1. Dalam Dalam mendifi mendifinis nisikan ikan atau atau menjab menjabarka arkan n penger pengertia tian n pajak pajak terdap terdapat at beberap beberapa a pendapat, sebutkan salah satu difinisi pajak yang peling tepat menurut Saudara kemudian : a. Sebutkan unsur-unsurnya difinisi pajak yang yang saudara maksud? b. Sebutkan dua dua persyaratan persyaratan pajak yang paling harus dipenuhi agar pelaksanaan pemungutan pajak tersebut tidak timbul hambatan? c. Apa yang dimaksud Teori Asuransi dalam perpajakan perpajakan sehingga bisa dikatakan dikatakan bahwa negara mempunyai hak untuk memungut pajak? JAWAB: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehing sehingga ga bersifat bersifat memaksa memaksa dengan dengan tidak tidak mendapa mendapatt balas balas jasa jasa atau atau kontri kontribus busii secara tidak langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. a. Unsur-unsur pajak: 1) Iuran dari dari rakyat kepada kepada negara negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) Berdasarkan Berdasarkan Undang-unda Undang-undang ng Pajak Pajak dipung dipungut ut berdas berdasarka arkan n atau atau dengan dengan kekuat kekuatan an undang undang-un -undan dang g serta serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digu Diguna nakan kan untu untuk k membi membiay ayai ai rumah rumah tang tangga ga nega negara ra,, yakn yaknii peng pengelu eluar aran an-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.
b.
Dua persyaratan pajak yang harus dipenuhi adalah: 1) Pemungutan Pemungutan pajak harus harus adil ( Syarat keadilan) keadilan) Sesu Sesuai ai tuju tujuan an huku hukum m yakn yaknii menc mencap apai ai kead keadil ilan an,, unda undang ng-u -und ndan ang g dan dan pela pelaks ksan anaa aan n pemun pemungu guta tan n haru harus s adil. adil. Ad Adil il dalam dalam peru perund ndan angg-un unda dang ngan an diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak pajak uantuk uantuk mengaj mengajuka ukan n keberat keberatan, an, penunda penundaan an dalam dalam pembay pembayara aran n dan mengajukan bending kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2) Pemungutan Pemungutan pajak harus berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang ( Syarat Syarat Yuridis) 1945 Pasal Pasal 23 ayat ayat 2. Hal ini memberi memberikan kan jamina jaminan n hukum hukum untuk untuk menyat menyataka akan n keadilan, baik bagi negara maupun warganegaranya.
c.
Teori Asuransi dalam perpajakan Adal Ad alah ah nega negarr meli melind ndun ungi gi kese kesela lama mata tan n jiwa jiwa , hart harta a bend benda, a, dan dan hakhak-ha hak k rakyatn rakyatnya. ya. Oleh Oleh karena karena itu rakyat rakyat harus harus membaya membayarr pajak pajak yang yang diibar diibaratk atkan an seba sebaga gaii su suat atu u premi premi asur asuran ansi si kare karena na memp memper erole oleh h jamin jaminan an perl perlind indun unga gan n tersebut.
Seoran Seorang g wajib wajib pajak pajak yang yang memili memiliki ki pengha penghasil silan an atau atau memili memiliki ki sebida sebidang ng tanah, tanah, maka maka wajib wajib pajak pajak terseb tersebut ut harus harus membay membayar ar kewajiba kewajiban n pajakn pajaknya ya berupa berupa pajak pajak penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan ke KPP yang bersangkutan, kewajiban ini tidak bisa dibebankan kepada orang lain. a. Pelaksanaan keawjiban bayar bayar pajak tersebut, menurut saudara termasuk dalam kelompok pajak langsung atau pajak tidak langsung, jelaskan?
