BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Di dalam masyarakat istilah Badan Hukum tidak asing lagi, yang sering dilawankan dengan istilah Badan Pribadi atau manusia, namun keduanya samasama sama seba sebaga gaii suby subyek ek huku hukum. m. Dala Dalam m baha bahasa sa Bela Beland ndaa Bada Badan n Huku Hukum m dise disebu butt rechtspersoon. Di dalam peraturan UnaangUndang tidak ada batasan pengertian apa yang disebut badan hukum itu. Namun pengertian pengertian yang sudah umum dikenal dikenal oleh beberapa ahli bahwa Badan Hukum adalah segala. sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewaj kewajiba iban, n, dapat dapat melaku melakukan kan perbua perbuatan tan hukum, hukum, dapat dapat menjadi menjadi subyek subyek hukum, hukum, dapat dapat dipert dipertang anggun gungja gjawab wabkan kan sepert sepertii halnya halnya manusia manusia.. Badan Badan Hukum Hukum mempunyai hak dan kewajiban, harta kekayaan dan tanggung jawab yang terpisah dari orang perseorangan. Dari beberapa sumber ditemukan beberapa pengertian Badan Hukum antara lain menurut Maijers Badan Hukum adalah meliputi segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sedang menurut Logemann, Badan hukum adalah suatu suatu person personifi ifikat katie ie (perso (personif nifika ikaai ai))
yaitu yaitu suatu suatu besten bestendig dighei heid d
(perwu (perwujud judan, an,
penjelma penjelmaan) an) hak dan kewuihan, Sedang menurut menurut E. Utreht, Utreht, menyatakan menyatakan Badan Hukum (rechrtspersoon ), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukun; hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.
Sedang menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dide didepa pan n haki hakim. m. R. Roch Rochma matt Soem Soemit itro ro meng mengem emuk ukak akan an bahw bahwaa bada badan n huku hukum m (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti seperti orang pribadi. pribadi. Sri Soedewi Maschun Sofwan Sofwan menjelas menjelaskan kan bahwa manusia adalah badan pribadi, itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, lain, disebu disebutt badan badan hukum hukum yait yaitu u kumpul kumpulan an dari dari orang orang-or -orang ang bersam bersama-s a-sama ama mendir mendirik ikan an suatu suatu badan badan (perh (perhim impun punan) an) dan kumpul kumpulan an harta harta kekaya kekayaan, an, yang yang tersendirikan untuk tujuan tertentu. Dalam Dalam ha1 badan badan hukum melaksanaka melaksanakan n hak dan kewajiban kewajibannya nya tersebu tersebutt diwakili oleh para pengurusnya yang ditunjuk sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pengurusnya itu mengikat badan hukum itu sendiri, tidak mengikat pengurusnya secara pribadi, dan yang bertan bertanggunh ggunhjawa jawab b adalah adalah badan badan hukumnya hukumnya bukan pengurus pengurusnya nya secara secara pribadi, pribadi, sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus dalam anggaran dasarnya.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaima Bagaimanakah nakah proses proses pendiri pendirian an sebuah sebuah Perseron Perseron Terbata Terbatas? s? 2. Bagaima Bagaimana na struktu strukturr dalam dalam Perser Perseroan oan Terbat Terbatas? as? 3. Bagaima Bagaimana na permoda permodalan lan Persero Perseroan an Terba Terbatas? tas?
BAB II PEMBAHASAN
1.
PROSES PROSES PENDIRIA PENDIRIAN N PERSEROA PERSEROAN N TERBA TERBATAS TAS
Mengen Mengenai ai prose prosedur dur pendir pendiria ian n Pers Persero eroan an Terbat Terbatas as menuru menurutt KUHD KUHD dengan UUPT tahap-tahap yang harus ditempuh pada prinsipnya sama. Yaitu ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk pendirian Perseroan Terbatas antara lain, tahap pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman. 1. Taha Tahap p pembu pembuat atan an akta akta,, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 (1) UUPT dinyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya disebutkan dalam pengertian pengertian Perseroan Perseroan Terbatas, Terbatas, bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, juga menunjukkan PT harus didirikan didirikan setidakn setidaknya ya oleh 2 (dua) (dua) orang orang atau lebih, karena karena perjanji perjanjian an setidak setidaknya nya diadakan oieh minimal 2 (dua) orang. Disamping itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh oleh dan dan diha dihada dapa pan n peja pejaba batt yang yang berw berwen enan ang g yait yaitu u nota notari ris, s, yang yang di dalamn dalamnya ya memuat memuat Anggar Anggaran an Dasar Dasar dan keter keterang angan an lainny lainnya. a. Pada Pada saat saat pendirian pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.
2. Taha Tahap p pen penge gesa saha han n Setelah Setelah dibuat dibuat akta pendirian pendirian yang di dalamny dalamnyaa memuat memuat Anggaran Anggaran Dasar Dasar dan keter keterang angan an lainn lainnya ya,, kemudi kemudian an dimin dimintak takan an penges pengesaha ahanny nnya. a. Pengesahan yang dimaksudkan disini adalah pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesah Pengesahan an ini mengandun mengandung g arti arti penting penting bagi pendiria pendirian n Persero Perseroan an Terbat Terbatas, as, karena karena menen menentuk tukan an kapan kapan Pers Persero eroan an itu itu mempe mempero roleh leh stat status us Badan. Hukum. Dalam hal ini berdasarkan pasal 7 (6) UUPT, disebutkan bah bahwa wa
Pers Perser eroa oan n
memp memper erol olah ah
stat status us
Bada Badan n
Huku Hukum m
sete setela lah h
Akta Akta
Pendiriannya disahkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian menurut UUPT disamping ada penegasan bahwa PT adalah Badan Hukum, juga ada penegasan kapan PT itu memperoleh status Badan Badan Hukum Hukum,, yait yaitu u sejak sejak akta akta pendi pendiri riann annya ya disah disahkan kan oleh oleh Mente Menteri ri.. Sedangkan di dalam KUHD penegasan ini tidak ada. Di dala dalam m KUHD KUHD berd berdas asar arka kan n pasa pasall 36 hany hanyaa dise disebu butk tkan an bahw bahwaa sebel sebelum um Perser Perseroan oan Terba Terbata tass didir didirik ikan, an, maka maka akta akta pendi pendiri riann annya ya harus harus dimint dimintaka akan n pemben pembenara aran n kepada kepada Guber Gubernur nur Jende Jenderal ral atau atau Peja Pejabat bat yang yang ditunjuk untuk itu. Dari ketentuan ini masalah pengesahan pada dasarnya sama dengan pembenaran, sehingga dilihat dari persyaratan itu baik KUHD maupun UUPT sama-sama bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas harus dimintak dimintakan an pengesaha pengesahan/ n/ pembenar pembenaran. an. Hanya Hanya masalah masalah kapan kapan Persero Perseroan an terb terbat atas as itu itu memp memper erol oleh eh stat status us Bada Badan n Huku Hukum m dala dalam m KUHD KUHD tida tidak k
ditega ditegaska skan, n, sedan sedang g dalam dalam UUPT UUPT ditega ditegaska skan n yait yaitu u seja sejak k diberi diberikan kanny nyaa pengesahan akta pendiriannya oleh Menteri. Mengenai prosedur pengesahan dijelaskan dalam UUPT pasal 9 yang menyatakan bahwa, untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersar bersarna-s na-sama ama atau kuasanya kuasanya,, mengajuk mengajukan an permohona permohonan n tertuli tertuliss dengan dengan melampir melampirkan kan Akta pendirian pendirian PT. Biasanya Biasanya permohonan permohonan pengesah pengesahan an ini sekaligu sekaliguss ditangan ditanganii dan diajukan diajukan oleh notaris notarisnya nya yang rnembuat rnembuat akta. akta. Karena Karena pada umumnya para pendiri pendiri tidak mau repot repot mengurus mengurus sendiri sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya notaris yang membuatkan akta pendirian sekal sekaligu iguss dimin diminta ta mengur mengurus uskan kan penges pengesaha ahanny nnya. a. Penge Pengesah sahan an ters tersebu ebutt sesuai pasal 9 ayat (2) harus diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Dibandingkan dengan KUHD yang tidak mengatur mengenai jangka waktu kapan pengesahan harus diberikan sehingga pada waktu itu orang mendirikan PT dapat memakan waktu yang cukup lama, maka pengesahan menurut UUPT ini lebih tegas dan relatif cepat sepanjang dilaksanakan dengan benar. Hanya persoalannya apakah waktu 60 (enam puluh) hari itu benar-benar dapat dipenuhi atau tidak. Proses pemberian pengesahan yang cukup lama akan menimbulkan persoalan persoalan tersendiri, tersendiri, manakala Perseroan Perseroan Terbatas itu sudah melaksanakan melaksanakan kegiatannya, sedangkan status hukumnya belum jelas. Persoalan ini akan timbul berkaitan dengan tanggungjawab terutama terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini siapakah yang harus bertanggungjawab.
