BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang meng-hubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitis stra-tegis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur eko-nomi. Pasalnya beberapa selat strategis yang merupakan jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni, Selat Malaka, Selat Sunda,. Selat Lombok, Selat Makassar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai
kekuatan
Indonesia
dalam
percaturan
politik
dan
ekonomi antar bangsa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km persegi. Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan non hayati.
Sehingga,sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan
sebagai
penunjang
perekonomian
negara
ini.
Berdasarkan
catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki 1
peranan strategis. Terutama diban-dingkan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional. Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan men-capai angka
Rp 136,43
triliun. Nilai ini memberikan
kontribusi ter-hadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasi onal sebesar 2,75 persen. Hingga tri-wulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional. Di antaranya, tanaman bahan makanan sebesar Rp347,841 triliun,
per-ikanan
Rp136,435
triliun,
tanaman
perkebunan
Rp106,186 triliun, pe-temakan Rp82,835 triliun, dan kehutanan Rp32,942 triliun. Kemudian hingga triwulan III 2009, PDB kelompok pertanian, petemakan, ke-hutanan, dan perikanan sebesar Rp 654,664 triliun. Dengan rincian, ta-naman bahan makanan
Rp331,955
triliun,
perikanan
Rp128,808
triliun,
tanaman perkebunan Rp 84,936 triliun, petemakan Rp 76,022 triliun, dan kehutanan Rp 128,808 triliun. Dari jenis sektor dalarn kelompok pertanian, perikanan yang memiliki kenaikan rata-rata tertinggi sejak tahun 2004-2008 sebesar 27,06 persen. Kemudian sektor
tanaman
perkebunan
bahan
21,22
makanan
persen,
20,66
petemakan
persen, 19,87
tanaman
persen,dan
kehutanan 18,81 persen. Catatan ini, semakin menguatkan anggapan bahwa sektor maritim sangat potensial dikembangkan sebagai penunjang ekonomi nasio-nal. Tentu saja, sektor kelautan tidak hanya menghasilkan kepulauan
produk
terbesar
di
perikanan. dunia
2
Ironis,
dengan
sebagai
sumber
daya
negara alam
berlimpah, perekonomian Indonesia ma-lah semakin terpuruk. Hutang
negarapun
terus
menggunung.
Jum-lahnya
tidak
tanggung-tanggung, mencapai Rp164,4 triliun atau mengambil 13,68 persen dari anggaran belanja negara 2011. Melambungnya
hutang
tahun
ini
disebabkan
adanya
peningkatan hutang jatuh tempo. Total hutang pemerintah yang membengkak pada Januari 2011 mencapai Rp1.695 triliun atau naik Rp17,13 triliun dibanding akhir 2010. Bila dikonversi ke kurs dolar Amerika Serikat, hutang Indonesia sekitar 187,19 miliar dolar AS. Sementara jika mengacu pada pendapatan kotor negara sebesar Rp6,422 triliun, rasio hutang Indonesia sebesar 26 persen. Jelas ini angka yang tidak kecil. Pertanyaan besar muncul,
seberapa
besar
pemanfaatan
sumber
kekayaan
Indonesia sebagai negara kepulauan bisa menutupi hutang yang menumpuk tersebut? Guna
menuju
mengarahkan
langkah
pemerintah
ini
diperlukan
harus
fokus
komitmen
pada
yang
perekonomian
nasional di bidang maritim. Ini karena Indonesia memiliki potensi pembangunan eko-nomi maritim yang besar dan beragam serta belum
sepenuhnya
dikelola.
Berbagai
sektor
dapat
dikembangkan dalam upaya me-majukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari pe-rikanan tangkap, perikanan budidaya,
industri
pengolahan
hasil
perikanan,
industri
bioteknologi maritim, pertambangan dan ener-gi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan berharga lingkungan,
maritim
(konstruksi
dan
warisan
budaya
(cultural
heritage),
konservasi
sampai
dengan
biodiversitasnya.
dan
rekayasa),
benda jasa
Konsenterasi pembangunan perekonomian di bidang maritim diharapkan
dapat
mengatasi
keterbatasan 3
pengembangan
ekonomi berbasis daratan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Terlebih, laut Indonesia memiliki potensi besar yang mampu menghasilkan
produk-produk
unggulan.
Banyak
pihak
memprediksi, permintaan produk maritim akan terus meningkat seiring
dengan
bertambahnya
penduduk
dunia.
Sehingga,
ekonomimaritim diyakini dapat menjadi unggulan kompetitif dalam memecahkan persoalan bangsa. Berdasarkan kajian yang dilakukan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir
dan
Lautan
(PKSPL)
IPB
dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Puslitbang Oseanologi LIPI pada tahun 1997- 1998, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk sektor per-ikanan berkisar antara 2,75-3,95. Ini mengindikasikan subsektor
tersebut
mempunyai
prospek
cukup
baik
bagi
investasi. Sementara sektor pariwisata bahari, merupakan sektor yang paling efisien dan mempunyai resiko paling kecil dalam penanaman modal dibandingkan dengan sub sektor lain. Kajian tersebut merekomendasikan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis maritim, yaitu memperbesar dan memperluas diversifikasi dengan
sektor-sektor memberikan
maritim, stimulus
memperbanyak pada
investasi
sektor-sektor
yang
mempunyai Incre-mental Capital Output Ratio (ICOR) yang relatif rendah (perikanan dan pariwisata) serta meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha optimum berdasarkan jenis usaha, lokasi dan compatibility antar sektor maritim. Adapun selama ini kontribusi
bidang
pertambangan,
maritim
perikanan
masih
dan
didominasi
sektor-sektor
lain.
sektor Hal
itu
mengindikasikan jika sektor tersebut dipisah, maka sub bi-dang yang ada akan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional.
4
B. Masalah Adapun masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah : 1. Bagaimana ekonomi maritime Indonesia? 2. Bagaimana industri, jasa maritim,perikanan sumber daya migas dan pariwisata bahari? 3. apa itu zona ekonomi ekslusif (ZEE)? C. Tujuan Adapun tujuan dari makalah ini adalah : 1. Agar mengatahui bagaimana ekonomi maritime Indonesia 2. Agar mengetahui bagaimana industri, jasa maritim,perikanan, sumber daya migas dan pariwisata bahari 3. Agar memahami zona ekonomi ekslusif (ZEE)
BAB II PEMBAHASAN A. Ekonomi Maritim Indonesia Salah satu potensi perekonomian maritim terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber
minyak bumi dan
gas.
Sayangnya Indonesia belum bisa memanfaatkannya secara maksimal.
Ironisnya, sebagian
besar
sumber-sumber energi
tidak terbaharukan ini dikuasai pihak asing. Padahal sangat jelas, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebut "Bumi dan air dan
kekayaan
alam
oleh
negara
dan
yang
terkandung didalamnya
dipergunakan
5
untuk
dikuasai
sebesarbesar
kemakmuran
rakyat"
.
Alih-alih
memakmurkan
rakyat,
membayar hutang negara pun tidak mampu. Salah satu contoh
sikap
pemerintah
yang
pro terhadap
kepentingan asing adalah polemik blok Migas West Madura. Sekadar informasi, mulanya saham
West
Madura
dimiliki
Pertamina (50 persen), Kodeco (25 persen), dan CNOOC (25 persen). Sebulan menjelang habisnya masa kontrak, Kodeco mengalihkan
sebagian
sahamnya ke PT Sinergindo
Cahaya
Harapan dan CNOOC ke Pure Link Ltd, masing-masing sebesar L2,5 persen. Meski bukan Pemegang saham mayoritas, selama ini blok West Madura dikelola Kodeco, perusahaan minyak asal Korea Selatan Sikap
pemerintah
yang
berpihak
perusahaan asing terlihat
dari
pada
beberapa
kepentingan kebijakannya.
Pertama, Pertamina sejak Mei 2008 telah lima kali meminta kepada dikelola
pemerintah agar blok BUMN. Sayang,
mengabulkan
West
hingga kini
permintaan
tersebut.
Madura
sepenuhnya
pemerintah
belum
Di sisi lain
proses
pengalihan saharn dari Kodeco dan CNOOC ke PT Sinergindo Citra Harapan (SCH) dan Pure Link Investment Ltd (PLI) hanya berlangsung dalam beberapa hari saja. Itupun tanpa tender yang transparan. Kedua, porsi saham Pertamina di WestMadura adalah yang paling besar.
Namun
pada
kenyataannya yang
menjadi
pengelola adalah Kodeco dengan kemampuan produksi hanya berada pada level 13-14 ribu bph. Di sisi lain, Pertamina menyatakan sangguP menyedot minyak di ladang itu hingga 30 ribu barel per hari.
6
Ketiga,
potensi
cadangan
blok
tersebut
menurut
Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) cukup besar, yakni 22,22 juta barel minyak dan gas sebesar 219,8 BCFG. Jika diasumsikan harga minyak mentah 100 dolar AS per barrel dan gas 4 dolar AS per MMbhr, maka nilai potensi migas blok tersebut dapat mencapai Rp28 triliun. Jika blok tersebut
dapat diproduksi
30
ribu
barel
migas
perhari, cadangan tersebut baru habis selama enam tahun. Setelah dipotong cost recoaery 10 dolar AS perbarel, kekayaan yang dapat diraup sekitar Rp 4 triliun pertahun. Menyerahkan pengelolaan kepada Kodeco, Pertamina sebagai BUMN tidak mendapat keuntungan sebagai operator. Inilah ironi negara yang kaya migas namun pengelolaannya justru didominasi pihak asing. Padahal Pertamina sebagai satusatunya BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah
hebatnya
dibanding
perusahaan
asing.
Kondisi
ini
terjadi karena terpasung regulasi yang kapitalistis, khususnya UU Migas No 22/2001, Pertamina perusahaan-perusahan
swasta
disejajarkan
termasuk
asing.
dengan Dalam
praktiknya bahkan cenderung dianaktirikan. Walhasil kekayaan negara
ini
tidak
dapat
dikuasai
dan dimanfaatkan
secara
optimal untuk kepentingan rakyat. Dari aspek sumber daya alam, hrdonesia merupakan negara kaya. limah srrbur kaya mineral, lautan kaya ikan, berbagai barang tambang strategis, minyak dan gas tertimbun di perut bumi Indonesia. Namun jika dicermati satu-persatu intervensi dan
penguasaan
oleh
asing masih
pemanfaatan sumberdaya alat tersebut.
7
begitu
besar dalam
Berdasarkan
data
Indonesia
dikeluarkan Kementerian Indonesia
Energy
ESDM,
Statistic
total
cadangan
mencapai 2998 MMSTB (million
barrel). Jumlah ini penghasil
menempatkan
minyak
terbesar
2009,
Indonesia
yang
minyak
standard
tanker
sebagai
negara
ke-29 di dunia.
Sementara
cadangan gas mencaPai 159,63 TSCF (triliun standard cubic feet) atau terbesar ke-11 dunia. Indonesia
merupakan
produsen batu bara
terbesar
ke-15
dunia. Per 2009 cadangan batubara mencapai 126 miliar ton. Indonesia juga yang
kaya dengan energi.panas
tersebar
mencapai
di berbagai
28,1
penjuru
bumi (geotermal)
nusantara,
potensinya
GW. Barang Tambang seperti nikel,
emas,
perak, timah, tembaga dan biji besi juga jumlahnya
sangat
melimpah. Bahkan Indonesia diketahui memiliki kualitas nikel terbaik di dunia. Namun, kekayaanalam tersebut justru lebihbanyak dinikmati Negara lain
ketimbang
penduduk
Indonesia.
Berdasarkan
Neraca Energi 2009 dari 346 juta barel minyak mentah yang diproduksi
di
dalam
negeri. Ironisnya
negeri, 38 persen
pada
saat yang
diekspor
ke
sama indonesia
luar harus
mengimpor minyak mentah 129 juta BOE, atau 35 persen dari total produksi dalarn negeri. tri terjadi karena 85 persen produksi minyak Indonesia dikuasai swasta termasuk asing. Di sisi lain, rakyat terus dibuat sengsara akibat harga minyak dinaikkan agar sesuai derrgan standar intemasional. Demikian
pula
dimonopoli swasta
dengan gas alam asing.
Sebagian
[rdonesia.
Produksinya
besar hasilnya
dijual ke
luar negeri dengan kontrak-kontrak jangka paniang. Dari total produksi
459 juta
BOE (banel
8
of
oil
equfualent)pada2009,
hampir 60 persen diekspor ke luar negeri yang terdiri dari gas alam (12 persen) dan dalam bentuk LNG 48 persen. Sisanya dibagi-bagi
untuk
industri
(19
persen),
PLN (10
persen) dan lain-lain. Padahal dengan jumlah tersebut, kebutuhan domestik sangat tidak memadai. pasokan gas. kekurangan
Seiumlah industri Hal yang sama
gas,
menjerit-jerit
juga
PLN terpaksa
dialami
menggunakan
kekurangan PLN.
Akibat
minyak yang
biaya produksinya jauh lebih mahal. Negeri ini amat kaya, namun perut penduduknya kelaparan. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi. B. Industri dan Jasa Maritim Sebagai
negara
seharusnya
maritim terbesar
Irrdonesia
menjadi
bangsa
di
dunia
yang
sudah
makmur
dan
disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang Apalagi Lrdonesia
berlimpah,
di bidang
negara
industri
ini
seakan
tak
berdaya.
maritim, roda perekonomian
lumpuh terpenjara
oleh
kepentingan asing. Luas
laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi, terdiri dari 0,3 juta km persegi perairan teritorial, 2,8 juta km persegi perairan
pedalaman
dan kepulauan
persegi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta
2,7 juta
km
dikelilingi lebih
dari 77.504 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per
tahun.
Namun yang
dikembangkan
kurang
dari 10
persen. Melihat besarnya potensi laut nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai
infrastruktur 9
maritim
kuat, seperti,
pelabuhan yang lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di
bidang
maritim yang
berkualitas;
serta
kapal
berkelas, mulai untuk jasa pengarigkutan manusia, barang, migas, kapal
penangkap
ikan
sampai dengan
armada
TNI
Angkatan Laut (AL). Namun kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hai ini terjadi karena industri benar.
maritirn
Indonesia
Sehingga tak satu
pun
tidak
dikelola
negara
dengan
yang segan dan
menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Negara asing menempatkan
bangsa
mereka. Ironisnya,
Indonesia sebagai
pemerintah hanya
pasar
produk
berdiam diri
tanpa
melakukan langkah perbaikan. Padahal,
kedepan
industri
kelautan
hrdonesia
akan
semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hd ini terlihat 70 persen
perdagangan dunia
Pasifik. Secara detail diperdagangkan
75
dikirim
berlangsung
di
kawasan
Asia-
Persen produk dan komoditas
yang
melalui laut Indonesia
dengan
nilai
sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun. Potensi ini dimanfaatkan Singapur4 dengan membangun pelabuhan pusat
pemindahan
(transhipment)
kapal-kapal
perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 km persegi,
dengan
penduduk 4,16juta jiwa
itu
telah
menjacli
pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen melalui Singapura. Selama ini sudah menjadi rahasiaumumbila indush'i dan jasa maritime Indonesia berada di bawah kendali Singapura. Lihat
saia
sebagian kapal
yang
berlayar
menghubungkan
antar pulau sebagian besar menggunakan bendera negeri The 10
Red Dot, khususnya kapal yang memuat barang-barang terkait dengan berbagai macam industri. Sebagai contoh industri perkapalan yang bertebaran di beberapa tempat di Kepulauan Riau, khususnya di pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya, termasukpulau Karimun. Di sana terdapat investasi pelakunya berasal
bidang
perkapalan
dari negeri yang
sangat
dan
mayoritas
takut
terhadap
KKO Marinir Indonesia. 1. Penghambat Industri Maritim Di sisi
lain,
banyak
faktor
yang
pembangunan industri maritim nasional. finansial. keuangan
Kebijakan di
sektor
Indonesia
keuntungannya
menghambat
Pertama,
perbankan atau yang
diperoleh dari
sistem lembaga
sebagian
besar
penempatan dana
di
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri maritim
sangat tidak
mendukung.
Ini
karena
bunga
pinjaman sangat tinggi. Berkisar antara 11-12 persen per tahun dengan 100 persen kolateral (senilai pinjaman). Bandingkan dengan sistem perbankan Singapura yang hanya mengenakan bunga dua persen+LIBOR dua persen (total sekitar 4 persen) per tahun. Equity-nya hanya 25 persen sudah bisa mendapatkan pinjaman tanpa kolateral terpisah. yang
Sebagai
dibelinya
contoh
bisa
pengusaha nasional
bagi pengusaha
menjadi jaminan.
kapal,
Tidak
kapal
heran, jika
kesulitan mencari pembiayaan
untuk
membeli kapal, baik baru maupun bekas melalui sistem perbankan Indonesia.
11
Kedua, sesuai dengan Kepmenkeu No 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan
Pajak
Pertambahan
Nilai yang
Dibebasknn Atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu
dan/atau
Penyerahan Jasa
Kena Pajak
Tertentu, bahwa sektor perknpalan mendapat pembebasan pajak. Namun, semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar
jika
melanggar pasal 16,
tentang
Pajak
Pertambahan Nilai yang terhutang pada impor atau pada saat
perolehan
Barang Kena
Pajak Tertentu
disetor
kas
Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan. Artinya,
kebijakan
tersebut
banci. Jika
pengusaha
menjual kapalnya sebelum 5 tahun harus membayar pajak kepada negara sebesar 22,5 persen dari harga penjualan PPn 10 persen, PPh impor 7,5 persen dan bea masuk 5 persen). Padahal
di [:rdonesia
jarang
ada
kontrak
penggunaan kapal lebih dari 5 tahurU paling banyak 2 tahun. Supaya pengusaha kapal tidak menanggung rugi berkepanjangan mereka harus menjual kapal:rya. Namun, pengusaha
harus membayar
pajak
terhutang
kepada
negara sesuai Pasa1 16 tersebut. Jika demikian, industry maritim negara ini terhambat oleh kebijakan fiskal yang dianut. Ketiga, buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebabkan
biaya
langsung
industri
maritim menjadi
tinggi. Meskipun gaji tenaga Indonesia sepertiga gaji dari tenaga kerja asing, tetapi karena rendahnya disiplin dan tanggun ditanggung
gSawab, pemilik
menyebabkan kapal berbendera 12
biaya yang dan berawak
harus 100
persen orang Indonesia (sesuai dengan UU No 7712008 tentang Pelayaran) sangat tinggi. Sebaiiknya, jika kapal berawak
100
persen
asing
yang
mahal,
ternyata
pendapatan perusahaan pelayaran bisa meningkat dua kali lipat. Keempat,
persoalan
klasifikasi
industri
maritim
di
tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kendali Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungary PT Biro Klasifikasi
Indonesia
(BKI), membuat
industri
maritim
Indonesia semakin terpuruk. Semua kapal yang diklasifikasi atau
disertifikasi
perkapalan
PT BKI,
kelas
dunia.
diduga
tidak diakui
Kalaupun diakui,
asuransi
pemilik kapal
harus membayar premi asuransi sangat mahal. 2. Industri Perkapalan Indonesia
dengan
perairan
yang luas,
membufuhkan
sarana transportasi kapal yang mampu men;'angkau pulaupulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.504 pulau. Tidak
heran
jika
kebutuhan industri
perkapalan
setiap
tahun terus meningkat. Sebagai Negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industry perkapalan nasional. Kebijakan ini didukung dengan adanya Inpres No 5/2005 yang intinya bahwa seluruh angkutan laut dalam negeri harus diangkut kapal berbendera Indonesia. Tetapi, permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal. Industri perkapalan merupakan industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tingg. Karena ih1 dukr:ngan
pemerintah
sebagai
pemegang
kewenangan
sangat penting. Faktor kebijakan moneter dan fiskal, masih 13
sulitrya akses
dana
perbankan dan
menjadi beban
para
pelaku
tingginya
usaha. Industri
bunga
kapal juga
diharuskan membayar pajak dua kali lipat. Masalah lain adalah minimnya
keterlibatan
perbankan.
enggan
menyalurkan kredit kepada
Mereka
beranggapan,
Perbankan
industri
perkapalan.
industry perkapalan
penuh
risiko
karena kontrol terhadap industri ini sulit. Selain itu,
masalah
perkapalan terutama
lahan
yang
galangan
digunakan
kapal besar
industri
berada
di
daerah kerja pelabuhan dan hak pengelolaan lahan (HI,L) dikuasai
PT Pelindo.
