bahwa Kepolisian Resort Sumbawa merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelay…Full description
bahwa Kepolisian Resort Sumbawa merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelay…Deskripsi lengkap
ok
Scanning Tunneling microscope
Data Pemilih TetapDeskripsi lengkap
proposal
ok
soal chasis, contoh soal pilihan ganda chasis XI TKR, untuk siswa XI TKR chasis dan sistem pemindahan tenaga, bisa menjadi referensi bapak ibu sekalian, Semoga bermanfaat,Full description
Full description
contoh surat pengantar pembuatan STRFull description
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Full description
BNSP
ddsblkdsiousyfoeFull description
Full description
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN RESOR PRABUMULIH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SATUAN INTELKAM POLRES PRABUMULIH
Nama Organisasi
NO 1 1
JENIS PELAYANAN 2 SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
: POLRES PRABUMULIH PRABUMULIH : SAT INTELKAM
a)
b)
TUJUAN
PELANGGAN
3 Sbg sarana wasdal catatan criminal masyarakat yang ada
4 Masyarakat individu atau kelompok
Untuk memberikan informasi bagi perusahaan atau tempat yang membutuhkan diterbitkanya SKCK
PENANGGUNG JAWAB 5 Kapolres Prabumulih
LANGKAH-LANGKAH 6 Proses Penerbitan SKCK : 1. Pemohon membawa berkas / kelengkapan administrasi. 2. Petugas melakukan penelitian kelengkapan berkas, jika tidak lengkap berkas di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi 3. Petugas melakukan proses penerbitan setelah di lakukan koordinasi dengan instansi terkait, Polsek domisili dan rekomendasi criminal pemohon. 4. Penerbit yang di tanda tanggani oleh Kasat Intelkam, di catat dibuku register.
KET 7 Skep/816/IX/2003 tanggal 17 September 2003 ttg naskah sementara Juklap Kapolri perihal Penerbitan SKCK.
c) NO 1 2
JENIS PELAYANAN 2 STM (Surat Tanda Melapor)
TUJUAN
a)
b)
3 Sebagai sarana Pengawasan terhadap Kegiatan Orang Asing.
PELANGGAN 4 Masyarakat individu atau kelompok
PENANGGUNG JAWAB 5 Kapolres Prabumulih
LANGKAH-LANGKAH 6 Proses Penerbitan STM : 1. Sponsor/ Perusahaan membawa berkas / kelengkapan administrasi.
Sebagai sarana Informasi dan pengawasan dan pencegahan adanya imigran gelap, OA Over Stay dan OA yang sedang dalam perceraian.
Izin Keramaian
a)
Sebagai sarana wasdal menggumpulkan orang banyak b) Untuk mendapatkan data kegiatan masyarakat secara priodik.
7 UU No. 9 tahun 1992 tentng keimigrasian dan PP No. 31 tahun 1994 Pasal 10 tentang pengawasan OA dan Tindak Keimigrasian.
2. Petugas melakukan penelitian kelengkapan berkas, jika tidak lengkap berkas di kembalikan kepada Sponsor untuk di lengkapi 3. Petugas melakukan penerbitan setelah di koordinasi dengan terkait, dan satuan atas sumsel)
3.
KET
Masyarakat individu atau kelompok, Pemkot, Parpol, BUMN/BUMS
Kapolres Prabumulih
proses lakukan instansi ( Polda
Penerbitan izin keramaian : 1. Penelitian Surat Pemberitahuan 2. Petugas melakukan proses penerbitan Surat Izin setelah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab ttg kewajiban penanggung jawab, koordinasi dengan objek kegiatan, koordinasi dengan instansi terkait, kesatuan atasan dan bawahan.
Bujuklap Kapolri No. Pol : Juklap/02/XII/1995 ttg Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
4.
STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)
a) Sebagai sarana wasdal pemerintah, Partai politik LSM/Ormas, Perusahaan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. b) Untuk mendapatkan data secara periodik dalam bentuk unras/aksi damai, Rapat umum/ Seminar/ Lokakarya, Diskusi Panel dan kampanye
LSM, Ormas, Partai Politik Pemkot, Perusahaan/BUMN/ BUMS
Kapolres Prabumulih
Penerbitan STTP : 1. Pengajuan oleh pemohon paling lambat H-3 pelaksanaan. 2. Penelitian surat pemberitahuan 3. Petugas melakuukan proses penerbitan stelah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab ttg kewajiban penanngung jawab, koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dengan kesatuan atasan dan baawahan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum