MAKALAH KELOMPOK IV Dosen : Suparno, SE, MM, M.Akt
“PERENCANAAN, PENERAPAN EFISIENSI DAN PENGHINDARAN SANKSI PAJAK PPH PASAL 21”
Disusun Oleh Ani Su!"#ni $%&21%11'&1%( De)i A*#i+" $%&21%11'11( E)i M"-" S".i/#i $%&21%11''02( Lis/-!"/i $%&21%11'&1'( $%&21%11'&1'( #i Se/- 3/"4i $%&21%11'&1&(
PROGRAM S3DI AK3NASI FAK3LAS EKONOMI DAN 5ISNIS 3NIVERSIAS MERC3 53ANA JAKARA 2'10 1
KATA PENGANTAR
Rasa syuk s yukur ur yang dalam kami sampaikan kehadiran Tuhan Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahanNya kemurahanNya makalah ini dapat menyelesaika menyelesaikan n sebuah tugas makalah mata kuliah Manajemen Manajemen Perpajakan Perpajakan yang diberikan diberikan oleh Bapak Suparno, Suparno, SE, MM, M!kt selaku dosen Pengampu Pembua Pembuatan tan makalah makalah ini bertuju bertujuan an untuk untuk menyel menyelesai esaikan kan tugas tugas dari dari dosen dosen yang yang bersangkutan agar memenuhi tugas yang telah ditetapkan, dan juga agar setiap mahasis"a dapat terlatih dalam pembuatan makalah makalah Makalah ini berjudul berjudul “Perencanaan, Penerapan Efisiensi dan Penghindaran dari dari Sanksi Pajak PPh 21”. !dapun !dapun sumber#sum sumber#sumber ber dalam pembuatan makalah ini, didapatkan dari berbagai berbagai ma$am buku, modul perkuliahan perkuliahan dan juga melalui melalui media internet %ami sebagai penyusun penyusun makala makalah h ini, ini, sangat sangat berteri berterima ma kasih kasih kepada kepada penyed penyedia ia sumber sumber "alau "alau tidak tidak dapat dapat se$ara se$ara langsung untuk mengu$apkannya &an tak lupa juga mengu$apkan terimakasih kepada &osen mataa kul mat kuliah iah Man Manajem ajemen, en, Bapak Suparno, SE, MM, M!kt
yang senant senantiasa iasa dengan dengan sabar
selalu membimbing %ami juga menyadari bah"a makalah ini masih banyak memiliki kekurangan baik dalam segi penu penulisan lisan maupun penempatan penempatan kata#k kata#kata, ata, untuk itu kami sangat meng mengharapk harapkan an adanya kritik dan saran yang bersi'at membangun demi ter$apainya kesempurnaan pada makalah berikutnya Semoga Sem oga mak makalah alah ini bis bisaa mem memberi berikan kan in' in'orm ormasi asi tam tambah bahan an bag bagii masy masyarak arakat at atau perusahaan dalam memberikan loyalitas kepada karya"an karena hal itu juga berman'aat sebag seb agai ai pe peng ngur uran ang g pa pajak jak pe peru rusah sahaan aan da dan n bi bisa sa be berm rman an'aa 'aatt un untu tuk k pe peng ngem emba bang ngan an ilm ilmu u pengetahuan bagi kita semua
(akarta, 1) !pril *+1
Penulis - %elompok . /
*
DAFTAR ISI
%ata Pengantarii
&a'tar 0siii i
B!B 0 PEN&!232!N 1
B!B 00 PEMB!!S!N *1 Pengertian Peren$anaan Pajak PPh *14 ** Perlakuan Menge'isiensikan Beban Pajak PPh *15 *4 Penghindaran Sanksi Pajak PPh *11.
B!B 000 PEN2T2P1
&a'tar Pustakai6
4
BAB I PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam men$apai tujuan Negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersi'at langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Pertimbangan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya 2ntuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut, perlu diperhatikan asas#asas atau prinsip pemungutan pajak yang baik dan benar Meskipun asas atau prinsip menyatakan bah"a jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bah"a jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi &engan demikian diperlukan adanya suatu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan in'lasi, disamping itu juga untuk menentukan siapa#siapa yang berhak dan tidak berhak dikenakan
pajak guna
me"ujudkan kelangsungan
dan peningkatan
pembangunan nasional 2paya untuk melaksanakan ke"ajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah# langkah manajemen perpajakan yang baik Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi peren$anaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk men$apai penemuan ke"ajiban perpajakan yang minimum (adi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimpletasikan 'ungsi menajemen agar dapat di$apai e'ekti6itas dan e'isiensi melaksanakan hak dan ke"ajiban perpajakan Sedangkan peren$anaan perpajakan atau tax planning merupakan tahap a"al untuk melakukan analisis se$ara sitematis berbagai alternati' perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk men$apai pemenuhan ke"ajiban perpajakan minimum Peren$anaan pajak -tax planning / adalah untuk meminimumkan ke"ajiban pajak, salah satunya dengan merekayasa agar beban pajak -tax burden/ serendah mungkin, misalnya dengan memperbesar biaya#biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan -deduction) sehingga penghasilan kena pajak menurun atau meman'aatkan hal#hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada Tidak ada yang salah dengan melakukan peren$anaan untuk menghindari pajak asalkan menggunakan metode yang legal
1
2ntuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan -PPh/ perorangan dan badan dapat dilakukan dengan peren$anaan pajak pada biaya#biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karya"an, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karya"an !da tiga metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal *1 yaitu7 etode !et, etode "ross,dan etode "ross #p Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan "ajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal *1, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal *1 2ndang#2ndang Pajak Penghasilan Bila penerima penghasilan tersebut adalah 8P9P sebagai Subjek Pajak &alam Negeri -SP&N/, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak 3uar Negeri -SP3N/ selain Bentuk 2saha Tetap -B2T/, akan dikenai PPh Pasal 26
*
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Perencanaan Paja Un!" PPH 21 Pen#er!$an Perencanaan Paja
Pada umumnya, peren$anaan pajak -ta: planning/ merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi "ajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan Namun demikian, peren$anaan pajak juga dapat diartikan sebagai peren$anaan pemenuhan ke"ajiban perpajakan se$ara lengkap, benar, dan tepat "aktu sehingga dapat se$ara optimal menghindari pemborosan sumber daya Salah satu 'ungsi manajemen pajak adalah peren$anaan pajak -ta: planning/ Peren$anaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat menge'isiensikan jumlah pajak yang akan dibayar &alam penyusunan peren$anaan pajak harus sudah memahami se$ara mendalam tentang peraturan#peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan agar peren$anaan pajak dapat ber'ungsi dengan baik dan tidak terjadi suatu kesalahan Peren$anaan Pajak merupakan langkah a"al dalam manajemen pajak Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi ke"ajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan 3angkah selanjutnya adalah pelaksanaan ke"ajiban perpajakan -ta: implementation/ dan pengendalian pajak -ta: $ontrol/ Pada tahap peren$anaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan Pada umumnya, penekanan peren$anaan pajak -ta: planning/ adalah untuk meminimimalisasi ke"ajiban pajak Peren$anaan pajak dilakukan dengan meman'aatkan penge$ualian ; penge$ualian dan $elah ; $elah perpajakan - loopholes / yang diperbolehkan oleh 22 No 1 tahun *+++ tentang pajak sehingga peren$anaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan "ajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak Bangsa 0ndonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi &idalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan 4
mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya al ini disebabkan oleh beberapa 'aktor &iantaranya adalah meningkatnya in'lasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing - dollar / yang mengalami penurunan Sebagai akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya al ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing &alam keadaan seperti ini, maka manajer perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya ampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang#undangan perpajakan Pengaruh tersebut $ukup berarti, sehingga bagi para eksekuti' komponen pajak merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian khusus 8alaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bah"a pajak tersebut tidak dapat dikendalikan Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang#undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajemeni dengan berhasil
Pr$ns$%&%r$ns$% %erencanaan %aja "n!" PPh Pasal 21 a'alah se%er!$ '$ (a)ah $n$ *
1 Bagi 8ajib Pajak yang menderita kerugian, mengganti pemberian kesejahteraan kepada karya"an dalam bentuk natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh Pasal *1, sementara PPh badan tetap Nihil karena masih merugi< * Bagi 8ajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah yang melebihi Rp 1++ juta, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karya"an dalam bentuk natura, agar dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan %arena memindahkan pengenaan pajak dari PPh Badan kepada PPh Pasal *1 akan lebih menguntungkan
perusahaan,
dimana tari'
progresi'
PPh
9rang
Pribadi
akan
diman'aatkan oleh semua karya"an< 4 Bagi "ajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah melebihi Rp 1++ juta, dan memiliki karya"an yang memperoleh penghasilan di atas Rp *++ juta, .
