TINJAUAN MENGENAI EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perusahaan
Dosen Pengampu
Prof. DR. Sri Redjeki Hartono. SH.
Oleh Nugroho Suryo Suryo Hadmoko, SH N I M : 11010212410104 11010212410104
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Hukum Perseroan Terbatas (PT) dimasa lalu bernama Naamloze Vennootschap (NV), mula-mula diatur dalam KUHD. Kemudian KUHD diganti dengan UU No 1 tahun 1995 dan terakhir digantikan oleh UU No 40 tahun 2007. Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) banyak orang berlomba-lomba mendirikan Perseroan Terbatas (PT), sehingga terjadi peningkatan dalam kuantitasnya. Undang undang No1 tahun 1967 disamping memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan PT dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan ini bukannya tidak beralasan karena PT memiliki kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya yaitu berbentuk badan hukum. Dalam dunia usaha pada umumnya suatu perusahaan yang merupakan suatu wadah dari suatu kerja sama dua atau lebih pengusaha. Dengan makin berkembangnya teknologi dalam segala bidang usaha maka akan merupakan suatu kesulitan bagi perorangan apabila ia bergerak dalam dunia usaha dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Agar usaha dapat diharapkan selalu berhasil dengan baik dan memuaskan tentu saja membutuhkan modal dan dana yang cukup besar, oleh karena itu biasanya usaha tersebut terwujud dalam bentuk kerja samayang terdiri dari beberapa orang karena agak susah atau tidak mungkin hanya denga satu orang saja mempunyai modal yang cukup besar. Kerja sama satu dan beberapa orang pengusaha itu tujuannya tidak lain adalah untuk menghimpun jumlah modal yang cukup, guna mencapai tujuan bersama dan manfaat bersama pula secara adil dan merata. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut pada mulanya dikenal dalam lingkungan terbatas, misalnya antara keluarga, sahabat dan sebagainya yang bersifat inter atau tertutup. Kerja sama selanjutnya berkembang kelingkungan yang makin luas dan akhirnya meliputi kerja sama bersifat nasional bahkan internasional.
Berlakunya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengubah pola pengaturan hukum, khususnya mengenai badan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Tujuan dari berlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak hanya sekedar berubah ketentuan perseroan terbatas yang semula diatur berdasarkan KUHD tetapi sesungguhnya makna dan serta tujuan yang lebih luas lagi. Makna serta tujuan diberlakukannya UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang lebih memacu pembangunan nasional serta untuk menjamin kepastian, dan penegakan hukum. Dualisme pengaturan yang selama ini terjadi harapkan dapat dihilangkan dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut. Paradigma yang mendasari berdirinya perseroan terbatas adalah pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mencermati ruang lingkup hukum perusahaan yang begitu luas, maka fokus dalam penulisan ini dibatasi hanya menyangkut tentang badan usaha Perseroan Terbatas. Adapaun dasar pemikiran mengapa hanya difokuskan terhadap Perseroan Terbatas, karena bila diperhatikan dalam praktek bisnis, tampaknya para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Bila ditelusuri, alasan para pelaku bisnis lebih cenderung memilih PT sebagai bentuk badan usaha, tampaknya hal ini ada kaitannya dengan kontinuitas badan usaha yang tidak hanya tergantung dari pribadi para pemiliknya akan tetapi dari modal yang terkumpul. Selain itu, bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju ke arah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diurakan di atas, maka dalam makalah ini, akan dibahas dan dijelaskan tentang eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum?
BAB II PEMBAHASAN
A. Eksistensi Hukum Perusahaan
Hukum Perseroan Terbatas (PT) dimasa lalu bernama Naamloze Vennootschap (NV), mula-mula diatur dalam KUHD, pada :
Buku pertama, title ketiga, bagian ketiga yang berjudul Perseroan Terbatas.
Terdiri dari pasal 36-56.
Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur dalam KUHD, maka pasal 1 KUHD sendiri menegaskan berlakunya KUH Perdata dalam bidang hukum dagang. Jika memperhatikan ketentuan pasal 1 KUHD sendiri merupakan lex specialis berhadapan dengan KUH Perdata. Kalau begitu pengaturan perseroan dalam KUHD merupakan lex specialis atas bentuk-bentuk perusahaan persekutuan maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang – undangan lain :
Jadi hukum perseroan yang diatur dalam KUHD, merupakan ketentuan perdata khusus yang mengatur hukum perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang timbul khusus dari perusahaan perseroan terbatas.
Sedang hukum perikatan diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, merupakan aturan hubungan hukum antara perorangan yang satu dengan yang lain dalam segala bidang usaha sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.
Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, ketentuan pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas tidak mengalami perubahan, barulah saat era kemerdekaan, ketentuan pasal pasal tersebut, pernah mengalami perubahan. Hal itu terjadi pada tahun 1971 dengan UU no 20 tahun1971 Lembaran Negara No 20 tahun 1971. Bertitik tolak dari ketentuan itu semula suara yang dimilki pemegang saham, tidak boleh melebihi 6 (enam) suara meskipun dia memilki 1000 lembar saham. Akibatnya muncul praktik stroomannen pemegang saham yang memilki banyak saham, menunjuk boneka atau dengan cara membagi-bagikan sahamnya kepada beberapa orang yang ditunjuknya, agar member suara yang dapat menghasilkan keputusan RUPS sesuai keinginan pemegang saham tersebut.
Ketentuan pasal 54 KUHD itulah yang diubah UU No 4 tahun 1971. Yang fundamental pada perubahan itu, pada dasarnya ditegakkan penerapan satu saham satu suara, kecuali ditentukan lain dalam AD. Pada tahun 1995, diterbitkan UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdiri atas 12 Bab (Bab I-XII) dan Pasal 129 (Pasal 1-129). Alasan penggantian menurut konsiderans UUPT 1995, antara lain :
Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perseroan Terbatas
yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat.
Mencipta Kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum.
Oleh karena itu untuk menciptakan kesatuan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memicu pembangunan nasional, dan menjamin kepastian penegakan hukum , perlu dihapuskan dualisme pengaturan hukum perseroan. Bedasarkan alasan-alasan diatas UU No 1 Tahun 1995 tidak lagi ditempatkan sebagai bagian KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi merupakan Undang Undang yang terpisah dan berdiri sendiri diluar KUHD dan KUH Perdata. Pada tanggal 16 Agustus 2007, di undangkan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT 2007 sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1995. Alasan penggantiannya adalah :
Perekonomian Nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasioanal.
Semua prinsip itu, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh.
Perlu diadakan Undang undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan Nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan Nasional.
UU No 1 Tahun 1995 juga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu perlu diganti dengan UU yang baru.
B. Perseroan Sebagai Badan Usaha Yang Berbadan Hukum I. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)
Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menetukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilik. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal I butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang
ditetapkan
dalam
Undang-Undang
ini
serta
peraturan
pelaksanaannya”. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum, seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui
ketentuan undang-undang perseroan,
angaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS. Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan. Sebagai badan hukum yang memiliki kakayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang
No.
40
Tahun
2007
Tentang
Perseroan
Terbatas,
bahwa:
“direksi
bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, elemen pokok yang melahirkan PT sebagai badan hukum harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut : Merupakan persekutuan modal.
Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang dinyatakan dalam AD Perseroan. Sebenarnya bukan hanya persekutuan modal tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Didirikan berdasarkan Perjanjian.
Pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya Perseroan akibat yang lahir dari perjanjian. Apabila perjanjian itu sah, maka akan mengikat sebagai Undang undang kepada mereka. Melakukan kegiatan usaha.
Sebuah PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan kegiatan usaha. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.
Proses kelahiran Perseroan Terbatas sebagai badan usaha, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri.
II. Persyaratan Pendirian PT
Sebagai badan hukum, maka pendirian perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (kecuali BUMN) dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; b) setiap pendiri mengambil bagian saham; c) modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham; d) minimal 25% dari modal dasar telah ditempatkan; e) modal disetor 50%dari nilai nominal setiap saham; f) dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa; g) didirikan dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia, dengan rincian: 1. Akta pendirian. Selain memuat anggaran dasar Perseroan, juga memuat:
Nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan: Pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris.
Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
2. Anggaran dasar perseroan, antara lain meliputi: a) nama dan tempat kedudukan; b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c) jangka waktu; d) modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e) susunan, jumlah, serta nama direksi, dan komisaris; f) tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi dan g) komisaris; h) Tahun buku dan laporan keuangan; i) RUPS dan hak suara; j) penggunaan laba dan pembagian dividen; dan k) ketentuan lain menurut Undang-Undang.
III.
Prosedur Pendirian PT
Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang perseroan, syarat-syarat tersebut seperti yang telah diurakan sebelumnya. Setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Langkah-langkah tersebut adalah: a. Pembuatan Akta Pendirian di Muka Notaris Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian ini merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007. b. Pengesahan Oleh Menteri Hukum dan HAM Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan ini penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007). c. Pendaftaran Perseroan
Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarakan dalam daftar perusahaan aktar pendirian dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan (Pasal 29 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007). Daftar perusahaan adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan d. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI. Menurut ketentuan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah di atur oleh undang-undang.
IV. Permodalan dan Saham PT
Perkembangan suatu Perusahaan Perseroan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya sangat tergantung pada kekuatan modal dari perusahaan tersebut, sehingga peran modal sangat vital bagi keberlangsungan suatu perusahaan di dalam operasionalnya dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur secara jelas tentang permodalan dan saham suatu perusahaan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 sampai Pasal 62 UndangUndang Perseroan Terbatas. hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Modal Dasar suatu perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dimaksud adalah dapat dikeluarkan atas nama dan atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. (Pasal 48 UUPT). b. Besarnya modal dasar suatu perseroan paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat 1). c. Undang-Undang ini telah mengatur tentang klasifikasi saham dapat lebih dari satu. Dengan dianutnya klasifikasi saham oleh Undang-Undang, maka dimungkinkan munculnya bermacam-macam variasi pemegang saham, yaitu: 1) Dengan hak suara
misalnya pada saham biasa; 2) Tampa hak suara, misalnya saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan; 3) dengan hak suara khusus, misalnya pada saham perioritas; 4) dengan hak suara terbatas/bersyarat, misalnya saham yang dimilki oleh anggota bila dipenuhinya syarat tertentu. d. Undang-Undang Perseroan mengatur adanya nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai baik sendiri ataupun bersama pemegang saham nilai nominal saham lainnya yang sejenis, memiliki nilai nominl sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. e. Adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang pengaturannya terdapat dalam beberapa Pasal sebagai berikut: 1. Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila pemegang saham dirugikan oleh tindakan perseroan. (Pasal 61 ayat (1) UUPT). 2.
Hak pemegang saham untuk meminta kepada perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar karena ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikannya (Pasal 62 ayat 1).
3. Hak pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh data, karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi maupun Komisaris (Pasal 238 ayat (1) dan (3) UUPT). 4. Dalam hal perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara tegas ditentukan bahwa perbuatan tersebut memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. f. Adanya pengaturan tentang saham karyawan, dimana dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur adanya kemungkinan pemilikan saham oleh karyawan dalam hal: 1). Penambahan modal perseroan dan pemegang saham yang tidak mengambil bagian, maka sebelum ditawarkan kepada orang lain, perseroan menawarkan terlebih dahulu kepada karyawannya (Pasal 43 ayat (3) hurup a); 2). Pemegang saham yang menjual sahamnya kepada orang lain diluar pemegang saham,
maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan (pemegang saham klasifikasi tertentu) terlebih dahulu (Pasal 58 ayat (1). g. Tanggung jawab pemegang saham, Undang-Undang perseroan selain mengatur tentang tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sampai jumlah nilai saham yang telah diambilnya (Pasal 3 ayat (1), disamping itu juga mengatur tentang penerobosan atas tanggung jawab yang terbatas tersebut dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2). h. Adanya pengaturan tentang pemindahan hak atas saham, baik untuk saham atas nama maupun saham atas tunjuk (Pasal 55).
BAB III KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai catatan penutup makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Institusi Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum memiliki keunggulan atau kelebihan tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain yang merupakan organisasi ekonomi. Keunggulan tersebut dapat dipandang baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi. 2. Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum dan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :
Merupakan persekutuan modal. Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang dinyatakan dalam AD Perseroan. Sebenarnya bukan hanya persekutuan modal tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham.
Didirikan berdasarkan Perjanjian. Pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya Perseroan akibat yang lahir dari perjanjian. Apabila perjanjian itu sah, maka akan mengikat sebagai Undang undang kepada mereka.
Melakukan kegiatan usaha. Sebuah PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan kegiatan usaha.
Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Proses kelahiran Perseroan Terbatas sebagai badan usaha, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad,1996, Hukum Perseroan di Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung. ,
__________,2006, Hukum Perusahaan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ny. Siti Soemarti, S.H, KUHD & PK , cetakan VIII, 1993, Diterbitkan seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Perseroan Terbatas, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Citakan II, Nuansa Aulia, Bandung.
Agus Budiarto, S.H, M.Hum, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta.
