SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Penolakan Tindakan Kedokteran

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KARYA DHARMA HUSADA NO : 078/RSUKDH/VII/2015 TENTANG PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN RUMAH SAKIT UMUM KARYA DHARMA HUSADA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KARYA DHARMA HUSADA Menimbang

:

1. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik dan aman kepada yang memerlukan tindakan dan terapi di lingkungan RSU Karya Dharma Husada; 2. Bahwa dalam upaya untuk menentukan tindakan/pelayanan sesuai hak pasien dalam pelayanan maka perlu disertakan pernyataan penolakan tindakan kedokteran; 3. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu ditetapkan surat keputusan tentang penolakan tindakan dalam keputusan direktur RSU Karya Dharma Husada.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, tentang persetujuan tindakan kedokteran; 4. Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran ,Konsil Kedokteran Indonesia, tahun 2006.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KARYA DHARMA HUSADA TENTANG PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT UMUM KARYA DHARMA HUSADA.

Pertama

:

Setiap pasien yang masuk RSU KARYA DHARMA HUSADA dan

yang akan dilakukan tindakan kedokteran harus

memberikan persetujuan/penolakan secara tertulis (Informed Consent) dalam formulir persetujuan/penolakan

tindakan

kedokteran Kedua

:

Penjelasan atau informasi persetujuan/penolakan

tindakan

kedokteran dilakukan secara lisan dengan menandatangani formulir persetujuan/penolakan; Ketiga

:

Staf/petugas yang memberikan informasi persetujuan untuk Tindakan invasif adalah dokter yang akan melakukan tindakan, bila bukan tindakan invasif/bedah informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat atas petunjuk dokter yang bertanggung jawab;

Keempat

:

Pada pasien tidak sadar informasi diberikan kepada keluarga;

Kelima

:

Bila keadaan gawat darurat tidak diperlukan persetujuan;

Keenam

:

Bila pasien tidak berkompeten maka penolakan dapat diberikan sesuai urutan dibawah ini : 1. suami/istri 2. Orang tua sah 3. anak kandung 4. saudara kandung;

Ketujuh

:

Pasien/wali setelah mendapat cukup informasi, pasien/wali berhak

menolak

tindakan

dilakukan terhadapnya;

medis/kedokteran

yang

akan

Kedelapan

:

Petugas yang memberikan informasi ditulis direkam medis;

Kesembilan

:

Surat ketetapan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan

dengan

ketentuan

bahwa

apabila

terdapat

kesalahan/kekeliruan dalam Surat Ketetapan ini kemudian hari akan diadakan ralat/perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Singaraja Pada Tanggal : 14 Juli 2015 Direktur RSU KARYA DHARMA HUSADA

dr. I Nyoman Fajar Mariadhi NIK. 08/YKD/KEP/VIII/2011