BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakkan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Penengakkan hukum disini bukan hanya masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang belaku. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Menegakkan hukum; dan; 3. Memberikan perlindungan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan Polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum maka pintu gerbang emas
1
2 harus berlandaskan instrumen standar pelayanan yang menjamin hak warga negara dan inovasi pelayanan secara terus menerus. Pelayanan publik adalah program paling krusial. Komitmen Kapolri dalam pembenahan pelayanan publik pada dasarnya difokuskan pada sentra-sentra pelayanan kepolisian, seperti tempat penerima Laporan / Pengaduan oleh masyarakat, pengurusan SIM / STNK dan BPKB serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pelaksanaan konsep ini tentunya menuntut dilaksanakannya kaidah
good
governance termasuk
prinsip
transparansi
dan
akuntabilitas. Pergeseran sistem kenegaraan sesuai kaidah good governance secara
langsung
berimplikasi
terhadap
hubungan
struktural di tubuh kepolisian. Peralihan dari sistem otoritarian ke demokrasi tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi dan individu polisinya. Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 merupakan produk hukum yang mencerminkan pilar kemajuan demokrasi di Indonesia paska pemisahan Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi payung hukum sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan
3 personil
untuk
melayani
masyarakat.
Dalam
konteks
good
governance, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi
birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan
aparatur
negara
berinteraksi
secara
langsung
dengan
masyarakat. Disinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan
terhadap
kebijakan,
prosedur
dan
perilaku
yang
menyimpang. Disinilah konsep melayani merupakan tindakan proaktif dan preventif terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejolak dalam masyarakat. Komitmen Polisi masyarakat haruslah menempatkan masyarakat sebagai stake holder dalam memecahkan permasalahan, tidak hanya dengan memperluas struktur organisasi dan penambahan beban
anggaran.
Selanjutnya
bagaimana
menerapkan
kaedah
proporsional, tidak deskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis pelayanan yang disampaikan. Seiring dengan peningkatan professionalisme Kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi Kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hakhak
masyarakat
yang
menjadi
wewenang
Kepolisian.
Polisi
mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga,
4 mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan dilingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya.
Dalam
memberikan
pelayanan
keamanan,
Polisi
mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga dan negara.. Hal tersebut dilakukan untuk mengayomi warga masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan seperti penerbitan administrasi lalu lintas berupa pelayanan surat ijin mengemudi (SIM), pelayanan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pelayanan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), informasi (Rambu, Marka, telepon, dll), pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya. Dalam pelayanan kepada masyarakat tersebut pemerintah akan mempercepat dan menyederhanakan sejumlah pelayanan publik termasuk didalamnya proses pembuatan surat keterangan catatan kepolisian
(SKCK),
untuk
merealisasikan
program
pemerintah
tersebut, Kepolisian dalam hal ini instansi yang diberikan kewenangan dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) juga mereformasi
pelayanan
penerbitan
surat
keterangan
catatan
kepolisian (SKCK) tersebut. Dalam arti, surat tersebut merujuk pada ada tidaknya catatan kepolisian yang dimiliki oleh orang tersebut. Di
5 tingkat Polda/Polres/Polsek waktu pengurusannya kelak hanya perlu 1 hari kerja dan di tingkat Mabes Polri, pengurusannya hanya memakan waktu 2 (dua) jam. Masyarakat diminta melengkapi persyaratannya agar bisa selesai dengan mudah. Kepolisian pun akan meningkatkan transparansi dengan menyediakan layanan online. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan produk surat yang dikeluarkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan, dimana setiap blangko Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian tersebut harus dikenakan biaya. Hal tersebut dikarenakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu jenis penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) per Lembar dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adanya penarikan tarif tersebut mengakibatkan kemungkinan terjadinya pungutan liar yang dilakukan baik itu Calo maupun Oknum petugas Kepolisian yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak semestinya. Menurut Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menjelaskan bahwa Ombudsman RI pada Oktober 2017 telah melakukan Investigasi di 6 Wilayah yaitu Polda Metro Jaya, Polda
6 Bengkulu, Polda Sumatra Selatan, Polda Papua, Polda Jawa Barat, dan Polda Sulawesi Selatan menemukan dugaan adanya pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), ada beberapa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam penerbitan SKCK yaitu ada indikasi meminta uang, ada indikasi menunda (pelayanan), lalu ada pelayanan yang tidak standar, dan indikasi kepada integritas petugasnya.1 Dari hasil investigasi tersebut tergambar bahwa sebagian besar terjadinya pelanggaran dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dinilai dari kurangnya integritas personil Kepolisian dibidang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lemahnya pengawasan internal Kepolisian serta sistem penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang belum modern, selain itu tidaklah berlebihan harusnya penilaian terhadap pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu dipandang dari aspek masyarakat yang dalam hal ini pemohon yang memberikan kesempatan untuk memberikan imbalan yang mana hal tersebut menjadi lumrah karena budaya ketimuran masyarakat kita, sehingga hal tersebut dianggap wajardan menjadi kebiasaan, padahal perbuatan itu merupakan bentuk Gratifikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan di Negara ini. Untuk menindaklanjuti kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum anggota Kepolisian terkait penerbitan Surat 1
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/12584521/ombudsman-temukan-dugaanmaladministrasi-dalam-pembuatan-skck diakses pada tanggal 15 Februari 2018
7 Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A.,Ph.D sejak menjabat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mencanangkan program PROMOTER (Professional, Modern dan Terpercaya) yang mana program ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi sehingga dengan adanya program Promoter tersebut semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, terutama ditengah tuntutan masyarakat yang semakin komplek dan sadar hukum. sehingga dengan program Reformasi Birokrasi Polri khususnya dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian memiliki urgensi yang penting di tengah masyarakat maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana “PENERAPAN PASAL 7 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) HURUF N PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN
2016
PENERIMAAN
TENTANG
JENIS
NEGARA
BUKAN
INTELKAM POLDA KALBAR”.
DAN
TARIF
PAJAK
DI
ATAS
JENIS
DIREKTORAT
8 B. Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini : 1. Bagaimana penerapan pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Kalbar
mencegah
adanya
pelanggaran
dalam
pelayanan
penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Wilayah hukum Polda Kalbar dalam kaitannya dengan penarikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai proses dan jumlah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Direktorat Intelkam Polda Kalbar.
9 b. Untuk
mengungkapkan
faktor
penyebab
terjadinya
pelanggaran dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). c.
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktur Intelkam Polda Kalbar dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Direktorat Intelkam Polda Kalbar.
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. b. Manfaat Praktis Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka pelayanan masyarakat khususnya dalam hal pencegahan pelanggaran dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
D. Keaslian Penelitian Penelitian
tentang
penerbitan
Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian (SKCK) telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh ini penelurusan yang dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.
10 Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain : 1. PATAR ALEXANDER (2016) yang meneliti “PELAKSANAAN KOORDINASI DENGAN
INTERNAL
POLRESTA
KEPOLISIAN
PEKANBARU
RESOR
DALAM
KAMPAR
PENERBITAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN
KEPALA
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN”, dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan koordinasi Internal Kepolisian dalam satu instansi belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif, seperti Reserse kriminal, Lalu Lintas, Pol Air dan Sabhara terkait pemberian data dalam melakukan penerbitan, mengupdate, data warga masyarakat setiap bulannya untuk informasi data Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 2. INTAN DWI ANDYANINGRUM (2017) yang meneliti “STRATEGI PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
(STUDI
DESKRIPTIF TENTANG STRATEGI POLRESTABES SURABAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN)” dengan hasil penelitian yaitu Pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang diberikan oleh Polrestabes Surabaya kepada masyarakat sudah cukup baik, Namun masih ada beberapa kekurangan yang dapat menghambat jalannya proses pembuatan
11 surat keterangan catatan kepolisian yaitu kondisi fisik ruangan pembuatan Yanmas Polrestabes Surabaya. 3. AANG KURNIAWAN (2008) yang meneliti “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI SATUAN INTELKAM POLRES JEMBER” dengan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian sudah sangat baik namun diperlukan beberapa inovasi seperti pelayanan dengan sistem online. Dari beberapa penelurusan yang dilakukan peneliti tersebut menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sudah dilakukan sebelumnya. Perbedaan dapat dilihat dari subjek, tempat dan hal-hal yang diteliti tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian tersebut.
E. Kerangka Teoritik Sebelum mengulas tentang pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan kewenangan
Catatan
Kepolisian
Kepolisian
Negara
(SKCK)
sebagai
Republik
salah
Indonesia
satu dalam
pelayanan masyarakat di bidang Hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mendasar tentang hukum Pengertian hukum yang mendasari tingkah laku sosial pada masyarakat tersebut, mengacu pada defenisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sebagai berikut :
12 Menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat
yang
seharusnya
ditaati
oleh
anggota
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.” E. Utrecht mengartikan keberadaan hukum ini yaitu, “Hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum karena dalam penegakkan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli penguasa.” Van Kan “Hukum sebagai seluruh peraturan hidup manusia yang bersifat memaksa demi melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat, tujuan hukum yakni menjaga ketertiban
dan
perdamaian.”
Didirikannya
Peraturan
hukum
membuat orang akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia dengan cara yang tertib, sehingga tercapai tujuan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Pelaksanaan
penerbitan
Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian (SKCK) yang pada proses nya merupakan produk administrani negara yang mana berisikan data ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemohon tersebut, menjadi suatu bahasan hukum pidana dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum pelayanan penerbitan Surat Keterangan penarikan
Catatan tarif
Kepolisian
Penerimaan
(SKCK)
Negara
berkenaan
Bukan
Pajak
dengan (PNBP)
13 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun kerangka teoritik yang dapat dijelaskan oleh penulis yaitu pengertian-pengertian dari Judul Skripsi tersebut antara lain, Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2011:1450), Makna atau definisi penerbitan, mengandung tiga makna yaitu: “Proses, cara, perbuatan menerbitkan atau pemunculan atau urusan (pekerjaan dan sebagainya) menerbitkan (buku dan sebagainya)”. Menurut Wikipedia, penerbit atau penerbitan adalah kegiatan yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuat aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Penerbit dari sistem penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum (konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie atau self publish, dimana penulis sebagai penerbitnya.2 Sedangkan definisi penerbitan menurut AnneAhira (2010) : “Penerbitan adalah upaya menerbitkan berbagai materi tertulis agar
tersampaikan
dengan
baik
kepada
masyarakat
pembacanya.” Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, penerbitan adalah suatu proses/upaya menerbitkan berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat /pembacanya. 2https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit
diakses pada tanggal 15/2/2018
14 Adapun
pengertian
Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian
(SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut.3 Sedangkan menurut peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat yang dikeluarkan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui
fungsi
intelkam
kepada
seseorang
pemohon/warga
masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau
suatu
keperluan
karena
adanya
ketentuan
yang
mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Sedangkan untuk penjelasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintahan Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 menyebutkan kelompok PNBP meliputi :
3
1.
penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2.
penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
https://www.polri.go.id/layanan-skck.phpdiakses pada tanggal 15/2/2018
15 3.
penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekeyaan Negara yang dipisahkan;
4.
penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5.
penerimaan berdasarkan putusan pengadillan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6.
penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7.
penerimaan
lainnya
yang
diatur
dalam
Undang-Undang
tersendiri. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui Undang-Undang.4 Dari penjelasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatas, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masuk didalam kategori penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan penjelasan di atas,
maka batasan objek
penelitian dalam penulisan ini adalah Pelaksaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai Pasal 7 Peraturan 4
www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak.bpkp diakses tanggal 15 Februari 2018.
16 Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikaitkan dengan pasal 1 (ayat) 1 huruf N Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Direktorat Intelkam Polda Kalbar
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Deskriptif Analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi Objek Penelitian 5. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis mengenai Penerapan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Huruf N Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Intelkam Polda Kalbar.
1.
Tehnik Pengumpulan Data Teknik
pengumpulan
data
antara
lain
melalui
studi
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
5
Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm 105
17 bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalahmakalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersier, yakni berupa kamus, majalah,
surat
kabar
dan
Website.Penelitian
ini
juga
menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
2.
Tehnik Analisa Data Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan6. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
6
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.98
18 3.
Populasi dan Sampel a. Populasi Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti 7. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Petugas pelayanan SKCK dan Masyarakat
Pemohon
Penerbitan
SKCK
di
Direktorat
Intelkam Polda Kalbar.
b. Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling , yaitu sampel dipilih berdasarkan
pertimbangan
dan
tujuan
Berdasarkan
pengertian
atas
maka
di
penelitian yang
8
.
menjadi
responden/sampel dalam penelitian ini adalah : 1) 3 (tiga) orang petugas pelayanan SKCK Direktorat Intelkam Polda Kalbar. 2) 10 (sepuluh) orang pemohon SKCK di Direktorat Intelkam Polda Kalbar.
7 8
Ibid , hlm 65 Ibid , hlm 67