b. Mengap Mengapa a transa transaksi ksi terseb tersebut ut apabila apabila diperha diperhatika tikan n dari dari sifat sifat pemungu pemungutan tannya nya disebut pajak subyektif, jelaskan? c. Dilihat dari dari lembaga yang memungutnya memungutnya termasuk termasuk Pajak Pusat ataukah ataukah Pajak Daerah, jelaskan? JAWAB: a. Pelaksanaan kewajibakn bayar pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan bangunan ke KPP yangbersanbgkutan ini termsuk kedalam kelompok pajk langsung. Hal ini dikarenakan pajak tersebut harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.
b. Transaksi Transaksi tersebut apabila diperhatikan diperhatikan dari sifat pemungutanny pemungutannya a disebut pajak subyek subyektif tif karena karena pajak pajak Pengha Penghasil silan an dan Pajak Pajak bumi bumi dan Bangun Bangunan an terseb tersebut ut berpan berpangka gkall atau atau berdas berdasark arkan an pada pada subyek subyeklny lnya, a, dalam dalam arti arti memperh memperhati atikan kan keadaan diri wajib pajak. c. Dilihat Dilihat dari lembag lembaga a yang yang memung memungutn utnya, ya, Pajak penghasi penghasilan lan dan Pajak Pajak Bumi Bumi dan Bangunan tersebut termasuk Pajak Pusat. Karena pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 3.
Pelaksa Pelaksanaa naan n pemung pemunguta utan n Pajak Pajak di Indone Indonesia sia ada yang yang berpen berpendap dapat at mengikut mengikutii Offi Offici cial al As Asse sesm smen entt Syst System em,, sehi sehing ngga ga Seor Seoran ang g waji wajib b paja pajak k yang yang memi memili liki ki penghasilan harus menghitung, menyetor dan melapor sendiri. a. Apa ciri-ciri Official Assesment Sistem dimaksud? b. Apak Ap akah ah berd berdas asar arka kan n siste sistem m ini seor seoran ang g bisa bisa mempe memperk rkec ecil/ il/ ata atau u tidak tidak membayar pajak? c. Bagaimana Bagaimana cara paling efektif untuk meningkatkan meningkatkan penerimaan penerimaan pajak dalam sistem ini? JAWAB: a. Ciri-ciri Ciri-ciri Official Assesment Assesment Sistem yang dimaksud dimaksud adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak pajak terutang ada pada fiskus 2) Wajib pajak pajak bersifat bersifat pasif pasif 3) Utang pajak timbul timbul setelah dikeluarkan surat surat ketetapan pajak oleh fiskus
b. Berda Berdasa sark rkan an sist sistem em Offic Officia iall As Asse sesm smen entt Sist Sistem em ini, ini, sese seseor oran ang g tida tidak k dapa dapatt memp memper erke kec cil atau atau bahk bahkan an tida tidak k memb membey eyar ar paja pajak, k, kare karen n asis asiste tem m ini ini memberlakukan wajib pajak bersifat pasif dan pemerintahlah yang berwenang untuk menen tukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. c. Cara paling paling efektif efektif untuk meningkat meningkatkan kan penerimaa penerimaan n pajak pajak dalam dalam sis sistem tem ini adalah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kepada subyek pajak yang dirasa sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya. dimilikinya. Atu dengn membuat peraturan peraturan wajib memiliki memiliki NPWP ( Nomor Poko Pokok k Waji Wajib b Paja Pajak) k),, sehi sehing ngga ga sema semaki kin n bany banyak ak oby obyek paja pajak k yang yang haru harus s memb membay ayar ar paja pajak knya nya, deng dengan an demi demiki kian an maka maka pener enerim imaa aan n paja pajak k aka akan meningkat. 4.
Dala Dalam m tahu tahun n 20 2007 07 dan dan 20 2008 08,, Dirjen Dirjen Paja Pajak k giat giat seka sekali li meni mening ngkat katkan kan jumla jumlah h penerbitan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi Wajib Pajak yang masih belum mempunyai NPWP.
a. Apa fungsi fungsi NPWP tersebut? tersebut? b. Apa manfaat seseorang untuk mempunyai NPWP, jelaskan? c. Bagaimana Bagaimana cara mendapatkan mendapatkan NPWP untuk seseorang yang sudah mempunyai mempunyai penghasilan di atas PTKP? JAWAB: a. Fungsi Fungsi NPWP NPWP adalah: adalah: 1) Sebagai tanda pengenal pengenal diri atau identitas wajib pajak 2) Untuk menjaga menjaga ketertiban dalam pembayaran pembayaran pajak dan dalam pengawasan pengawasan administrasi perpajakan. b. Manfaat Manfaat seseorang seseorang untuk mempunyai mempunyai NPWP NPWP adalah: adalah: 1) Dapat mengkreditkan pajak ( melimpahkan pajak kepada pihak lain) 2) Suatu perusahaan perusahaan yang tidak memiliki memiliki NPWP akan sulit bekerjasama bekerjasama dengan peru perusa saha haan an nega negara ra (BUM (BUMN) N),, kare karena na syar syarat at untu untuk k beke bekerj rjas asam ama a su suat atu u perusahaan harus memiliki NPWP 3) Wajib pakjak pakjak yang memiliki NPWP tidak akan dikenakan dikenakan fiskal pajak ke Luar Negeri.
c. Cara mendapatkan mendapatkan NPWP untuk seseorang seseorang yang sudah mempunyai mempunyai penghasilan penghasilan di atas PTKP adalah: 5.
Wajib Pajak akan melaporkan melaporkan SPT Tahunan Tahunan PPh tahun 2000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2001. a. Apakah pengertian SPT? b. Bagaimana Bagaimana prosedur menyelesaikan menyelesaikan SPT tahunan tersebut? tersebut? c. Ap Apak akah ah SP SPT T yang yang su suda dah h dilap dilapor orkan kan bisa bisa dibe dibetu tulka lkan, n, jela jelask skan an? ? Kala Kalau u bisa bisa bagaimana caranya?
JAWAB: a.
SPT ( Surat Pemberita Pemberitahua huan) n) adalah adalah surat surat yang oleh Wajib Pajak Pajak diguna digunakan kan untuk melaporkan melaporkan penghitungan penghitungan dan atau pembayaran pembayaran pajka, obyek pajak dan atau atau buka bukan n obye obyek k paja pajak, k, dan dan atau atau hart harta a dan dan kewa kewaji jiba ban n sesu sesuai ai deng dengan an ketentuan perundang-undangan perpajakan.
b. Prosedur Prosedur menyelesaikan menyelesaikan SPT tahunan tahunan:: 1. Wajib pajak sebagaimana sebagaimana mengambil mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Pemberitahuan di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur jenderal Pajak atau mengambil dengan cara cara lain lain yang yang tata tata cara cara pelaks pelaksana anaann annyad yadiat iatur ur dengan dengan atau atau berdasa berdasarka rkan n menteri keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengn mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitauhan tersebut. 2. Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahas Indonesia dengna menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah,dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur jenderal pajak 3. Wajib pajak yang telah mendapat izin menteri Keuangan untuk menyel menyelengg enggara arakan kan pembukua pembukuan n dengan dengan menggun menggunaka akan n bahasa bahasa asing asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa bahasa Indones Indonesia, ia, dengn dengn menggun menggunaka akan n satuan satuan mata mata uang uang selain selain Rupiah Rupiah yang diizinkan
4. Penanda Penandatan tangan gan SPT dapat dapat dilaku dilakuaka akan n secara secara biasa, biasa, dengan dengan tanda tanda tangan tangan stem stempe pel, l, atau atau tand tanda a tang tangan an elek elektr tron onik ik atu atu digi digita tal, l, yang yang semu semuan anya ya mempunyai kekuatan hukum yang sama 5. Bukti-bukti Bukti-bukti yang harus harus dilampirkan dilampirkan pada SPT, antara antara lain: •
•
•
c.
Untuk Untuk wajib wajib pajak pajak yang yang mengad mengadaka akan n pembuku pembukuan: an: Lapora Laporan n Keuang Keuangan an berupa berupa neraca neraca dan lapora laporan n rugi rugi laba laba serta serta ketera keteranga ngan-k n-keter eterang angan an lain lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak Unt Untuk SP SPT T mas masa PP PPN N sekur ekura ang-k ng-kur ura angny ngnya a memu memua at juml jumlah ah Das Dasar Pengen Pengenaan aan Pajak, Pajak, jumlah jumlah Pajak Pajak Keluar Keluaran, an, jumlah jumlah pajak pajak masuka masukan n yang yang dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak Untuk wajib pajak yang menggunakan menggunakan norm aperhitungan: aperhitungan: Perhitunagn Perhitunagn jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
SPT yang sudah dilaporkan bisa dibetulkan, dengan cara: Waji ajib paja pajak k deng dengan an kema kemaua uan n sendi endirri dapa dapatt memb membet etu ulkan lkan Sura Suratt Pemberit Pemberitahu ahuan an yang yang telah telah dis disamp ampaika aikan n dengn dengn menyam menyampaik paikan an pernya pernyataa taan n tertuli tertulis, s, dengan dengan syarat syarat Direkt Direktur ur Jendera Jenderall Pajak Pajak belum belum melaku melakukan kan tindak tindakan an pemeriksaan. Dalam hal pembetualan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dalam hal wajib pajak membelulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahuan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya kepadanya dikenai sanksi sanksi administrasi administrasiberupa berupa bungan sebesar sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengn tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tind tindak akan an peny penyid idika ikan n meng mengen enai ai adan adanya ya ketida ketidakb kbena enara ran n perbu perbuat atan an yaqn yaqng g dilakukan wajib pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan waji pajak tersebut tidak akan dilakuakan penyidikan apabila wajib pajak dengn kemauan sendiri meng mengun ungk gkap apka kan n ketida ketidakb kbena enara ran n perb perbua uata tann nnya ya terse tersebu butt deng dengn n dis disert ertai ai pelunasan pelunasan kekurangan kekurangan pembayaran pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya sebenarnya terutang terutang beserta beserta sanksi administras administrasii berupa denda sebesar sebesar 150% (seratus (seratus lima puluh persen ) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
6. Pada Pada bulan bulan Juni 2002 2002 Wajib Wajib Pajak Pajak akan membetu membetulka lkan n SPT Tahun Tahunan an PPh tahun tahun 2000 yang telah telah jatuh tempo tempo pada tanggal tanggal 24 Maret 2001. Akibat Akibat pembetulan pembetulan tersebut, utang pajak menjadi lebih besar yaitu menjadi 5 milyar rupiah, pada hal sebelumnya hanya 4 milyar rupiah. WP menanyakan kepada kepada anda hal-hal sebagai berikut : a. Apakah WP masih dikenakan sanksi, pada hal WP sudah berlaku jujur? b. Kalau masih masih dikenakan sanksi, sanksi, sanksi sanksi apa namanya ? Bagaim iman ana a meng menghi hitu tung ng besa besarn rnya ya bung bunga, a, jika jika seki sekira rany nya a WP melu meluna nasi si c. Baga kekurangan pajaknya? JAWAB:
a.
b.
WP hanya akan dikenai pembayaran pajak sebesar obyek pajak yang terutang. Jadi pada kasus diatas, otomatis wajib pajak akan membayar pajak lebih besar karena pajak terutang setelah pembetulan lebih besar dari pada sebelumnya. Kalau masih dikenakan sanksi namanya sanksi pembetulan.
c. Penghitungan Penghitungan besarnya besarnya bunga jika Wajib Pajak melunasi melunasi kekurangan kekurangan pajaknya adalah sebagai berikut:
