SOP SPI

SOP SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

BIDANG:

A.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

DIKELUARKAN BERLAKU: REVISI: 0 TANGGAL REVISI:

TUJUAN Sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan Internal pada Satuan Pengawas Internal pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang baik di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPKS.

B. DEFINISI 1. Satuan Pengawas Internal merupakan unit kerja pembantu kepala dan wakil kepala BPKS yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam lingkungan organisasi BPKS untuk menjamin bahwa segala kegiatan berjalan sesuai peraturan, standar, program, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan BPKS. 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri dari beberapa tenaga Pengawas Internal (Auditor) yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. 3. Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala dan Wakil Kepala BPKS serta kordinasi langsung dengan Dewan Kawasan Sabang. C.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pengawasan Internal adalah melakukan pengawasan Internal terhadap aset, proyek dan kinerja pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPKS.

D. 1.

PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN Pengawas atau Auditor menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, Auditor berkewajiban mematuhi kode etik pemeriksaan. SPI mempunyai akses terhadap seluruh dokumen,pencatatan, personil dan fisik kekayaan BPKS diseluruh bagian dan unit-unit lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksanaan.

2. 3.

4.

Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian ke atas dank e bawah atau semenda sampai derajat kedua dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksanaan. Auditor tidak mempunyai kepentingan baik langsung atau tidak langsung dengan obyek pemeriksanaan. Auditor tidak mempunyai hubungan kerja dengan obyek pemeriksanaan.

5. 6.

E.

PROSEDUR PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL 1. Menyusun Rencana dan program kerja pemeriksanaan tahunan. 2. Merencanakan, mengkordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan BPKS. 3. Melaksanakan dan mengendalikan pemeriksaan, atas pelaksanaan kebijakan BPKS serta melakukan pemeriksaan khusus atas perintah Ketua BPKS. 4. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan saran perbaikannya serta memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan melalui Satuan Pengawas Internal. 5. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional termasuk menjamin tidak adanya benturan kepentingan dengan pihak – pihak atau terhadap kegiatan yang diaudit.

E. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

KODE ETIK AUDITOR BPKS Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau perusahaan. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, Karyawan, ataupun mitra binis perusahaan yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan perusahaan. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.

9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. F.

REFERENSI 1. Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 510/289/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang. 2. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara.