1
Universitas Pertahanan Indonesia Nama : Endah Dewi Purbasari NPM : 1 2013 01 05 007 Prodi : Keamanan Maritim Matkul : Teori Keamanan Maritim (Ujian Tengah Semester I) Dosen : Dr. Andi Widjajanto, MA., M.Sc., Ph.D
Sinergitas Fungsi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Mengantisipasi Dinamika Ancaman Abad XXI.
A.
Isu Keamanan Maritim Abad XII
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang sangat strategis dalam tataran geopolitik geopolitik dunia. Posisi Indonesia Indonesia yang yang wilayah perairannya menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara menjadi Indonesia sebagai kunci stabilitator kawasan. Oleh karena itu, situasi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan barometer bagi situasi keamanan maritim di Asia Tenggara dan juga keamanan Internasional. Selain berbatasan dengan Samudera Pasifik, Indonesia juga berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga bukan sesuatu yang berlebihan bila Indonesia juga menjadi bagian penting bagi kepentingan perekonomian dunia, dunia , sebagai kawasan perairan perair an kompetensi bagi jalur komunikasi laut la ut (Sea ( Sea Lanes of Communication / SLOC ) dan jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade / SLOT ) SLOT ) yang vital bagi perdagangan internasional 1, Untuk itu stabilitas keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawartawar bagi Indonesia. Stabilitas tersebut bukan saja karena laut merupakan sebagai sumber nafkah, medium pemersatu dan medium pertahanan bagi Indonesia, tetapi juga karena tanggungjawab Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan. 2 Dinamika perkembangan global lingkungan strategis telah mempengaruhi lingkungan maritim di kawasan Asia Tenggara, termasuk lingkungan maritim Indonesia. Perkembangan yang berhubungan dengan lingkungan maritim di kawasan regional ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif tidak hanya terhadap kawasan itu sendiri, namun juga di setiap kawasan secara global. Dampak positif yang sangat menonjol adalah pada aspek ekonomi, dimana peningkatan aktifitas seaborne trade trade secara signifikan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi regional bahkan dunia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah semakin tajamnya sengketa teritorial, semakin rentannya kegiatan pelayaran dari ancaman transnational crimes (pembajakan, crimes (pembajakan, perampokan di laut dan ancaman terorisme maritim) termasuk instabilitas keamanan negara-negara kawasan sebagai akibat dari aktifitas ilegal (penyelundupan senjata, obat-obat terlarang, perdagangan manusia, imigran gelap dan penangkapan ikan ilegal). Semakin meningkatnya interaksi ekonomi Indonesia dengan negara-negara Asia Timur maupun kawasan lain di dunia, maka TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu mengamankan SLOC Indonesia. B.
Organ pelaksana fungsi keamanan maritim indonesia 1
Geoffrey Till, 2009, Seapower - 'A Guide for the Twenty-First Century' - Second Edition, New York: Frank Class Publishers, hal.345-349. 2 Laksamana Madya TNI Marsetio, 2011, Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspektif Maritime Domain Awareness, http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34: http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34: Kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domain-awareness&catid=28:fgd-mda-wakasal, (Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013)
2
Keberadaan Undang-Undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat Pertahanan NKRI. Kekuatan laut Indonesia di dukung oleh TNI AL sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan di laut. Secara universal TNI AL mengemban tiga peran utama yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Ketiga peran ini diselaraskan dengan tugas utama TNI AL. Adapun tugas utama dari TNI AL berdasarkan pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 mengenai TNI adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi; Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut
Kedudukan TNI-AL sebagai leading institution di komando operasi keamanan laut (koopskamla) disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 3 1. TNI-AL bertugas pokok menjaga dan melindungi kepentingan keamanan nasional di laut. 2. TNI-AL memiliki unsur yang terbanyak dalam Koopkamla. 3. Unsur-unsur TNI-AL mampu melaksanakan patroli diseluruh wilayah perairan mulai dari perairan pedalaman sampai dengan ZEE. 4. Pangkalan-pangkalan pendukung TNI-AL telah tersebar keseluruh Nusantara. 5. Adanya pangkalan tersebut akan memudahkan melakukan koordinasi dengan unsur Kamla terkait. 6. Dalam berinteraksi dengan kapal perang negara lain, misalnya milik negara tetangga, maka hanya unsurTNI-AL yang memiliki bargaining power yang kuat. Selain penggunaan kekuatan Angkatan Laut, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah mengamanatkan pembentukan Sea and Coast Guard, untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dengan melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. 4 Namun hingga saat ini pembentuka Sea and Coast Guard masih belum terealisasi. Revitalisasi institusi koordinasi keamanan laut dilakukan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia no 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut yang tugas pokok dan fungsinya antara lain: mengoordinasikan penyusunan kebijak-an dan pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu; perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, serta koordinasi kegiatan keamanan laut yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. 5 Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) menjadi satu-satunya badan koordinasi antar Kementerian yang berfungsi mengkoordinasikan aparat dan instansi terkait 3
Alman Helvas Ali, Coast Guard dan Manajemen Keamanan Maritim, http://www.fkpmaritim.org/?p=990 (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013). 4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Bab XVII Pasal 276 ayat (1), Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 64. 5 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut , Pasal 3 dan 4.
3
untuk efisiensi serta mengorganisir fungsi tersebut untuk diarahkan menjadi satu upaya yang bulat dalam rangka penegakan keamanan di laut. Akan tetapi apakah Bakorkamla sudah mampu mengamankan wilayah laut kita yang bergitu luas? Kita harus memahami bahwa stabilitas keamanan negara khususnya di wila yah perbatasan laut Indonesia merupakan fungsi pemerintah, yang harus tetap diupayakan dan ditegakkan, karena dampaknya yang sangat luas bagi kawasan regional maupun internasional. C.
Sinergitas Fungsi Keamanan Maritim Indonesia Dalam buku Alfred T. Mahan yakni The Influence of Sea Power upon History 16601783, Mahan menjelaskan bahwa terdapat enam kondisi yang mempengaruhi kekuatan laut (Sea Power ) suatu negara, yaitu (i) geographical position, (ii) physical confirmation, (iii) extent of territory, (iv) number of population, (v) national character, (vi) character and policy of government. Teori Geoffrey Till tentang sumber dan elemen kekuatan maritim. Menurut Till, sumber kekuatan maritim terdiri dari style of government , a maritime community, resources dan geography. Adapun sumber kekuatan laut nasional Indonesia secara umum antara lain: masyarakat maritim, sumber daya/cadangan-cadangan, corak pemerintahan, geografi dan geo-politik, perkapalan dan industri maritim, pangkalan/pelabuhan, peralatan tempur. 6 Dari sumber-sumber kekuatan laut ini, akan dihasilkan kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pertahanan keamanan negara di laut. Adapun gambaran tentang hubungan sumber kekuatan laut dan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan di laut adalah sebagai berikut:7 -
Masyarakat maritim
-
Armada niaga
-
Cadangan/ sumber daya
-
Armada pemerintah
-
Corak pemerintahan
-
-
Geografi dan geopolitik
Armada survey dan pemetaan
-
Perkapalan dan industri maritim
-
Armada perikanan
-
Industri dan jasa maritim
-
Pangkalan/pelabuhan
-
Masyarakat maritim
-
Peralatan tempur
-
lainnya
Pengendalian Laut Nasional
Gambar 0.1 Hubungan Sumber dan komponen Hanneg di Laut Sumber: Alur Laut Kepulauan Indonesia: Prospek dan Kendala
Sumber-sumber dan komponen pertahanan keamanan laut dapat berperan dalam menjamin kepentingan nasional dengan syarat dilakukan secara komprehensif, comply terhadap hukum internasional dan sekaligus berbasis pada cost effectiveness. Menurut Till, istilah operasi keamanan maritim adalah suatu frasa baru. Istilah itu menjadi sesuatu yang fashionable akhir-akhir ini karena adanya pandangan bahwa aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (sea control) dan pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (expeditionary operations). Di luar dua aspirasi ini, terdapat juga keinginan untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai pemeliharaan tatanan di perairan laut (maintaining good order at sea) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah untuk mengamankan wilayah daratan tetapi juga sebagai
6
Kresno Buntoro, 2012, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Prospek dan Kendala, Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL. Hal. 199-200. 7 Ibid., Hal.200
4
sumber daya alam, medium transportasi dan sebagai suatu aspek yang penting dari lingkungan hidup. Geoffrey Till memberikan perhatian besar terhadap good order at sea dan maintenance of a maritime consensus dewasa ini, sebab keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan globalisasi. Menurut Till, laut merupakan sumberdaya, sarana transportasi, sarana pertukaran informasi, sarana dominion dan lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, good order at sea dan maintenance of a maritime consensus merupakan kebutuhan mutlak, sebab ketidakamanan di laut akan memunculkan instabilitas kawasan dan berdampak langsung terhadap globalisasi. Maritime Awareness
General
A Maritime
Requirements
Policy
Implementation by Coast Guard and Navy
Integrated Maritime Governmenance
Gambar 0.2: Good Order at Sea Sumber: Geoffrey Till, Seapower.
Maritime Domain Awarness: Setiap stakeholders maritim (Pemerintah, perusahaan pelayaran beserta armadanya, perusahaan ekspedisi, aparat keamanan dan pengelola pelabuhan serta masyarakat maritim) di sekitarnya di dengan dilandasi kepentingan nasional di laut, dituntut untuk mengembangkan maritime domain awaraness (MDA) guna menjamin keamanan maritim nasional dalam kerangka hubungan internasional. Upaya dalam meningkatkan MDA sangatlah diperlukan dengan mendorong stakeholders maritim menjadi satu bagian yang terintegrasi secara nasional. Secara aplikatif MDA adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencarikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Substansi MDA adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholders maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya, sehingga setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat. 8 Maritime Policy: Kebijakan Kelautan Nasional merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesiayang menyangkut pengelolaan laut yurisdiksi nasional secara terpadu dan komprehensif dalam semua aspek. Apabila disingkat akan bertumpu pada tiga bidang pokok, yaitu bidang politik, ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan adalah penciptaan ocean governance yang akan menjadi dasar (basis) pelaksanaan:9 8
Laksamana Marsetio, 2011, Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspekstif Maritim Domain Awareness (Kewapadaan Lingkungan Maritim), 9 Williy F. Sumakul, 2009, Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan Maritim ASEAN, http://www.fkpmaritim.org/?p=1147, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2013).
5
Menetapkan seorang pejabat pemerintah setingkat menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan kelautan serta manajemen dari keseluruhan aktifitas di laut, Membangun tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya kekuatan maritim diIndonesia, Membangun sistem pendidikan masyarakat yang mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola sumber daya kelautan, Mengembangkan iptek kelautan sebagai multiplier effect.
Integrated Maritime Governance Keberadaan 13 Instansi Pemerintah (Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Badan Intelejen Negara, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan) yang mempunyai kepentingan di laut sesuai dengan pembagian sektor pembangunan masing-masing. No. 1
2 3
4
Lembaga/Institusi
Fungsi
Tentara Nasional Indonesia (TNI AL)
Peran TNI AL terkait dengan upaya pengawasan, penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban laut dan sebagai alat pertahanan negara di laut. Polisi Republik Indonesia Peran Polri yaitu berada pada tataran pengawasan, penegakkan hukum dan peraturan di laut. Badan Koordinasi keamanan Merupakan badan yang mengoordinasikan penyusunan Laut (Bakorkamla) kebijak-an dan pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu; perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, serta koordinasi kegiatan keamanan laut yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia Kementerian/Lembaga yang Dalam hal ini Kementerian atau lembaga yang terkait terkait dengan kegiatan penegakkan hukum berupa pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut. Kementerian/Lembaga tersebut meliputi Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dll. Tabel 0.1 Lembaga dan Fungsi Keamanan Maritim Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keamanan maritim Indonesia saat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, (i) tidak ada kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dan solid, (ii) tumpang tindih perundangundang dan (iii) bersifat sektoral. Akibatnya tidak ada efisiensi dan efektivitas dalam upaya untuk menjamin keamanan maritim Penataan ulang manajemen keamanan maritim menjadi kunci dalam mencapai efisiensi dan efektivitas keamananan maririm, yang dapat dilakukan dengan melakukan penyederhanaan aktor yang berkecimpung di laut. Penyederhanaan itu tidak secara ekstrim memangkas kewenangan instansi yang secara alamiah bukan unsur pemerintahan di laut, namun hanya membatasi area kewenangan mereka di laut semisal 3 mil dari garis pantai. Mengacu pada TZMKO 1939 maupun peraturan internasional lainnya, secara universal hanya
6
ada satu instansi sipil yang berhak menjalankan fungsi pemerintahan di laut yaitu Coast Guard . Coast Guard akan menjadi wakil negara sekaligus pengemban fungsi-fungsi pemerintahan di laut sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di antaranya mencakup pertolongan di laut, pengaturan navigasi, kelaiklautan wahana laut, penanganan polusi laut, keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut. Langkah awal penataan ulang manajemen keamanan maritim dapat dimulai dengan menyatukan sikap stakeholder maritim (Pemerintah, perusahaan pelayaran beserta armadanya, perusahaan ekspedisi, aparat keamanan dan pengelola pelabuhan serta masyarakat maritim) menyangkut manajemen keamanan maritim serta membangun kesepahaman di antara eksekutif dan legislatif bahwa penataan tersebut bersifat imperatif, melalui lobi-lobi politik. Keberhasilan lobi politik sangat menentukan untuk langkah selanjutnya setelah pembentukan coast guard , yaitu menyelaraskan 12 undang-undang yang mengatur tentang kewenangan instansi di laut. D.
Membangun Kekuatan TNI AL di Era Globalisasi
Tantangan di era globalisasi akan semakin berat, oleh karena itu perlu diantisipasi dengan cepat dan tepat. Apabila Indonesian Sea And Coast Guard (Penjaga Laut Dan Pantai Indonesia) sudah terbentuk, maka sebagian besar fungsi constabulary TNI AL diambil alih oleh Coast Guard . Oleh karena itu tugas TNI AL seyogianya diarahkan keluar, menjaga wilayah perbatasan dan chokepoints sebagai bagian dari tugas mempertahankan integritas wilayah NKRI yang merupakan salah satu Kepentingan Nasional negara kita. Inilah saatnya fungsi Diplomasi AL harus dikembangkan dan diperkuat dengan satu kata kunci melakukan Naval “ Presence” lengkap dengan segala atributnya. Menurut Geoffrey Till, “the use of Naval Forces should be appropriate to the overall national strategy and the political purposes the country’s leaders hoped to achieve”. Para ahli setuju pada pendapat John Stuart Mill, “ Our diplomacy stands for nothing when we have not a fleet to back it “. Julian S Corbett mengatakan, “The first function of the fleet was to support or obstruct diplomatic effort ”. Diplomasi TNI AL digunakan bagi kepentingan damai atau mengisyaratkan keinginan damai (peace building/confidence building measures) dan juga dilakukan guna kepentingan yang lebih berorientasi (keras) pada mempengaruhi bahkan memaksakan negara lain untuk takut atau mengurungkan niat tidak baiknya. Dibawah bendera diplomasi Angkatan Laut manapun juga dapat melakukannya dalam varian yang lebih berorientasi kearah perdamaian atau isyarat keinginan bersahabat seperti pameran bendera, kunjungan pelabuhan (port visit), latihan bersama, patroli bersama, Army/ Navy/ Airforce’s to Army/ Navy/ Airforce talks, bangun kapasitas, koalisi, bantu kemanusiaan, bahkan stabilisasi dan konstruksi wilayah,dll. Angkatan Laut menjadi instrumen yang sangat effisien bagi kepentingan cooperative diplomacy bahkan siap menjadi instrumen yang lebih keras dari saudaranya yakni sebagai coercive diplomacy.10 Fungsi Diplomasi AL harus dikembangkan dan diperkuat dengan satu kata kunci melakukan Naval “ Presence” lengkap dengan segala atributnya. Yang perlu dilakukan adalah:11 Deployment (penyebaran) unsur-unsur secara kontinue ke wilayah perbatasan, pulau pulau terluar/terpencil yang rawan yaitu Laut Sulawesi, (perbatasan dengan Philipina dan Sabah/Malaysia), Laut Natuna yang sarat dengan obyek vital dan konsesi
10
Budiman Djoko Said, 2010, Diplomasi Angkatan Laut dan http://www.fkpmaritim.org/?p=1368 , (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013). 11 Willy F. Sumakul, 2007, TNI Angkatan Laut Menuju http://www.fkpmaritim.org/?p=932, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013).
Kalkulus Era
Pilihan,
Globalisasi,
7
esplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, Laut Arafura dan Laut Timor, perairan Sabang dan Selat Malaka. Melakukan port visit secara berkala khususnya ke kota-kota di negara-negara ASEAN dengan mengerahkan kapal-kapal kombatan tipe fregat atau korvet. Melakukan latihanALbersama secara bilateral maupun multilateral dengan negaranegara ASEAN dan negara tetangga. Mengupayakan forum Navy to Navy Talks dengan AL negara-negara ASEAN yang kuat dan dengan negara – negara maritim kuat: AS, India, Cina, Jepang, Australia. Cakupan kerjasama hendaknya dimulai dari isu-isu lunak, seperti dialog rutin antara Angkatan Laut ( Navy to Navy Talk ) dan pertukaran perwira untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Forum Navy to Navy Talk sebaiknya difungsikan sebagai semacam forum konsultasi rutin di bidang keamanan maritim dan isu-isu lainnya antar Angkatan Laut. 12 Ikut serta dalam seminar maupun simposium tentang maritim maupun kelautan Melakukan kunjungan pejabat tinggi ALke negara-negara kawasan regional.
Tujuan pembangunan suatu Angkatan Laut tidak lain adalah untuk menghadirkan unsur-unsurnya (baca : kapal perang) di laut. Penggunaan kekuatan AL(kapal perang), untuk mendukung diplomasi pemerintah memiliki beberapa keuntungan karena atribut/ karakteristik yang melekat pada setiap kapal perang yaitu: Flexibility, memungkinkan mereka melaksanakan tugas-tugas dalam spektrum yang luas, di masa damai atau krisis, dan dapat ditransformasi secara cepat dari suatu tugas yang ringan ke suatu tugas yang berat. Mobility, mampu bergerak beratus-ratus mil dalam sehari, mencakup daerah yang luas, sehingga dapat melakukan respons yang cepat terhadap situasi tertentu. Controllability, suatu sifat di mana kapal perang berpotensi membuat situasi bereskalasi sedemikian rupa misalnya dianggap melakukan provokasi, atau melakukan penarikan diri yang berarti meredakan ketegangan situasi. Accessibility, diartikan bahwa kapal-kapal perang karena memiliki manuvra yang tinggi dapat menembus hambatan geografi, perairan yang sulit dan sempit serta daerahdaerah terpencil. Sustainability, diartikan kapal perang mampu tinggal relatif lama disuatu posisi tertentu bilamana diperlukan13 Kehadiran TNI AL secara garis besar tugasnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: coercion, picture building , dan coalition building . Coercion, secara harafiah diartikan sebagai; pemaksaan dengan menggunakan kekuatan, bila dikaitkan dengan akti fitas Angkatan Laut, menurut Doktrin Maritim Inggris, “Threat or use of limited action to deter a possible aggressor or to compel him to comply with a diplomatic demarche or resolution ”. Karena itu coercion mempunyai dua dimensi kegiatan yang berkaitan erat yaitu deterrence (penangkalan) dan compellence (pemaksaan). Picture Building , diartikan bahwa kapal-kapal perang dapat juga melakukan tugas-tugas intelijen yaitu mengumpulkan, memproses dan membagi data-data tentang kegiatan maupun kondisi musuh potensial, untuk mengantisipasi ancaman dan risiko yang mungkin timbul. Coalition Building , diartikan sebagai seperangkat kegiatan yang bertujuan mengamankan kebijakan luar negeri pemerintah, tidak dengan cara mengancam, melainkan dengan cara menanamankan pengaruh kepada sekutu/teman atau 14 bakal teman. Apabila melihat beberapa postur Angkatan Laut yang sudah dikenal luas, misalnya blue water navy, ada pula brown water navy, dan (sepertinya) Indonesia mengarah pada green water navy. Memang tidak ada patokan internasional yang baku mengenai struktur 12
Alman Helvas Ali, 2008, Peluang Kerjasama Angkatan Laut http://www.fkpmaritim.org/?p=999, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2013. 13 Willy F. Sumakul, 2007, TNI Angkatan Laut Menuju Era Globalisasi... Op.cit. 14 Ibid.