maka lebih baik setiap tambahan penghasilan kepada karya"annya diberikan dalam bentuk natura al ini dikarenakan untuk 8ajib Pajak 9rang Pribadi, tari' pajak tertinggi adalah 45= untuk lapisan penghasilan di atas Rp *++ juta, sedangkan untuk PPh Badan menggunakan tari' tertinggi 4+=< . 2ntuk biaya#biaya berupa natura>kenikmatan>'asilitas yang merupakan keharusan, sebaiknya diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan se$ara 'iskal, dan bukan objek Pajak Penghasilan bagi karya"an yang menerimanya, yaitu 7 •
Makanan dan minuman yang diman'aatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karya"an<
•
&i"ajibkan oleh Peraturan %eselamatan %erja, semisal helm proyek<
•
&i daerah terpen$il<
•
Tuntutan situasi lingkungan pekerjaan, semisal seragam satpam, seragam karya"anm yang melayani pelanggan, dan sebagainya<
•
?asilitas mobil dan ponsel, pengeluarannya dapat dibebankan sebesar setengahnya<
•
Pendidikan dan pelatihan karya"an
2.2 Perla"an Men#e+$s$ens$an Be(an Paja PPh 21
!da beberapa item yang berkaitan dengan peren$anaan pajak PPh pasal *1 yaitu 7 1 %lausal Pajak dalam Perjanjian>%ontrak %erja &alam bisnis ada beberapa kon'lik>kasus yang timbul dalam hal pemotongan PPh Pasal *1 atau pasal *@ yang dilakukan oleh orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya se"aktu dilaksanakan pemotongan, sehingga terjadi dispute Se$ara normati' undang#undang perpajakan telah me"ajibkan perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja untuk melaksanakan pemotongan PPh Pasal *1 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa -kontraktor/ tidak bersedia dipotong pajaknya dengan alasan pada saat perjanjian atau kontrak kerja disepakati, tidak dibahas masalah pajak sehingga mereka bersikukuh bah"a harga kontrak yang disepakati sudah tidak 5
dipotong pajak lagi -net/ Se$ara hukum, alasan pihak kontraktor memiliki justi'ikasi hukum yang kuat, sehingga bila pada akhirnya pemilik proyek atau pemberi kerja yang harus menanggung pajaknya yang merupakan tambahan beban bagi pemilik proyek atau pemberi kerja tersebut yang tidak perlu terjadi, tambahan beban tersebut dalam jumlah yang signi'ikan yang akan menggerus keuntungan perusahaan Masalah perpajakan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi 7 #
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari penga$ara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, dikenakan tari' 5+= -lima puluh persen/ dari jumlah penghasilan bruto 0ni berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga PPh pasal *1 yang dipotong sebesar 5+= : Nilai Proyek : Tari' PPh Pasal 1 ayat 1 huru' a
#
Sehubungan dengan pemberian jasa selain pega"ai dan tenaga ahli, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pega"ainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan, dikenai sebesar Tari' PPh Ps 1 ayat 1 huru' a dari Nilai Proyek ?enomena tersebut sering terjadi dalam pembuatan perjanjian atau kontrak kerja yang tidak mengindahkan aspek perpajakannya 9leh sebab itu, sebelum kontrak kerja ditanda tangani harus dipastikan 7
#
Pemuatan klausal pajak dan dalam perjanjian atas kontrak kerja, yang mensyaratkan pajak terutang harus dihitung berdasarkan nilai kontrak - diluar harga pokok barang/, yang dikenakan dari nilai bruto kontrak, dan untuk PPh Pasal *1 atau Pasal *@, pemberi kerja "ajib memotong dari pembayarannya
#
%lausal pajak se$ara eksplisit menyatakan siapa yang harus menanggung PPh Pasal *1>*@, sehingga pajak yang terutang dan pemotongannya di dasarkan pada klausal tersebut !pabila perusahaan pemilik proyek tidak memotong PPh Pasal *1, dan transaksi ini
ditemukan oleh 'iskus pada saat pemeriksaan pajak, maka perusahaan akan dikenai ke"ajiban membayar PPh Pasal *1 yang terutang ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar *= dari pokok pajak &ari kasus ini jelas bah"a ta: planning memerlukan dukungan dari beberapa di6isi dalam perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja , antara lain di6isi pengadaan atau logistik, di6isi S&M, dan di6isi hukum 2ntuk menghindari timbulnya kerugian di kemudian hari di luar anggaran yang diren$anakan, semua di6isi yang terkait harus mempertimbangkan aspek @
perpajakan atas klausal perjanjian atau kontrak kerja yang hendak dibuat seperti beban pajak yang terutang dan siapa yang akan menanggung pajaknya * Pajak &itanggung Pemberi %erja atau Tunjangan Pajak se$ara Aross 2p Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausal yang menyatakan bah"a nilai kontrak sudah net, tidak termasuk pajak, atau pajak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja 0stilah tersebut sebaiknya dipergunakan se$ara hati#hai, karena akan berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh Badan #
