Saya memilih Perseroan Terbatas (PT) dalam berbisnis. Sebelum saya memberitahukan alasannya saya terlebih dahulu menjelaskan dari arti dari Perseroan Terbatas, menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undungundang ini serta peraturan pelkasanaanya. Adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan alasan kenapa memilih Perseroan Terbatas (PT) sebagai bisnis karena yang pertama PT lebih mudah untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi lebih besar dengan bantuan dana dari para investor untuk membeli saham perusahaan, tidak hanya itu PT juga memiliki status sebagai badan hukum yang telah di atur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham. Ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi saya memilih PT, Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari para pendiri. Tidak hanya itu pengusaha atau pemilik modal merasa lebih aman dalam melakukan
investasi
dan menanamkan modal dengan mendirikan badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) sebagai legalitas perusahaan. Hal ini karena adanya pemisahan kekayaan pribadi para pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan
kekayaan
pribadinya.
Sehingga
segala
resiko
bisnis
yang
dilaksanakan untuk dan atas nama perusahaan bukan lagi menjadi tanggung jawab para pendiri atau pemegang saham melainkan menjadi tanggung jawab perusahaan.
A. Unsur- unsur perseroan terbatas Perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur: 1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal; 2. Didirikan atas dasar perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha; 4. Modalnya terbagi saham-saham; 5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta PERSYARATAN MATERI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain: 1. perjanjian antara dua orang atau lebih; 2. dibuat dengan akta autentik 3. modal dasar perseroan 4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
B. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas Syarat umum pendirian perseroan terbatas:
Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.
Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.
Nomor NPWP penanggung jawab.
Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna).
Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.
Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran.
Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.
Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:
Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).
Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3).
Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4).
Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33).
Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).
Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.
C. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 1. Para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat
diserahkan
bersangkutan. 2. Setelah pembuatan
pelaksanaannya akta
pendirian
kepada itu
selesai,
notaris
yang
maka
notaris
mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman
mengeluarkan
surat
keputusan
pengesahan
akta
pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan
terakhir
dari
Departemen
Kehakiman
tentang
akta
pendirian
Perseroan Terbatas yang bersangkutan. 3. Para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang
berwenang
mengenai
hal
ini
mengeluarkan
surat
pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT. 4. Para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian
PT
tersebut
ke
kantor
Percetakan
Negara,
yang
menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.
D.Struktur Permodalan 1. Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 UU No.40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (Pasal 31 (1)).Modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1). 2. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat 1).
3. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 UU No.40 tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat 1). Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3.
E. Jenis-Jenis Saham Perseroan Terbatas -
Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku Perseroan Terbatas sebagai
-
persero. Saham/Sero Pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero,
-
saham/sero dapat pula dibagi sebagai berikut: Saham/Sero Biasa Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat
-
umum pemegang saham. Saham/Sero Preferen Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih
-
dari sero biasa. Saham/Sero Kumulatif Preferen Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.
F. Organ Dalam Perseroan Terbatas 1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) a. Pengertian RUPS · Merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan.
· Merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak di serahkan kepada direksi dan komisaris. ( Pasal 1 angka 3 ). · Menurut Pasal 1 butir 4 UU PT, RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak di berikan kepada direksi / dewan komisaris dalam batas waktu yang di tentukan dalam UU PT. b. Wewenang RUPS · RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris,dalam batas yang ditentukan dalam undang- undang dan anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan dereksi atau dewan dan
yang
terpentimg
tidak
bertentangan
dengan
kepentingan
perorangan. · Wewenang Eksklusif RUPS yang di tetapkan dalam UUPT antara lain : a. penetapan perubahan anggaran dasar ( pasal 34) b. penetapan pengurangan modal ( pasal 37 ) c. pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan ( pasal 60 ) d. penetapan penggunaan laba ( pasal 62) e. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris ( pasal 80, 91,92) f. penetapan
mengenai
Penggabungan,
peleburan,
dan
pengambilalihan ( pasal 105 ) 2. DIREKSI a. Pengertian Direksi · Menurut Pasal 1 butir 5 UU PT di sebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta memiliki perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD. · Badan pengurusan perseorangan yang paling tinggi serta berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseorangan,baik di dalam maupun di luar pengadilan. · suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur.
b. Wewenang Direksi · Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang di pandang tepat, dalam batas yang di tentukan dalam Undangundang. · Direksi berwenang menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseorangan,baik di dalam maupun di luar pengadilan. · Direksi
menjalankan
pengurusan
Perseroan
untuk
kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 3. KOMISARIS a. Pengertian Komisaris · Menurut pasal 1 butir 6 UU PT, di sebutkan bahwa Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dalam menjalankan Perusahaan. b. Tugas dan Wewenang Komisaris · Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, · Komisaris berwenang memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti dan berhak mencocokkan keadaan keuangan, · Komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi, · Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau perundang-undangan yang berlaku
G.Kelebihan Pereseroan Terbatas
1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan dan tidak lebih. 2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat bergantiganti. 3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain 4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. 5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan
pengelolaan
sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap.
H.Kekurangan Perseroan Terbatas 1. PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yangterkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para
pemegang
saham
dikenakan
pajak
lagi
sebagai
pajak
pendapatan.Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. 2. Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PTmemerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu. 3. Biaya pembentukannya relatif tinggi. 4. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur
perusahaan. Hal ini disebabkan karena
segala aktivitas
perusahaan harusdilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.
