Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu.
Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang
Seperti yang dinyatakan oleh Eugene J. Kolb yang dimaksud kelompok kepentingan ialah "a collectivity of individuals who either formally organize or informally cooperate to protect or promote some common,similiar,identical, or shared interest or goal." (Eugene J.Kolb, 1987 : 73)
Jenis – Jenis Kelompok Kepentingan
Gabriel A.Almond membagi kelompok kepentingan kedalam 4 tipe yaitu kelompok kepentingan anomik, kelompok kepentingan non assosiasional, kelompok kepentingan institusional, kelompok kepentingan assosiasional.(Gabriel A. Almond, 1966 : 75-81). Berikut penjelasan ke-empat kelompok kepentingan tersebut.
kelompok kepentingan anomik.
Berasal dari kata anomie yang artinya terasing. Kelompok kepentingan ini muncul secara tiba-tiba dan hanya ada pada saat itu saja. Sifatnya yang muncul secara tiba-tiba tersebut menyebabkan kelompok kepentingan ini tidak memiliki pengorganisasian masa yang jelas. Mereka hanya berkumpul pada suatu tempat dan kemudian secara bersama-sama menyuarakan keinginan,kepentingan serta tujuan mereka. Kelompok kepentingan ini timbul karena kelompok assosiasional belum ada dalam suatu negara. kelompok ini terbentuk dari unsur-unsur masayarakat secara spontan dan seketika akibat suatu isu kebijakan pemerintah,agama, politik dsb. Biasanya kelompok kepentingan anomik ini terjadi pada negara-negara yang sedang dilanda konflik secara terus menerus atau terjadi pada negara yang pemerintahanya bersifat tertutup sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya, keinginan, maupun mengkritik jalannya pemerintahan.
Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.
kelompok kepentingan non assosiasional.
Kelompok kepentingan ini hampir sama dengan kelompok kepentingan anomik dimana tidak adanya pengorganisasian yang jelas dan terencana. Kelompok kepentingan ini muncul apabila kepentingan-kepentingan yang timbul karena adanya kesamaan daerah asal, kesamaan agama,dll. kelompok ini berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik regional status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.
Kelompok kepentingan ini sudah muncul baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sudah maju. Baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju kelompok kepentingan non assosiasional ini memiliki peran yang cukup kuat dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut.
Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.
kelompok kepentingan institusional.
Berbeda dengan kelompok kepentingan sebelumnya yang timbul tidak terorganisasi kelompok kepentingan institusional ini timbul secara terorganisir dan sudah terencana. Kelompok kepentingan institusional ini biasanya berbentuk suatu badan hukum. Kelompok kepentingan institusional ini memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.
kelompok ini bersifat Formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.
kelompok kepentingan assosiasional.
Kelompok kepentingan ini hampir sama dengan kelompok institusional dimana kelompok kepentingan asosiasional muncul secara terorganisir. kelompok ini menyatakan kepentingannnya secara khusus dan memakai tenaga profesional.
Kelompok kepentingan assosiasional ini muncul pada negara yang sudah maju biasanya muncul pada negara yang menganut paham demokrasi. Namun kelompok kepentingan assosiasional ini juga dapat muncul pada negara yang menganut paham otokratis. Pada negara yang menganut paham otokratis kelompok kepentingan assosiasional berada dibawah pengawasan yang cukup ketat dari pihak pemerintah.(Gabriel A. Almond, 1966 : 75-81).
Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.
Peran dan Fungsi Kelompok Kepentingan
Media penampung kepentingan masyarakat
Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya.
Mengartikulasikan kepentingan-kepentingan
Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.
Sebagai salah satu saluran input bagi pemerintah
Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan (mungkin) tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.
Partai Politik
Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – biasanya dilakukan dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.
Berikut beberapa definisi partai politik oleh para ahli :
Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.
Menurut Carl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung tau partisipasi rakyat dalam pemilihan.
TIPOLOGI PARTAI POLITIK
Tipologi partai politik adalah pengelompokan berbagai macam partai politik berdasarkan kriteria tertentu, Seperti: komposisi dan fungsi anggota, sifat dan orientasi.
Komposisi dan Fungsi Anggota
Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :
Partai Massa
merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Jumlah anggota pada partai massa ini sangat diutamakan. Para anggotanya bisa berasal dari berbagai macam golongan yang ada di masyarakat. Partai jenis ini tetap mempunyai program, walaupun program-programnya masih sangat umum. Apabila golongan yang tergabung di dalam partai massa mempunyai keinginan untuk mencapai kepentingan-kepentingan golongannya sendiri maka partai ini akan menjadi lemah. Sehinggah bila hal ini terjadi,biasanya golongan tersebut akan memisahkan diri dari partai dan akan membentuk partai baru.
Partai Kader
merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Partai ini tidak mempunyai anggota yang banyak seperti partai massa. Seleksi keanggotaan partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Apabila ada anggota yang menyeleweng dari ideologi partai maka anggota tersebut akan di pecat dari keanggotaan partai.
Sifat dan Orientasi
Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:
Partai Lindungan (Patronage Party)
Merupakan partai yang aktif pada saat menjelang dilaksanakannya pemilu saja. Partai ini mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Tujuan partai tersebut adalah berusaha memenangkan pemilihan umum, yang berarti berusaha menempatkan anggota-anggotanya pada jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan yang sudah ditargetkan. Biasanya partai lindungan kurang mempunyai disiplin yang kuat bagi para anggota-anggotanya.
Partai Ideologi atau Partai Asas (Programmatic Party)
Merupakan partai yang mempunyai disiplin yang kuat dan mengikat diantara anggota-anggotanya. Seleksi keanggotaan partai ideologi biasanya sangat ketat, yaitu melalui penyaringan. Begitupun bagi para anggota-anggota partai yang akan ditunjuk menjadi pemimpin akan melalui seleksi yang sangat ketat.
Kemudian terdapat pula pengelompokan partai politik menurut Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul Political Parties, dia mengelompokan partai politik menjadi tiga, yaitu: sistem partai tunggal (one-party system), sistem dwi partai (two-party system), dan sistem multi partai (multy party system).
Sistem Partai Tunggal
Jika suatu negara hanya mempunyai satu partai saja maka negara tersebut menganut sistem partai tunggal atau yang kita kenal dengan sistem satu partai. Di negara-negara yang hanya mempunyai satu partai politik pada umumnya menganut sistem multi partai, akan tetapi dalam perkembangannya hanya satu partai saja yang selalu memenangkan mayoritas suara. Dengan begitu partai tersebut akan meninggalkan partai-partai yang lainnya, sehinggah bila hal ini terjadi maka suasana politik yang akan terjadi di negara tersebut menjadi non kompetitif. Dalam artian, partai-partai politik yang lain akan sulit untuk bersaing dengan partai yang selalu dominan memenangkan mayoritas suara.
Sistem Dwi Partai
Pada umumnya sistem dwi partai dianut oleh negara yang mempunyai dua partai politik yang memerankan peran di bidang politik. Sistem ini bisa juga dianut oleh negara yang mempunyai beberapa partai politik, tetapi yang memainkan peran di bidang politik hanya dua partai saja, sedangkan partai yang lainnya merupakan partai-partai minoritas yang mempunyai peran sangat kecil. Dalam sistem ini terdapat dua partai politik yang dominan,sehinggah partai yang menang dalam pemilu akan menjadi partai yang memegang kuasa. Sebaliknya partai yang kalah dalam pemilu akan menjadi partai oposisi terhadap partai yang sedang memegang kuasa.
Adapun beberapa macam persyaratan sistem dwi partai bila ingin berjalan dengan baik. Pulzer memberikan tiga macam persyaratan yaitu:
- komposisi masyarakatnya homogen (social homogeinity)
- konsensus atau kesepakatan dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat
- adanya kontinuitas sejarah (historical continuity)
Sistem Multi Partai
Sering juga disebut sistem banyak partai. Umumnya sistem multi partai dianut oleh sustu negara yang mempunyai beberapa partai politik (lebih dari dua) dan diantara partai-partai politik yang ada mempunyai kekuatan yang seimbang. Negara yang menganut sistem multi partai biasanya mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Mayarakat akan lebih suka menyalurkan kepentingan-kepentingannya melalui organisasi yang berdasarkan ikatan primodial. Negara yang mempunyai beraneka ragam agama,suku,ras ataupun lapisan sosial yang lain maka akan terdapat berbagai macam organisasi atau beberapa partai politik.
