Perbedaan Bentuk Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Perbedaan yang mendasar dari bentuk Usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum adalah : Usaha berbadan hukum adalah: Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling (rechtshandeling ) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking ) rechtsbetrekking ) Memp Mempun unya yaii hart hartaa kekay kekayaa aan n send sendir iri, i, dima dimana na hart hartaa peru perusa saha haan an dan harta harta prib pribad adii dipisahkan secara jelas.
Mempunyai hak dan kewajiban
Dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan
!nt!h : Perser Perser!an !an "erbatas erbatas (P"), (P"), Perusa Perusahaan haan Umum Umum (Perum (Perum), ), Perusa Perusahaa haan n Perser Perser!an !an (Perse (Perser!) r!),, Perusahaan Daerah (Prusda), #!perasi, dan $ayasan. %edangkan usaha tidak berbadan hukum adalah: "idak idak dapa dapatt mela melaku kukan kan perb perbua uata tan n hukum hukum dala dalam m hubun hubungan gan hukum hukum kare karena na bukan bukan merupakan subjek hukum #ewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut, dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan !leh undangundang
&arta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri. "idak mempunyai hak dan kewajiban "idak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum.
!nt!h: Perusahaan Perse!rangan, Persekutuan Perdata, 'irma dan Persekutuan #!manditer ()
Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum ahwa tidak semua badan usaha merupakan suatu badan hukum, disini kami akan sedikit memberikan penjelasan secara singkat mengenai perbedaan antara badan usaha yang telah berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sebagai berikut: adan Usaha $ang erbadan &ukum : *. %ubjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri ,karena ia telah menjadi badann hukum yang juga termasuk subyek hukum di samping manusia. +. &arta kekayaa perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurusangg!tanya. kibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus angg!tanya tetap bebas dari sitaan) . adan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perser!an "erbatas, Perusahaan /egara, Perusahaan Daerah, #!perasi, Perum, Perjan, Perser! dan $ayasan. adan Usaha $ang ukan adan &ukum : *. %ubjek hukumnya adalah !rang-!rang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. +. &arta perusahan bersatu dengan harta pribadi para pengurusangg!tanya. kibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurusangg!tanya ikut tersita juga. . adan usaha yang bukan badan hukum adalah 'irma, Dip!skan !leh nanda di 0*1+221 *2:34:22 M P!sting 5ebih aru P!sting 5ama eranda da kesalahan di dalam gadg
third : HUKUM BISNIS
Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang. Antara hukum bisnis dan hukum dagang, secara pengertian hampir sama baik dalam teori maupun dalam praktek. Namun perbedaan nya adalah bahwa hukum dagang dalam kaitan transaksi bersifat dalam metode perdagangan saja, sedangkan hukum bisnis menyangkut tata dagang yang lebih modern, bukan saja menyakut hal perdagangan, tapi juga dalam cakupan bisnis modern yang bersifat open transaction baik dari segi pertukaran barang (pembelian) ataupun pemberian jasa. Hukum Bisnis keberadaanya sudah sangat lama dan tua di ndonesia ini, karena jika di pandang dari sisi sejarah, hukum bisnis sudah melekat dan tertera pada !H"A #erdata maupun !H"A $agang yang sudah hampir % &' tahun umurnya (lebih tua dari nenek ane) , jika kita tinjau lebih lagi metode hukum bisnis memiliki kaitan hukum yang lebih menuju pada proses dan bagaimana bertransaksi, di ndeonesia sendiri hukum bisnis juga merupakan jenis hukum transaksi yang paling muda dan paling lama waktu pengesahan nya agar menjadi hukum yang berdiri sendiri, tentu saja setelah Hukum konomi dan Hukum $agang. Nah. tulah tadi sekilas ulasan tentang jenis Hukum *ransaksi yang ada di ndonesia yang telah berumur cukupa tua. *etapi dalam segi praktek nya jika terlalu banyak paham hukum atau jenis+jenis yang berbeda, akan sangat sulit metode penerapan yang tepat, sebab belum ada pembagian yang nyata dan jelas dari ke tiga Hukum *ransaksi di atas, tentu hal ini berkaitan tentang bagaimana seharusnya / apa sebaiknya ? walau dalam pembahasan nya ke tiga jenis hukum di atas dapat men spesialisasikan dirinya sendiri+sendiri namun kita harus tahu yang mana yang paling tepat untuk di gunakan. law is the methods for make people to do right action, so this life can balance.
