Strategi Perusahaan Pertamina

1.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Seiring

dengan

perkembangan

zaman,

didalamnya

dituntut

adanya

penggunaan transportasi yang menghubungkan antar daerah, antar kota, maupun antar negara untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan bisnis, sehingga kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin meningkat. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan aspek yang sangat penting agar aktivitas seharihari ataupun bisnis tetap lancar. Masyarakat dunia menyadari hal tersebut sehingga mereka berupaya keras menciptakan infrastruktur yang mampu menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara cepat, artinya mereka yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memperolehnya secara cepat. Hal tersebut di atas telah menimbulkan suatu kondisi persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan-perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang tingkat persaingannya tidak lagi domestik, tetapi bersifat internasional. Sehingga untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, tentu diperlukan suatu strategi yang tepat dan penerapan yang baik. 1.2

Tujuan Dalam hal ini, saya mencoba menganalisis Pertamina sebagai salah satu

perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia yang menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkelas dunia, sebagai bahan studi. Dalam paparan ini akan dicoba dibahas mengenai sejarah, profil, misi, visi, kondisi lingkungan dan strategi perusahaan, terutama yang menyangkut kondisi terkini yang sedang di alami perusahaan Pertamina.

1

2.

Deskripsi Perusahaan

2.1

Sejarah Pertamina

Prolog Masa 1871 - 1885 (Masa Awal Pencarian dan Penemuan Minyak di Indonesia) Industri minyak Indonesia mulai di awal abad 19: 

12 tahun setelah pemboran minyak pertama di Titusville, Pensylvania, AS 1859.



Reering 1871 - Zilker 1885 masa pencarian dan penemuan minyak (mulai pemboran 1883 di Telaga Tiga)

Prolog Masa 1885 - 1945 (Masa Eksploitasi Minyak oleh Penjajah) 

Pasca 1885 Berdiri Royal Dutch Company di Pangkalan Berandan (Sumatera Utara)



1887 - Pencarian minyak di Jawa Timur (Surabaya)



1888 - Konsesi Sultan Kutai dengan JH Meeten di Sanga-Sang



1890 - Pendirian kilang Wonokromo & Cepu



1892 - Pembangunan kilang minyak di Pangkalan Berandan



1894 - Pendirian kilang Balikpapan oleh Shell Transport and Trading



1899 - UU Pertambangan Pemerintah Hindia Belanda (Indische Mijnwet) yang mengatur kegiatan pencarian minyak bumi di Indonesia

AS dan Belanda 

AS berusaha masuk ke Indonesia tapi dicegah pemerintah Belanda. Namun karena tekanan AS kepada Den Haag, akhirnya muncul perusahaan patungan AS dan Belanda yakni SHELL dan NIAM (Jambi, Bunyu, dan Sumatera Utara).



Standard Oil masuk dan dipecah menjadi Standard Oil of New Jersey (membentuk Anak Perusahaan American petroleum Co) dan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM).



NKPM menemukan lapangan Talang Akar (Sumsel) yang merupakan lapangan terbesar di Hindia Belanda.



Mendirikan Kilang Sungai Gerong di seberang Kilang Plaju milik Shell.

2



1933 Standard Oil of New Jersey yang mendapat konsesi Jawa dan Madura menggabungkan seluruh usahanya ke dalam Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM) dalam bentuk patungan. Di dalamnya ada bagian pemasaran Standard Oil of New York sekarang bernama Mobil Oil. Penggabungan ini diubah statusnya menjadi PT Standard Vacuum Petroleum (Stanvac) pada1947.



1922 Standard Oil of California masuk ke Kalimantan dan Irian Jaya.



1928 Gulf Oil (AS) masuk ke Sumatera Utara.



1929 Standard Oil of California masuk ke Sumatera Utara.



1933 Standard Oil of New Jersey yang mendapat konsesi Jawa dan Madura menggabungkan seluruh usahanya ke dalam Standard Vacuum Petroleum Maatschappij (SVPM) dalam bentuk patungan. Di dalamnya ada bagian pemasaran Standard Oil of New York sekarang bernama Mobil Oil.



1947 Penggabungan SVPM diubah statusnya menjadi PT Standard Vacuum Petroleum (Stanvac).

Catatan: Di zaman Jepang, usaha yang dilakukan umumnya adalah merehabilitasi lapangan dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pengeboman. Prolog Masa 1945 - 1957 (Masa Perjuangan Minyak Pra-Pertamina) 

Selama perang kemerdekaan kegiatan pencarian minyak berhenti.



Perjuangan Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, dan Aceh Timur.



Muncul "Laskar Minyak" mensuplai keperluan pesawat terbang dan kendaraan lain.



Berdiri perusahaan minyak pribumi:



1945 didirikan PTMSU



1945 didirikan PTMN Cepu di lokasi ex SHELL (Lap. Nglobo, Semanggi Ledok dan Wonokromo)



1950 PTMN Cepu berubah menjadi PTMNRI Cepu



1950 PTMN Sumatera Utara berubah menjadi PTMRI Sumatera Utara



1954 PTMNRI Sumatera Utara berubah menjadi TMSU



22 Juli 1957 TMSU ditetapkan menjadi PT ETMSU (eksploitasi)



Agustus 1951 Mosi Mohammad Hasan

3



Gubernur Sumatera Mr. Teuku H. Moh. Hasan mengajukan sebuah mosi yang memperjuangkan pertambangan minyak dan disokong oleh kabinet secara bulat pada 2 Agustus 1951 dan dibentuk sebuah komisi.



Perjuangan di parlemen salah satunya adalah merintis UU pertambangan yang mengganti Indische Mijnwet 24 Oktober 1956 � PP No. 24/1956.



Diputuskan tambang minyak Sumatera Utara tidak dikembalikan kepada SHELL

1957 

Juli 1957 Jend. AH. Nasution mendapatkan pelimpahan tugas tambang minyak Sumut. Rehabilitasi lapangan dan ekspor hasil untuk pembangunan.



1957 Pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia. (Kecuali SHELL karena kepemilikannya bersifat internasional).



Perubahan nuansa kedaerahan menjadi nasional (AH Nasution, 1957)



10 Desember 1957 berdirinya PT Permina sebagai perusahaan minyak pertama bersifat nasional

Pasca 1957 

1959 berdiri NV NIAM (NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij)



Perusahaan patungan AS dan Belanda.



31 Des 1959 50% saham diambil alih pemerintah RI dan NV NIAM berubah jadi PT Permindo.



1961 PT Permindo dikukuhkan menjadi PN Permigan.



Tahun 1961 : PT. PERMINA menjadi PN. PERMINA dan PTMN menjadi PN. PERMIGAN



4 Jan 1966 Permigan dilikuidasi karena peristiwa G30S/PKI (Perbum)



Aset Permigan diberikan kepada PN Pertamin dan PN Permina



1968 PN Pertamin dan PN Permina merger menjadi PN Pertamina



1971 diterbitkan UU No. 8 tahun 1971 yang mengukuhkan PN Pertamina menjadi Pertamina.



2001 diterbitkan UU Migas No 22 tahun 2001 yang akhirnya mengantar Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero).



2003 Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina (Persero).

4



Perubahan mendasar ada pada peran regulator menjadi player

Era Persero 

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar.



Modal Setor PT. Pertamina (Persero) : PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Modal Disetor (Penanaman Modal Negara/PMN) PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian adalah Rp. 100 Trilyun.



Nilai Rp. 100 Trilyun tersebut diperoleh dari : "Seluruh Kekayaan Negara yang selama ini tertanam pada Pertamina, yang meliputi Aktiva Pertamina beserta seluruh Anak Perusahaan, termasuk Aktiva Tetap yang telah direvaluasi oleh Perusahaan Penilai Independen, dikurangi dengan semua Kewajiban (Hutang) Pertamina".

2.2

Profil Perusahaan PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki

Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah merger dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. PT PERTAMINA (PERSERO) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober

5

2003. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 "TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)" Sesuai akta pendiriannya, Maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk: 1) Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien. 2) Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya. 2) Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan. 3) Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.

