4
$ . 7agian ..... .
7agi 7agian an 3pe 3pera rasi si yan yang g sela selan"u n"utn tnya ya dis disin ingk gkat at 7ag 7agop ops s dipi dipimp mpin in ole oleh h Kaba Kabago gops ps adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional.
2.
7agia gian &ere &erenc ncan anaa aan n yang sel selan"u an"utn tny ya disin ising gkat kat 7agre agren n dipim ipimpi pin n ole oleh Kaba Kabagr gren en adal adalah ah unsu unsurr peng pengaw awas as dan dan pemb pemban antu tu pimp pimpin inan an di bida bidang ng perencanaan program dan anggaran.
/.
7agi 7agian an Sumb Sumber er ay aya yang ang selan elan"u "utn tny ya disi dising ngka katt 7ags 7agsum umda da dipi dipimp mpin in oleh oleh Kabagsum Kabagsumda da adalah adalah unsur unsur pengawa pengawas s dan pembantu pembantu pimpinan pimpinan di bidang bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum.
<.
Seks Seksii &eng &engaw awas asan an yan yang g sela selan" n"ut utny nya a disi dising ngka katt Siwa Siwas s dipi dipimp mpin in ole oleh h Kasi Kasiwa was s adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang monitoring dan pengawasan umum.
0.
Seksi &rofesi dan &engamanan yang selan lan"utnya nya disi isingkat Sipro iprop pam dipimpin oleh Kasipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pro=os dan pengamanan internal.
>.
Seks Seksii Keua Keuang ngan an yan yang g selan elan"u "utn tny ya disi dising ngka katt Sike Sikeu u dipi dipimp mpin in oleh oleh Kasi Kasike keu u adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan.
(. (.
Seks Seksii )mum yan yang g selan" selan"ut utny nya a disi dising ngka katt Sium Sium dipim dipimpi pin n oleh oleh Kasiu Kasium m adala adalah h unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas.
((.
Sent Sentra ra &ela &elay yanan anan Kepo Kepoli lisi sian an erpad rpadu u yang ang sela selan" n"ut utny nya a dis disingk ingkat at S&K S&K dipimp dipimpin in oleh oleh Ka S&K S&K adalah adalah unsur unsur pelaks pelaksana ana tugas tugas pokok pokok di bidang bidang pelayanan kepolisian.
(+.
Satuan Satuan #nteli #nteli"en "en Kea Keaman manan an yang yang sela selan"u n"utny tnya a dising disingkat kat Satinte Satintelka lkam m dipimp dipimpin in oleh Kasatintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi #ntelkam.
(4. (4.
Satu Satuan an Reser Reserse se Krimi Krimina nall yang yang selan selan"ut "utny nya a disi dising ngka katt Satr Satres eskr krim im dipim dipimpi pin n oleh oleh Kasatr Kasatresk eskrim rim adala adalah h unsur unsur pelaks pelaksana ana tugas tugas pokok pokok fungsi fungsi Resers Reserse e Kriminal.
(.
Satuan Reserse *arko rkotika, &sikotrop ropika dan 3bat 7erbahaya yang ang selan"utnya disingkat Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse *arkoba.
(2. (2.
Satu Satuan an &emb &embin inaa aan n Masy Masyar arak akat at yang ang sela selan" n"ut utny nya a disi dising ngka katt Satb Satbin inma mas s dipimp dipimpin in oleh oleh Kasatb Kasatbinm inmas as adalah adalah unsur unsur pelaks pelaksana ana tugas tugas pokok pokok fungs fungsii pembinaan masyarakat
(/. (/.
Satu Satuan an Sama Samapt pta a 7hay 7hayan angk gkar ara a yang ang sela selan" n"ut utny nya a disi dising ngka katt Sats Satsab abha hara ra dipimpin dipimpin oleh Kasatsabhara Kasatsabhara adalah unsur unsur pelaksana pelaksana tugas pokok pokok fungsi fungsi Samapta 7hayangkara. 7hayangkara.
$ (<. Satuan ..... (<.
Satuan 'alu 'intas yang selan"utnya disingkat Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas.
(0.
Satuan &erawatan ahanan dan 7arang 7ukti yang selan"utnya disingkat Sattahti dipimpin oleh Kasat ahti adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi &erawatan ahanan dan &emeliharaan 7arang 7ukti.
(>.
Seksi eknologi #nformasi &olri yang selan"utnya disingkat Sitipol dipimpin oleh Kasi ipol adalah unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Kepolisian Resort.
+.
Kepolisian Sektor yang selan"utnya disingkat &olsek dipimpin oleh Kapolsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan
+(.
Hubungan adalah perwu"udan saling berkaitan pengemban fungsi%fungsi dalam suatu organisasi.
++.
ata !ara Ker"a adalah aturan%aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan ker"a di lingkungan organisasi sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar komponen organisasi tersebut.
+4.
Hubungan ata !ara Ker"a, selan"utnya disingkat H!K adalah mekanisme hubungan ker"a antar bagian, satuan dan seksi di lingkungan Kepolisian Resort Sumbawa atau Kepolisian Resort Sumbawa dengan Kepolisian Sektor "a"aran maupun instansi luar, yang dilaksanakan secara =ertikal, hori?ontal, diagonal dan lintas sektoral.
+.
Hubungan @ertikal adalah keterkaitan antar komponen $ fungsi dalam rangka pelaporan dan pengendalian yang bersifat ber"en"ang dari atas kebawah dan sebaliknya.
+2.
Hubungan Hori?ontal adalah keterkaitan antar komponen $ fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat se"a"ar, mendatar atau setingkat dan dapat meliputi antar fungsi.
+/.
Hubungan ioagonal adalah keterkaitan komponen $ fungsi secara fungsional sifatnya tidak =ertikal dan dapat men"angkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansi, fungsi di lingkungan Kepolisian Resort Sumbawa
+<.
Hubungan 'intas Sektoral adalah hubungan ker"a sama dengan instansi $ lembaga di luar Kepolisian Resort Sumbawa dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang men"adi tanggung "awabnya.
antar
unsur%unsur
2
/ Pasal 2
Pasal 2 u"uan peraturan ini : a.
sebagai pedoman ker"a bagi seluruh pe"abat$personel di lingkungan Kepolisian Resort Sumbawa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari%hari sesuai 3rganisasi dan ata Ker"a -3K1 yang ditetapkan; dan
b.
terselenggaranya kelancaran hubungan badan ker"a dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menun"ang keberhasilan pelaksanaan tugas. Pasal !
&rinsip%prinsip peraturan ini : a.
profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
b.
prosedural, yaitu hubungan ker"a dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah%kaidah dan norma%norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
c.
akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan H!K dapat dipertanggung "awabkan;
d.
transparan, yaitu koordinasi dan H!K dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing%masing organisasi; dan
e.
efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan H!K dilaksanakan di lingkungan secara tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar%besarnya sesuai dengan tu"uan yang ditetapkan. Pasal 4
Susunan organisasi &olri pada tingkat &olres Sumbawa terdiri dari: a.
b.
)nsur pimpinan terdiri dari: 1.
Kepala Kepolisian Resort disingkat Kapolres; dan
2.
8akil Kepala Kepolisian Resort disingkat 8akapolres.
)nsur pengawas dan pembantu pimpinan$pelayanan terdiri dari: (.
Seksi &engawasan disingkat Siwas;
/ +.
Seksi )mum disingkat Sium;
$ 4. Seksi .....
c.
4.
Seksi Keuangan disingkat Sikeu;
.
Seksi &rofesi dan &engamanan disingkat Sipropam;
2.
7agian 3perasional disingkat 7agops;
/.
7agian &erencanaan disingkat 7agren; dan
<.
7agian Sumber aya disingkat 7agsumda.
)nsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: 1.
Sentra &elayanan Kepolisian erpadu disingkat S&K;
2.
Satuan #ntele"en dan Keamanan disingkat Satintelkam;
3.
Satuan Reserse Kriminal disingkat Satreskrim;
4.
Satuan Reserse Satresnarkoba;
5.
Satuan &embinaan Masyarakat disingkat Sat 7inmas;
6.
Satuan Sabhara disingkat Satsabhara;
7.
Satuan 'alu 'intas disingkat Satlantas; dan
8.
Satuan ahanan dan 7arang 7ukti disingkat Sattahti.
*arkotika
dan
3bat
7erbahaya
disingkat
d.
)nsur pendukung yaitu Seksi elekomunikasi dan informasi &olri disingkat Sitipol.
e.
)nsur &elaksana ugas kewilayahan meliputi &olsek%polsek.
BAB II BENTUK HUBUNGAN Ba"#a$ K%sa&' H'('$"a$ )%*&#+al Pasal , H!K Kapolres dengan Kapolda, meliputi: a.
melaporkan setiap pelaksanaan tugas baik pembinaan maupun operasional;
b.
menerima arahan atau petun"uk;
c.
memberikan saran dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya; dan
< d.
dalam pelaksanaan tugas bertanggung"awab kepada Kapolda.
/ Pasal 6 Pasal 6 H!K Kapolres dengan 8akapolres, meliputi: a.
dalam melaksanakan tugasnya dibantu 8akapolres untuk mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi &olres;
b.
Kapolres berhalangan, memimpin &olres dalam batas kewenangannya;
c.
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok &olres; dan
d.
dalam pelaksanaan tugas bertanggung "awab kepada Kapolres. Pasal -
H!K Kapolres dengan Kabagops, meliputi: a.
merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian;
b.
pengamanan kegiatan masyarakat dan$atau instansi pemerintah;
c.
menya"ikan informasi dan dokumentasi kegiatan &olres; dan
d.
serta mengendalikan pengamanan markas. Pasal .
