikan pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang – undang nilai sehingga pancasila merupakan asa kerohanian bagi tertib hukum Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang undang dasar 1945 serata mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 2.
Pentingnya Ideologi bagi suatu bangsa dan negara (Fungsi Ideologi)
Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, citap-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggara negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsinya. Adapaun fungsi ideologi adalah sebagai berikut: 1.
Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa
2.
Mempersatukan sesama
3.
Mempersatukan orang dari berbagai agama
4.
Mengatasi berbagai pertentangan / konflik / ketegangan sosial
5.
Pembentukan solidariatas
3.
Perbandingan Ideologi Pancasila Dengsn Ideologi lain (ideologi liberalisme dan idelogi sosialisme)
No
Aspek
Ideologi Liberalisme
Ideologi Sosialisme
Ideologi Pancasila
1
Politik
Negara sebagai
Kepentingan negara
hubungan antara
(hubungan
penjaga malam.
lebih diutamakan
warga negara
negara
Rakyat atau
daripada kepentingan
dengan negara
dengan warga
warganya
warga negara.
adalah seimbang.
negara)
mempunyai
Kebebasan atau
Artinya kepentingan
kebebasan atau
kepentingan warga
negara dengan
bertinddak apa saja
negara dkalahkan
warga negara sama-
asal tidak melanggar
untuk kepentingan
sama dipetingkan
tats tertib hukum,
negara.
kepentingan dan hak warganegara lebih diutamakn dari, pada kepentingsn negara 2
Agama
Negara tidak
Kehidupan agama
Agama erat
(hubungan
mempunyai urusan
terpisah dengan
hubungannya
negara
agama. Agama
negara. Warga negara
dengan negara.
dengan
menjadi urusan
bebas beragama,
Setiap warganegara
agama)
pribadi setiap warga
bebas tidak beragama
dijamin pula
negaranya. Warga
dan bebas pula untuk
kebebasanya untuk
negara bebas
propaganda anti-
memilih salah satu
beragama, tetapi
agama.
agama yang diakui
juga bebas tidak
oleh pemerintah.
beragama.
Setiap orang harus beragama, dan tidak diperbolehkan propaganda antiagama
3
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan diarahkan
Pendidikan
(tujuan
diarahkan pada
untuk membentuk
diarahkan untuk
pendidikan)
pengembangan
warga negara yang
membentuk warga
demokrasi
senantiasa patuh atau
negara yang
taat pada perintah
bertanggung jawab
negara
memiliki akhlak mulia dan takwa kepada tuhan yang Tuhan yang Maha Esa.
4
Ekonomi
Sistem ekonomi
Sistem ekonomi
Sisitem ekonomi
(sistem
yang pengelolaannya
sosialisme ini
pancasila terdiri dari
perekonomian diatur oleh kekuatan
bertujuan untuk
beberapa prinsip
)
pasar. Sistem
memperoleh suatu
antara lain berkaitan
ekonomi ini
distribusi yang lebih
dengan prinsip
menghendaki adanya baik dan perolehan
kemanusiaan,
kebebasan individu
produksi kekayaan
nasionalisme
dalam kegiatan
yang lebih baik.
ekonomi, demokrasi
ekonomi dan
Sisitem sosialisme
ekonomi yang
pemerintah tidak
berpandangan bahwa
diwujudkan dalam
ikut campur dalam
kemakmuran individu
ekonomi kerakyatan
kegiatan ekonomi.
hanya mungkin
dan keadilan
Pemerintah hanya
tercapai bila
bertugas melindungi, berpondasikan menjaga dan
kemakmuran bersama
memberi fasilitas
dan merupakan faktorfaktor produksi yang merupakan kepemilikan sosial
4.
Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Fungsi Pancasila Sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara adalah kehidupan bernegara.
Fungsi pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu berpedoman pada pancasila dan tetap memegang teguh cita-cit a moral bangsa.
5.
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Ideologi dan dasar negara kita adalah pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila kelima sila itu adalah 1.
Ketuhanan yang maha esa
2.
Kemanusiaan yang adil dan beradap
3.
Persatuan Indonesia
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5.
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Sebelum tanggal 17 agustus 1945 Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dij ajah oleh bangsa lain seperti portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Paling lama menjajah adalah Belanda. Sebelum kedatangan bangsa asing, indonesia terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik. Pejuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajah Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatbya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia di duduki oleh tentara Jepang. Mulai tahun 1945 , tentara jepang kalah oleh sekutu. Untuk menarik simpati, jepang memberikan janji kemerdekaan janji ini diucapkan oleh perdana menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Karena keadaan jepang terus menerus mendesak, maka pada tanggal 39 april 1945 jepang memberikan janji kemerdekaan bangsa indonesia yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan (pembesar tertinggin sipil dari pemerintah militer jaepang di jawa dan madura) no 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentkan BPUPKI. Tugas badan ini adalh menyelidiki dan mengumpulkan usul-uslu untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintahan jepang untuk dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945-1 Juni 1945.
Pada sidang pertama banyak orang yang berbicara dua diantarany Muhammad yamin dan Bung kiarno yang masing-masin g mengusulkan caloin dasr negara. Muhammad yamin mengajukan usul secara lisan dan tertulis. Contoh secara lisan: 1.
Peri kebangsaan
2.
Peri kemanusiaan
3.
Peri ketuhanan
4.
Peri kerakyatan
5.
Kesejahteraan Contoh secara tertulis:
1.
Ketuhanan yang maha esa
2.
Persatuan indonesia
3.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
5.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal yaitu:
1.
Nasionalisme
2.
Internasionalisme
3.
Mufakat/demokrasi
4.
Kesejahteraan sosial
5.
Ketuhanan yang berkebudayaan Kelima hal ini oleh bung Karno diberi nama pancasila. Kelima sila tersebut dapt dipers menjadi Trisila yaitu:
1.
Sosionasionalisme
2.
Sosiodemokrasi
3.
Ketuhanan Selesai sidang pertama pada 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk panitai kecil tugasnya adlah menampung usul-usul yang masuk dan memriksa serta melaporkan kepadasidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil terdiri dari 8 orng yaitu:
1.
Ir. Sukarno
2.
Ki bagus Hadi Kusumo
3.
KH Wahid Hasyim
4.
Mr. Muh Yamin
5.
M. Sutardjo Kartohadi Kusumo
6.
Mr. A.A Maramis
7.
R. Otto Iskandar Dinata
8.
Drs. Muh. Hatta Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil, dengan para panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisil di jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujinya dibentuk sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul perumus dasar negara, yang terdiri atas sembilan orang. Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang itu pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar atau dikenal “piagam Jakarta” Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1946, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Pada tanggal 9 agustus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan sejak itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan mengadakan sidang. Bung hatta mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus sore hari ada utusan dari Indonesia bagian Timur
yang menemuinya. Intinya rakyat Indonesia bagian Timur
mengusulkan agar pada alinea ke empat preambul, dibelakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasiakan. Usul ini oleh Muh Hatta disampaikan kepada tokoh-tokoh islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan mrngingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh Islam merelakan dicoretnya kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk- pemeluknya” menjadi “ketuhanan yang maha esa”.
CONTOH KASUS Penyelewengan terhadap Pancasila sebagai Ideologi negara dapat terlihat pada beberapa kasus sebagai berikut : 1. Penyelewengan terhadap sila-1 Pancasila Kasus : Terjadinya kasus teror bom yang mengatas namakan suatu agama guna melukai atau mencelakai orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan melakukan pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan atas nama agama tersebut.
Analisa kasus : Hal ini terjadi karena ada beberapa orang atau oknum yang berpikiran bahwa agama/kepercayaan yang mereka anut mutlak kebenarannya dan agama/kepercayaan yang lain dianggap salah dan untuk memuluskan tujuan khusus kepentingan kelompok tertentu.
Solusi kasus : Untuk menanggapi kasus ini, seorang manusia atau warga negara harus berpikiran terbuka bahwa tuhan itu Esa, tuhan itu satu, walaupun ada berbagai macam cara untuk menyembahnya, tapi semua mempunyai tujuan yang sama, menyembah kepada Tuhan yang maha Esa. Saling menghormat, bertoleransi antar pemeluk agama dan tidak bersikap skeptis pada agama lain.
2. Penyelewengan terhadap sila-2 Pancasila Kasus : Contoh Penyelewengan dari sila ke 2 ialah perilaku seks bebas dikalangan remaja atau biasa disebut dengan kumpul kebo dan juga kasus pelecehan terhadap orang lain.
Analisa Kasus :
Suatu kasus penginkaran pada sila kedua ini tampak pada semakin banyaknya pelecehan terhadap orang lain dalam keragaman permasalahan, terserapnya perilaku sek bebas yang melanda generasi muda bangsa ini dalam setiap kesempat an adalah hasil pengaruh dari budaya luar yang telah membudaya di dalam masyarakat tanpa memperdulikan lagi sebab dan akibatnya. Dalam keadaan seperti ini masyarakat kita dengan enaknya, bahwa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Perilaku dari masyarakat baik kalangan muda maupun orang tua
sudah tidak ada sekat pembeda antara keduanya, budaya malu.diotaknya sudah dianggap kuno.
Solusi Kasus : Penguatan iman dan karakter lewat pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar turut mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Menguatkan landasan imam dan ketakwaan bisa meminimalisir penyimpangan ini terjadi
3. Penyimpangan sila ke-3 Pancasila Kasus : Perkelahian antar pemuda yang melibatkan dua kampung berbeda karena adanya pertikaian kecil karena salah satu pemuda memeras salah satu pemuda dari desa tetangga dan karena tidak mempunyai uang,pemuda tersebut dipukuli. Pemuda tersebut bercerita pada kawannya di kampung, temannya tersebut tidak menerima kejadian tersebut sehingga kemudian membawa kelompoknya untuk menyerang dan membalas ke kampung pemuda yang memukuli sahabatnya dan merusak fasilitas umum dan motor. Saling balas perlakuan terjadi hingga menyebabkan kerusuhan semakin membesar sehingga merugikan kedua kampung tersebut.
Analisa Kasus : Kejadian ini menyalahi persatuan dan kesatuan republik indonesia. Gesekan dalam kehidupan karena adanya perbedaan merupakan hal yang wajar, namun bila disikapi dengan tidak legowo dan memaafkan untuk menjaga kedamaian maka gesekan tersebut akan terasa semakin besar dan bisa menyebabkan kerusuhan yang melebar hingga meningkat menjadi perkelahian antar kampung yang merugikan semua orang.
Solusi Kasus : Pemuda tersebut seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan tidak bertindak sendiri untuk membalas sehingga terjadi kerusuhan. Bersikap lebih legowo terhadap kasus tersebut untuk menjaga kerukunan antar desa dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan secara kekeluargaan.
4. Penyelewengan sila-4 Pancasila Kasus: Pengangkatan Mentri-Mentri yang tidak sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, contohnya pengangkatan mentri pemuda dan olahraga yang diangkat dari bidang telematika yang belum memiliki record kerja dalam pemahaman pemuda dan olahraga dan hanya karena dia masuk pada jajaran partai pemenang pemilu.
Analisa Kasus :
Banyaknya keputusan dari penyelenggara negara tidak berpihak pada kepentingan orang banyak, tetapi lebih berpihak pada kepentingan kelompok atau partai pemenang pemilu. Demikian juga dalam memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak dimana diharapkan terjadi suatu kemufakatan, namun dalam implementasinya penuh dengan intrik-intrik tertentu dalam pola kerjanya dan berkolaborasi memperhitungkan bagi hasil sesamanya hingga menimbulkan suatu silang pendapat dan dengan demikian hasil akhir akan diperebutkan melalui pengambilan suara terbanyak.
Solusi Kasus : Partai pemenang pemilu tidak seharusnya hanya berpihak pada kepentingan golongan, namun juga harus berpihak pada aspirasi rakyat yang mereka bawa.
5. Penyelewengan terhadap sila -5 Pancasila Kasus : Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelewengan terhadap sila ke 5 pancasila.
Analisa Kasus : Berkuasanya kelas-kelas dominan yang menguasai pengendalian pasar perekonomian Indonesia semakin terpuruknya jalan perekonomian kerakyatan yang mendukung tumbuhnya industri kecil menengah semakin suram jalannya. Angan-angan rakyat untuk mendambahkan hidup sejahtera demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan jalan dukungan terealisasinya perkonomian kerakyatan itu, semakin jauh dari harapan rakyat. Karena pada kenyataannya kesejahteraan hanya bisa dinikmati sebagian kecil dari kelompok rakyat yang telah dekat dengan kekuasaan, sehingga
orang-orang ini dengan leluasanya mencampur adukkan antara kepentingan sendiri atau kelompoknya dengan kepentingan rakyat, padahal hasilnya demi kenyangnya perut mereka sendiri
Solusi : Penegakan hukum dan adil oleh penegak hukum tanpa unsur konspirasi dan berpihak pada salah satu golongan akan meminimalisir tindakan Korupsi. Kejujuran dan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh semua pemegang kekuasaan akan menciptakan keadilan pada masyarakat.