6

4) Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MIGAS baru, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar. 2.3

Anak Perusahaan (Subsidiaries)

 PT. PERTAMINA EP PT. PERTAMINA EP, Penyertaan Pertamina : 99,99%; bergerak di bidang Eksplorasi dan Produksi Minyak Dan Gas.  PT. Pertamina EP Cepu PT. Pertamina EP Cepu , (Penyertaan Pertamina : 99%); Usaha dibidang minyak dan gas bumi serta kegiatan terkait di wilayah kerja blok Cepu.  PT. Pertamina Hulu Energi Dahulu bernama PT. Aroma, bergabung dengan Penyertaan Pertamina : 98.72%, bergerak dibidang Minyak Hilir, Gas, dan operasi Geothermal. Saat ini belum online, tetapi diperkirakan menjadi kendaraan bisnis hulu.  PT. Pertamina Geothermal Energy PT.

Pertamina

Geothermal

Energy

(Penyertaan

Pertamina

:

90%)

Bergerak dalambidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi meliputi; eksplorasi & eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik dan jasa konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi.  PT. Pertamina Drilling Service Indonesia Pertamina Drilling Sevices Indonesia yang merupakan salah satu bagian PT.Pertamina (Persero), bergerak di bidang Drilling Services sesuai dengan namanya, Drilling Services yang dimaksud adalah pekerjaan Pemboran dan Kerja Ulang Pindah Lapisan sumur-sumur migas dan geothermal.

7

 PT. Pertagas PT. Pertagas (Penyertaan Pertamina : 99%); Bergerak di bidang hilir minyak & gas bumi.  PT. Usayana Penyertaan Pertamina : 95%; diturunkan dari PERTAMINA dan yayasan terkait; dahulu anak-anak perusahaan Pertamina yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) dan saat ini menjadi perusahaan induk, bergerak di bidang Leasing Drlling Oil Rig dan peralatan untuk Minyak Perusahaan Pertambangan.  Pertamina Energy Trading Ltd. (PETRAL) Pertamina Hak Partisipasi : 100%; bergerak di bidang Perdagangan Minyak Mentah dan Produk Kilang dengan lokasi usaha di Singapore.  PT. Patra Niaga (PT. Elnusa Harapan) Pertamina Hak Partisipasi : 98.04%; Bergerak di bidang Teknology, Perdagangan Non Fuel dan Jasa Industri bidang Minyak dan Gas.  PT. Pertamina Retail Pertamina Hak Partisipasi : 99,97 %, Merupakan Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang usaha Retail Pertamina, khususnya bisnis SPBU, serta melaksanakan usaha dan pengembangan Non Fuel Retail (NFR) termasuk Bright ( Bright Café, Bright C. Store, Bright Wash dan Bright Oli mart).  PT. Pertamina Tongkang Pertamina berpartisipasi : 99,99%. bergerak dalam bidang Non Tanker Domestik Transportasi untuk industri minyak dan manajemen KABIL Jetty di Batam, Agency, Jasa Underwater dan HOP.  Pelita Air Service

8

Pelita Air Service (PERTAMINA Inerest peserta: 99,99%) bergerak dalam bidang transportasi udara, Aircraft Charter dan Regular Air Services.  PT. Patra Dok Dumai Pertamina Hak Partisipasi : 99.97%; Bergerak di bidang Teknologi Pemeliharaan Perbaikan Kapal, sebelumnya bernama Unit Operasi PERTAMINA.  Patra Jasa PT PT Patra Jasa, (PERTAMINA Hak Partisipasi: 99,98%) bergerak di Hotel / Motel Management, kantor dan sewa properti, termasuk barang-barang eks PERTAMINA dan PT Patra Jasa aset sendiri.  PT. Pertamina Training & Consulting Dahulu. Patra Tridaya (Pertamina tingkat partisipasi: 75%), bergerak dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Analisis dan Konsultasi Manajemen Sistem sebagai bagian dari mempromosikan Minyak & Gas dan operasi Panas Bumi.  PT. Tugu Pratama Indonesia Pertamina Hak Partisipasi : 45%, Dana Pensiun Pertamina : 20%, bergerak di bidang Jasa Asuransi Umum, Minyak dan Gas dan Industri operasi Marine Hull.  PT. Pertamina Bina Medika Dahulu RSPP (Pertamina Tingkat Partisipasi : 98,94%); bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit di Jakarta.  PT. Pertamina Dana Ventura (PT. Pertamina Saving & Investment) Dahulu bernama YTPP. (Pertamina Hak Partisipasi : 99.93%); bergerak di bidang Investment Portfolio Management Services.