Tidak termasuk pajak, artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja, atau ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerjaal ini akan mengakibatkan PPh yang ditanggung perusahaan atau pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT PPh Badan - non#dedu$tible e:penses/
#
!gar PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dibiyakan, maka penghitungan PPh harus menggunakan metode gross#up PPh hasil penghitungan gross#up tersebut dimasukkan ke dalam nilai kontrak -termasuk in6oi$e dan 'aktur pajak/ atau menambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan &engan kata lain diberikan tunjangan pajak sebesar PPh yang terutangC
%ita lihat ilustrasi honorarium pemberian jasa oleh orang berikut ini 7 Net -tidak Aross#2p/
Aross 2p
Nilai Pekerjaan
1+++++++
Nilai pekerjaan
1+++++++
PPh 5=
5+++++
PPh 5=
5*@41@
Nilai kontrak
1+5*@41@
Nilai kontrak-net/
1+++++++
Datatan 7 1 Tari' honorarium untuk pemberian jasa oleh orang pribadi adalah tari'' Pasal 1 dari nilai bruto dan PPh yang ditanggung pemberi keja sebesar Rp 5+++++ tanpa gross up dan tidak mengubah nilai kontrak, maka sejumlah PPh tersebut tidak dapat dibiayakan * PPh dihitung dengan metode gross#up akan menambah nilai kontrak sebesar, 5= Rp 1+++++++ 1++>-1++#5/ F Rp 5*@41@
Pph sejumlah itu menjadi unsur biaya yang bersu'at dedu$tible e:penses, karena bagi penerima hal ini menjadi unsure penghasilan Bagi perusahaan mana yang lebih menguntungkanG arus dipertimbangkan lebih jauh lagi #
(ika se$ara 'iskal perusahaan masih merugi, gross#up akan menambah beban PPh Pasal *1 tanpa mempengaruhi PPh Badan terutang, pengaruhnya pada kompensasi kerugian
&ari $ash#'lo" timbul pegeluaran yang justru lebih besar, dan jika mempertimbangkan time 6alue o' money, manajemen bisa memilih untuk tidak melakukan gross#up #
Sebaliknya jika perusahaan mendapat laba 'iskal dan sudah dikenai PPh pada lapisan tetinggi, metode gross#up akan menghasilkan penghematan dari selisih tari'' antara PPh Badan dengan tari'' PPh pasal *1 yang dikenakan
%asus ini juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan, apakah perusahaan akan menanggung PPh atas penghasilan karya"an, atau akan diberikan tunjangan PPh dengan metode gross#up 4 Pemberian 2ang Saku Se$ara 3ump#Sum atau Reimbursement Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda #
Pembayaran se$ara lump#sum akan mengakibatkan PPh Pasal *1 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan,meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misalnya transportasi, dan akomodasi Pengertian lump#sum perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu yang meliputi uang saku, transport, akomodasi, atau unsur biaya lainnya, tanpa disertai dengan pertanggung ja"aban dan bukti atas penggunaannya
#
Sedangkan dalam prosedur reimbursement, pembayaran disertai dengan ke"ajiban untuk mempertanggungja"abkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran !pabila terjadi kelebihan, harus dikembalikan ke perusahaan, apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali -reimbursement/ PPh Pasal *1 hanya akan dihitung dari uang saku atau tunjangan berupa uang lainnya yang benar#benar diterima atau diperoleh karya"an
. Pemberian Tunjangan Makan atau Menyiapkan Makan Bersama Sejak belakunya 22 PPh Thun *+++, makanan dan minuman bagi kaeya"an sudah boleh dibiayakan di PPh Badan -dedu$tible e:pense/ Perlu dikaji apakah perusahaan masih memberikan tunjangan makan atau menyiapkan makan bersama sebagai pengganti tunjangan makanG &ari sisi PPh Badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun, karena sama#sama bisa dibiayakan - lihat Pasal H ayat -1/ huru' e 22 PPh *++), tetapi pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh Pasal *1 !pabila hanya dipandang dari sisi 'iskal, lebih menguntungkan jika disiapkan makan bersama untuk seluruh karya"an Tetapi apabila )
dalam praktiknya harus menggunakan jasa $atering, harus diigat timbulnya ke"ajiban pemotongan PPh Pasal *4 dengan tari' *= dari penghasilan bruto %ajian harus dilakukan terhadap keseluruhan aspek perusahaan Misalnya dari sudut pandang
psikologi
karya"an,apakah
akan
menimbulkan
gejolak
atau
tidakG
Menguntungkan atau merugikan, tentu harus dlihat dari keseimbangan seluruh system 5 Memberikan Tunjangan %esehatan atau ?asilitas Pengobatan 2ntuk biaya kesehatan, perusahaan memiliki pilihan, memberikan tunjangan kesehatan, menyediakan 'asilitas pengobatan bagi karya"an, atau menggunakan method reimbursement biaya pengobatan •
Bila perusahaan memilih memberikan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersi'at ta:able#dedu$tible!rtinya, tunjangan kesehatan merupakan objek PPh Pasal
•
*1 bagi karya"an -penghasilan/ dan merupakan biaya bagi perusahaan Bila perusahaan menyediakan 'asilitas pengobatan, maka perlakuan pajaknya bersi'at non ta:able#non dedu$table !rtinya hal itu bukan penghasilan bagi karya"an dan
•
bukan biaya bagi perusahaan Bila menggunakan metode reimbursement maka perlakuan pajaknya< bersi'at non ta:able#non dedu$tible, bila persyaratan reimbursement dapat dipenuhi,yaitu tidak boleh ada mark#up, bukti asli diserahkan ke perusahaan, bukti dibuat atas nama perusahaan atau atas nama karya"an II perusahaan, dan
diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karya"an bersi'at ta:able#dedu$tible, bila persyaratan reimbursement tidak dapat dipenuhi &alam hal ini esensinya adalah karya"an menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan
@ Meminimalkan Tari' Pajak -PPh Pasal *1/ Penerapan Ta: Planning &alam PPh Pasal *1, antara lain dengan $ara 7 a Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan pajak bersi'at 'inal, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karya"an dalam bentuk natura atau kenikmatan -bene'it in kinds/, karena pengeluaran tesebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan Sebagai gantinya untuk kesejahteraan pega"ai diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan -mengurang pro'it/ b 2ntuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersi'at 'inal, memberikan tunjangan kepada karya"an dalam bentu natura atua kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tari' maksimum PPh pasal *1 Pemberian dalam bentuk kenikmatan>natura atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh 'inal Tetapi untuk H
tujuan komersial, baik pemberian dalam natura, kenikmatan atau dalam bentuk tunjangan tetap, bisa menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan netto $ 2ntuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersi'at 'inal, $ontohnya perusahaan jasa konstruksi, maka e'isiensi PPh Pasal *1 karya"an dapat dilakukan dengan $ara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karya"an dalam bentuk natura dan kenikmatan yang bukan merupakan obyek pajak PPh pasal *1, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tari' maksimum umum Pph pasal *1, selain itu pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan Dontoh 7 pemberian makanan dan minuman bagi seluruh pega"ai -Pasal H ayat 1e 22 PPh/ dan penyediaan bus antar jemput pega"ai -Per#51>P(>*++H/, kedua hal tersebut dapat dibiayakan tetapi tidak menambah beban beban PPh pasal *1 karena tidak menambah pendapatan dalam perhitungan PPh pasal *1 karya"an
Al"r Perencanaan Paja PPh Pasal 21
Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai keinginan 2ntuk mengenal laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya Salah satu upaya adalah menghemat beban pajak 2paya
penghematan
beban
pajak
yang
dilakukan
perusahaan harus
tetap
memperhatikan peraturan perpajakan -asas legalitas/ Peren$anaan pajak dimulai dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan pajak penghasilan pasal *1 yang lebih e'isien serta memperhatikan mekanisme ta:ability#dedu$tibility Perlu dijelaskan di sini, bah"a manajemen tidak bertujuan untuk mengurangi ke"ajiban pajak yang sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak meleibihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga e'isien bagi "ajib pajak tanpa melanggar ketentuan !danya manajemen dan peren$anaan pajak dalam perusahaan akan membantu "ajib pajak dalam mengelola ke"ajibannya sehingga terhindar dari sanksi#sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta merupakan salah satu alternati6e bagi perusahaan untuk men$apai e'isiensi pembebanan perusahaan
S!ra!e#$ Perencanaan Paja "n!" Men#e+$s$enan Be(an Paja
1+
Menyusun peren$anaan pajak sesuai dengan kondisi perusahan dimulai dengan strategi menge'isiensikan beban pajak pajak -penghematan pajak/ adalah dengan melakukan pengaturan dan penga"asan dalam bidang perpajakan -organiJation and $ontrolling/ se$ara rutin>regular karena berhubungan dengan transaksi yang berulang kali terjadi dengan tujuan untuk meminimalkan ta: e:posure>resiko hutang pajak yang mungkin ajak timbul dalam dalam suatu transaksi yang rutin tersebut Tujuan
