TUGAS KELOMPOK
PENGANTAR HUKUM PAJAK
Pembahasan Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017
Untuk memenuhi salah satu tugas
Mata Kuliah Pengantar Hukum Pajak
Dosen Pembimbing: Dr. Richard Eddy Tampubolon, S.E., Ak., M.B.A, M.M.
Disusun Oleh:
Muhammad Mutawakkil Rais Hardi (NPM: 2103160270)
Nita Aprilia Susanti (NPM: 2103160089)
Nur Rina Martyas Ningrum (NPM: 2103160158)
Rezza Adhi Prasetya (NPM: 2103160172)
Robertus Aprodito Septian Novanto (NPM: 2103160215)
PROGRAM STUDI DIPLOMA I PAJAK
JURUSAN PAJAK
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
2016
PILIHAN GANDA
Negara dalam konteksnya sebagai sebuah organisasi kekuasaan, maka didalamnya terdapat aturan...
Mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat sesuatu
Rakyat harus bersikap sesuai dengan kehendak Negara
Kelompok manusia (rakyat) agar mematuhi aturan yang telah dibuat Negara
Semua benar
Penjelasan :
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu apa itu Negara. Pada mulanya, menurut Pendapat Aristoteles, manusia merupakan makhluk bermasyarakat atau Zoon Politicon. Setiap manusia berhubungan dengan orang lain dan tetap secara individu terlibat dalam suatu ikatan dengan kelompoknya.
Agar dapat mengatur kehidupan sosial dan berkelompok menjadi lebih baik, maka manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dianggap lebih cakap dan kharismatik sebagai seseorang yang patut dihormati, ditaati perintahnya dan diteladani sikap dan tingkah lakunya.Ketaatan anggota kelompok terhadap pemimpinnya menimbulkan sesuatu kekuasaan pemerintahan yang sederhana dalam kelompok tersebut.Semakin luas dan kompleksnya masing-masing kelompok, maka makin besar dan banyak pula kesulitan yang timbul baik masalah internal antarindividu maupun masalah dengan pihak eksternal.Interaksi antar kelompok juga memerlukan suatu aturan yang lebih terstruktur daripada sebelumnya yang mendasari perlunya dibentuk suatu organisasi yang diperlukan untuk melaksanankan dan mempertahankan aturan-aturan hidup agar dapat berjalan secara tertib dan lancar.Organisasi seperti itulah yang dinamakan Negara. Konsep dan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.A Logemaan dalam bukunya yaitu "Over De theorie Van Een Stelling Staadrecht", yaitu bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi kekuasaan tertinggi. Negara dalam konteks tertinggi sebagai organisasi kekuasaan didalamnya terdapat suatu mekanisme atau hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara agar mematuhi aturan yang telah dibuat negara yang dimana negara diberi kekuasaan yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturannya. Maka, jawaban yang cocok untuk soal tersebut adalah Negara dalam konteksnya sebagai sebuah organisasi kekuasaan, maka didalamnya terdapat aturan mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat sesuatu.
Pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh sebab itu, fungsi pemerintahan di dalam suatu negara sangat penting. Di antara fungsi fungsi pemerintahan tersebut adalah...
Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan bentrokan dalam masyarakat.
Fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
Fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Semua benar
Penjelasan:
Fungsi pemerintah dinilai sangat penting dan krusial dalam kestabilan suatu negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bernegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah semestinya untuk bertanggungjawab pada perikehidupan manusia. Menurut Miriam Budiardjo (1998), fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi:
Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban yang dimana negara dalam hal ini bertindak sebagai stabilisator.
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini dianggap sebagai hal yang esensial bagi negara-negara baru.Pandangan ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun Repelita yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar maka dari itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan
Fungsi menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Maka untuk jawaban yang sesuai adalah d. Semua benar.
Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Rochmat Soemitro, 1979:2425). Berikut ini yang tidak diatur pada hukum pajak adalah...
Siapa-siapa wajib pajak
Objek-objek apa yang dikenakan Pajak (Objek Pajak)
Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
Cara mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung
Penjelasan:
Hukum pajak, dalam bahasa Inggris, disebut tax law. Sedang dalam bahasa Belanda, hukum pajak disebut belasting recht. Di Indonesia, hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal, padahal dalam artiannya, kedua hukum tersebut memiliki substansi yang berbeda. Hukum pajak hanya sekedar membicarakan tentang pajak sebagai objek kajiannya sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian keuangan Negara sebagai objek kajiannya.
Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit memiliki artian yaitu seperangkat kaidah hukum tertulis yang memuat sanksi hukum agar pegawai pajak maupun wajib pajak menaati hukum yang mengatur tentang: subjek pajak, objek pajak, kewajiban subjek pajak, kapan kewajiban timbul atau hilang, cara penagihan pajak serta cara mengajukan keberatan dan banding pada pengadilan pajak. Maka, berdasarkan pertanyaan diatas yang tidak diatur dalam hukum Pajak adalah d. Cara mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.
Tugas umum yang harus diemban oleh hukum pajak adalah...
Mengatur ketentuan ketentuan perdata
Menafsirkan peraturan-peraturan hukum perdata tersebut
Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak
Semua jawaban salah
Penjelasan :
Tugas umum hukum Pajak antara lain:
Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak
Merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum
Menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut
Mengatur ketentuan ketentuan pidana
Mengatur ketentuan administrasi
Mengatur ketentuan peradilan administrasi dan peradilan pajak
Maka dapat disimpulkan dari pertanyaan diatas tugas umum yang harus diemban oleh hukum Pajak adalah c. Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak.
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menerangkan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah..
Rakyat
Wilayah yang tetap
Pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional
Semua benar
Penjelasan :
The convention sets out the definition, rights and duties of statehood. Most well-known is article 1, which sets out the four criteria for statehood that have been recognized by international organizations as an accurate statement of customary international law:
The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.
Furthermore, the first sentence of article 3 explicitly states that "The political existence of the state is independent of recognition by the other states." This is known as the declarative theory of statehood.
Dari teori diatas, konvensi Montevideo menerapkan empat kriteria untuk negara dianggap sebagai negara oleh organisasi internasional sebagai pernyataan akurat yaitu: populasi pemanen (rakyat), wilayah yang tetap, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan relasi dengan negara lain serta pengakuan negara lain.
Jadi, semua pilihan diatas adalah benar.
Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum ...
Privat
Perdata
Administrasi
Publik
Penjelasan :
Pembagian hukum sesuai civil law system (Eropa Kontinental) memberikan pemisahan yang tegas antara hukum privat dan hukum publik. Hukum Privat mengatur perkara yang berisi hubungan antar sesama pribadi atau warga negara dengan warga negaranya dalam kedudukan yang sederajat, seperti masalah perkawinan, warisan dan perjanjian.
Sedangkan, hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara.Hukum publik berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan pembagian hukum diatas, Hukum Pajak adalah bagian dari hukum administrasi, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi. Jika hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya, hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak. Hukum pajak bukan lagi hukum administrasi namun kedudukannya sama dalam kajian ilmu hukum.
Dasar pemisahan hukum pajak dari hukum administrasi dapat dijabarkan dalam poin poin berikut:
Subjek hukum pajak berbeda dengan subjek hukum administrasi,
Objek kajian hukum pajak adalah pajak, sedang objek kajian hukum administrasi adalah ketetapan bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara (administrasi negara),
Subjek hukum pajak adalah wajib pajak, sedangkan subjek hukum administrasi adalah pejabat tata usaha yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan sengketa
Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, sedang penyelesaian sengketa administrasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Hukum acara yang digunakan untuk penyelesaian sengketa Pajak adalah Hukum Acara Peradilan Pajak, sedangkan hukum acara yang digunakan untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar perbuatan misalnya jual beli, sewa menyewa, penitipan barang/konsinyasi dll. Perbuatan tersebut juga diatur pada...
Hukum Pidana
Hukum Administrasi
Hukum Perdata
Hukum Tata Negara
Penjelasan:
Menurut Rochmat Soemitro hubungan antaran keduanya adalah timbal balik, yang berarti bahwa;
Disatu sisi hukum pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam hukum perdata namun artinya berlainan dengan istilah hukum perdata tersebut. Misalnya, istilah domisili yang pada hukum perdata dikenal sebagai pusat tempat kediaman seseorang, namun dalam hukum perpajakan domisili berarti hukum pajak ditentukan menurut keadaan.
Hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan, bangsa asing), kejadian (jual beli, sewa-menyewa) dalam hukum perdata sebagai sasaran pajak.
Sedangkan menurut Prof. Mr. W.F. Prins hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut hukm pajak.Hubungan erat dngan hukum perdata dapat pula disebabkan oleh kenyataan bahwa bilamana diperlukan suatu kupasan mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undangnya, dalam hal demikian seringkali hastus dipertimbangkan secara matang, interpretasi yang manakah yang harus dipergunakan, yang yuridis atau yang menurut kenyataannya (ekonomis).Sebaliknya juga ada pengaruh dari hukum pajak terhadap hukum perdata, karena hukum pajak sebagai lex spesialis (aturan khusus) mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal daripada hukum perdata sebagai lex generalis.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana tidak hanya terdapat di dalam KUHP tetapi di luar itu juga terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya yang meliputi bermacam-macam bidang yang salah satunya adalah hukum pajak. KUHP dan yang terdapat di luarnya yaitu ketentuan-ketentuan UU yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I dari KUHP kecuali jika ditentukan lain juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP (Pasal 103 KUHP). Namun demikian, di dalam hukum pajak dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan umum yang biasanya berlaku dalam KUHP.Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam lapangan hukum perpajalan yang dapat dijatuhi pidana adalah dalam hal;
Bilamana terjadi pemakaian ulang materai (upah, tmpel, dagang) yang telah dipergunakan terlebih dahulu (Pasal 260 KUHP),
Kewajiban untuk menyimpan rahasia yang diberikan oleh wajib pajak kepada fiskus, diancam pada pasal 260 KUHP dan Pasal 25 Ordonansi Pajak Pendapatan,
Pasal 367 ayat (2) HIR menyatakan : tuntutan untuk membayar denda atau perampasan barang-barang tertentu dalam perkara pelanggaran tentang suat penghasilan negara, dilakukan kepda ahli warisnya.
Sebagaimana diulas diatas, bahwa hampir seluruh ahli hukum bersepakat bahwa perpajakan masuk dalam lingkup hukum administrasi, karena pada prinsipnya kebijakan perpajakan atau yang dalam praktiknya dapat ditandai dengan aktifitas pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepemerintahan, yang dalam istilah hukumnya disebut sebagai bestuuren.Sebagaimana dijelaskan, bahwa eksistensi hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi terdapat pada perikatan yang terjadi antara negara sebagai pihak fiskus dengan rakyat sebagai pihak wajib pajak.
Kaitan Hukum Pajak Dengan Hukum Tata Negara adalah Hukum Pajak menyangkut Hukum tata negara karena memungut pajak itu melalui pelaksanaan oleh pemerintah gunanya untuk membiayai jalannya roda pemerintahan.Dalam RUU APBN pemasukan negara adalah pajak sebagai sumber utama.RAPBN menjadi APBN sumber utamanya adalah pajak.
Jadi, Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar perbuatan misalnya jual beli, sewa menyewa, penitipan barang/konsinyasi dll.Perbuatan tersebut juga diatur pada Hukum Perdata.
Hukum Pajak yang mengatur subjek pajak dan objek pajak disebut dengan...
Hukum pajak formal
Hukum pajak material
Hukum administrasi negara
Hukum tata usaha negara
Penjelasan :
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:
Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), hukum pajak formil dan materil terpisah. Hukum pajak formil untuk kedua jenis pajak tersebut adalah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No16 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada UU KUP.
Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak materil PPh terpisah dengan hukum pajak materil PPN. Hukum pajak materil PPh adalah UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, sedangkan untuk PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009. Jadi, hukum pajak yang mengatur subjek pajak dan objek pajak disebut dengan Hukum Pajak Materiil.
Hukum Pajak yang tujuannya mengimplementasikan hukum pajak material menjadi kenyataan disebut dengan ...
Hukum Pajak Formal
Hukum Pajak Material
Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Usaha Negara
Penjelasan:
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:
Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), hukum pajak formil dan materil terpisah. Hukum pajak formil untuk kedua jenis pajak tersebut adalah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No16 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada UU KUP.
Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak materil PPh terpisah dengan hukum pajak materil PPN. Hukum pajak materil PPh adalah UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, sedangkan untuk PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009. Jadi, hukum pajak yang tujuannya mengimplementasikan hukum pajak material menjadi kenyataan disebut dengan hukum pajak formal.
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan merupakan penerapan dari asas...
lex specialis derogat legi generali
lex posterior derogat legi anteriori
lex superior derogat legi inferiori
lex dura sed tamente scripta
Penjelasan :
Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H. Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum berikut ini :
Hukum Perdata yaitu Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.
Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum Publik terdiri dari:
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Usaha
Hukum Pidana
Hukum Pajak
Dengan demikian Kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.
Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku asas lex specialis derogat legi generalis, artinya peraturan khusus lebih di utamakan dari peraturan umum atau jika ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau peraturan yang ada sebelumnya.
Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaanya tidak dapat ditunda misalnya dalam hal pengajuan keberatan.misalnya dalah hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu wajib membayar pajak sesuai yang ditetapkan.
Jadi, pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan merupakan penerapan asas lex specialis derogate legi generali.
Keuangan publik mempelajari hal-hal di bawah ini, kecuali ...
Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut
Menganalisis pengeluaran publik dan mengapa barang/jasa tertentu harus disediakan oleh negara
Mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu dan komposisinya
Kepentingan negara dalam meningkatkan daya saing produk kelompok perindutrian tertentu
Pembahasan :
Definisi keuangan publik adalah
Terminologi Keuangan Publik : Keuangan Negara : keuangan pemerintah : aktifitas finansial pemerintahan
Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.
Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak teretntu.
Berikut ini adalah contoh intervensi pemerintah dalam lingkup keuangan publik di sektor perpajakan, kecuali ...
Menghapus pajak barang mewah produk dalam negeri agar terjangkau masyarakat luas
Meningkatkan dana kesehatan dan obat generik kepada masyarakat kurang mampu
Menetapkan besaran penghasilan tidak kena pajak agar meningkatkan daya beli
Memberikan pajak ekspor minyak kelapa sawit untuk kecukupan pasar dalam negeri
Pembahasan :
Fungsi pokok ekonomi yang diemban pemerintah :
Tindakan pemerinta yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kesalahan pasar. Misalnya monopoli
Program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. Misalnya pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin. Tindakan tersebut dapat berupa :
Meningkatkan dana kesehatan
Meningkatkan PTKP
Adanya pajak ekspor
Kebijaksanaan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi yang tajam dari siklus bisnis dengan cara menekan angka penganggurn dan inflasi, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut teori keuangan publik sistem perpajakan haruslah diarahkan pada kepuasan dari sudut pandang para individu tersebut, karena para individu ini akan menaruh perhatian pada ...
Aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak
Aktivitas pencapaian target penerimaan pajak
Mengawasi wajib pajak lain apakah membayar pajak
Sistem pemilihan umum anggota parlemen
Pembahasan :
Karena kalau diliat dari sudut pandang individu dan diarahkan pada kepuasannya maka menaruh perhatian pada apa yang mereka peroleh setelah mereka melakukan pembayaran.
Contoh paling relevan pelaku intervensi terhadap kebijakan keuangan publik dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut, kecuali ...
Asosiasi Kamar Dagang Indonesia
Akademisi Perguruan Tinggi di Indonesia
Persatuan Buruh dan Pekerja Indonesia
Persatuan Sepak Bola Indoesia
Pembahasan :
Yang biasanya bertindak sebagai pelaku intervensi terhadap kebijakan keuangan publik adalah :
Orang yang berprofesi sebagai pedagang
Akademisi perguruan tinggi
Para pekerja pabrik ataupun buruh di Indonesia
Salah satu contoh bukti tertulis program keuangan publik yang di ambil pemerintah dalam suatu tahun anggaran adalah ...
Diterbitkannya UU Pajak dan pengampunan pajak setiap tahun
Diusulkannya RAPBN dan nota keuangan setiap tahun
Ditetapkannya besaran kenaikan PTKP setiap tahun
Diubahnya perubahan harag BBM setiap tahun
Pembahasan :
Yang rutin dilakukan pemerintah dalam suatu anggaran setiap tahun adalah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta nota keuangan setiap tahunnya.
Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali ...
Penerimaan perpajakan
Hibah
Transfer ke daerah
PNBP
Pembahasan :
Struktur pendapatan negara :
Perpajakan :
Pendapatan pajak dalam negeri : PPh : PPN, PPNBm, PBB, cukai
Pendapatan pajak Perdagangan internasional
PNBP :
BLU
Laba BUMN
SDA
Hibah
Apa yang dimaksud dengan Penerimaan Perpajakan?
Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional
Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan hibah
Semua penerimaan negara yang terdiri atas hibah dan pendapatan pajak perdagangan internasional
Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan PNBP
Pembahasan :
Struktur pendapatan negara :
Perpajakan :
Pendapatan pajak dalam negeri : PPh : PPN, PPNBm, PBB, cukai
Pendapatan pajak Perdagangan internasional
PNBP :
BLU
Laba BUMN
SDA
Hibah
Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari ...
PPh, PPN, laba BUMN, cukai
PPh, PPN, PPNBm, hibah
PPh, PPN, PNBP, cukai
PPh, PPN, PPNBm, cukai
Pembahasan :
Struktur pendapatan negara :
Perpajakan :
Pendapatan pajak dalam negeri : PPh : PPN, PPNBm, PBB, cukai
Pendapatan pajak Perdagangan internasional
PNBP :
BLU
Laba BUMN
SDA
Hibah
Berikut ini yang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah ...
Penerimaan dan Sumber daya alam
Penerimaan cukai
Laba BUMN
Pendapatan BLU
Pembahasan :
Struktur pendapatan negara :
Perpajakan :
Pendapatan pajak dalam negeri : PPh : PPN, PPNBm, PBB, cukai
Pendapatan pajak Perdagangan internasional
PNBP :
BLU
Laba BUMN
SDA
Hibah
Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/ surat berharga yang tidak perlu di bayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, disebut ...
Hibah
PNBP
Cukai
Bea masuk
Pembahasan :
Menurur UU No. 14 Tahun 2015 UU APBN Pasal 1, angka 7 yang berbunyi "Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri."
Berikut adalah karakteristik dari pajak kecuali :
Pungutan wajib yang dapat dipaksakan
Tidak mendapat imbalan secara langsung
Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Digunakan untuk kemakmuran rakyat
Pembahasan :
Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pengertian tersebut, ada lima karakteristik yang melekat yaitu:
Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
Sifatnya dapat dipaksakan
Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagu kepentingan masyarakat umum
Jadi berdasarkan pilihan tersebut, maka karakteristik pajak yang tidak sesuai adalah
(c) Diatur dengan Peraturan Pemerintah, karena jelas-jelas pajak diatur dengan Undang-Undang.
Pembayaran izin minuman beralkohol termasuk dalam jenis:
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu
Pajak Daerah
Retribusi Jasa Umum
Pembahasan :
Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :
Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Jasa Usaha:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penyeberangan di Air; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Perizinan:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Gangguan;
Retribusi Izin Trayek; dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Jadi, Pembayaran izin minuman beralkohol termasuk dalam jenis (b) Retribusi Perizinan Tertentu
Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup disebut dengan:
Pajak
Bea masuk
Cukai
Retribusi
Pembahasan :
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Yang bukan merupakan UU PPh berikut perubahannya adalah ...
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983
Undang-Undang No. 7 Tahun 1991
Undang-Undang No. 10 Tahun 1994
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
Pembahasan :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari 1984 telah mengalami berbagai perubahan yaitu :
Perubahan I : UU No. 7 Tahun 1991 berlaku 1 Januari 1992
Perubahan II : UU No. 10 Tahun 1994 berlaku 1 Januari 1995
Perubahan III : UU No. 17 Tahun 2000 berlaku 1 Januari 2000
Perubahan IV: UU No. 36 Tahun 2008 berlaku 1 Januari 2009
Jadi, yang bukan merupakan UU PPh berikut perubahannya berdasarkan opsi di atas adalah (d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
Sistem Pemungutan Pajak menggunakan witholding tax berdasarkan asas ...
Equality
Convinience of Payment
Certainty
Yuridis
Pembahasan:
Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hokum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.
Dengan menggunakan sistem Withholding Tax tersebut maka hukum pajak memberikan jaminan hokum kepada negara atau warganya.
Sedangkan asas equality adalahk eseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa apemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif; asas convience of payment adalah pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan atau memperoleh hadiah; dan asas certainty adalah kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan UU dan tidak boleh ada penyimpangan.
Penetapan PTKP sebagai pengurang Penghasilan dalam penghitungan pajak merupakan penerapan dalam teori ...
Gaya pikul
Asuransi
Gaya beli
Kepentingan
Pembahasan :
Menurut Teori Gaya Pikul, pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan yang dilakukan.
Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang terpenuhi. Jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan. Dalam konteks UU PPh, asas minimum kehidupan di atas bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah PTKP berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya adalah nihil. Sedangkan jika penghasilannya di atas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai dengn ketentuan yang berlaku.
Jadi, penetapan PTKP sebagai pengurang Penghasilan dalam penghitungan pajak merupakan penerapan dalam (c) Teori Gaya Pikul
Sedangkan teori asuransi adalah Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.
Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi; teori gaya beli adalah pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah-tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.; dan teori kepentingan adalah Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, di bebankan kepada mereka.
Dalam tata cara pembayaran pajak, Indonesia menerapkan cara ...
Stelsel Campuran
Stelsel Rill
Stelsel Anggapan
Bukan ketiganya
Pembahasan :
Stelsel Pemungutan Pajak adalah suatu cara atau waktu yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengenaka pajak apakah di depan, di tengah, ataupun di belakang. Pada umumnya pengenaan pajak terdiri atas 3 stelsel yaitu :
Stelsel Nyata (riil)
Stelsel nyata adalah cara yag dilakukan pemerintah dalam mengenakan pajak berdasarkan penghasilan yang diterimanya secara nyata sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan setelah akhir tahun pajak berakhir. Apabila suatu jenis pajak pengenaannya berdasarkan stelsel nyata maka bisa disebut juga dengan pemungutan pajak di belakang.
Stelsel Fiktif (anggapan)
Stelsel fiktif adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak berdasarkan suatu anggapan (fiksi) yang diatur oleh Undang-Undang. Contoh, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga penetapan pajak penghasilan dilakukan di awal tahun. Apabila suatu jenis pajak pengenaannya berdasarkan stelsel fiktif maka bisa disebut juga dengan pemungutan pajak di depan.
Stelsel Campuran
Stelsel campuran adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak berdasarkan suatu anggapan (pada awal tahun) kemudian pada akhir tahun diselesaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Stelsel pemungutan pajak di Indonesia, terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut stelsel campuran. Angsuran PPh Pasal 25 pada awal tahun ditetapkan berdasarkan penghasilan yang diterima pada tahun sebelumnya. PPh Pasal 25 diangsur setiap bulan untuk meringankan beban Wajib Pajak di akhir tahun sehingga tidak dibayar sekaligus. Apabila pada akhir tahun setelah disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya masih kurang bayar maka atas kurang bayar tersebut harus disetor ke kas negara.
Yang bukan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation adalah ...
Asas Certainty
Asas Equality
Asas Eficiency
Asas Economy
Pembahasan :
Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation ada empat yang disebut The Four Maxim yaitu :
Asas Equality
Keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa apemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif
Asas Certainty
Kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan UU dan tidak boleh ada penyimpangan
Asas Convience of Payment
Pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan atau memperoleh hadiah
Asas Eficiency
Biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkinsehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.
Jadi, berdasarkan pilihan tersebut yang bukan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation adalah (d) Asas Economy
Beberapa teori pemungutan pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, adalah sebagai berikut, kecuali ...
Teori Gaya Pikul
Teori Bakti
Teori Manfaat
Teori Asuransi
Landasan Konstitusional digunakan untuk membuat UU perpajakan adalah ...
Pasal 21 UUD 1945
Pasal 23 UUD 1945
Pasal 25 UUD 1945
Pasal 27 UUD 1945
Pembahasan :
Landasan Konstitusional digunakan untuk membuat UU perpajakan adalah Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen 'Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa diatur dengan Undang-Undang'
Pajak langsung adalah pajak yang...
Harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak ke kas negara
Penyetorannya dapat diwakilkan kepada anaknya
Dapat ditanggung oleh anaknya
Harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan
Penjelasan:
Sesuai dengan pengertian Pajak Langsung yaitu Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh seorang wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
Pajak tidak langsung adalah pajak yang...
Harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak
Dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga
Harus dilimpahkan kepada pihak ketiga
Harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak
Penjelasan : Sesuai dengan pengertian dari Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.
Pemungutan pajak dengan sistem Self Assesment adalah...
Yang terbaik
Yang adil
Kurang baik
Kurang adil
Penjelasan:
Pemungutan pajak dengan sistem self assesment adalah yang adil karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang harus dilaporkan.Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang tinggi pada masyarakat sehingga terjadi suatu peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
Pemungutan pajak dengan sistem Official Assesment
Yang terbaik
Yang adil
Kurang baik
Kurang adil
Penjelasan :
Dalam pemungutan pajak dengan sistem official assesment fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak oleh karena itu pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini kurang baik karena memiliki banyak kelemahan seperti:
Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada pihak fiskus sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang ada hakikatnya adalah untuk kepentingan sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan.
Adanya kelemahan perundang-undangan yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak yang justru membingungkan sistem pemungutnya.
Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak.
Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit
Apa sebab diperlukan penafsiran ketentuan perundang-undangan
supaya jangan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan undang-undang
untuk melegkapi undang-undang
supaya wajib pajak dan pejabat pajak merasa puas
supaya undang-undang tersebut tidak jelas
Penjelasan :
Adanya penafsiran pada ketentuan perundang-undangan adalah untuk memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu dan menentukan makna atau arti suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya sehingga menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan undang-undang.
Penafsiran Otentik . . .
yang terbaik dari segala penafsiran.
merupakan penafsiran resmi.
sama dengan penafsiran sistematis.
apa yang sudah jelas tidak perlu lagi ditafsirkan.
Penjelasan :
Penafsiran Otentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri.
Contoh penafsiran otentik adalah :
Penafsiran kata "malam" yang dalam Pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai "masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit".
Penafsiran tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ditegaskan caranya, yaitu dengan cara "ditembak".
Siapa saja yang dapat melakukan penafsira hukum . . .
Polisi
Jaksa
Gubernur/Bupati/Walikota
Hakim
Penjelasan :
Penafsiran hukum atau Interpretasi hukum dilakukan oleh hakim bilamana peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Atau dengan kata lain hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturantidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Akan tetapi keputusan hakim yang diambil berdasarkan penafsiran hukum tersebut hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan saja, karena tujuannya semata-mata untuk memberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil untuk para pihak yang bersengketa dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum.
Salah satu alat yang dipakai oleh Hakim untuk memutuskan sesuatu perkara adalah . .
penafsiran
yurisprudensi
pendapat para ahli
keyakinan hakim
Penjelasan :
Dalam memutus suatu perkara hakim menggunakan suatu pertimbangan yaitu
Undang-Undang
Traktat
Yurisprudensi
Doktrin
Apabila keempat pertimbangan diatas belum dapat memenuhi suatu putusan perkara dalam putusan hukum maka hakim dapat menggunakan metode penafsiran hukum.
Kekosongan Hukum adalah . . .
a. sesuatu yang mungkin diperlukan dimasa depan
b. tidak ada pengaturan yang dapat diterapkan untuk suatu kasus
c. sesuatu yang tidak dibutuhkan
d. selama tidak ada kasus maka tidak perlu mengisi kekosongan ini
Penjelasan:
Secara harafiah kekosongan hukum dapat diartikan suatu keadaan kosong atauketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum)yang mengatur tata tertib (tertentu)dalam masyarakat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kekosongan hukum adalah tidak ada pengaturan yang dapat diterapkan untuk suatu kasus.
Apa akibat yang timbul dalam hal adanya kekosongan hukum?
a. tidak perlu dipersoalkan
b. kasus yang dianggap tidak adil tidak dapat dihukum
c. selama belum diatur maka itu dianggap adil
d. kekosongan hukum tidak mempunyai arti apa-apa
Penjelasan :
Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat dari kekosongan hukum adalah kasus yang dianggap tidak adil tidak dapat dihukum.
ESSAY
Hukum Pajak merupakan salah satu bagian yang memainkan peran penting dalam keuangan publik di suatu negara.Dalam keuangan publik dikenal fungsi negara untuk campur tangan dalam menghadapi kelemahan mekanisme pasar. Sebutkan dan jelaskan 5 kelemahan mekanisme pasar!
Pengertian Pasar sering dikenal adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual.Pengertian itu adalah pengertian pasar tradisional.Pengertian pasar menurut konsep pemasaran berbeda dengan pengertian pasar tradisional sehari-hari.Pengertian pasar menurut pemasaran adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut.Secara keseluruhan perilaku pasar bersifat heterogen. Sebagian pasar berperilaku tertentu sedang bagian pasar yang lain pula. Pemasar memerlukan kelompok-kelompok pasar yang berperilaku lebih seragam.Untuk tujuan tersebut, pasar dikelompokkan dalam beberapa bagian.
Atas dasar perilaku tujuan pembeliannya, pasar dibedakan menjadi dalam dua kelompok.Yaitu pasar konsumen akhir (end users) dan pasar konsumen antara (intermediate consumers).Pasar konsumen akhir sering hanya disebut sebagai pasar konsumen, meliputi pribadi atau rumah tangga.Tujuan pasar konsumen mengkonsumsi barang adalah untuk keperluan sendiri dan untuk rumah tangganya.Pasar konsumen antara sering dikenal sebagai pasar produsen, pasar industrial atau pasar organisasional.Tujuan pasar industrial mengkonsumsi barang adalah untuk keperluan.
Pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Beberapa Kelemahan Mekanisme Pasar:
Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu
Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas.
Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya
Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur.
Sistem pasar dapat dapat menimbulkan monopoli
Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna dimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya.
Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien
Masyarakat, secara bersama-sama, memerlukan beberapa jasa-jasa tertentu seperti jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata dan polisi untuk keamanan dan ketertiban.Jasa-jasa seperti itu tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar secra efisien.Untuk dapat menyediakan jasa-jasa itu dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah.
Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan "Eksternalitas" yang merugikan
Yang dimaksudkan dengan eksternalitas adalah akibat sampingan (buruk atau baik) yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi.
Jelaskan kedudukan hukum pajak dan keterkaitannya dengan bidang hukum pidana dan hukum perdata? Berikan contoh menurut jawaban soal yang anda buat.
Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
Kedudukan hukum pajak adalah termasuk kedalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur tentang warga negara dan negaranya. Dan terpisah dari Hukum Tata Usaha Negara.
Keterkaitan hukum pajak dengan hukum pidana dan perdata :
Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang di atur dalam Hukum Perdata
Ketentuan dalam hukum pajak mengesampingkan ketentuan dalam hukum perdata
Sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun UU pajak.
Mengapa penafsiran analogis dan a contrario tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan? Jelaskan singkat!
Penafsiran analogis
Penafsiran analogis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam Undang-Undang. Penafsiran ini sama dengan penafsiran ekstensif (meluas) yang maksudnya memperluas suatu aturan sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk dalam ketentuan yang ada berdasarkan analog yang dibuat.
Penafsiran analogis ini tidak dipakai dalam undang-undang pajak karean dapat merugikan Wajib Pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Aturan umum yang tidak ditulis dalam undang-undang pajak yang merupakan aturan yang bersifat khusus menjadi berlaku, padahal pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur undang-undang.
Penafsiran a contrario
Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal uundang-undang, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang.
Contoh :
Pada Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh menyatkan yang dikecualikan dari Objek PPh adalah iuran pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 jo PER-15/PJ/2006 diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, tetapi tidak diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang tidak disahkan oleh Menteri Keuangan. Jika menggunakan penafsiran secara a contrario, maka perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum atau tidak disahkan oleh Menteri Keuangan adalah sama dengan perlakuan perpajakan atas premi asuransi, yaitu merupakan Objek PPh.
Penafsiran a contrario di dalam bidang hukum tidak diperbolehkn karena merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas pengaturnya.
Bagaimana withholding tax mengatur sistem pemungutan pajak? Berikan penjelasan konsekuensi penerapan sistem yang dimaksud!
Jawab :
Witholding tax mengatur sistem pemungutan pajak dengan cara memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak.Pejabat pajak hanya berwenang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotogan atau pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan. Penerapan sistem withholding tax dalam undang-undang pajak dapat dilihat pada ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta dalam Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Masuk dan Cukai.
Konsekuensi dari penerapan sistem tersebut adalah fiskus tidak dapat mengawasi seluruh transaksi kekurangan bagi WP, menambah beban pekerjaan bagi pemotong dan dalam banyak kasus terjadi pemajakan ganda yaitu seperti pemotong ditagih dan penerima penghasilan juga ditagih
Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Pajak dengan Bea &Cukai !
Jawab :
Persamaan
Pajak Bea & Cukai
Iuran wajib kepada Negara - Iuran wajib kepada negara
Pemungutan bersifat memaksa - Pemungutan bersifat memaksa
Sumber pendapatan Negara - Sumber pendapatan negara
Perbedaan
Pajak
Tidak mendapat kontraprestasi secara langsung
Pemungut Pajak adalah DJP
PPh objeknya adalah penghasilan
PPN objeknya adalah barang
PPnBM objeknya adalah barang-barang mewah
PBB objeknya adalah tanah dan bangunan
Bea & Cukai
Mendapat kontraprestasi secara langsung yaitu pemberian surat ijin masuk/keluar
Pemungut Bea & Cukai adalah DJBC
Bea objeknya adalah barang yang masuk dan keluar ke derah pabean
Cukai objeknya adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.
Mr. John Tralala warga Negara Australia sudah tinggal di Indonesia lebih dari dua tahun.Pada tahun 2015 Mr. John menerima penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 500.000.000.Selain itu John juga menerima penghasilan dari Malaysia sebesar Rp 150.000.000 dan dari Singapura sebesar Rp 200.000.000 (setelah dikonversi dengan kurs Rupiah).
Dari uraian diatas Negara mana saja yang berwenang menarik pajak Mr. John? Berapa besar penghasilan yang boleh dipajaki oleh masing-masing Negara dan asas apa yang digunakan oleh Negara tersebut dalam memungut pajak Mr. John?
Jawab :
Ketiga Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) berwenang menarik pajak Mr. John
Indonesia berhak menarik pajak dari Mr. John dengan dasar
Asas Domisili : karena Mr. John telah tinggal di Indonesia lebih dari 186 hari (telah tinggal di Indonesia selama lebih dari dua tahun).
Asas Sumber : karena Mr. John telah mendapat sumber penghasilan dari Negara Indonesia sebesar Rp 500.000.000
Besar penghasilan yang dikenai pajak adalah sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Malaysia berhak menarik pajak dari Mr. John dengan Asas Sumber, karena Mr. John telah mendapatkan sumber penghasilan dari Negara Malaysia sebesar Rp 150.000.000 (setelah dikonversi kedalam kurs Rupiah).
Besar penghasilan yang dikenai pajak adalah sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia.
Singapura berhak menarik pajak dari Mr. John dengan Asas Sumber, karena Mr. John telah mendapatkan sumber penghasilan dari Negara Singapura sebesar Rp 200.000.000 (setelah dikonversi kedalam kurs Rupiah).
Besar penghasilan yang dikenai pajak adalah sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Singapura.
SUMBER
Zulvina, Susi. 2013. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Rahadian, 2010. Pasar dan Mekanisme Pasar, http://rahadiancahyadi.blogspot.co.id/2010/12/pasar-dan-mekanisme-pasar.html
Kutut, 2010. Kedudukan Hukum Pajak, http://hukum-pajak.blogspot.co.id/2010/04/kedudukan-hukum-pajak.html
Muazzin, 2016. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana, http://www.makalah.ga/2016/06/hubungan-hukum-pajak-dengan-hukum-perdata-dan-pidana.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo_Convention
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12494-hukum-pajak-materil-dan-formil