H!K Kapolres dengan Kabagren, meliputi: a.
menyusun Rencana Ker"a;
b.
mengendalikan program dan anggaran menge=aluasi atas pelaksanaannya; dan
c.
merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Pasal
H!K Kapolres dengan Kabagsumda, meliputi: a.
pembinaan administrasi personel;
b.
pembinaan administrasi sarana dan prasarana;
c.
pelatihan fungsi;
d.
pelayanan kesehatan; dan
e.
bantuan dan penerapan hukum;
serta
menganalisis
dan
0
/ Pasal 10 Pasal 10 H!K Kapolres dengan Kasiwas adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebi"akan pimpinan &olri di bidang pembinaan dan operasional. Pasal 11 H!K Kapolres dengan Kasipropam, meliputi: a.
pembinaan dan pemeliharaan disiplin;
b.
pengamanan internal;
c.
pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota &olri dan$atau &*S &olri;
d.
melaksanakan sidang disiplin dan$atau kode etik profesi &olri; dan
e.
rehabilitasi personel. Pasal 12
H!K Kapolres dengan Kasikeu keuangan.
adalah melaksanakan pelayanan
fungsi
Pasal 1! H!K Kapolres dengan Kasium, meliputi: a.
pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
b.
pelayanan markas di lingkungan &olres. Pasal 14
H!K Kapolres dengan Ka S&K, meliputi: a.
pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat;
b.
memberikan bantuan dan pertolongan; dan
c.
pelayanan informasi. Pasal 1,
> H!K Kapolres dengan Kasatintelkam, meliputi: a.
menyelenggarakan dan membina fungsi inteli"en bidang keamanan;
$ b. pelayanan ..... b.
pelayanan yang berkaitan dengan i"in keramaian umum dan penerbitan Surat Keterangan !atatan Kepolisian;
c.
menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik; dan
d.
membuat rekomendasi atas permohonan i"in pemegang sen"ata api dan penggunaan bahan peledak. Pasal 16
H!K Kapolres dengan Kasatreskrim, meliputi: a.
melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana; dan
b.
koordinasi dan pengawasan &enyidik &egawai *egeri Sipil. Pasal 1-
H!K Kapolres dengan Kasatresnarkoba, meliputi: a.
penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya; dan
b.
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 1.
H!K Kapolres dengan Kasatbinmas, meliputi: a.
pembinaan masyarakat;
b.
koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pengamanan swakarsa dan Kepolisian khusus; dan
c.
ker"a sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan$atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang%undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 1
H!K Kapolres dengan Kasatsabhara, meliputi:
bentuk%bentuk
( a.
melaksanakan pengaturan, pen"agaan, pengawalan, patroli;
b.
pengamanan kegiatan masyarakat dan serta instansi pemerintah;
c.
indakan &ertama empat Ke"adian &erekara;
d.
penanganan indak &idana Ringan;
$ e. pengendalian ..... e.
pengendalian massa; dan
f.
pengamanan markas. Pasal 20
H!K Kapolres dengan Kasatlantas, meliputi: a.
melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
b.
pendidikan masyarakat lalu lintas;
c.
pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
d.
penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
e.
penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pasal 21
H!K Kapolres dengan Kasattahti, meliputi: a.
perawatan tahanan; dan
b.
menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya. Pasal 22
H!K Kapolres dengan Kasitipol adalah menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi. Pasal 2! H!K Kapolres dengan Kapolsek adalah melaksanakan tugas pokok &olri di tingkat kecamatan.
Ba"#a$ K%'a H'('$"a$ H*#$&al Pasal 24 H!K 7agops dengan 7agren, meliputi:
(( a.
berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel 7agian &erencanaan; dan
b.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &er"an"ian Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'.
/ Pasal 2, Pasal 2, H!K 7agops dengan 7agsumda, meliputi: a.
berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan
b.
berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel 7agian Sumber aya berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel 7agian Sumber aya. Pasal 26
H!K 7agops dengan Siwas, meliputi: a. berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel fungsi pengawasan; dan b. berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pasal 2H!K 7agops dengan Sipropam, meliputi: a. berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Seksi &ropam; dan b. berkoordinasi personel.
dalam
penanganan
penyimpangan
Pasal 2. H!K 7agops dengan Sikeu, meliputi:
serta
penyelewengan
(+ a.
berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Seksi Keuangan; dan
b. berkoordinasi dalam penyaluran dana kegiatan maupun operasi pembuatan perwabku atau laporan keuangan.
serta
/ Pasal 2 Pasal 2 H!K 7agops dengan Sium, meliputi: a. berkoordinasi dalam bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Seksi )mum; dan b. berkoordinasi dalam rangka ketatausahaan maupun surat menyurat. Pasal !0 H!K 7agops dengan S&K, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel S&K; dan b. menerima dan memberikan laporan situasi Kamtibmas serta ke"adian%ke"adian yang menon"ol. Pasal !1 H!K 7agops dengan Satintelkam, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satintelkam; dan b. menerima dan memberikan laporan informasi tentang e=en atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas Pasal !2 H!K 7agops dengan Satreskrim, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satreskrim; dan
(4 b. menerima dan memberikan laporan tentang Crime Total, Crime Clearence dan Crime Rate serta "umlah kasus yang men"adi tunggakan untuk segera dilakukan gelar perkara. Pasal !! H!K 7agops dengan Satresnarkoba, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satresnarkoba; dan $ b. menerima ..... b. menerima dan memberikan laporan tentang Crime Total, Crime Clearence dan Crime Rate serta "umlah kasus yang men"adi tunggakan untuk segera dilakukan gelar perkara. Pasal !4 H!K 7agops dengan Satbinmas, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satbinmas; dan b. menerima dan masyarakat.
memberikan
laporan
giat
pembinaan
dan
penyuluhan
Pasal !, H!K 7agops dengan Satsabhara, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satsabhara; dan b. menerima dan memberikan laporan giat Quick Respon serta ur"awali. Pasal !6 H!K 7agops dengan Satlantas, meliputi: a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Satlantas; dan b. menerima dan memberikan laporan giat Quick Respon, pelayanan SS7 serta ur"awali. Pasal !H!K 7agops dengan Sattahti, meliputi:
( a. berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Sat ahti; dan b. laporan mengenai "umlah tahanan dan barang bukti.
/ Pasal !. Pasal !. H!K 7agops dengan Sitipol, meliputi: a.
berkoordinasi bidang operasional dalam rangka kegiatan men"aga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan personel Siti S&ol; dan
b.
berkoordinasi dalam pengumpulan dan menginformasikan data%data ataupun informasi ke"adian dengan menggunakan "aringan teknologi dan informasi. Pasal !
H!K 7agren dengan 7agsumda, meliputi: a. berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan b. berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'. Pasal 40 H!K 7agren dengan Siwas, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'; dan
b.
berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pasal 41
H!K 7agren dengan Sipropam, meliputi: a.
berkoordinasi dalam personel; dan
penanganan
penyimpangan
serta
penyelewengan
b.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'.
(2 Pasal 42 H!K 7agren dengan Sikeu, meliputi: a. berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'; dan $ b. berkoordinasi ..... b. berkoordinasi dalam penyaluran dana kegiatan serta pembuatan perwabku atau laporan keuangan. Pasal 4! H!K 7agren dengan Sium, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'; dan
b. berkoordinasi dalam pelayanan umum $ urusan dalam, kesekretariatan, ketatausahaan maupun surat menyurat. Pasal 44 H!K 7agren dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Stresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti, Sitipol, meliputi: a. berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Ren"a, Ren"a, '6K#&, &enetapan Kiner"a, K6K, Kontrak Ker"a dan Rengiat serta #&6$RK6%K'; b. berkoordinasi dalam pengusulan rencana kebutuhan anggaran dan rencana pendistribusian anggaran serta pengembangan organisasi. Pasal 4, H!K 7agsumda dengan Siwas, meliputi: a. berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan b. berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pasal 46 H!K 7agsumda dengan Sipropam, meliputi: a. berkoordinasi dalam penanganan penyimpangan serta penyelewengan personel sampai dengan pemberkasan dan pelaksanaan sidang disiplin maupun KK5&; dan
(/ b. berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun pengelolaan sarana dan prasarana $ Matlog dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional.
/ Pasal 4- Pasal 4H!K 7agsumda dengan Sikeu, meliputi: a. berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan b. berkoordinasi dalam penyaluran dana serta pembuatan &erwabku atau laporan keuangan. Pasal 4. H!K 7agsumda dengan Sium, meliputi: a.
berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan
b. berkoordinasi dalam pelayanan umum $ urusan dalam, kesekretariatan, ketatausahaan maupun surat menyurat. Pasal 4 H!K 7agsumda dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti, Sitipol, meliputi:
Stresnarkoba,
a. berkoordinasi dalam rangka pembinaan karier, mental dan perawatan personel maupun pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang profesional; dan b. berkoordinasi dalam rangka pemeliharaan serta perawatan fasilitas, sarana dan prasarana Kepolisian. Pasal ,0 H!K Siwas dengan Sipropam, meliputi: a. berkoordinasi dalam personel; dan
penanganan
penyimpangan
serta
penyelewengan
b. berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan.
(<
/ Pasal ,1 Pasal ,1 H!K Siwas dengan Sikeu, meliputi: a. berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan; dan b. berkoordinasi dalam penyaluran dana, pembuatan &erwabku serta Review laporan keuangan. Pasal ,2 H!K Siwas dengan Sium, meliputi: a.
berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan; dan
b. berkoordinasi dalam pelayanan umum $ urusan dalam, kesekretariatan, ketatausahaan maupun surat menyurat. Pasal ,! H!K Siwas dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Stresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti, Sitipol adalah berkoordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring dan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pasal ,4 H!K Sipropam dengan Sikeu, meliputi: a. berkoordinasi dalam personel; dan
penanganan
penyimpangan
serta
penyelewengan
b. berkoordinasi dalam penyaluran dana, pembuatan &erwabku serta laporan keuangan. Pasal ,, H!K Sipropam dengan Sium, meliputi: a. berkoordinasi dalam personel; dan
penanganan
penyimpangan
serta
penyelewengan
b. berkoordinasi dalam pelayanan umum $ urusan dalam, kesekretariatan, ketatausahaan maupun surat menyurat.
(0
/ Pasal ,6 Pasal ,6 H!K Sipropam dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Stresnarkoba, Sat 7inmas, Sat Sabhara, Sat 'antas, Sat ahti, Sit ipol, meliputi: a. berkoordinasi dalam personel; dan
penanganan
penyimpangan
serta
penyelewengan
b. berkoordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional. Pasal ,H!K Sikeu dengan Sium, meliputi: a. berkoordinasi dalam penyaluran dana, pembuatan &erwabku serta laporan keuangan; dan b. berkoordinasi dalam pelayanan umum$urusan ketatausahaan maupun surat menyurat.
dalam,
kesekretariatan,
Pasal ,. H!K Sikeu dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Stresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti, Sitipol adalah berkoordinasi dalam pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan rencana pendistribusian. Pasal , H!K Sium dengan S&K, Satintelkam, Satreskrim, Stresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti, Sitipol adalah berkoordinasi dalam pelayanan umum $ urusan dalam, kesekretariatan, ketatausahaan maupun surat menyurat. Pasal 60 H!K S&K dengan Satintelkam adalah berkoordinasi terhadap setiap laporan, kegiatan masyarakat ataupun ke"adian yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 61 H!K S&K dengan Satreskrim dan Satresnarkoba adalah berkoordinasi dalam menerima laporan tindak pidana. Pasal 62
(> H!K S&K dengan Satbinmas adalah beker"asama dalam pelaporan kegiatan Preemtif.
/ Pasal 6! Pasal 6! H!K S&K dengan Satsabhara adalah beker"asama dalam melakukan &K& gangguan Kamtibmas maupun tindak pidana. Pasal 64 H!K S&K dengan Satlantas adalah beker"asama dalam melakukan &K& kecelakaan lalu lintas. Pasal 6, H!K S&K dengan Sattahti adalah beker"asama dalam pelaporan mengenai "umlah tahanan dan barang bukti. Pasal 66 H!K Satintelkam dengan Satreskrim dan Satresnarkoba adalah berkoordinasi dalam penyelidikan tindak pidana. Pasal 6H!K Satintelkam dengan Satbinmas, Satsabhara dan berkoordinasi terhadap informasi gangguan Kamtibmas.
Satlantas
adalah
Pasal 6. H!K Satintelkam dengan Sattahti adalah berkoordinasi dalam pemberian informasi mengenai "umlah tahanan dan barang bukti. Pasal 6 H!K Satreskrim dengan Satresnarkoba dan Satlantas adalah berkoordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana. Pasal -0 H!K Satreskrim dengan Satbinmas adalah berkoordinasi dalam penyuluhan dan pembinaan tentang tindak pidana. Pasal -1
+ H!K Satreskrim dengan Satsabhara, meliputi: a. berkoordinasi dalam rangka mendatangi dan melakukan &K& suatu ke"adian gangguan Kamtibmas; dan
$ b. beker"asama ..... b. beker"asama dalam pelaksanaan operasi atau ra?ia. Pasal -2 H!K Satresnarkoba dengan Satbinmas adalah berkoordinasi dalam rangka penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan *arkoba dan hukuman pidananya. Pasal -! H!K Satresnarkoba dengan Satsabhara adalah berkoordinasi dalam &K& penyalahgunaan *arkoba. Pasal -4 H!K Satbinmas dengan Satsabhara, meliputi: a. penyuluhan dan pembinaan masyarakat; dan b. pengamanan kegiatan masyarakat. Pasal -, H!K Sat 7inmas dengan Sat 'antas adalah berkoordinasi dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang lalu lintas. Pasal -6 H!K Sat 7inmas dengan Sat ahti adalah berkoordinasi dalam pembinaan tahanan. Pasal -H!K Sat Sabhara dengan Sat 'antas, meliputi: a. mendatangi dan melakukan &K&; dan b. pengaturan, pen"agaan, pengawalan dan patroli. Pasal -.
+( H!K Sat Sabhara dengan Sat ahti adalah berkoordinasi dalam pen"agaan tahanan dan penyimpanan barang bukti. Pasal - H!K Sat ahti dengan Sat Reskrim, Sat Resnarkoba dan Sat 'antas adalah berkoordinasi dalam perawatan tahanan dan barang bukti. / Pasal .0 Pasal .0 H!K Sit ipol dengan S&K, Sat #ntelkam, Satreskrim, Sat Resnarkoba, Satbinmas, Sat Sabhara, Sat 'antas, Sat ahti adalah berkoordinasi dalam penggunaan "aringan teknologi dan informasi.
Ba"#a$ K%&#"a H'('$"a$ D#a"$al Pa*a"*a3 1 Kal*%s %$"a$ P%5a(a& U&aa Pla Pasal .1 H!K Kapolres dengan #rwasda, meliputi : a.
berkoordinasi dalam membina dan melaksanakan pengawasan fungsional; dan
b.
berkoordinasi dalam pelaporan hasil wasrik. Pasal .2
H!K Kapolres dengan Karoops adalah berkoordinasi dalam rangka operasi Kepolisian. Pasal .! H!K Kapolres dengan Karorena berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, meliputi: a.
monitoring dan e=aluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan mana"emen organisasi; dan
b.
penerapan Reformasi 7irokrasi &olri atau R7&. Pasal .4
H!K Kapolres dengan Karo SM berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas, meliputi:
++ a.
pembinaan mana"emen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel;
b.
pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan pemberhentian dalam "abatan, serta kepangkatan; dan
c.
pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.
dan
/ Pasal ., 7 Pasal ., H!K Kapolres dengan Karosarpras, meliputi: a.
pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan meteriil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenagannya; dan
b.
penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian meteriil logistik serta perbekalan umum. Pasal .6
H!K Kapolres dengan Kabidpropam berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas meliputi: a.
pembinaan dan pegakan disiplin dan$atau kode etik profesi &olri; dan
b.
pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau &*S &olri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang%undangan. Pasal .-
H!K Kapolres dengan Kabid Humas adalah berkoordinasi dalam pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta ker"asama dan kemitraan dengan media massa. Pasal .. H!K Kapolres dengan Kabid Kum adalah berkoordinasi penyusunan, penyuluhan dan bantuan hukum.
dalam
bidang
Pasal . H!K Kapolres dengan Kabid # &olri, meliputi: a.
pembangunan, pembinaan, pemeliharaan pelayanan telekomunikasi; dan
"aringan
komunikasi
serta
b.
pengumpulan dan pengolahan data serta penya"ian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
+4 Pasal 0 H!K Kapolres dengan Spripim adalah berkoordinasi dalam tugas khusus dari Kapolda dan$atau 8akapolda.
/ Pasal 1 Pasal 1 H!K Kapolres dengan Kasetum adalah berkoordinasi dalam penyelenggaran dan pembinaan fungsi administrasi umum dan surat menyurat. Pasal 2 H!K Kapolres dengan Kayanma adalah berkoordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan markas. Pasal ! H!K Kapolres dengan Ka S&K adalah berkoordinasi dalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat. Pasal 4 H!K Kapolres dengan ir #ntelkam adalah berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan inteli"en keamanan. Pasal , H!K Kapolres dengan ir Reskrimum atau ir Reskrimsus adalah berkoordinasi dalam penyelidikan penyidikan tindak pidana. Pasal 6 H!K Kapolres dengan ir Resnarkoba, meliputi: a.
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan *arkoba; dan
b.
penyuluhan dan pembinaan penyalahgunaan *arkoba. Pasal -
H!K Kapolres dengan ir 7inmas, meliputi: a.
menyelenggarakan pembinaan masyarakat disingkat &olmas;
b.
pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian khusus disingkat &olsus; dan
+ c.
pembinaan di bidang ketertiban masyarakat. Pasal .
H!K Kapolres dengan irsabhara, meliputi: a.
menyelenggarakan ur"awali;
b.
pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah; $ c. indakan .....
c.
indakan &ertama empat Ke"adian &erkara atau &K&;
d.
penanganan indak &idana Ringan atau ipiring; dan
e.
pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas di &olres Sumbawa Pasal
H!K Kapolres dengan irlantas, meliputi: a.
pelaksanaan ur"awali 'alu lintas;
b.
pendidikan masyarakat lalu lintas atau ikmaslantas;
c.
pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi; dan
d.
penyidikan kecelakaan lalu lintas. Pasal 100
H!K Kapolres derngan irpamob=it adalah berkoordinasi dalam pengamanan obyek =ital. Pasal 101 H!K Kapolres dengan irpolair, meliputi: a.
patroli perairan;
b.
penyidikan tindak pidana di perairan
c.
pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya; dan
d.
Search and Rescue disingkat S6R di &olres Sumbawa
Pasal 102 H!K Kapolres dengan irtahti, meliputi: a.
perawatan tahanan;
+2 b.
menerima, menyimpan, administrasinya.
dan
mengamankan
barang
bukti
beserta
Pasal 10! H!K Kapolres dengan Kasatbrimob, berkoordinasi dalam penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, meliputi: a.
terorisme;
$ b. huru%hara A.. b.
huru%hara, atau kerusuhan massa;
c.
ke"ahatan terorganisir bersen"ata api atau bahan peledak;
d.
penanganan sen"ata Kimia, 7iologi, dan Radioaktif disingkat K7R; dan
e.
pelaksanaan kegiatan S6R di &olres Sumbawa Pasal 104
H!K Kapolres dengan Kepala Sekolah &olisi *egara atau Ka S&* adalah berkoordinasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai Rencana Ker"a atau kebi"akan Kapolda dan$atau Kapolri. Pasal 10, H!K Kapolres dengan Kabidkeu adalah berkoordinasi dalam menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, penegendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta =erifikasi laporan keuangan. Pasal 106 H!K Kapolres dengan Kabid okes adalah berkoordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan &olri meliputi kedokteran Kepolisian, kesehatan Kepolisian, rumah sakit dan poliklinik. Pa*a"*a3 2 A$&a* Kal*%s Pasal 10H!K Kapolres dengan Kapolres lainnya adalah berkoordinasi di bidang operasional. Pa*a"*a3 ! Kals%+ %$"a$ P%5a(a& U&aa Pl*%s
+/ Pasal 10. H!K Kapolsek dengan Kabagops, meliputi: a.
perencanaan dan pengendalian administrasi operasi Kepolisian; dan
b.
pengamanan kegiatan masyarakat.
/ Pasal 10 Pasal 10 H!K Kapolsek dengan Kabagren adalah berkoordinasi dalam penyusunan Renstra , Ren"a, '6K#& dan #&6$RK6%K'. Pasal 110 H!K Kapolsek dengan Kabagsumda, meliputi: a.
pembinaan personel;
b.
dukungan logistik; dan
c.
bantuan hukum. Pasal 111
H!K Kapolsek dengan Kasiwas adalah berkoordinasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian. Pasal 112 H!K Kapolsek dengan Kasipropam, meliputi: a.
pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengamanan internal;
b.
pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota &olri dan$atau &*S &olri;
c.
sidang disiplin dan$atau kode etik profesi &olri; dan
d.
rehabilitasi personel. Pasal 11!
H!K Kapolsek dengan Kasikeu adalah berkoordinasi dalam pelayanan fungsi keuangan.
+< Pasal 114 H!K Kapolsek dengan Kasium, meliputi: a.
pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
b.
pelayanan markas; Pasal 11,
H!K Kapolsek dengan Ka S&K adalah berkoordinasi terhadap laporan$ pengaduan masyarakat.
/ Pasal 116 Pasal 116 H!K Kapolsek dengan Kasatintelkam, meliputi: a.
penyelenggaraan dan pembinaan fungsi inteli"en bidang keamanan,
b.
pelayanan i"in keramaian umum dan penerbitan SK!K; dan
c.
menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan poitik. Pasal 11-
H!K Kapolsek dengan Kasatreskrim adalah berkoordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 11. H!K Kapolsek dengan Kasatresnarkoba adalah berkoordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan *arkoba. Pasal 11 H!K Kapolsek dengan Kasatbinmas, meliputi: a.
penyuluhan masyarakat; dan
b.
perpolisian masyarakat. Pasal 120
H!K Kapolsek dengan Kasatsabhara, meliputi: a.
ur"awali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
b.
&K&;
c.
penanganan tipiring; dan
+0 d.
pengendalian massa Pasal 121
H!K Kapolsek dengan Kasatlantas, meliputi: a.
ur"awali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas
b.
penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
c.
penegakan hukum di bidang lalu lintas.
/ Pasal 122 Pasal 122 H!K Kapolsek dengan Kasattahti, meliputi: a.
parawatan tahanan; dan
b.
penyimpanan barang bukti. Pasal 12!
H!K Kapolsek dengan Kasitipol adalah berkoordinasi dalam penggunaan "aringan teknologi dan informasi.
Ba"#a$ K%%a& H'('$"a$ L#$&as S%+&*al Pasal 124 H!K &olres dengan &emerintah Kabupaten Sumbawa, meliputi: a.
berkoordinasi dan pengawasan &&*S;
b.
legislasi &eraturan erah;
c.
bidang Kamseltibcarlantas; dan
d.
Kamtibmas. Pasal 12,
H!K &olres dengan ewan &erwakilan Rakyat aerah Kabupaten Sumbawa, meliputi: a.
pengamanan dan pen"agaan; dan
b.
legislasi peraturan daerah.
+> Pasal 126 H!K &olres dengan &engadilan *egeri Sumbawa, meliputi: a.
penyidikan tindak pidana; dan
b.
pengamanan dan pen"agaan Pasal 12-
H!K &olres dengan &engadilan 6gama Kabupaten Sumbawa, meliputi: a.
pengamanan dan pen"agaan; dan
b.
litigasi / Pasal 12. Pasal 12.
H!K &olres dengan Ke"aksaan *egeri Sumbawa, meliputi: a.
berkoordinasi dalam penyidikan tindak pidana; dan
b.
pengamanan dan pen"agaan. Pasal 12
H!K &olres dengan Rumah ahanan Kelas ## Sumbawa, meliputi: a.
pengamanan dan pen"agaan; dan
b.
penempatan atau penitipan tahanan. Pasal 1!0
H!K &olres dengan 'embaga &emasyarakatan Kelas ## Sumbawa, meliputi: a.
pengamanan dan pen"agaan; dan
b.
&emantauan dan pengawasan terpidana. Pasal 1!1
H!K &olres dengan Rumah &enyimpanan 7arang Sitaan disingkat Rupbasan Kabupaten Sumbawa adalah berkoordinasi dalam penitipan dan penyimpanan barang bukti sementara. Pasal 1!2 H!K &olres dengan Kodim (/< Sumbawa adalah berkoordinasi dalam pelaksanaan pengamanan.
4 Pasal 1!! H!K &olres dengan Satuan 7andar )dara Sultan Kaharuddin berkoordinasi dalam pengamanan wilayah udara Kabupaten Sumbawa.
adalah
Pasal 1!4 H!K &olres dengan Kantor &elayanan &erbendaharaan *egara disingkat K&&* 8ates meliputi: a.
penga"uan Surat &erintah Membayar disingkat S&M untuk diterbitkan Surat &erintah &encairan ana disingkat S&+;
$ b. rekonsiliasi ..... b.
rekonsiliasi laporan raelisasi anggaran kepada K&&* selaku kuasa 7endahara )mum yang dilampiri 'aporan Hasil Rekonsiliasi; dan
c.
koordinasi penerapan aftar #sian &elaksanaan 6nggaran disingkat #&6. Pasal 1!,
H!K &olres dengan Kantor &a"ak &ratama 8ates, meliputi: a.
membayar &a"ak &enghasilan &asal +( disingkat &&h%+(, &a"ak &enghasilan &asal +4 disingkat &&h +4, &a"ak &ertambahan *ilai disingkat &&*; dan
b.
membuat laporan pa"ak. Pasal 1!6
H!K &olres dengan &erusahaah 'istrik *egara disingkat &'* Kabupaten Sumbawa adalah berkoordinasi dalam bidang perbaikan dan pemasangan, pengecekan$ tagihan rekening listrik "a"aran &olres Sumbawa Pasal 1!H!K &olres dengan & elkom Kabupaten Sumbawa, meliputi: a.
perbaikan dan pemasangan, pengecekan$tagihan rekening telepon "a"aran &olres Sumbawa
b.
pengembangan "aringan komunikasi; dan
c.
berkoordinasi dalam pemeliharaan dan perawatan "aringan telepon &olres Sumbawa dan "a"aranya. Pasal 1!.
4( H!K &olres dengan & Kereta 6pi #ndonesia adalah berkoordinasi dalam hal pengamanan dan pen"agaan. Pasal 1! H!K &olres dengan Kantor &os Kabupaten Sumbawa adalah berkoordinasi dalam pelayanan &os inas. Pasal 140 H!K &olres dengan S6R 7&7 Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dalam penanganan kecelakaan dan ke"adian bencana alam.
/ Pasal 141 Pasal 141 H!K &olres dengan 'embaga Swadaya Masyarakat disingkat 'SM, meliputi: a.
penyuluhan dan pelatihan;
b.
pendampingan terhadap korban. Pasal 142
H!K &olres dengan 7ank, meliputi: a.
pengamanan dan pen"agaan; dan
b.
pelayanan pembayaran ga"i. Pasal 14!
H!K &olres dengan 'embaga &endidikan adalah berkoordinasi dalam pembinaan Kamtibmas terhadap &ela"ar dan Mahasiswa. Pasal 144 H!K &olres dengan #nstansi $ 7adan )saha pengguna Satuan &engamanan adalah berkoordinasi dalam pembinaan teknis dan pengkoordinasian pengembangan bentuk%bentuk pengamanan swakarsa. Pasal 14, H!K &olres dengan #nstansi pengguna &olisi khusus, meliputi: a.
pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan &olisi khusus;
4+ b.
koordinasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampian anggota &olisi khusus; dan
c.
pendataan anggota &olisi khusus.
BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 146 &engawasan dan pengendalian pelaksanaan Hubungan ata !ara Ker"a di lingkungan &olres Sumbawa dilakukan sebagai berikut : a.
Kabag, Kasat, Kasi, Ka S&K, Kapolsek wa"ib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hubungan ata !ara Ker"a di lingkungan masing%masing; dan
$ b. Kabag ..... b.
Kabag, Kasat, Kasi, Ka S&K, Kapolsek menyusun hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan pelaporan dan e=aluasi. Pasal 14-
&engawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hubungan ata !ara Ker"a dilakukan oleh : a.
pimpinan masing%masing secara ber"en"ang sesuai struktur organisasi; dan
b.
pengemban fungsi pengawasan. Pasal 14.
&engawasan dan pengendalian dilakukan melalui: a.
super=isi;
b.
pengawasan secara langsung;
c.
monitoring; dan
d.
analisa dan e=aluasi. Pasal 14
&engawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan atau periodik oleh para pimpinan masing%masing dan pengemban fungsi pengawasan.
44
/ BAB I)
BAB I) KETENTUAN PENUTUP Pasal 1,0 &ada saat peraturan ini berlaku, maka keputusan Kapolres Sumbawa terdahulu tentang Hubungan ata !ara Ker"a di lingkungan &olres Sumbawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
itetapkan di &ada tanggal
: Sumbawa 7esar : 4( Maret +(/
K5&6'6 K5&3'#S#6* R5S3R S)M7686
M)H6MM6, S. #K 6)* K3M#S6R#S 75S6R &3'#S# *R& <2<04/
isahkan di pada tanggal
: Mataram : Maret +(/
K5&6'6 K5&3'#S#6* 65R6H *7