peren$anaan
pajak
adalah
bagaimana
pengendalian
tersebut
dapat
menge'isiensikan jumlah pajak yang aka ditrans'er ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak -ta: a6oidan$e/ dan bukan penyelundupan pajak -ta: e6asion/ yang merupakan tindakan pidana 'iskal yang tidak akan ditoleransiC - Mohammad Kain, *++4 7@/ &isamping itu juga agar terhindar dari sanksi dikemudian hari !gar peren$anaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisa terhadap metode# metode dan kebijakan#kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi agar e'isiensi beban pajak dapat ter$apai Misalnya 7 #
Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sbagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal *1 bagi pega"ai yang menerimanya Pemberian tunjangan sena$am ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan moti6asi kerja pega"ai juga akan meningkatkan produkti6itas mereka
#
Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada pega"ai dalam bentuk 'asilitas pengobatan !pabila pemberian tunjangan kesehatan kepada pega"ai diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai penghasilan bagi pega"ai sehingga dikenai PPh pasal *1
#
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan $ara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajakserta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat "aktu &ari kebijakan peren$anaan pajak perusahaan yang telah diterapkan dan saat
dilun$urkannya prigram re'ormasi perpajakan, sejak itu pula berkembang pemikiran dari "ajib pajak untuk menge'isiensikan pajak yang harus menjadi beban perusahaan &alam perhitungan PPh Pasal *1 terdapat 4 -tiga/ metode yang bisa diaplikasikan , yakni metode net, metode Aross, dan metode Aross up 11
a Net Method Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung Pph pasal *1 karya"an b Aross Method Merupakan metode pemotongan pajak di mana karya"an menaggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karya"an yang bersangkutan $ Aross#2p Method Merupakan metode pemotogan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal *1 yang di'ormulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal *1 yang akan dipotong dari karya"an Penggunaan Metode Aross 2p atas Pajak Penghasilan Pasal *1 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal . huru' d Peraturan Pemerintah Nomor 14) Tahun *+++ Penggunaan metode gross up adalah untuk memuaskan dan meningkatkan moti6asi karya"an &engan menggunakan metode ini karya"an akan merasa puas karena PPh Pasal *1 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan &engan demikian karya"an merasa lebih diperhatikan Meningkatnya moti6asi dan
kepuasan
karya"an akan meningkatkan
produkti6itas mereka Semua metode ini diperbolehkan undang#undang dan peraturan perpajakan (adi tinggal memilih menggunakan metode yang mana, yang paling e'isien bagi perusahaan dan menguntungkan karya"an Perbedaan prinsipil antara Net Method dengan Arosss#2p Method adalah sebagai berikut 7 a Bah"a pada metode net besarnya Pph pasal *1 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh pasal *1 , sedangkan pada metode gross up , besarnya tunjangan pajak PPh Pasal *1 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang di$antumkan di SPT PPh Pasal *1 b Bah"a pada metode net, besarnya PPh Pasal *1 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bisa dibiayakan -non dedu$tible/ sedangkan pada metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan -dedu$tible/ Pemberian tunjangan kepada karya"an bisa sebagai 'ringe beneit>natura, bisa berupa pajak yang ditanggung perusahaan atau berupa tunjangan pajakal ini merupaan kebijakan internal internal perusahaan ataupun kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak karya"an
1*
Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Aross up yang sesuai dengan 22 PPh No 4@ tahun *++) 1 P%P Rp + s>d 5+++++++ Pajak F 1>+,H5 -P%P 5= /
* P%P di atas 5+++++++ s>d *5+++++++ Pajak F 1>+,)5 L - P%P 15= / ; 5 juta
4
P%P di atas Rp *5+++++++ s>d 5++++++++ Pajak F 1>+,5 L -P%P *5=/ ; 4+ juta
. P%P di atas Rp 5++++++++ Pajak F 1>+,+ L-P%P 45=/# 55 juta
Perhitungan PPh Pasal *1 dengan metode Aross 2p yang sesuai 22 PPh N94@ tahun *++), harus dilakukan * tahap
Taha% 1.
itung dulu berapa P%P tanpa tunjangan pajak Setelah itu baru dihitung berapa tunjangan pajak dengan menggunakan rumus gross up di atas Dontoh < Tuan !mir, pega"ai tetap &E sejak tahun *++5, status %>1, tahun *+1+ menerima penghitungan pajak#PPh Pasal *1 sebagai berikut 7 Aaji> tahun
1*+++++++
Tunjangan makan siang
4@+++++
(%%F 1,*= 1*+ juta
15.*+++
(%MF+,4+= 1*+ juta
4@+++++ 1*).*+++
Bonus
5++++++ 144.*+++
Pengurangan Biaya (abatan 5= ma:
@++++++
0uran Pensiun -dibayar Sendiri/
*.+++++
(T F *= 1*+ jt
*.+++++ 14
- 1+)+++++ / 1**H.*+++ PT%P %>1
- 1).)++++/ 1+..@*+++
%arena P%P ada di lapisan tari' ke *, maka rumus gross up yang dipakai adalah lapisan ke * 3apisan ke *
F 1>+,)5 L-P%P 15= / ; 5++++++
Tunjangan Pajak
F 1>+,)5 -1+..@*+++ 15= / # 5++++++
Tunjangan Pajak
F 1*55*11)
Taha% 2
Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak dengan rumus gross up, baru dimasukkan unsur tunjangan pajak sebagai unsur penghasilan "ajib pajak Perhitungan ini memperihatkan bah"a jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak Bila sama, maka PPh tersebut dapat dibiayakan -dedu$tible
Aaji >tahun
1*+++++++
Tunjangan makan siang
4@+++++
Tunjangan Pajak -gross up/
1*55*11)
(%% F 1,* = 1*+ jt F
15.*+++
(%MF +,4+= 1*+ jt F
4@+++++ 1.1*H.11)
Bonus
5++++++ 1.@*H.11)
&ikurangi Biaya (abatan
@++++++
0uran Pensiun
*.+++++
(T F*= 1*+ jt F
*.+++++ -1+)+++++/ 145.H.11)
PT%P
-1).)++++/
P%P
11+1.11)
PPh Terutang 7 PPh Pasal *1 7 5= Rp 5+++++++ F
*5+++++
15= Rp @+1.11) F
1++5*11)
Total PPh Pasal *1
F
1*55*11) 1.
2., Pen#h$n'aran Sans$ Paja PPh 21
Pembayaran sanksi perpajakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber
daya perusahaan
Penghindaran
terhadap pemborosan tersebut
merupakan
optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan kea rah yang lebih produkti' dan e'isien sehingga meminimalisasi pemborosan tersebut dan dapat memkasimalkan kinerja dengan benar, selain harus kerja dnegan keras dan $ermat Sanksi administrasi tersebut dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara maupun denda 'inan$ial 8alaupun perusahaan telah memenuhi ke"ajiban perpajakan se$ara 'ormal, tetapi kalau ternyata moti6asi rekayasa tidak sesuai dengan ji"a dari ketentuan perpajakan, administrasi perpajakan -'ieus/ dapat menganggap bah"a 8P kurang patuh dalam memenuhi ke"ajiban perpajakannya Setidak#tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu peren$anaan pajak -ta: planning/7 a Tidak melanggar ke"ajiban dan ketentuan perpajakan Bila suatu peren$anaan
pajak
ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat 8P merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengan$am keberhasilan peren$anaan pajak tersebut b Se$ara bisnis peren$anaan pajak masuk akal, karena peren$anaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peren$anaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek Maka peren$anaan pajak yang tidak masuk akan akan memperlemah peren$anaan itu sendiri $ Bukti#bukti pendukungnya yang memadai
Pelasanaan e)aj$(an %er%ajaan
15
!pabila pada tahap peren$anaan pajak telah diketahui 'aktor#'aktor yang akan diman'aatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik se$ara 'ormal maupun materiel arus dipastikan bah"a pelaksanaan ke"ajiban perpajakannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan &an jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak
Un!" -enca%a$ !"j"an -anaje-en %aja a'a '"a hal an# %erl" '$"asa$ 'an '$lasanaan a$!" *
a
Memahamiketentuan dan peraturan perpajakan &engan mempelajari peraturan perpajakan seperti 22, PP, %eppres, %M%, S%, dan SE &it(en Pajak, kita dapat mengetahui peluang#peluang yang dapat diman'aatkan untuk menghemat beban pajak
b
Menyelenggarakanpembukuan yang memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan in'ormasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk 3% dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak -22 %2P pasal *)/
Pen#en'al$an %aja /!a0 cn!rl
Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bah"a ke"ajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diren$anakan dan telah memenuhi persyaratan 'ormal maupun materil &alam pengendalian pajak yang penting adalah penge$ekan pembayaran pajak 9leh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih a"al Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang
1@
BAB III PENUTUP
Kes$-%"lan
Salah satu 'ungsi manajemen pajak adalah peren$anaan pajak -ta: planning/ Peren$anaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat menge'isiensikan jumlah pajak yang akan dibayar Peren$anaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi -perusahaan/ dan kemudian menyajikan -mengartikulasikan/ dengan jelas strategi ; strategi -program/, taktik ; taktik -tata $ara pelaksanaan program/, dan operasi -tindakan/ yang diperlukan untuk men$apai tujuan perusahaan se$ara menyeluruh !da beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran -shi'ting/, kapitalisasi, trans'ormasi, penghindaran -a6oidan$e/ dan penyelundupan -e6asion/ Semua strategi di atas merupakan bagian dari ta: 1
planning Ta: planning memberikan suatu 'ormula umum yang bisa digunakan untuk mengatur se$ara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar &i dalam 'ormula umum ini, ada item#item yeng nantinya harus menjadi pusat perhatian dari "ajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah ta: planner 0ntinya Ta: Planning -peren$anaan pajak/ adalah proses mengorganisasi usaha "ajib pajak sekelompok "ajib pajak sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya &an pada umumnya, peren$anaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha transaksi "ajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (ika peren$anaan tepat maka akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan > penghindaran pajak bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang ; undangan
1)
DAFTAR PUSTAKA
http7>>ilmupengertianblogspot$om>*+14>+@>peren$anaan#pajak#ta:#planninghtml
http7>>konsultanpajak#aaa$om>pajak#=*+peren$anaanhtml
http7>>indriramadhaniekonomiblogspot$om>*+14>+5>strategi#peren$anaan#dan manajemenO15html
http7>>ekonomikompasiana$om>moneter>*+1*>11>*>pengertian#dan#man'aat#peren$anaan# pajak#51**1html
http7>>riskymahirablogspot$om>*+1*>11>peren$anaan#pajak#ta:#planninghtml
Erly Suandi, *+11, Peren$anaan Pajak, Penerbit Salemba Empat - ES/
&rsDhairil !n"ar Pohan,MSi,MB!, *+14, Manajemen Perpajakan, Strategi Peren$anaan Pajak dan Bisnis, Penerbit PT Aramedia Pustaka 2tama
Primandita ?, dkk, *++H, %ompilasi 22 pajak, Penerbit Salemba Empat -P?/
Peraturan Pemerintah, %eputusan Menteri %euangan, %ep &itjen Pajak dan peraturan perpajakan lainnya
.
