PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Jl. Karti Kartini ni No. No.13 13 Munti Muntilan lan 56411 56411 Inform Informasi asi (0293 (0293)58 )58700 7004 4 Sekret Sekretar ariat iat (0293) (0293)587 58701 017 7 Fax Fax (0293) (0293)587 587017 017 IGD(0 IGD(0293 293)58 )58539 5392 2 E-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Nomor : 180.186/206/18/2016 180.186/206/18/2016 TENTANG PENDELEGASIAN PENDELEGASIAN WEWENANG DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DIREKTUR RSUD MUNTILAN,
Menimbang: a.
bahwa
dalam
rangka
kelancaran
pelayanan
dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktur dan Pejabat RSUD
Muntilan
Kabupaten
Magelang
agar
tetap
berjalan apabila berhalangan, maka perlu pendelegasian wewenang kepada pejabat/staf pejabat/sta f yang ditunjuk; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
tentang
Pendelegasian
Wewenang
Di
Lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-Daerah
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4.
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
23
Tahun
(Lembaran
2014
Nomor
2014
Negara 244,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Magelang
Nomor
30
Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Magelang
Tahun
2011Nomor 4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural
pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14); 8.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Magelang
Tahun 2009 Nomor 14); 9.
Keputusan
Bupati
Magelang
Nomor
180.182/581/KEP/21/2015 tentang Izin Operasional Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Muntilan
Kabupaten
Magelang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: :
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI LINGKUNGAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
KESATU
:
Menunjuk Pejabat / staf yang diberi kewenangan untuk menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi Direktur dan/atau
Pejabat
lain
RSUD
Muntilan
Kabupaten
Magelang apabila berhalangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA
:
Pejabat
sebagaimana
dimaksud
diktum
KESATU
mempunyai tugas dan fungsi, serta kewenangan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan masing – masing pejabat yang digantikan sesuai peraturan yang berlaku dan
untuk
kepada
selanjutnya
Direktur
RSUD
melaporkan dan/atau
diwakilinya secara berjenjang.
secara pejabat
tertulis yang
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Muntilan Pada tanggal : 30 September 2016 DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
Lampiran Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor
: 180.186/206/18/2016
Tanggal : 30 September 2016
PENDELEGASIAN WEWENANG DILINGKUNGAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
I.
PENDELEGASIAN WEWENANG DI DALAM RUMAH SAKIT Pendelegasian wewenang di dalam Rumah Sakit diatur sebagai berikut: A. Apabila Direktur tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Bagian Tata Usaha atau.
2.
Kepala Bidang Pelayanan atau
3.
Kepala Bidang Penunjang atau
4.
Kepala Bidang Keuangan atau
5.
Ketua Komite Medik atau.
6.
Ketua Komite Keperawatan
B. Apabila Kepala Bagian Tata Usaha
tidak ada ditempat secara
berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau 2. Kepala Sub Bagian Umum atau 3. Kepala Sub Bagian Rekam Medik C. Apabila Kepala Bidang Pelayanan tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medis atau 2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan D. Apabila Kepala Bidang Penunjang tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Penunjang Medis atau 2. Kepala Seksi Penunjang Non Medis. E. Apabila Kepala Bidang Keperawatan tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan atau.
2.
Kepala Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan
F. Apabila Ketua Komite medik tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1.
Ketua Sub Komite Kredensial atau;
2.
Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu atau;
3.
Ketua Sub Komite Etik;
G. Apabila Ketua Komite Keperawatan
tidak ada ditempat secara
berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1.
Ketua Sub Komite Kredensial atau
2.
Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu atau
3.
Ketua Sub Etik.
H. Apabila Kepala Seksi / Sub Bagian
tidak ada ditempat secara
berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut staf /pegawai paling senior di seksi/ bagian yang bersangkutan I.
Apabila Kepala Instalasi tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut : 1. Dokter Umum paling senior atau 2. Kepala ruang yang bersangkutan atau 3. Staf paling senior ruang yang bersangkutan
J. Apabila Kepala ruangan/Kepala poliklinik tidak ada ditempat secara berjenjang yang mewakili adalah sebagai berikut 1. Ketua Tim atau. 2. Staf /Pegawai Tertua di Ruangan/Poliklinik yang bersangkutan K. Apabila Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak ada ditempat, sebelum
meninggalkan
tempat
agar
menyerahkan
tugasnya
kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan tugas sehari-hari diserahkan kepada : 1. Kasir paling senior atau. 2. Staf Bagian keuangan. L. Staf yang diberikan wewenang tidak dibenarkan mengambil keputusan apabila
diluar
dianggap
arahan/petunjuk/kebijakan perlu
untuk
mengambil
rumah
sakit,
keputusan
diluar
arahan/petunjuk/kebijakan rumah sakit agar segera lapor untuk menerima arahan/petunjuk tambahan pada kesempatan pertama.
II. PENDELEGASIAN WEWENANG KELUAR RUMAH SAKIT Pendelegasian wewenang keluar rumah sakit secara berjenjang sama dengan pendelegasian wewenang di dalam rumah sakit
dengan
ketentuan sebagai berikut : a. Pemilihan staf guna mewakili disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan latar belakang tugas jabatan dan kemampuan staf yang bersangkutan.
b. Staf yang mendapatkan wewenang diberikan surat perintah. c. Sebelum melaksanakan tugas agar menghadap yang memberikan wewenang untuk menerima petunjuk terkait dengan wewenang yang akan diberikan. d. Selama melaksanakan tugasnya Staf yang diberikan wewenang agar mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan tugas pokok Rumah sakit. e. Staf
yang
diberikan
wewenang
tidak
dibenarkan
mengambil
keputusan diluar arahan/petunjuk, apabila dianggap perlu untuk mengambil keputusan diluar arahan/petunjuk agar segera lapor untuk menerima arahan/petunjuk tambahan pada kesempatan pertama. f. Setelah melaksanakan tugas segera lapor dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada atasan yang memberikan wewenang.
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
dr. M SYUKRI, MPH Pembina NIP. 19660115 199603 1 003
