UTS Untuk Memenuhi UTS Matakuliah Manajemen Perpajakan Dosen Pengampu : Hendi Subandi, SE., MA
Disusun oleh : Anisa Au !harismasari
U"#$E%S#TAS &%A'#(A)A *A!U+T *A!U+TAS AS E!"M# DA" &#S"#S &# S"#S P%-%AM PE"D#D#!A" P%*ES# A!U"TA"S# /01
0. Maksu aksud d dari konsep nsep TA2A&+ A&+E3DE E3DEDU DU4 4T#&+E #&+E55 "" "" TA2A&+ 2A&+E E 6 "" "" DEDU4TU&+E dengan kaitanna dengan dengan UU PPh pasal 7,8,9 adalah
Seca Secara ra umum umum dike dikena nall kons konsep ep Taxabl xablee – Dedu Deduct ctib ible le atau Non Taxable Taxable – Non Deductible. Deductible. Taxable biasany biasanyaa dituju ditujukan kan untuk untuk pengen pengenaan aan pajak pajak atas pengha penghasila silan n yang yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). Deductible Deductible adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban atau biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Pada umumnya jika suatu biya yang terkait dengan karyaan akan terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal !" jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya. #ika pemberian dalam bentuk natura atau ata u kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya $iskal ( Non Deductible) Deductible ) sehingga bagi karyaan yang menerima bukan merupakan penghasilan ( Non ( Non Taxab Taxable le). ). %erdapat %erdapat beberapa penyimpan penyimpangan gan konsep konsep Taxable Taxable – Deductible atau atau Non Taxable Taxable – Non Deductible karena adanya ketentuan khusus yang mengaturnya. &entuk penyimpangan tersebu tersebutt bisa berupa berupa Taxable xable – Deduct Deductibl iblee atau atau Non Taxable Taxable – Non Deductible. Deductible . Hal ini terkadang menyulitkan 'ajib Pajak karena hal ini akan menyebabkan perbedaan objek pajak yang dilaporkan dalam SP% Pajak Penghasilan (PPh) Pasal !" tahunan dengan SP% &adan khususnya pada pos biaya karyaan. Untuk melihat prinsip ini secara utuh kita harus menggabungkan beberapa pasal dalam UU PPh. Prinsip taxable diatur taxable diatur di Pasal ayat (") dan Pasal ayat (!) UU PPh, Sedangkan Sedangkan prinsip deductible diatur di Pasal 6 UU PPh. Sementara itu, prinsip nontaxable diatur di Pasal ayat () UU PPh, dan prinsip prinsip nondeductible diatur di Pasal * UU PPh. Sedangkan untuk melihat suatu penghasilan penghasilan yang taxable tersebut tersebut dikenai dikenai pajak apa, kita harus melihat melihat setiap pasal yang mengaturnya, misalnya di Pasal "+, "*, !", !!, !, !, !+, !6, maupun Pasal !* UU PPh.
%abel berikut memperlihatkan contoh taxable-deductible: &agi Penerima Penghasilan
#enis Penghasilan
&agi Pemberi Penghasilan
Taxable &agi ang enerima
#enis &iaya
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang PPh Pasal !", &iaya gaji, biaya honor, diterima atau diperoleh termasuk gaji, PPh Pasal !, biaya tunjangan, biaya upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, PPh Pasal komisi, dll grati$ikasi, uang pensiun, atau imbalan ayat (!) dalam bentuk lainnya PPh Pasal !", Hadiah dari undian atau pekerjaan atau PPh Pasal !, &iaya hadiahbiaya kegiatan, dan penghargaan PPh Pasal promosibiaya lainnya ayat (!) /erugian karena penjualan atau /euntungan karena penjualan atau PPh Pasal pengalihan harta yang karena pengalihan harta !+!* dimiliki dan digunakan perusahaan Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya PPh Pasal &eban Pajak (selain dan pembayaran tambahan !+!* PPh) pengembalian pajak &unga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagai jaminan PPh Pasal ! &iaya bunga pengembalian utang 0oyalti PPh Pasal ! &iaya royalty PPh Pasal !, Sea PPh Pasal &iaya sea ayat (!) PPh Pasal !", &iaya gaji, biaya Penerimaan atau perolehan PPh Pasal alimentasi, biaya pembayaran berkala !+!* lainnya PPh Pasal &iaya piutang tak /euntungan karena pembebasan utang !+!* tertagih PPh Pasal 1i2iden yang menjadi objek Pajak ayat (!), PPh engurangi 03 Pasal !
Deductible
a
a
a
a
a a a
a a a
4dengan catatan biaya-biaya di atas merupakan biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan contoh untuk prinsip nontaxable-nondeductible diberikan pada tabel berikut5 &agi Pene
rima Penghasilan
&agi Pemberi Penghasilan
#enis Penghasilan Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jia, asuransi diguna, dan asuransi beasisa &antuan atau sumbangan 'arisan &agian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, $irma dan kongsi termasuk pemegang unit //
Nontaxable &agi ang enerima
#enis &iaya
Nondeductible
a
1i2iden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis
a
a a
&antuan atau sumbangan 'arisan
a a
a
7aji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, $irma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
a
%erdapat taxable-nondeductible atau bahkan nontaxable-deductible atau dalam bahasa lainnya dapat dipajaki saat diberikan kepada pihak yang menerima, namun tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan, dan sebaliknya, tidak dapat dipajaki saat diberikan kepada pihak yang menerima, namun tetap dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. &erikut beberapa contohnya5 Taxable-Nondeductible
Nontaxable-Deductible
Pemberian natura kepada Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana karyaan oleh perusahaan yang nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan dikenai PPh 8inal atau 'P yang pengembangan, biaya pembangunan in$rastruktur sosial, menggunakan norma dan sumbangan $asilitas pendidikan perhitungan khusus #umlah yang melebihi keajaran Pemberian natura berupa penyediaan makananminuman di yang dibayarkan kepada tempat kerja bagi seluruh pegaai pemegang saham Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena si$at pekerjaan tersebut 9 mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian satpam, serta akomodasi aak kapal 9 Pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil :kibat ketidak-konsistenan prinsip ini dalam pelaksanaan, di satu sisi 'ajib Pajak akan merasa dirugikan apabila pengeluarannya yang tidak dapat dibebankan tetapi dikenai pajak bagi yang menerima (taxable-nondeductible). Sementara di sisi lain, negara akan
merasa dirugikan apabila pengeluaran yang dapat dibebankan tetapi tidak ada uang pajak yang masuk (nontaxable-deductible). ;leh karena itu prinsip ini sebaiknya tidak selalu dikaitkaitkan dalam pembahasan mengenai keadilan dalam pajak. . Strategi Perenanaan dan Manajemen Pajak Perusahaan bagi ;ajib pajak ang tergolong sebagai ;ajib pajak PP 78 Tahun /0< adalah
Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk menge$ekti$kan jumlah pajak yang harus dibayar bagi 'ajib Pajak baik ;rang Pribadi maupun &adan. 1alam literatur managemen perpajakan, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tax avoidance yang secara umum dianggap sebagai upaya tax management yang legal karena lebih banyak meman$aatkan “loopholes” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku ( lawfull ) (man dan
ilyar. Penghasilan /ena Pajak merupakan pengurangan dari Peredaran &ruto3 HPP3 &iaa >setelah koreksi ?iskal@ 6 PT!P >untuk 'P P@ 6 !ompensasi !erugian. Sehingga dari kedua $ungsi tersebut dapat ditentukan titik impas dalam hal ini
bagi 'P dalam bentuk badan.
'P &adan dalam penerapan PP6 akan mendapatkan titik impas jika nilai P/P minimalnya >? dari ;m@et. :nalisa ini dapat diuji melalui benchma!ing berikut (dalam rupiah) 5 (llustrasi berikut ini memberikan gambaran bagaimana dampak PP 6 %ahun !=" terhadap U/ badan yang menyelenggarakan pembukuan)
Sedangkan dalam mencari titik impas untuk U/ 'ajib Pajak ;rang Pribadi tidak bisa digeneralisir layaknya perhitungan untuk U/ bagi 'ajib Pajak &adan. Pada aturan perpajakan sebelumnya metode perhitungan pajak bagi 'ajib Pajak ;rang Pribadi terdapat ! metode 5 dengan
'P ;P dengan
1alam menentukan mana yang lebih menguntugkan dilihat secara langsung pada tari$ e$ekti$ yang dikenakan. isalkan menggunakan nilai ekstrim penghasilan maksimal
:sumsi 5 jenis usaha yang menggunakan
Peredaran bruto maksimal ,> , pada tari$ progresi$ dikenakan pada le2el ke-, yaitu
1ari analisa diatas didapat baha tari$ e$ekti$ atas
'P ;P enyelenggarakan Pembukuan
Untuk mencari titik impas di mana U/ orang pribadi dalam hal ini dengan status / dan om@et maksimal ,> ilyar, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan PP 6 %ahun !=" dibandingkan dengan penerapan tari$ progresi$ pasal "A ayat (") UU PPh, maka dibuat persamaan sederhana sebagai berikut5
1ari persamaan tersebut di atas, akan diperoleh5 •
Penghasilan /ena Pajak setelah P%/P 0p."!.===.===
•
PPh %erutang dengan tari$ Progresi$ ps."A ayat (") UU PPh B 0p. >.===.===, sama dengan "? C 0p.!.==.===.=== (PP 6 %ahun !=") .
•
%otal Penghasilan /ena Pajak sebelum dikurangi P%/P B 0p .==.===
( 0p."!.===.=== D 0p.!.==.===) atau ekui2alen dengan sekitar .01 = dari Sales
lustrasi berikut ini memberikan gambaran bagaimana dampak PP 6 %ahun !=" terhadap U/ berbentuk orang pribadi yang dikenakan tari$ progresi$5
1engan demikian dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan baha minimum persentase penghasilan kena pajak sebelum dikurangi P%/P yang harus dicapai oleh U/ orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dalam illustrasi tersebut agar tidak dirugikan dengan terbitnya PP 6 %ahun !=" adalah 0p..==.=== atau A."A+ ? dari peredaran usaha. Sebagaimana terlihat dalam tabel illustrasi di atas, apabila capaian persentase dimaksud kurang dari A."A+ ? maka U/ akan membayar pajak lebih besar. <. Diketahui :
". Susunan Pemegang Saham P%. :&E adalah %n. :, %n &, %n E !. %n. : menguasai **? saham P%. :&E . %otal nilai in2estasi 0p != ilyar terdiri dari "==.=== lembar saham dengan nilai perolehan 0p !==.===lembar . Harga saham saat ini 0p ".===.===lembar 1itanya 5
a. #ika %n. : melepas sahamnya tanpa melalui bursa e$ek maka berapakah PPh yang terutang F b. #ika %n. : menjual sahamnya melalui bursa e$ek e$ek maka berapakah PPh yang terutangF c. enurut anda strategi perencanaan pajak yang manakah agar %n. : mendapatkan penghematan pajak, apakah melepas sahamnya melalui bursa e$ek atau tidak F #elaskan dan berapakah %aC Sa2ing %n. : dari strategi perencanaan pajaknya tersebut 1ijaab 5 a. #ika %n. : melepas sahamnya tanpa melalui bursa e$ek maka PPh yang terutang adalah 5 PPh terutang B %ari$ +? G Harga #ual B +? G (0p ".===.=== G "==.=== lembar) B +? G 0p "==.===.===.=== B 0p +.===.===.=== b. #ika %n. : menjual sahamnya melalui bursa e$ek maka PPh yang terutang adalah 5 PPh terutang B %ari$ =,"? G Harga #ual B =,"? G (0p ".===.=== G "==.=== lembar) B =,"? G 0p "==.===.===.=== B0p "==.===.=== /arena %n.: merupakan pendiri perusahaan ditambahkan $asilitas tari$ =.+ ? pada saat P; ( "nitial #ublic $ffeing ) sebesar5 =,+? G 0p !=.===.=== B 0p "==.===.=== Sehingga %otal PPh %erutang %n. : adalah sebesar B 0p "==.===.=== D "==.===.=== B 0p !==.===.===
c. %aC Sa2ing %n :. PPh terutang ketika saham %n. : dilepas tanpa melalui bursa e$ek - PPh terutang ketika saham %n. : dilepas melalui bursa e$ek 0p +.===.===.=== 9 0p !==.===.=== B 0p .>==.===.=== elalui perhitungan PPh terutang antara ketika %n. : melepas sahamnya tanpa melalui bursa e$ek dan ketika %n. : melepas sahamnya melalui bursa e$ek, didaptkan hasil baha ketika
%n. : melepas sahamnya tanpa melalui bursa e$ek, PPh terutang yang harus dikeluarkan oleh %n. : yaitu sebesar 0p +.===.===.===, sedangkan ketika %n. : melepas sahamnya melalui bursa e$ek, maka PPh yang harus dikeluarkan oleh %n. : yaitu sebesar 0p !==.===.===. 1ari perhitungan tersebut, maka dapat disimplkan baha %n. : harus memilih strategi perencanaan pajaknya dengan pilihan %n :. harus melepas sahamnya melalui bursa e$ek. /arena dengan melepas saham melalui bursa e$ek, maka %n. : dapat memperoleh penghematan pajak sebesar 0p .>==.=== yang harus dikeluarkan sebagai PPh terutangnya. 7. &erkaitan dengan pemilihan sumber pembiaaan, dampak dari menahan laba, dampak dari pendanaan melalui modal dan distribusi laba, dampak dari pendanaan melalui utang terutama oleh pemegang saham, dan skenario ang menguntungkan dari pemilihan sumber pembiaaan tersebut adalah
/onsep analisis ini didasarkan baha penggunaan le2eragehutang dapat dibenarkan di dalam perusahaan sejauh penggunaan le2erage tersebut diharapkan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut. Hal itu disebabkan karena penggunaan hutang tersebut diharapkan akan meningkatkan rentabilitas modal sendiri, yang menunjukkan bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik perusahaan. Untuk memudahkan penulisan, 0entabilitas 3konomi disingkat dengan 03 dan 0entabilitas odal Sendiri sebagai 0S, dengan $ormula 5. 03 B 3&% . %otal :kti2a 0S B 3:% . odal Sendiri Sebagai contoh misalkan 5 perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 0p !== juta. Suatu bank mengatakan bersedia memberikan kredit dengan suku bunga ">? per tahun. :pakah taaran tersebut sebaiknya diterimaF :nalisis 03 mengatakan baha sejauh tambahan dana tersebut bisa memberikan tambahan laba operasi lebih besar dari ">? C 0p !== juta B 0p 6 juta dalam satu tahun, maka penggunaan kredit bisa dibenarkan. 1ari perhitungan ini memberikan ilustrasi baha 03 penggunaan hutang tersebut adalah ">? ( 6 juta !== juta). 1engan demikian berarti apabila tambahan laba operasi lebih kecil dari "> ? yang juga berarti 03 kurang dari ">? maka tambahan dana yang bersumber dari hutang tidak dibenarkan, dalam arti menyebabkan perusahaan rugi. Sedangkan kalau tambahan laba operasi atau 03 sama dengan "> ? atau sama dengan tingkat bunga pinjaman, penggunaan hutang tersebut tidak menyumbang satu rupiahpun terhadap laba setelah pajak. 1engan kata lain, seluruh laba yang diperoleh dari operasi tersebut habis dipergunakan untuk membayar bunga. /arena itulah diperlukan memperoleh 03 le bih besar dari "> ?, atau lebih dari bunga pinjaman. 1ipandang dari pertimbangan 0S penggunaan hutang dalam jumlah tertentu mungkin menguntungkan, mungkin pula tidak. 1ikatakan menguntungkan kalau 0S
dengan penggunaan hutang lebih besar dari pada 0S dengan menggunakan modal sendiri. Hal ini akan tercapai tingkat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan hutang tersebut adalah lebih besar dari pada bunga yang harus dibayar. 1engan demikian analisis ini hanya memperhatikan sumber dana dari $akor 0S saja. Untuk memperjelas uraian, berikut ini diberikan suatu illustrasi. isalnya ada suatu proyek yang memerlukan dana sebesar 0p "== juta. %aksiran 3&% proyek tersebut adalah 0p !+ juta setiap tahunnya. Perusahaan harus menanggung pajak dengan tari$$ !=?. Untuk mendanai in2estasi tersebut tersedia dua alternati$ pendanaan. 1inanai "==? modal sendiri +=? didanai dengan hutang dan +=? dengan modal sendiri. /alau perusahaan menggunakan hutang, diperkirakan bunga yang ditanggung adalah !=? per tahun. :pakah perusahaan sebaiknya memilih alternati$ pendanaan ") ataukan !) F Untuk ini bisa dilakukan analisis dengan cara membandingkan 0S untuk kedua alternati$ pendanaan tersebut. :nalisis 03 dan 0S, dalam pemilihan alternati$ pendanaan
1ipandang dari pertimbangan 0S, maka penggunaan hutang nampak lebih menguntungkan karena memberikan 0S yang lebih tinggi. Hal ini tidak mengherankan, karena hutang tersebut bisa memberikan tingkat keuntungan !+?, sedangkan bunganya hanya !=?. 1engan demikian penggunaan hutang bisa dibenarkan apabila dipandang dari segi 0S. Skenario yang lebih menguntungakn yaitu menggunakan pendanaan yang berasal dari utang. /etika perusahaan melakukan pendanaan melalui hutang, akan memperkecil pemotongan pajaknya karena makin besar penggunaan utang, maka semakin besar
keuntungan penggunaan utang yang berasal dari penghematan pajak, tapi biaya kebangkrutan dan biaya keagenan juga akan semakin besar. 1. Manajemen pajak untuk transaksi leasing dan ontoh perhitunganna
Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah lama dimiliki. P% 7 H-%3EH <1;<3S: akan membeli kendaraan baru untuk operasional perusahaannya sehingga sebelum dilakukan pembelian dapat dibuat perencanaan pajaknya sehingga bisa melakukan penghematan pajak setelah aset tersebut di miliki atau digunakan. ". Pengadaan /endaraan &aru P% 7 H-%3EH <1;<3S: akan membeli kendaraan baru berupa mobil untuk operasional perusahaan, dengan harga 0p"*!.+==.===. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan sea guna usaha dengan hak opsi. /endaraan tersebut termasuk asset tetap kelompok !. Untuk membandingkan pembelian kendaraan dengan pembelian langsung atau menggunakan sea guna usaha dapat dilihat dengan menggunakan analisis sebagai •
berikut5 &unga 1eposito5 +,A6? (sumber P%&:,">? (sumber P% &:
•
.bca.co.id per :gustus !=") &unga Sea guna Usaha 5 "",+*? (sumber P% :rthabuana argausaha 8inance :8 &atam) angkah berikutnya adalah menghitung besarnya angsuran danbiaya sea
yang harus dibayarkan setiap bulannya.1iasumsikan baha jangka aktu sea tahun • • • • •
dan
jaminan(security
deposit)
=?
dari
nilai
kendaraan
yang
diseagunausahakan. #aminan 50p+A.A+=.=== ,">? Umur :set 5 tahun
Skedul pembayaran sea guna usaha dan nilai tunainya terhadap kedaraan yang akan diseagunausahakan oleh P% 7 H%3EH <1;<3S: dari P% :rthabuana argausaha 8inance (:8) dapat dilihat pada tabel :
Skedul Pembayaran &iaya Sea dan
%abel di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut5 PI B ,">?"! B =,6>?) n B jangka aktu ( tahun B > bulan) &erdasarkan perhitungan pada %abel ."* total biaya secara nominal adalah0p"6*.=!>."=A, sedangkan nilai tunai (present 2alue-PI) dengan tingkat diskon >,">? adalah sebesar 0p".A!+.*=. Semua biaya sea guna usaha ini dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.
%:&3 & Penyusutan kendaraan yang dibeli dan yang diseagunausahakan dengan hak opsi dengan tingkat diskon >,">? %:HU<
<: &U/U
&3&:< P3<USU%:<
S:1;
1S/;<
%ahun "-( tidak ada penyusutan karena sea guna usaha +
+A.A+=.===
6
!>.>A+.===
A
"(.()A.+==
A.!">.A+=
A.!">.A+=
>
#umlah
<6:6 %U<:6
%<7/:%
P3<USU%:<
!>.>A+.===
!>.>A+.===
=,6A(*(
"*.>>.>*=,"
"(.()A.+==
".A.+==
=,6!)*=
*.==A.6!",6!
A.!">.A+=
A.!">.A+=
=,+A6A)
."6.!+6,
-
=,6!)*=
.+=.>"=,>" A."6.+A*,==
+A.A+=.===
&erdasarkan %abel : dan %abel & dengan menggunakan tingkat bunga sea guna usaha "",+*? dan tingkat diskon >,">? maka nilai perolehan keseluruhan kendaraan (lease $ee dan nilai opsi) adalah sebesar 0p!!6.AA>."=A dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah 0p">".>>*.>!,+" !. Pengadaan /endaraan dengan pembelian langsung diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan.Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk perhitungan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode saldo menurun, karena
berdasarkan
perhitungan
sebelumnya
metode
saldo
menurun
lebih
menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan umur aset > (delapan) tahun sesuai dengan ketentuan.&esarnya biaya pertahun penyusutan dapat dilihat pada %abel ." berikut.
5 0p"*!.+==.====
Umur /endaraan
5 > tahun
etode penyusutan
5 Saldo menurun
%ingkat 1iskon
5 >,">? %:&3 E
1ari %abel
E diatas
diketahui baha nilai tunai dari akumulasi penyusutan dengan tingkat diskon >,">? adalah 0p"6+.*".!!=,!6.
Perbandingan antara Sea 7una Usaha dengan Pembelian angsung &esarnya perbandingan penghematan pajak antara sea guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sea guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sea dan beban penyusutan sebesar nilai opsi.Untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja.1i samping dihitung berdasarkan nilai nominal juga dihitung berdasarkan nilai tunai (PI) seperti pada %abel 1.
Perhitungan yang dilakukan pada %abel 1 dapat diketahui besarnya penghematan pajak apabila tingkat bunga sea guna usaha "",+*? dan tingkat bunga >,">? secara nominal adalah 0p>.+6*.+!A dan nilai tunainya adalah 0p.=**.+66.ekonomis.&esarnya jumlah total penghematan tunai dapat dilihat di %abel 3. %:&3 1
'alaupun sea guna usaha lebih mahal dari pembelian langsung, penghematan pajaknya juga karena semua biaya sea dapat dibiayakan dan jangka aktu sea guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis.&esarnya jumlah total penghematan tunai dapat dilihat di %abel 3.
%:&3 3
&unga deposito dari penghematan dana tunai karena pembelian melalui sea guna usaha. 1engan demikian dapat disimpulkan baha pembelian secara sea guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai./arena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan neto. &esarnya jumlah penghematan neto dengan tingkat diskon >,">? adalah 0p.6=!.+!.
aporan /oreksi 8iskal setelah Perencanaan Pajak Setelah dilakukan perencanaan pajak terhadap P% 7 H-%3EH <1;<3S: maka dapat dilihat laporan setelah 8iskal sebagai berikut5
/eterangan dari laporan rekonsiliasi di atas adalah sebagai berikut5 a. Pendapatan jasa yang sebelumnya 0p>*.6++.>== berkurang menjadi 0pA>."*".>== karena adanya penundaan pendapatan sebesar 0p"".6.===. b. &iaya aterial Ser2is yang sebelumnya 0p!.6+.=== bertambah menjadi 0p!6.>"+.=== karena adanya percepatan pengakuan beban material sebesar 0p!.+=.===. c. &iaya penyusutan akti2a tetap menggunakan metode saldo menurun. d. &iaya peraatan kendaraan dan biaya penyusutan ditanggung "==? oleh perusahaan karena kendaraan digunakan hanya untuk operasional sehinggga tidak di koreksi $iskal. e. &iaya entertaiment dibuatkan bukti nominnati$nya sehingga bisa diakui sebagai biaya. $. Pendapatan #asa giro dan pajak giro dikoreksi karena telah dikenakan PPh $inal. g. &iaya kesejahteran berupa natura untuk seluruh karyaan, biaya trasportasi dengan pemberian $asilitas bus maupun tunjangan trasportasi dan &iaya tunjangan pajak PPh !" dengan metode gross up tidak dapat diberikan sebagai $asilitas kepada karyaan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan. 1ari %abel diatas dapat dilihat setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak, PPh terutang perusahaan yang mana sebelum perencanaan pajak sebesar 0p
+.6.6>6 run menjadi 0p!.!=A."! sehingga perencanaan pajak yang dilakukan bisamenghemat PPh terutang badan sebesar 0p ."+A.+6.
8. Diketahui :
". %n 8athir
B Pegaai menikah dengan ! anak
!. 7aji %n. 8athir
B 0p +.===.===bln
. #aminan /ecelakaan /erja (#//)
B =,+? dari gaji yang ditanggung oleh %n
8athir . #aminan /ematian (#/)
B =,? dari gaji yang ditanggung oleh %n
8athir +. #aminan Hari %ua (#H%)
B
,A? dari gaji yang ditanggung oleh
perusahaan 6. #aminan Hari %ua (#H%)
B !? dari gaji yang ditanggung oleh %n 8athir
A. uran Pensiun
B
0p "!+.=== yang ditanggung oleh
perusahaan >. uran Pensiun
B 0p *+.=== yang ditanggung oleh %n 8athir
1itanya 5 &agaimanakah perhitungan PPh !" atas %n 8athir F 1ijaab 5
Penghasilan
0p +.===.===
Pengurang Penghasilan &ruto5 &iaya jabatan
+? G +.===.===
#//
=,+? G +.===.=== B !+.===
#/
=,? G +.===.=== B "+.===
#H%
!? G +.===.===
uran pensiun
B !+=.===
B "==.=== B *+.===
%otal pengurang penghasilan bruto
0p
Penghasilan neto sebulan
0p .+"+.===
Penghasilan neto setahun
0p +.">=.===
Penghasilan %idak /ena Pajak (P%/P)
0p =.A+.===
Penghasilan /ena Pajak (Ph/P)
0p !.>=+.===
Ph/P pembulatan
0p !.>=+.===
PPh Pasal !" terutang 5
>+.===
+? G 0p !.>=+.===
0p "."*=.!+=
PPh Pasal !" terutang " bulan
0p
**.">A,+
. Diketahui : ". %n 0a$a (ber-
• •
tanah 0p "+= juta) ;kt !=" membangun dengan luas B !"= mJ, biaya B 0p == juta :pril !="+ membangun dengan luas B !+= mJ, biaya B 0p !== juta
1itanya 5 &agaimana pengenaan PP< /S (/egiatan embangun Sendiri) atas kegiatan yang dilakukan %n 0a$aF 1ijaab 5 1es !="! membangun dengan luas B "+= mJ %idak dikenakan PP< /S karena sesuai dengan pasal ! ayat () P/-
•
"6P/.=!="! baha yang dikenakan PP< /S adalah bangunan dengan luas minimal !== mJ ;kt !=" membangun dengan luas B !"= mJ biaya B 0p == juta :pril !="+ membangun dengan luas B !+= mJ, biaya B 0p !== juta
• •
Sesuai dengan pasal ! ayat () P/-"6P/.=!="! baha yang dikenakan PP< /S adalah bangunan dengan luas minimal !== mJ, maka untuk pembangunan bulan ;ktober !=" dan :pril !="+, karena luas bangunannya sudah melebihi !== mJ, bangunan tersebut dikenakan PP< /S dengan cara menjumlahkan biaya pada bulan ;ktober !=" dan bulan :pril !="+ sesuai dengan pada #asal % a&at '() #*+,.#*/0.(0+( &ang men&ata!an bahwa
/egiatan membangun sendiri yang
dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang aktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari ! (dua) tahun. •
•
PP< B "= ? G 1PP 1PP B !=? G jumlah biaya yang dikeluarkan danatau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
•
PP< B "= ? G !=? G jumlah biaya yang dikeluarkan danatau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah
%otal biaya yang dikeluarkan B (0p +=.===.===- 0p "+=.===.===) D 0p ==.===.=== D 0p !==.===.===
B 0p >==.===.===
1PP
B
!=? G 0p >==.===.===
B
0p "6=.===.===
PP< /S
B "=? G 1PP B "=? G 0p "6=.===.=== B 0p "6.===.===
B. Diketahui : ". ! ar K" B enerima de2iden sebesar 0p +.===.=== (penyertaan modal !A?) %idak dikenakan PPh Pasal ! karena de2iden yang diteri ma lebih dari !+? !. + ar K" B embayar sea ruangan di Hotel 0egent 0p +.===.=== 1ikenakan PPh pasal ayat ! sebesar "=? dari harga sea . "> ar K" B embeli "=== sak semen 0p !!=.===.=== (harga termasuk PP<) 1ikenakan PPh pasal !! atas transaksi pembelian semen sebesar =,!+? dari 1asar
Pengenaan Pajak (1PP) . != ar K" B enjual !== Pakaian 1inas kepada Pemda &ali 0p "+.===.===unit 1ikenakan PPh pasal !! sebesar ",+? dari harga pembelian (tidak termasuk PP<) +. !+ ar K" B enerima pembayaran sea ruko seluas "*A mJ %idak dikenakan PPh pasal ayat ! karena P%. %angguh merupakan pihak yang menerima pembayaran atas sea ruko 1itanya 5 Hitung besar PPh pasal !! dan ! dan ayat ! terkait transaksi di atas 1ijaab 5 ". ! ar K" B %idak dikenakan PPh Pasal ! karena de2iden yang diterima lebih dari !+? !. + ar K" B 1ikenakan PPh pasal ayat ! sebesar "=? dari harga sea PPh pasal ayat !
B "=? G 0p +.===.=== B 0p +==.===
. "> ar K" B 1ikenakan PPh pasal !! atas transaksi pembelian semen sebesar =,!+? dari 1asar Pengenaan Pajak (1PP) Harga Perolehan semen (belum termasuk PP<) 100
B
110
G !!=.===.=== B 0p. !==.===.===
Pengenaan PPh pasal !!
B =,!+? G 0p !==.===.=== B 0p +==.===
. != ar K" B 1ikenakan PPh pasal !! sebesar ",+? dari harga pembelian (tidak termasuk PP<) %otal harga pakaian dinas !== unit
B !== G 0p ".+==.=== B 0p ==.===.===
Pengenaan PPh Pasal !!
B ",+? G 0p ==.===.=== B 0p .+==.===
+. !+ ar K" B %idak dikenakan PPh pasal ayat ! karena P%. %angguh merupakan pihak yang menerima pembayaran atas sea ruko
9. Diketahui:
Penghasilan
B (0p +.===.===.=== D 0p !.===.===.=== D 0p ".===.===.===) 9 0p A+=.===.=== B 0p A.!+=.===.===
0p A.!+=.===.=== G !+? B 0p ".>"!.+==.=== kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan sbagai pengurang pajak terutang di ndonesia adalah 5 2.000 .000.000 •
B
7.250 .000.000
G ".>"!.+==.=== B 0p +==.===.===
/redit pajak luar negeri yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang di ndonesia adalah sebesar 0p +==.===.===.
1.000 .000 .000 •
B
7.250 .000 .000
G ".>"!.+==.=== B 0p !+=.===.===
/redit pajak luar negeri yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang di ndonesia adalah sebesar 0p !==.===.=== karena kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang di ndonesia tidak boleh melebihi •
besar pajak yang telah dikenakan di luar negeri.
ndonesia yang di perhitungkan di ndonesia dari negara :, &, dan E adalah 5 0p +==.===.=== D 0p !==.===.=== D 0p = B 0p A==.===.===