Persoalan lain yang menjadi pertanyaan apabila ternyata dalam waktu 60 hari itu ternyata pengesahan tidak dapat diberikan, atau ditolak, sedang semua persyaratan telah terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk menolak memberi memberikan kan pengesaha pengesahan, n, maka apakah apakah bagi pendiri pendiri dapat mengajukan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi Pejabat yang harusnya memberikan kef.. lutusan pengesahan. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan itu harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon beserta alasannya, juga dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Dengan ketentuan batas waktu 60 hari itu memang akan mempermudah dan memperce mempercepat pat dan yang lebih penting penting lebih lebih efisien efisien,, sehingga sehingga batas waktu ini benar-benar dapat dipenuhi.
3.
Pcn d afta ran d an Pe ng u mu man Di dalam UUPT pendaftaran pendaftaran dan pengumuma pengumuman n dijadika dijadikan n satu satu dalam dalam satu bagian ketentuan yaitu bagian ketiga pasal 21, 22, dan 23. Yang perlu diperhatikan mengenai pendaftaran dan pengumuman menurut UUPT ini adalah bahwa yang dimaksud pendaftaran pendaftaran disini adalah, pendaftaran pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, yang di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dima dimaks ksud ud
deng dengan an
”Daf ”Dafta tarr
Peru Perusa saha haan an””
adal adalah ah
daft daftar ar
peru perusa saha haan an
sebaga sebagaim imana ana dimak dimaksud sud dalam dalam Undang Undang-U -Unda ndang ng nomor nomor 3 Tahun Tahun 1982 1982 tent entang ang
Wajib
Daf Daftar
Perus rusahaan haan..
Sehing hingga ga
denga engan n
dem demikian
pend pendaft aftara aranny nnyaa dila dilakuk kukan an di Kanto Kantorr pendaf pendafta taran ran perus perusaha ahaan an yait yaitu u di
Kantor Kantor Perda Perdagan gangan gan dan Perin Perindus dustr tria ian, n, yang yang harus harus dilaku dilakukan kan untuk untuk memenu memenuhi hi kewaj kewajiba iban n pendaf pendafta tara ran n perusa perusahaa haan n sebaga sebagaim imana ana dimak dimaksu sud d dalam dalam UU No. 3 Tahun Tahun 1982. 1982. Pendaf Pendafta tara ran n ini harus harus dilak dilakuka ukan n paling paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Kemudian ketentuan lebih lanjut setelah pendirian Perseroan Terbatas tersebut tersebut didafta didaftarkan rkan,, kemudian kemudian diumumka diumumkan n ke dalam dalam Tambahan Tambahan Berita Berita Negara Negara Republik Republik Indonesi Indonesia. a. Pengumum Pengumuman an ini dilakukan dilakukan paling paling lambat lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Dibandingkan dengan KUHD yang juga mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman, namun terdapat perbedaan yaitu bahwa di dalam KUHD pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran di Kepaniteraan Raad van Just Justit itie ie (seka (sekara rang ng Penga Pengadil dilan an Neger Negeri) i) dalam dalam wilay wilayah ah hukumn hukumnya ya,, sedang pengumumannya di Majalah Resmi. Sehingga khususnya berkaitan dengan dengan pendaf pendafta taran ran,, maka maka berdas berdasar arkan kan UUPT UUPT lebih lebih seder sederhan hanaa karena karena dengan pendaftaran ke dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam UUPT yaitu di Kantor Pendaftaran Perusahaan, berarti disamping memenuhi memenuhi kewajib kewajiban an pendafta pendaftaran ran dalam dalam kaitanny kaitannyaa proses proses pendiria pendirian n PT juga sekaligus memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana diwa diwaji jibk bkan an dala dalam m UU nomo nomorr 3 Tahu Tahun n 1982 1982.. Seda Sedang ng dala dalam m KUHD KUHD pend pendaft aftara aran n di Kepani Kepaniter teraan aan Pengad Pengadil ilan an neger negerii berar berarti ti masih masih harus harus memenuhi memenuhi kewajib kewajiban an pendafta pendaftaran ran perusaha perusahaan an sebagaim sebagaimana ana diwajib diwajibkan kan
dalam dalam UU nomor nomor 3 Tahun Tahun 1982 1982 seper seperti ti halny halnyaa kewaji kewajiban ban pendaf pendafta taran ran perusahaan pada umumnya.
2.
STRUKTUR STRUKTUR DALAM DALAM PERSEROA PERSEROAN N TERBATA TERBATAS S
Seba Sebaga gaii bada badan n huku hukum m maka maka dala dalam m mela melaks ksan anak akan an kepe kepeng ngur urus usan an Perseroan Terbatas mempunyai organ, yang terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi (Pengurus), dan Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (2) UUPT. Diban Dibandin dingka gkan n dengan dengan ketent ketentuan uan dalam dalam KUHD KUHD terda terdapat pat perbed perbedaan aan khususny khususnyaa yang berkait berkaitan an dengan dengan pengurus pengurus,, sebagaim sebagaimana ana dijelas dijelaskan kan dalam dalam pasal 44 KUHD bahwa Perseroan diurus oleh pengurus, dengan atau tidak dengan komisaris atau pengawas. Dari ketentuan tersebut menurut KUHD, Komisaris/pengawas bukan merupakan suatu keharusan, hal ini dapat dilihat dari kalimat dengan atau tidak dengan komisaris, yang mengandung makna tidak harus. Sedan Sedangka gkan n menur menurut ut UUPT UUPT komis komisari ariss merup merupaka akan n salah salah satu satu organ organ pers perser eroan oan yang yang harus harus ada, ada, bahkan bahkan di dalam dalam ketent ketentuan uan selanj selanjutn utnya ya bagi bagi Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat surat pengak pengakuan uan utang utang atau atau Pers Persero eroan an Terbuk Terbukaa wajib wajib mempun mempunya yaii paling paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus dan 2 (dua) orang Komisaris. Masing-masing organ PT tersebut mempunyai tugas dan kewenangan sendiri-sendiri, yaitu :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala
kewena kewenanga ngan n yang yang tidak tidak diser diserahk ahkan an kepada kepada Direk Direksi si atau atau komis komisari aris. s. Dengan Dengan demik demikian ian RUPS RUPS merup merupaka akan n organ organ yang yang tert tertin inggi ggi di dalam dalam Perseroan. RUPS terdiri dari rapat Tahunan dan rapat-rapat lainnya. Di dalam RUPS ini setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
Direk Direksi si atau atau pengur pengurus us adala adalah h organ organ Pers Perser eroan oan yang yang berta bertangg ngggun gung g
jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan.dan tujuan pers perser eroan oan serta serta mewaki mewakili li perse perseroa roan n baik baik di dalam dalam maupu maupun n di luar luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dengan demikian kepeng kepengur urusa usan n Perse Perseroa roan n dilaku dilakukan kan oleh oleh Direks Direksii yang yang diang diangkat kat oleh oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasa pasall
82 UUPT UUPT bahw bahwaa
Dire Direks ksii
bert bertan angg ggun ung g
jawab awab penu penuh h
atas atas
kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakiti perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam hal ini terlihat adanya dua sisi tanggungjawab, yaitu : Pertama, Pertama, Tanggungjaw Tanggungjawab ab intern/k intern/kedalam edalam,, yaitu yaitu berkaitan berkaitan dengan dengan kepengur ngurus usan an jala jalann nnya ya dan dan
maju maju mund mundur urny nyaa
pers perser eroa oan n
maka maka dire direks ksii
bertanggungjawab penuh. Artinya apabila Perseroan mengalami kerugian akibat dari kesalahan direksi dalam menjalankan kepengurusannya, maka pengurus bertanggungjawab. Dalam menyampaikan pertanggungjawaban intern intern ini direks direksii dapat dapat melalu melaluii RUPS, RUPS, sebaga sebagaii organ organ tertin tertinggi ggi dalam dalam Perser Perseroan oan.. Dengan Dengan demiki demikian an tanggu tanggungj ngjawa awab b intern intern ini lebih lebih kepada kepada
tanggungja tanggungjawab wab Direksi Direksi dalam mencapai tujuan tujuan perseroan perseroan,, sehingga sehingga ia harus bertanggungjawab kepada pemilik perseroan yaitu pemegang saham. Kedua, Tanggungjawab keluar, yaitu tanggungjawab terhadap pihak ketiga, atau kepada siapa Perseroan itu melakukan perbuatan atau perjanjian. Dalam hal ini kedudukan pengurus menjalankan tugas kepengurusannya adalah adalah sebaga sebagaii wakil wakil yang yang berti bertinda ndak k untuk untuk dan atas atas nama nama Perser Perseroan oan.. Sehingga tanggung jawab terhadap pihak ketiga, yang terikat adalah PT, bukan pengurus secara pribadi, sepanjang dilakukan berdasarkan etikad baik, baik, sesuai sesuai dengan dengan tugas dan kewenangan kewenangannya, nya, untuk kepentinga kepentingan n dan tujuan tujuan perser perseroan oan berdas berdasark arkan an Anggar Anggaran an dasar. dasar. Namun Namun apabil apabilaa direks direksii melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugasnya direksi dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi. Tanggungjawab ini baik secara pidana maupun secara perdata. Hal ini ditentukan dalam pasal 85 UUPT yang antara lain menyebutkan, bahwa setiap direksi wajib dengan etikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam dalam menjal menjalank ankan an Perser Perseroan oan.. Wewena Wewenang ng dan kewaji kewajiban ban Komisa Komisari riss dite diteta tapka pkan n dala dalam m Angg Anggar aran an dasa dasar. r. Sepe Sepert rtii hall hallny nyaa Peng Pengur urus us,, maka maka Komisari Komisariss dalam menjalankan menjalankan tugasnya tugasnya wajib wajib dengan dengan etikad etikad baik dan
penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha per perse sero roan an.. Deng Dengan an demi demiki kian an apab apabil ilaa Komi Komisa sari riss dala dalam m menj menjal alan anka kan n tugasnya dengan etikad baik, dan menimbulkan kerugian maka Komisaris dapat dipertangungjawabkan secara pribadi.
3. PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS
Sebagaimana dijelaskan dalam UUPT bahwa modal Perseroan Ter batas terbagi dalam saham-saham, yang masing-masing saham mem punyai nomi nomina nall tert terten entu tu.. Keik Keikut utse sert rtaa aan n moda modall bagi bagi pendi pendiri ri menu menuru rutt UUPT UUPT merupakan suatu keharusan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 (2) bahw bahwaa seti setiap ap pend pendir irii PT waji wajib b meng mengam ambi bill bagi bagian an saha saham m pada pada saat saat pers persero eroan an didir didirika ikan. n. Untuk Untuk mendir mendirika ikan n Perser Perseroan oan Terbat Terbatas as harus harus ada modal modal dasar dasar paling paling sediki sedikitt Rp. 20.000 20.000.000 .000,-,-- (duapu (duapuluh luh juta juta rupiah rupiah), ), sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 (1) UIJPT. Dibandingkan dengan KUHD mengenai batas minimal modal dasar tida tidak k dite ditent ntuk ukan. an. Deng Dengan an kete ketent ntua uan n bata batass mini minima mall moda modall dasa dasarr ini ini memang memang dalam dalam perkem perkemban bangan gannya nya harus harus ada penyes penyesuai uaian, an, karena karena nilai nilai rupiah yang selalu tidak stabil dan mengalami perubahan, sehingga batas minimal ini untuk beberapa tahun yang akan datang sudah tidak sesuai lagi. Disamping Disamping batas minimal modal dasar juga ditentukan ditentukan bahwa, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal modal dasar dasar harus harus sudah sudah ditemp ditempatk atkan, an, dan setiap setiap penemp penempata atan n modal modal
tersebut harus sudah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan, dan seluruh saham yang tela telah h dike dikelu luar arka kan n haru haruss suda sudah h dise diseto torr penu penuh h pada pada saat saat peng penges esah ahan an pers persero eroan an dengan dengan bukti bukti penyeto penyetoran ran yang yang sah. sah. Sedang Sedangkan kan pengel pengeluar uaran an saham selanjutnya setiap kali harus disetor penuh. Dari ketentuan permodalan ini menggambarkan bahwa para pendiri perseroan tidak hanya sekedar mendirikan perseroan saja, tapi ia juga harus henar-benar turut serta dalam permodalan perseroan yang dengan sendirinya turut bertanggungjawab atas jalannya perseroan.
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
Dari beberapa penjelasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Mengen Mengenai ai prosed prosedur ur pendir pendiria ian n Perser Perseroan oan Terba Terbata tass menur menurut ut KUHD KUHD dengan dengan UUPT UUPT tahap-ta tahap-tahap hap yang harus ditempu ditempuh h pada prinsipnya prinsipnya sama. Yaitu Yaitu ada bebera beberapa pa tahap tahap yang harus harus dilakuka dilakukan n untuk untuk pendiria pendirian n Persero Perseroan an Terbatas Terbatas antara lain, tahap pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman. 2. Sebag Sebagai ai badan badan hukum hukum maka maka dalam dalam melaks melaksana anakan kan kepeng kepenguru urusan san Persero Perseroan an Terbat Terbatas as mempun mempunya yaii organ organ,, yang yang terdi terdiri ri Rapat Rapat Umum Umum Pemeg Pemegang ang Saham Saham (RUPS). Direksi (Pengurus), dan Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (2) UUPT. 3. Untuk mendiri mendirikan kan Perseroan Perseroan Terbatas Terbatas harus harus ada modal dasar dasar paling paling sedikit sedikit Rp. 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 (1) UIJPT. Disamping batas minimal modal dasar juga ditentukan bahwa, pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus sudah ditempatkan, dan setiap penempatan modal tersebut harus sudah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan, dan seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti
penyetoran yang sah. Sedangkan pengeluaran saham selanjutnya setiap kali harus disetor penuh.
DAFTAR PUSTAKA
•
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bakti, 2006
•
Hukum, Bandung: Alumni, 1987, Paramita, 2002. Chidir Ali, SH, Badan SH, Badan Hukum,
•
Piet Pieter er Tedu Tedu Bata Bataon ona, a, SH, SH, Meng Mengen enal al Pasa Pasarr Moda Modall Dan Dan Tata Tata Urut Urutan an Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Preusan Di Indonesia Indonesia,, Nusa Indah , Flores-NTT, 1994
•
Purwosutjipto, H.M.N, Pengert H.M.N, Pengertian ian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, 2, Jakarta: Djambatan, 1988
•
Dagang , Yoyakarta: Liberty, 2002 R. Murjiyanto, SH, Pengantar SH, Pengantar Hukum Dagang ,
•
R. Soebekti dan R. Tjitrosubio, Kutab Tjitrosubio, Kutab Undang-Undang Hukum Perdata, Perdata, Jakarta: Pradnya
•
Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
TUGAS HUKUM PERUSAHAAN MAKALAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur Mata Kuliah Hukum Perusahaan Dosen: Bpk. Dr. Sihabudin SH. MH
DISUSUN OLEH : NAMA
:
DION WASTI Y
NIM
:
0410113065
KELAS
:
A
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2007
