PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Jl. Kartin Kartinii No.1 No.13 3 Munt Muntila ilan n 5641 56411 1 Inform Informasi asi (0293) (0293)587 587004 004 Sekret Sekretari ariat at (029 (0293)5 3)5870 87017 17 Fax Fax (029 (0293)5 3)587 87017 017 IGD(0 IGD(0293 293)58 )58539 5392 2 E-mail :
[email protected] [email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Nomor : 180.186/220/18/2016 180.186/220/18/2016 TENTANG KEBIJAKAN PENILAIAN PENILAIAN DAN DAN EVALUASI EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEGAWAI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG DIREKTUR RSUD MUNTILAN Menimbang: a.
bahwa dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya secara obyektif, transparan dan terukur maka diperlukan adanya tata cara penilaian dan evaluasi kinerja;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tentang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Di Lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-Daerah
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4.
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153,
Tambahan
Indonesia Nomor 5072);
Lembaran
Negara
Republik
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
46
Tahun
2011
tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
Menteri Kesehatan 10. Keputusan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar
Nomor Pelayanan
Minimal Rumah Sakit; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30
Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Magelang
Tahun
2011Nomor 4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14); 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14); 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita DaerahKabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 40); 14. Keputusan
Bupati
Magelang
Nomor
180.182/581/KEP/21/2015 tentang Izin Operasional Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Muntilan
Kabupaten
Magelang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: :
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA
PEGAWAI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
KESATU
:
Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA
:
Kebijakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
diktum
pertama menjadi acuan bagi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai RSUD Muntilan. KETIGA
:
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai RSUD Muntilan dilaksanakan dimasing
masing dimasing
–
masing
–
Bagian / Bidang / Unit /Intalasi /ruang oleh Atasan Langsung Pegawai masing masing secara berjenjang –
Pembinaan dan pengawasan penilaian kinerja pegawai Rumah
dilaksanakan
oleh
Tim
Pertimbangan
dan
Pengelolaan Kepegawaian. KEEMPAT
:
Keputusan
Direktur
ini
berlaku
sejak
tanggal
ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam
penetapan
ini
akan
dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Muntilan Pada tanggal : 30 September 2016 DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
Lampiran 1 Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor
: 180.186/220/18/2016
Tanggal : 30 September 2016
KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
1. KEBIJAKAN UMUM a. Penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kinerja pegawai dan perilaku kinerja pegawai. b. Prestasi kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada bagian/bidang/ruang/unit/instalasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai. c. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. d. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural (pejabat yang ditunjuk). e. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. f.
Penilaian prestasi pegawai dilakukan berdasarkan prinsip : 1) Objektif 2) Terukur 3) Akuntabel 4) Transparan
2. KEBIJAKAN KHUSUS a. Setiap Pegawai RSUD Muntilan baik Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan Rumah Sakit. b. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. c. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. d. Dalam
hal
SKP
tidak
disetujui
oleh
pejabat
penilai
maka
keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
e. Penilaian SKP sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja/ruangan meliputi aspek: 1) Kuantitas 2) Kualitas 3) Waktu 4) Biaya f.
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
g. Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu pegawai maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. h. Pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i.
Pejabat
Penilai
dalam
mempertimbangkan
melakukan
masukan
dari
penilaian pejabat
pegawai
penilai
lain
dapat yang
setingkat di lingkungan kerja masing-masing. j.
Format SKP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
k. Dalam hal pegawai yang dinilai keberatan atas hasil penilain, dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada pejabat penilai secara hirarki paling lama 14 hari sejak diterima hasil penilaian. l. Terhadap keberatan
sebagaimana dimaksud, atasan pejabat
penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. m. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian dan bersifat final. n. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai pegawai. o. Evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS / NON PNS Penilaian prestasi kerja PNS / Non PNS
dilaksanakan oleh pejabat
penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja Pegawai terdiri atas unsur: a. SKP dengan bobot nilai 60 % (enam puluh persen); dan b. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen)'
4. TATA CARA PENILAIAN SKP Nilai kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut a.
91 - ke atas
: sangat baik
b. 76 - 90
: baik
c. 61 - 75
: cukup
d. 51 - 60
: kurang
e. 50 - kebawah
: buruk
5. PENILAIAN PERILAKU KERJA a. Nilai perilaku kerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 1. 91 - ke atas : sangat baik 2. 76 - 90
: baik
3. 61 - 75
: cukup
4. 51 - 60
: kurang
5. 50 - kebawah : buruk b. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 1.
Orientasi pelayanan;
2.
Integritas;
3.
Komitmen;
4.
Disiplin;
5.
Kerjasama; dan
6.
Kepemimpinan.
6. KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA PEGAWAI a. Orientasi pelayanan Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. 1)
Sangat baik (91 - 100) Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
2)
Baik (76 - 90)
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 3)
Cukup (61 - 75) Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
4)
Kurang (51 - 60) Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
5)
Buruk (50 ke bawah) Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
b. Integritas Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. 1)
Baik (76 - 90) Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi
berani
menanggung
resiko
dari
tindakan
yang
dilakukannya. 2)
Cukup (61 - 75) Adakalanya/kadang-kadang
dalam
melaksanakan
tugas
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan
wewenang-nya
serta
cukup
berani
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 3)
Kurang (51 - 60) Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
4)
Buruk (50 ke bawah) Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
c. Komitmen Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawaui untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan. 1)
Sangat baik (91 - 100) Selalu ideologi
berusaha negara
dengan pancasila,
sungguh-sungguh UUD
1945,
menegakkan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna
dan
berhasil
guna
serta
mengutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 2)
Baik (76 - 90) Pada
umumnya
berusaha
dengan
sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah
dengan
tujuan
untuk
dapat
melaksanakan
tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 3)
Cukup (61 - 75) Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi
negara
pancasila,
UUD
1945,
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan
daripada
kepentingan
pribadidan/atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 4)
Kurang (51 - 60) Kurang
berusaha
ideologi
negara
dengan
pancasila,
sungguh-sungguh UUD
1945,
menegakkan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna
dan
berhasil
guna
serta
mengutamakan
kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 5)
Buruk (50 ke bawah) Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi
negara
pancasila,
UUD
1945,
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna
dan
berhasil
guna
serta
mengutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
d. Disiplin Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 1)
Sangat baik (91 - 100) Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan
selalu
mentaati
ketentuan
jam
kerja
serta
mampu
menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 2)
Baik (76 - 90) Pada
umumnya
mentaati
peraturan
perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. 3)
Cukup (61 - 75) Adakalanya
mentaati
peraturan
perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa
cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup
mampu
menyimpan
dan/atau
memelihara
barang-
barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. 4)
Kurang (51 - 60) Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan
yang
berlaku
dengan
rasa
kurang
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang m ilik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. 5)
Buruk (50 ke bawah) Tidak
pernah
mentaati
peraturan
perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang m ilik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.
e. Kerjasama Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 1)
Sangat baik (91 - 100) Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
2)
Baik (76 - 90)
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 3)
Cukup (61 - 75) Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan
baik
didalam
maupun
diluar
organisasi
serta
adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 4)
Kurang (51 - 60) Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai
dan
menerima
pendapat
orang
lain,
kurang
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 5)
Buruk (50 ke bawah) Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
f. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PEGAWAI untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan
dengan
bidang
tugasnya
demi
tercapainya
tujuan
organisasi. 1)
Sangat baik (91 - 100) Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang
baik,
kemampuan
menggerakkan
tim
kerja
untuk
mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 2)
Baik (76 - 90) Pada
umumnya
bertindak
tegas
dan
tidak
memihak,
memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim
kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 3)
Cukup (61 - 75) Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
4)
Kurang (51 - 60) Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu
memberikan
teladan
yang
baik,
kurang
mampu
mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 5)
Buruk (50 ke bawah) Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
7. BLANGKO PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI Blangko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Kebijakan Penilaian Dan Evaluasi Pegawai.
Kinerja
8.
PENUTUP Demikian Kebijakan Penilaian Dan Evaluasi
Kinerja Pegawai
ini
dibuat untuk menjadi acuan dalam Pelaksanaan Penilaian dan akan dilakukan evaluasi. DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
Lampiran 2 Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/220/18/2016 Tanggal : 30 September 2016
FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNSUR STAF PELAKSANA/FUNGSIONAL RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Unit Kerja : Unsur Staf Pelaksana / Fungsional
Sifat : Rahasia Jabatan : Dibuat Tanggal
Nama Pkt/Gol NRP/NIP
Jabatan Masa kerja Periode Penilaian
O
Aspek/Elemen
A. Aspek Teknis Pekerjaan
1
Efektifitas dan Efisiensi
2
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
3
Kemampuan mencapai target pekerjaan/tugas B. Aspek Non Teknis
1
Tertib administrasi
2
Inisiatif/prakarsa
3
Kerjasama dan koordinasi antar bagian C. Aspek Kepribadian
1
Perilaku
2
Kedisiplinan
3
Tanggungjawab dan loyalitas
4
Ketaatan terhadap instruksi kerja atasan
5
Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Total Nilai
Tahun
A 91 >
……
Skor Penilaian B C D 76- 61- 5190 75 60
E <50
Nilai Mutu A B C D E
Klasifikasi Nilai Bobot Kualitas
Nilai Akhir A+B+C : 11
91 - ke atas 76 - 90 61 - 75 51 - 60 50 - ke bawah
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Buruk Catatan
Prestasi lain yang perlu dicatat
Indisipliner tertentu yang perlu dicatat Saran dan perbaikan
Mengetahui Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
dr. M SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
Penilai Atasan Pejabat Penilai Atasan langsung
__________________ NIP.
_________________ NIP.
Lampiran 3 Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/220/18/2016 Tanggal : 30 September 2016
FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNSUR PIMPINAN/ PEJABAT STRUKTURAL RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Unit Kerja : Unsur Pimpinan/Pejabat Struktural
Sifat : Rahasia Jabatan : Dibuat Tanggal
Nama Pkt/Gol NRP/NIP
Jabatan Masa kerja Periode Penilaian
NO
Aspek/Elemen
A. Aspek Teknis Pekerjaan
1
Efektifitas dan Efisiensi
2
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
3
Kemampuan mencapai target pekerjaan/tugas B. Aspek Non Teknis
1
Tertib administrasi
2
Inisiatif/prakarsa
3
Kerjasama dan koordinasi antar bagian C. Aspek Kepribadian
1
Perilaku
2
Kedisiplinan
3
Tanggungjawab dan loyalitas
4
Ketaatan terhadap instruksi kerja atasan
5
Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas
Tahun
A 91 >
……
Skor Penilaian B C D 76- 61- 5190 75 60
E <50
D. Aspek Kepemimpinan
1
Komunikasi
2
Kontrol anggota
3
Memberi dorongan dan semangat
4
Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan Total Nilai
Klasifikasi Nilai Nilai Mutu A B C D E
91 - ke atas
Bobot
Kualitas
Sangat Baik A+B+C+D : 15
76 - 90 61 - 75 51 - 60 50 - ke bawah 50 - ke bawah
Baik Cukup Kurang Buruk Buruk
Catatan Prestasi lain yang perlu dicatat Indisipliner tertentu yang perlu dicatat Saran dan perbaikan Mengetahui
Penilai
Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Atasan Pejabat Penilai
dr. M SYUKRI Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
_____________________ NIP.
Atasan langsung
__________________ NIP.
