TEHNIK PEMISAHAN NERACA INDUK DAN USP I. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian pada pasal 44 mengatur dan menjelaskan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan Usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, dari dan untuk calon anggota yang memenuhi syarat, dari dan untuk koperasi lain dan/atau anggotanya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yan g terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainn ya. Oleh karena itu pengurus koperasi harus mengangkat pengelola atau manejer atau direksi atau menugaskan salah satu dari pengurus sebagai pengelola. Dengan demikian semua kegiatan maupun transaksi keuangan yang terjadi terpisah dari koperasi induknya, sehingga pada proses akuntansi dan pelaporan keuangannya juga harus tersendiri atau dipisahkan. II. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan adalah informasi yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi, mulai dari transaksi kemudian dibuatkan tanda bukti pembukuan, dicatat kedalam buku jurnal, dibukukan kedalam buku besar sampai dengan penyusunan neraca lajur hingga menjadi laporan keuangan. Penyediaan informasi keuangan sebagaimana tersebut diatas memerlukan suatu proses dan pengerjaan yang bertahap dan memerlukan suatu sistem pengolahan informasi keuangan atau biasanya disebut dengan istilah akuntansi keuangan dan hasil akhirnya disebut dengan istilah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan dokumen resmi badan usaha koperasi yang dipakai sebagai bahan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Usaha Koperasi. III. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal dan eksternal sebagai sumber informasi penting. Bagi anggota laporan keuangan ini sebagai bahan untuk menilai kinerja dan manfaat ekonomi yang diberikan oleh koperasi kepada dirinya sebagai pemilik sekaligus pelanggan, sedangkan bagi pihak luar, laporan keuangan ini sebagai salah satu alat dalam menganalisa kinerja keuangan serta bahan untuk mengambil keputusan apabila akan bekerjasama dengan koperasi. IV. KEGUNAAN LAPORAN KEUANGAN
Kegunaan laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27, bahwa Laporan Keuangan Koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja dan prestasi koperasi. Selain itu untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode tertentu serta informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. V. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI Adapun jenis-jenis Laporan Keuangan Koperasi tersebut terdiri dari (1). Kelompok Laporan Utama dan (2). Kelompok Laporan Tambahan. Kelompok Laporan Utama yang terdiri (1). Neraca; (2). Laporan Perhitungan Hasil Usaha; (3). Laporan Arus Kas; (4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota; dan (5). Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan kelompok tambahan terdiri dari (1). Laporan Perubahan Kekayaan Bersih Koperasi (ekuitas); (2). Laporan Pembagian/ Distribusi Sisa Hasil Usaha; (3). Laporan-laporan lain yang pe nggunaannya relatif spesifik untuk pihak tertentu yang mempunyai keterkaitan langsung dengan koperasi. VI. TEKNIS PEMBUKUAN DALAM PEMISAHAN NERACA KOPERASI (INDUK) DENGAN NERACA UNIT SIMPAN PINJAM (USP) Untuk membuka Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai unit otonom, maka langkah dalam pemisahan pembukuannya adalah sebagai berikut: 1. Perlu dikeluarkan terlebih dahulu keputusan pengurus, bentuk dan jumlah modal yang disetor oleh koperasi kepada USP-nya, apakah dalam bentuk tunai, tidak tunai ataupun dalam bentuk sarana kerja maupun aktiva tetap; 2. Buat Berita Acara Pemisahan Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP), berdasarkan Rapat Pengurus dan Pengawas; 3. Berdasarkan Berita Acara Pemisahan Pengelolaan USP, buatkan Bukti Memorial/Bukti Umum; 4. Buat Jurnal pemisahan untuk menentukan neraca awal USP dan neraca yang baru bagi koperasi induknya. Tahapan pengerjaan pemisahan Unit Simpan Pinjam (USP) dari induknya yaitu dengan : 1. Buat jurnal USPnya, senilai pemisahan yang telah diputuskan oleh rapat pengurus sesuai dengan perkiraan masing-masing; 2. Buat jurnal induknya dengan membalikkan jurnal USPnya, dimana perkiraan yang didebet pada USPnya menjadi dikredit pada induknya dan yang dikredit pada USP nya menjadi debet pada induknya;
3. Membuat neraca komparatif dengan kolom terdiri dari nomor, perkiraan, neraca awal, pemisahan dan neraca akhir setelah dipisahkan; 4. Buat neraca masing-masing setelah dipisahkan antara induknya dan USPnya; 5. Untuk membuat Neraca Gabungan atau Neraca Konsolidasi, masukkan kembali perkiraan perkiraan yang ada di USPnya dengan menggabungkan dan menjumlahkan atau mengurangi nilainya sesuai dengan keadaan keduanya. VII. KASUS PEMISAHAN NERACA UNIT SIMPAN PINJAM Pada awal tahun 2006 koperasi Maju Terus Pantang Mundur di Bandung mempunyai Neraca sebagai berikut: AKTIVA LANCAR: · Kas Rp. 8.000.000,· Giro BDN Rp. 500.000,· Giro BNI Rp. 3.500.000,· Piutang Rp. 10.000.000,· Penyisihan penghapusan piutang Rp. (500.000),· Sarana Inventaris Kantor Rp. 2.500.000,· Modal Disetor USP Rp. 0,· Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) Rp. 5.000.000,· Aktiva lain-lain Rp. 1.000.000,Total Aktiva Rp. 30.000.000,HUTANG LANCAR · Hutang dagang Rp. 12.000.000,· Simpanan berjangka anggota Rp. 2.000.000,MODAL SENDIRI · Simpanan Pokok Rp. 2.000.000,-
· Simpanan Wajib Rp. 8.000.000,· SHU Rp. 6.000.000,Total Hutang dan Kekayaan Bersih Rp. 30.000.000,Pengurus Koperasi Terus Maju Pantang Mundur memutuskan membentuk Unit Simpan Pinjam secara Otonom dengan menyetorkan modalnya dalam bentuk: · Penyetoran kas Rp. 6.000.000,· Piutang simpan pinjam Rp. 5.000.000,· Penyisihan penghapusan pinjaman Rp. (500.000,-) · Giro Bank BNI Rp. 3.500.000,· Sarana inventaris kantor Rp. 1.000.000,· Aktiva Tetap(Kenderaan R.2) Rp. 2.000.000,· Simpanan berjangka anggota Rp. (2.000.000,-) Berdasarkan data diatas susunlah: 1. Neraca Komparatif koperasi; 2. Jurnal di USP setelah dipisahkan dari induknyanya; 3. Jurnal di induknya setelah pemisahan USP ; 4. Neraca Induk setelah dipisah; 5. Neraca awal USPnya. VIII. JAWABAN KASUS PEMISAHAN NERACA UNIT S IMPAN PINJAM 1. JURNAL DI UNIT SIMPAN PINJAM (USP) AKIBAT SETORAN MODAL DARI KOPERASI: A. Kas Rp. 6.000.000,Piutang Simpan Pinjam Rp. 5.000.000,Giro Bank BNI Rp. 3.500.000,-
Sarana Inventaris Kantor Rp. 1.000.000,Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) Rp. 2.000.000,Modal disetor Rp. 17.500.000,B. Modal Kantor Pusat Rp. 2.500.000,Simpanan Berjangka Anggota Rp. 2.000.000,Penyisihan Penghapusan Piutang Rp. 500.000,2. JURNAL DI KOPERASINYA (INDUK) SETELAH PEMISAHAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) A. Modal disetor Rp. 17.500.000,Kas Rp. 6.000.000,Piutang Simpan Pinjam Rp. 5.000.000,Giro Bank BNI Rp. 3.500.000,Sarana Inventaris Kantor Rp. 1.000.000,Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) Rp. 2.000.000,B. Simpanan Berjangka Anggota Rp. 2.000.000,Penyisihan Penghapusan Piutang Rp. 500.000,Modal disetor Rp. 2.500.000,3. NERACA KOMPARATIF KOPERASI MAJU TERUS PANTANG MUNDUR PERKIRAAN AKTIVA · Kas · Giro Bank BDN · Giro Bank BNI · Piutang · Penyisihan Penghapusan Piutang · Sarana Inventaris Kantor · Modal Disetor USP
NERACA AWAL
JURNAL NERACA PEMISAHAN AKHIR
8.000.000 (6.000.000) 500.000 0 3.500.000 (3.500.000) 10.000.000 (5.000.000) (500.000) 500.000 2.500.000 (1.000.000) 0 17.500.000 -
2.000.000 500.000 0 5.000.000 0 1.500.000 15.000.000
· Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) · Aktiva lain-lain TOTAL AKTIVA
5.000.000 1.000.000 30.000.000
2.500.000 (2.000.000) 0 (2.000.000)
HUTANG LANCAR · Hutang Dagang · Simpanan Berjangka Anggota
12.000.000 2.000.000
0 (2.000.000)
12.000.000 0
2.000.000 8.000.000 6.000.000
0 0 0
2.000.000 8.000.000 6.000.000
30.000.000
(2.000.000)
28.000.000
MODAL SENDIRI · Simpanan Pokok · Simpanan Wajib · SHU TOTAL HUTANG DAN KEKAYAAN BERSIH
3.000.000 1.000.000 28.000.000
4. NERACA INDUK PADA KOPERASI MAJU TERUS PANTANG MUNDUR SETELAH DIPISAH PERKIRAAN
JUMLAH
AKTIVA · Kas · Giro Bank BDN · Piutang · Sarana Inventaris Kantor · Modal Disetor USP · Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) · Aktiva lain-lain TOTAL AKTIVA
2.000.000 500.000 5.000.000 1.500.000 15.000.000 3.000.000 1.000.000 28.000.000
HUTANG LANCAR · Hutang Dagang
12.000.000
MODAL SENDIRI · Simpanan Pokok · Simpanan Wajib · SHU TOTAL HUTANG DAN KEKAYAAN BERSIH
2.000.000 8.000.000 6.000.000 28.000.000
5. NERACA UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI MAJU TERUS PANTANG MUNDUR PERKIRAAN AKTIVA · Kas · Giro Bank BNI
JUMLAH 6.000.000 3.500.000
· Piutang Simpan Pinjam · Penyisihan Penghapusan Piutang · Sarana Inventaris Kantor · Aktiva Tetap (Kenderaan R.2) TOTAL AKTIVA
5.000.000 (500.000) 1.000.000 2.000.000 17.000.000
HUTANG LANCAR · Simpanan Berjangka Anggota MODAL · Modal disetor TOTAL HUTANG DAN KEKAYAAN BERSIH
2.000.000 15.000.000 17.000.000
IX. KESIMPULAN. Penyusunan dan penyajian Laporan keuangan koperasi sebagaimana diuraikan diatas mengikuti aturan yang baku sesuai dengan petunjuk dan pedoman, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan tentu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Koperasi. Dari paparan materi yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi; 2. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus; 3. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal; 4. Laporan keuangan terdiri dari Laporan kelompok Utama dan Laporan Kelompok Tambahan; 5. Laporan keuangan koperasi mengacu pada PSAK Nomor 27 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 6. Dalam pemisahan USP, perlu keputusan dan penetapan Pengurus mengenai setoran modal awal; 7. Setelah melakukan pemisahan neraca USP dengan koperasi, perlu dilakukan penjurnalan dan pembuatan neraca awal USP dan neraca setelah pemisahan bagi koperasinya. X. DAFTAR KEPUSTAKAAN Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Jakarta;
Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1998, Pedoman Tehnis Pembukuan dan Pembuatan Laporan Keuangan KSP dan USP, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta; Kementerian Koperasi dan UKM, 2002, Himpunan Kebijakan Koperasi dan UKM di Bidang Akuntabilitas, Deputi Bidang Kelembagaan, Jakarta; Kementerian Koperasi dan UKM, 2003, Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan, Jakarta. Diposkan 6th April 2011 oleh Hadiwidyasam