Sistem multi partai ternyata mempunyai konsekuensi. Konsekuensi yang dianut oleh sistem ini adalah apabila diantara partai-partai politik yang ada saling bersaing dan persaingan tersebut semakin memanas yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik, sehinggah menimbulkan stabilitas nasional menjadi goyah. Seandainya persaingan dalam terselesaikan dengan baik melalui jalan musyawarah, maka stabilitas nasional tetap dapat terjamin walaupun menganut sistem multi partai.
FUNGSI dan PERAN PARTAI POLITIK
Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Menurut Kenneth P. Langon, sosialisasi adalah suatu cara/jalan/upaya suatu masyarakat dalam meneruskan kebudayaan politik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.
Untuk meneruskan suatu budaya berpolitik dalam suatu negara dari satu generasi ke generasi selanjutnya dibutuhkan suatu sarana/alat/agen sosialisasi politik. Parpol merupakan salah satu alat untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat.
Sebagai agen/alat sosialisasi politik, parpol diharuskan untuk mengajarkan ideologi partai kepada anggota dan pendukungnya, serta mengajarkan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga negara/masyarakat.
Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik merupakan proses dimana parpol mencari dan mengajak orang yang memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.
Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Parpol menjadi penghubung antara dua pihak, antara penguasa/pemerintah dengan pihak masyarakat, yaitu dimana parpol menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bisa diminimalkan.
Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan
Artikulasi kepentingan atau interest articulation adalah proses merumuskan dan menyalurkan macam-macam aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah/penguasa.
Agregrasi kepentingan atau interest agregration merupakan proses menyatukan tuntunan-tuntutan dan dukungan-dukungan yang ada di masyarakat.
Sebagai Sarana Partisipasi Politik
Parpol sebagai tempat/wadah bagi masyarakat untuk ikut dalam proses berpolitik.
Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Yaitu berfungsi dalam menyelesaikan konflik/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mencegah timbulnya ketidakstabilan dalam kesatuan dan persatuan negara.
Sebagai Sarana Pembuatan Kebijakan
Fungsi ini hanya dapat berjalan apabila suatu parpol menjabat di pemerintahan sebagai badan perakilan rakyat dengan suara mayoritas.
Sebagai Sarana Mengkritik Rezim yang Berkuasa
Fungsi parpol ini umumnya terjadi di negara-negara yang menganut sistem/paham demokrasi.
PERAN PARTAI POLITIK
Posisi dan peran partai politik dalam proses interaksi antara negara – negara dengan rakyat adalah dalam bentuk kebijakan publik, disadari telah menjadi idealitas terjauh dari identitas partai modern. Berkembangnya rakyat untuk berpartisipasi dengan partai politik semakin menjadi bagian penting dari sistem politik modern. Di lingkungan masyarakat modern ( rakyat ) partai politik menjadi hal yang umum dalam kehidupan politik. Partai politik merupakan suatu asosiasi politik yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan, dan pada akhirnya akan melahirkan seorang pemimpin. Sehingga partai politik sangat berperan menjadi penghubung antara rakyat dengan negara ( pemerintahan ).
Perbedaan Antara Kelompok Kepentingan Dan Partai Politik
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan memiliki orientasi yang lebih kecil daripada partai politik. Kelompok kepentingan dan kelompok masyarakat hanya mewakili golongan-golongan masyarakat dan lebih banyak memperjuangan kepentingan umum suatu kelompok saja. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan juga tidak perlu menempatkan wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat, mereka hanya perlu mempengaruhi satu partai saja.
Berbeda dengan partai politik yang berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya di dalam dewan perwakilan rakyat. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Partai politik sangat diperlukan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat namun pada saat sekarang ini, partai politik lebih banyak menjadi media atau alat agar penguasa dapat menjalankan tujuannya.
Peran Partai Politikdan Kelompok Kepentingan pada Era Reformasi dan Masa Kini
Setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.
Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.
Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.
Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Boleh dikatakan bahwa setelah era reformasi ini peran partai sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi partai politik kita, diantaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam organisasi partai politik saat ini.
Sedangkan Kelompok Kepentingan berperan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutannya.
DAFTAR PUSTAKA
Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik", Jakarta;Gramedia Widiasarana Indonesia,2010.
http://www.scribd.com/doc/57391937/Kelompok-Kepentingan-Politik-Auto-Saved
pg. 16