Indonesia-Jepang,
8
kekuatan blue water navy harus seperti apa, begitu pula dengan dua postur lainnya. Yang menjadi „patokan‟ adalah jangkauan operasional, apakah bertaraf global reach atau regional, atau cuma sebatas di pantai dan digolongkan sebagai coastal navy. Setiap pilihan tentunya didasarkan pada tiga faktor penting, yaitu kepentingan nasional, strategi pertahanan, dan fiscal reality.15 Dalam hal merancang strategi pertahanan nasional, sudah jelas akan mengacu pada kepentingan nasional dengan mempertimbangkan fiscal reality Indonesia. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut juga masih akan mengacu pada kepentingan nasional, yang nuansanya tidak ekspansionistik, tidak juga ada keinginan untuk mengembangkan Angkatan Laut menjadi regional power . Singkatnya, tidak ada niat untuk melanglang buana sampai ke tujuh samudra, tidak juga ada niat untuk menyiapkan long distance naval operations, yang mencapai bagian timur Samudera India, atau ke bagian timur Samudera Pasifik, atau sampai ke bagian utara Pasifik. Bagi Indonesia, kepentingannya adalah TNI Angkatan Laut mampu mengamankan kepentingan nasional dan jangkauan naval presence yang sangat diinginkan adalah mampu hadir di seluruh perairan Nusantara dari segala ancaman (simetris dan asimetris) di abad XXI dan mengamankan SLOC Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Ali,
Alman Helvas. 2008. Coast Guard dan Manajemen Keamanan Maritim, http://www.fkpmaritim.org/?p=990 (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013). Ali, Alman Helvas. 2008. Peluang Kerjasama Angkatan Laut Indonesia-Jepang. http://www.fkpmaritim.org/?p=999. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2013. Buntoro, Kresno. 2012. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Prospek dan Kendala. Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Bab XVII Pasal 276 ayat (1), Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 64. Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut . Mangindaan, Robert. 2008. Postur TNI Angkatan Laut: Archipelagic Navy. http://www.fkpmaritim.org/?p=1064. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013. Marsetio. 2011. Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspektif Maritime Domain Awareness.http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=34:Kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domainawareness&catid =28:fgd-mda-wakasal. (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2013). Said, Budiman Djoko. 2010. Diplomasi Angkatan Laut dan Kalkulus Pilihan. http://www.fkpmaritim.org/?p=1368. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013). Sumakul, Willy F. 2007. TNI Angkatan Laut Menuju Era Globalisasi. http://www.fkpmaritim.org/?p=932. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013). Sumakul, Williy F. 2009. Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan Maritim ASEAN. http://www.fkpmaritim.org/?p=1147. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013). Till, Geoffrey. 2009. Seapower - 'A Guide for the Twenty-First Century' - Second Edition. New York: Frank Class Publishers.
15
Robert Mangindaan, 2008, Postur TNI Angkatan http://www.fkpmaritim.org/?p=1064, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2013.
Laut:
Archipelagic
Navy,