9

 Dana Pensiun Pertamina Mengelola data peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat subyek.  PT Elnusa PT Elnusa, Penyertaan Pertamina : 41,1%. terlibat dalam pengolahan dan penjualan produk minyak dan gas, konstruksi, telekomunikasi, teknologi informasi, desain komputer, serta jasa untuk industri minyak dan gas.  PT Nusantara Regas PT Nusantara Regas, Penyertaan Pertamina : 60 %. terlibat dalam pengadaan LNG, Penyediaan Fasilitas FSRU dan Fasilitas Lainnya serta penjualan Gas Bumi. 2.4

Produk Pertamina

Informasi seputar produk-produk Pertamina di sektor hilir yang terdiri dari Bahan Bakar

Minyak

(BBM),

Non

BBM,

Gas,

Petrokimia,

dan

Pelumas.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Produk BBM yang terdiri dari : 

Minyak Bensin



Minyak Tanah



Minyak Solar



Minyak Diesel



Minyak Bakar

Bahan Bakar Khusus (BBK) Produk BBK yang terdiri dari : 

Aviation Gasoline (BBM pesawat udara)



Aviation Turbine Fuel (BBM pesawat udara ber-turbin) 10



Bio Pertamax



Bio Solar



Pertamax



Pertamax Plus



Pertamina Dex



Pertamax Racing



Premium

Bahan Bakar Subsidi Produk Bahan Bakar Subsidi yang terdiri dari : 

Bio Solar



Premium

Non BBM Bahan bakar bukan minyak yang terdiri dari : 

Aspal



Pelumas (Lube Base Oil)



Pelarut (Solvent)



Green Coke



Calcined Coke



Slack Wax



Heavy Aromate



Sulphur

Gas Terdiri dari LPG (Liqueified Petroleum Gas), BBG (Bahan Bakar Gas), Musicool (Pengganti CFC yang ramah lingkungan) 

Fuel Gas



Liquid Petroleum Gas

11



Musicool

Petrokimia Berbagai produk petrokimia Pertamina 

Asam Tereftalat Murnis



Benzene



Paraxylene



Polytam



Propylene

Pelumas Memberikan informasi tentang produk-produk pelumas PERTAMINA berdasarkan kegunaannya: 

Air Cooled Motorcycle or Small Engine Oil



Automatic Transmission & Manual Transmission Oils



Circulating Oils



Grease



Heat Transfer Oils



Heavy Duty Diesel Engine Oils



Industrial and Marine Engine Oils



Industrial Compressor Oils



Industri Pelumas Hidrolik



Industri Pelumas Turbin



Industri Pelumas Gear



Pelumas Mesin Gas Alam



Pelumas Mesin Mobil Penumpang



Pelumas Diesel Mobil Penumpang



Pelumas Powershift & Hydraulic Untuk Alat Berat



Pelumas Pendingin



Produk Khusus



Pelumas Mesin Kecil Berpendingin Air

12

3.

Formulasi Strategi

3.1

Analisa SWOT 1) Strength  Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan yang mendirikan SPBU terbanyak di Indonesia.  Banyak produk-produk yang dimiliki Pertamina di sektor hilir yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM), Non BBM, Gas, Petrokimia, dan Pelumas. 2) Weakness  Kelemahan Pertamina yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih mahal ketimbang pesaing (kompetitor) nya.  Kelemahan Pertamina yaitu dalam pendistribusian BBM. 3) Oppurtunities  Pelumas Pertamina yang dijadikan oli resmi atau pelumas yang direkomendasikan

oleh beberapa

ATPM mobil

(Agen Tunggal

Pemegang Merek) tertentu untuk menggunakan pelumas Pertamina.  Pesaing Pertamina baru mampu menyiapkan SPBU dalam jumlah terbatas untuk melayani produk BBM high grade, mereka belum siap berjualan BBM bersubsidi, tidak seperti Pertamina. 4) Threat  Ancaman bagi Pertamina antara lain: banyak masuknya pendatang baru dalam dunia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, pendatang baru tersebut dari dalam negeri dan dari luar negeri. Semua SPBU menawarkan nilai lebih dari kompetitor nya, hal ini harus benar – benar ditanggapi serius oleh Pertamina.  Para pesaing (kompetitor) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, ini akan jadi ancaman bagi Pertamina karena kemungkinan pangsa pasarnya akan diambil alih oleh para pesaing (kompetitor).

13

3.2

Visi dan Misi, Tujuan Perusahaan

Visi Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia Misi Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan Perusahaan  Mempertahankan kepemimpinan pasar dalam menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia Dengan masuknya pemain baru seiring berakhirnya monopoli sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertamina harus berjuang untuk memimpin pasar dengan: 1) mempertahankan pangsa pasar dominan; 2) menyediakan produk yang berkualitas baik dan dibutuhkan oleh konsumen; dan 3) menyediakan pelayanan terbaik kepada konsumen.  Memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) berkelas dunia Dengan dibukanya pasar dunia, yang mengakibatkan masuknya pemain asing dalam industri domestik, menuntut Pertamina untuk dapat bersaing dengan perusahaan multinasional. Dengan strategi untuk memasuki pasar global diharapkan dapat: 1) meningkatkan nilai perusahaan melalui ekspansi bisnis, dan 2) meningkatkan citra perusahaan yang memperkuat posisinya di Indonesia.  Menjadi pemain global dalam industri Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia Dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menjadi pemain global, Pertamina menaikkan standard sesuai dengan standard yang digunakan oleh perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM) multinasional, sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) global. 3.3

Strategi Perusahaan A. Hulu: Eksplorasi dan Produksi

14



Meningkatkan produksi dari lapangan eksisting.



Melakukan ekspansi kegiatan usaha dan operasi termasuk melalui cara anorganik (akuisisi).



Mengembangkan potensi CBM di wilayah Pertamina.



Melakukan aliansi strategis untuk ekspansi maupun membangun kemampuan spesifik.

B. Hulu: Non Eksplorasi dan Produksi 

Meningkatkan

bisnis

perniagaan

gas

di

dalam

negeri

serta

memanfaatkan peluang untuk memperbesar bisnis transportasi dan pemrosesan gas melalui sinergisitas dengan AP Pertamina lainnya. 

Pro aktif dalam perumusan pricing policy selaras dengan kebijakan nasional.



Peningkatan kapasitas dan kemampuan spesifik jasa pengeboran untuk menunjang rencana ekspansi perusahaan.

Saat ini, Direktorat Hulu mengelola 6 anak perusahaan yang bergerak di bisnis hulu industri migas dan panasbumi, yaitu: PT Pertamina EP (PEP), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Gas, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Pertamina EP Cepu (PEP Cepu), dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI). Selain itu Direktorat Hulu juga mengembangkan fungsi penunjang teknologi bidang hulu, yaitu Exploration & Production Technology Center (EPTC). Masing-masing anak perusahaan dan fungsi penunjang tersebut menjalankan tugas sebagai berikut:

PT PERTAMINA EP PEP dibentuk pada 13 September 2005, dengan maksud

15

untuk mengelola pengusahaan minyak dan gas (operasi sendiri) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BP Migas yang ditandatangani pada 17 September 2005. Sebagai anak perusahaan bidang hulu, PEP bergerak dalam operasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah-wilayah kerja dalam negeri seluas 140.000 km2 yang selama ini dikelola oleh Pertamina. Wilayah operasi PEP dibagi dalam tiga region, yaitu: 

Region Sumatera



Region Jawa



dan Region Kawasan Timur Indonesia (KTI). Region Sumatera meliputi:



Lapangan Rantau



Pangkalan Susu



Jambi



Pendopo



Prabumulih



Unit Bisnis Pertamina EP (UBEP) Jambi



Limau



Lirik



Adera (ex. JOB-EOR Pertamina Lekomaras, 22 April 2009). Region Jawa terdiri atas:



Lapangan Cepu



Jatibarang



Subang



Tambun. Sementara Region Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi:

16



Lapangan Bunyu



Sangatta



Sorong UBEP Tanjung dan Sangasanga-Tarakan.

PT PERTAMINA GAS

Pada 23 Februari 2007, Pertamina mendirikan anak perusahaan PT Pertagas yang kemudian diubah menjadi PT Pertamina Gas pada 2008. PT Pertamina Gas bergerak di bidang trans-portasi, niaga, dan pemrosesan gas. Dalam kegiatan transmisi gas, Pertamina telah memiliki jaringan pipa dengan volume total sekitar 34.000 km-inci yang terletak di Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Timur, dan Kalimantan Timur. Pada Januari 2009 PT Pertamina Gas mendapatkan Izin Transportasi dan pada Februari 2009 PT Pertamina Gas memperoleh Hak Khusus dari BPH Migas untuk pengangkutan gas bumi melalui pipa di 43 ruas transmisi. Keluarnya Izin Transportasi dan Hak Khusus itu melengkapi terbitnya Izin Niaga pada September 2008. Dengan izin usaha dan hak khusus tersebut, PT Pertamina Gas telah memiliki landasan regulasi untuk menjadi pemain utama dalam bisnis gas di Indonesia.

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PGE berdiri pada 12 Desember 2006. Anak perusahaan Pertamina ini bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi panasbumi di 15 wilayah kerja pengusahaan (WKP) panasbumi Indonesia, yaitu: Sibayak-Sinabung, Sibual-buali–Sarulla, Sungai Penuh-Sumurup, Tambang Sawah-Hululais, Lumut Balai, Waypanas-Ulubelu, Cibereum-Parabakti,

17

Pengalengan (Patuha-Wayang Windu), Kamojang-Darajat, Karaha-Telagabodas, Dieng, Iyang-Argopuro, Tabanan-Bali, Lahendong-Tompaso, dan Kotamobagu.

PT PERTAMINA EP CEPU PEP Cepu, berdiri pada 14 September 2005, merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang usaha hulu migas. Di Blok Cepu, Pertamina memiliki interest sebesar 45%, bermitra dengan Mobil Cepu Ltd (selaku operator) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola KKS Blok Cepu.

PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

PT PDSI didirikan pada 13 Juni 2008 sebagai entitas bisnis yang melakukan kegiatan dalam bidang manajemen jasa pengeboran. Jasa yang diberikan meliputi pengeboran, workover, serta jasa pengeboran dengan sistem Daily Rate dan Manajemen Pengeboran Terpadu (MPT) untuk sumur minyak, gas, dan panasbumi. Saat ini, PT PDSI memiliki 34 unit rig pengeboran (28 milik sendiri dan 6 alih kelola dari PT Usayana)

EXPLORATION AND PRODUCTION TECHNOLOGY CENTER Direktorat Hulu mengembangkan pusat penelitian dan perekayasaan bidang teknologi hulu migas, panasbumi, dan CBM disebut EPTC. Tujuan pendirian EPTC untuk meningkatkan kemandirian, penguatan nilai unggulan, serta penyedia solusi teknologi untuk percepatan pengembangan usaha seluruh anak perusahaan di lingkungan hulu.

18

Penelitian dan perekayasaan yang dilakukan EPTC menghasilkan berbagai inovasi, baik dalam rangka mencari wilayah eksplorasi baru maupun optimalisasi manajemen reservoir secara intensif dan terarah. Dalam rangka menjaga kemandirian teknologi bidang hulu migas kehadiran EP Technology Center (EPTC) menjadi sangat penting. EPTC adalah penghasil inovasi teknologi migas untuk anak perusahan (AP), baik melalui riset dan pengembangan yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Tidak kalah penting, EPTC adalah penyedia dan pengembang solusi teknologi EP yang dibutuhkan Direktorat Hulu Pertamina dan AP-AP. Di sisi lain, EPTC pun bisa berfungsi sebagai pengarah sekaligus pelaksana kebijakan teknologi Direktorat Hulu di AP, sehingga bisa dikatakan fungsi ini merupakan penyelaras kebijakan teknis Direktorat Hulu di tingkat AP, sekaligus pengembang kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang Hulu. Peran berikutnya, EPTC merupakan center of excellence untuk dukungan teknologi pada tataran operasional AP di Direktorat Hulu Pertamina. Untuk mendukung strategi peningkatan dan pengembangan bisnis hulu, EPTC menggunakan berbagai perangkat teknologi baik perangkat lunak maupun keras untuk desain parameter penyelidikan seismik, pengolahan data seismik, pengolahan modeling seismik, interpretasi seismik, pemodelan cekungan, pemodelan geologi untuk karakterisasi reservoir, evaluasi petrofisika, simulasi reservoir, analisis produksi, analisis well testing, analisis well performance, analisis stimulasi sumur, proses dan fasilitas desain, serta perangkat visualisasi 3D untuk well design sebagai pendukung kegiatan kolaborasi para ahli eksplorasi dan produksi, baik di migas maupun panasbumi. Bidang Geodesi dan Geomatika menggunakan perangkat/aplikasi survei dan pemetaan guna mendukung seluruh kegiatan surface & sub-surface. Selain itu, pengembangan teknologi Geographic Information System (GIS) dan Global Positioning System (GPS) juga diterapkan untuk memastikan penentuan posisi yang efektif dan efisien.

19

Pengelolaan data fisik dan digital dilakukan secara terintegrasi, sehingga memudahkan para ahli dan spesialis di lingkungan Pertamina Hulu dalam melakukan kajian dan evaluasi GGR dalam upaya pengembangan bisnis hulu.

PT PERTAMINA HULU ENERGI PHE merupakan salah satu anak perusahaan di jajaran Direktorat Hulu Pertamina yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi serta menjadi vehicle usaha hulu dalam mengelola portofolio wilayah kerja sama di dalam dan di luar negeri dalam format: Production Sharing Contract (PSC), Joint Operating Body-Production Sharing Contract (JOB-PSC), Indonesian Participating / Pertamina Participating Interest (IP/PPI) dan Badan Operasi Bersama (BOB). Wilayah kerja PHE meliputi: Blok 3 Western Desert, Irak; Blok 10&11.1 Lepas Pantai Vietnam Selatan; Blok SK305, Lepas Pantai Sarawak, Malaysia; Blok Sabratah 17-3, Lepas Pantai Libya; Blok Sirte 123-3, Libya; Blok-13, Laut Merah Lepas Pantai Sudan; Blok-3, Lepas Pantai Qatar; Blok Basker Manta Gummy, Australia. 4.

Implementasi Strategi

4.1

Struktur Organisasi

20

4.2

Leadhership stratejik

Komisaris 

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Komisaris 1) Komisaris bertugas: a) mengawasi

dan

memberikan

nasihat

kepada

Direksi

dalam

menjalankan kegiatan Perusahaan; b) mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); c) memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi; d) mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi; e) mengawasi pelaksanaan manajemen risiko; f)

mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance;

g) memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku 2) Komisaris bertanggungjawab: a) mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal; b) menyusun pembagian tugas di antara anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Komisaris; c) menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme reviu terhadap kinerja Dewan Komisaris; d) menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Komisaris kepada stakeholders; e) mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Dewan

Komisaris

kepada RUPS. 3) Komisaris berkewajiban : a) memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi ;

21

b) memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi Perusahaan; c) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit Satuan Pengawasan Intern (SPI); d) menandatangani RJPP dan laporan tahunan; e) melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan; f)

menginformasikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain untuk dicantumkan dalam laporan tahunan;

 Hak dan Wewenang Komisaris Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: 1) Berhak memperoleh akses mengenai Perusahaan dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Perusahaan dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Perusahaan; 3) Berhak membentuk Komite-Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan mendapat persetujuan Menteri, kecuali Komite Audit; 4) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham; 5) Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. 6) Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Komisaris.

22

Direksi 

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi 1) Direksi bertugas: a) Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan; b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan. 2) Direksi bertanggung jawab: a) Memenuhi UKT yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan SCI; b) Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan; c) Melaksanakan manajemen risiko; d) Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi; e) Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris; f)

Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan

SDM,

pertanggungjawaban

manajemen

resiko,

pelaksanaan K3LL, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi; g) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS; h) Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Direksi berkewajiban: a) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatanganinya

bersama

dengan

Komisaris,

dan

menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;

23

b) Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk ditelaah dan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. c) Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal; d) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam bentuk laporan lainnya jika diminta oleh RUPS; e) Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen serta UKT pada setiap tingkatan/level; f)

Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Tahunan

yang

telah

ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan; g) Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan;  Hak dan Wewenang Direksi Direksi berhak dan berwenang untuk: 1) menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan; 2) mengangkat

dan

memberhentikan

pekerja

berdasarkan

aturan

internal

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; 3) mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

24

4.3

Pengendalian Stratejik

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) 

Kedudukan dan Kualifikasi 1) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. 2) Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris.



Tugas dan Tanggung Jawab SPI

SPI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan; 2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala; 3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assesment terhadap sistem tersebut secara berkala; 4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan operasional; 5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud); 7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen; 8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;

25

9) Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan; 10) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Komisaris; 11) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Komisaris melalui Komite Audit. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN A. Pengelolaan Kegiatan Hulu Pengendalian Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha hulu dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi. B. Pengelolaan Kegiatan Hilir  Kegiatan usaha Pengolahan Pengendalian Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha pengolahan dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi  Kegiatan Usaha Pemasaran dan Niaga Pengendalian a) Mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang usaha pemasaran dan niaga dari proses awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. b) Mengawasi pelaksanaan sistem penanganan muatan dan transportasi untuk menghindari penyimpangan distribusi BBM dan NBBM/petrokimia. c) Menerapkan sanksi yang tegas bagi mitra penyalur BBM dan NBBM/petrokimia yang melanggar peraturan dan/atau perjanjian kontrak.

26

d) Melakukan pengendalian dan pengawasan terpadu dalam penyediaan dan penggunaan sarana transportasi untuk penyaluran BBM dan NBBM/petrokimia. C. Pengelolaan Keuangan Pengendalian a) Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pimpinan Perusahaan. b) Pimpinan unit kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya. c) Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan/atau Perusahaan secara keseluruhan. d) Pengelolaan keuangan oleh unit kerja dimonitor oleh Divisi Controller dan dilaporkan kepada Direksi. e) Direksi menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan evaluasi. D. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Pengendalian Fungsi TI: a) mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan TI. b) mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang terjadi. c) melakukan pemantauan secara berkala. d) membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi.

27

e) bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati (service level agreement) dan direviu secara berkala. E. Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian a) Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam nilai pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari dilakukannya prosedur lelang. b) Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan transparan. c) Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.

Kesimpulan

5.1

Kesimpulan Setelah menganalisis data-data dan informasi sebelumnya, maka bisa ditarik

beberapa kesimpulan mengenai manajemen strategi Pertamina, yaitu: 1. Strategi yang tepat diperlukan dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam industri penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), yang tingkat persaingannya tidak lagi domestik, tetapi bersifat internasional. 2. Pertamina mempunyai kinerja yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan. 3. Pertamina cukup tepat dalam memilih strategi bisnis dalam menghadapi para pesaing (kompetitor) nya.

28

5.2

Saran

Berdasarkan analisa SWOT, terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan Pertamina, antara lain: 1. Dapat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil peluangpeluang yang bersifat strategis , serta memperbaiki kelemahannya terutama menyangkut harga penjualan dalam menghadapi ancaman masuknya pendatang baru dari luar negeri. 2. Memasok minyak mentah sebanyak mungkin untuk diolah menjadi produkproduk yang unggul. 3. Memperbaiki pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke beberapa daerah secara merata, agar tidak terjadi krisis Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM). 4. Melakukan langkah-langkah yang tepat dan berhati-hati dalam menghadapi perekonomian dunia, sehingga dapat menjaga apa yang telah dicapai perusahaan selama ini.

29

Sumber: http://pertaminabaru.blogspot.com/ http://economy.okezone.com/read/2011/07/04/320/475514/pesaing-turunkan-hargapertamina-tak-ambil-pusing http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1309 http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar http://www.pertamina-ep.com http://www.pertamina.com http://fajar.site88.net/profil.php http://www.pertamina.com/download/mediapertamina/2010/mpno04250110.pdf

30