Sehingga
Industri perkapalan
masih
sangat tergantung pada HPL. Padahal, jika ada keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal lebih
berkembang. Dalam
pengernbangan
jasa
maritim
hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang yakni: (1) pertumbuhan ekonomi tinggi, secara berkelanjutan dengan industry dan jasa maritim sebagai salah
satu penggerak
peningkatan
utama
kesejahteraan
khususnya para
(Prime
seluruh
pemangku
mover); (2)
pelaku
kepentingan
yang
usaha, terkait
industri dan jasa maritim; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan
dan sumberdaya
maritim; dan (a)
menjadikan
industri dan jasa maritim sebagai salah satu modal bagi pembangunan merah yang pengelolaan
maritim nasional. dapat terlihat sumber daya
Sehingga adabenang
antara
oceanpolicy
maritim dengan
industri
dan dan
jasa maritim sebagai penggerak bagi pertumbuhan sektor maritim. 3. Industri Perikanan dan Bioteknologi
14
Industri memiliki
perikanan nilai ekonomi
dan
bioteknologi
sebesar
diperkirakan
82 miliar dolar
AS
per
tatlun. Namun karena pemerintah belum serius menggaraP sub
sektor
ini
(berdasarkan kajian
PKSPL
IPB;
2006),Lrdonesia
diperkirakan
kehilangan
potensi
pendapatan
produk-produk
bioteknologi
maritim
dari
sekitar 1 miliar dolar AS per tahun. Hal ini disebabkan karena
lemahnya aplikasi
bioteknologi
jarangnya
pengusaha
Paclahal
berdasarkan inventarisasi
Kelautan PKSPL IPB,
yang terjun
terdapat
maritim
ke
serta
sektor tersebut.
Divisi Bioteknologi
35.000 biota
laut, sehingga
Indonesia memPunyai potensi pendapatan miliaran dolar per tahun dari produk-produk bioteknologi. Negara-negara maju yang memiliki sumberdaya maritim terbatas, seperti Serikat dolar
mereka AS,
produk
bioteknologi
rnaritim Amerika
mendapat pendapatan
sedangkan
hingga 4,6
Inggns meraup
keuntungan
miliar dari
sektor ini sekitar 2,3 mihar dolar AS. Pemanfaatan industri perikanan
dan bioteknologi
ini
meliputi
induski makanan
dan minuman, farmasi, kosmetika dan bioerrergi. Semua bisa disediakan hrdonesia dengan sumber daya alam yang ada. Adapun produk-produkyang bisa dihasilkan dari hasil rekayasabiota laut suspensi,
Pasta
antara gigi,
lain
cat,
makanan, tablet,
tekstil perekat,
karet,
salep film,
pelembab, shampo, lotion dan produk wetlook. C. Perikanan Berdasakan
data Kementerian Kelautan
potensi sumberdaya
perikanan
tangkap
dan 6,4 juta
Perikanan, ton
per
tahun, produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per
15
tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehk4p maksimum 5,2 juta ton per tahun sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun.
Produksi
Tuna
naik 20,17
persen
pada 2007, akan
tetapi produksi Tuna hanya 4,04 per menterian Kelautan dan Perikanan
telah
merintis kelompok
(POKWASMAS)
di daerah
pengawas
pesisir
masyarakat
di bawah pembinaan
Direktorat Jenderal PSDKP. Disinggung mengenai kurang optimalnya dalam melakukan dengan
perumganan,
tegas membantahnya.
PANNAS
BMKT
Sudirman biasa disapa Menurutnya,
penanganan
BMKT sudah dilakukan serius dengan cara proses perizinan survei
dan
penilaian terkait.
perizinan
tim
teknis
Kemudian
pengangkatan
dan
telah
harus
harus
disetujui
melalui
instansi yang
dimiliki warehause
BMKT
untuk
penanganan BMKT hasil pengangkatan. Sudirman harta
menambahkan,
karun,
penggunaan
menurutnya istilah
penggunaan dengan
mengenai
diklarifikasi,
harta karun kurang tepat.
istilah
aspek
perlu
penggunaan
harta
ekonomi
karun cenderung
yang
pantinya
kata
dimana
Mengingat, dikaitkan
akan menjadi
incaran banyak para pemblrru harta karun. Harta karun yang dikelola berharga asal
FANNAS BMKT muatan
sen$iri
kapal
merupakanbenda
yang tenggelam yang
mengandung.aspek seiarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Sampai sejauh ini, Sudirman mengakui jika kegiatanpencurian BMKT di pantai Utara sen dari seluruh produksi pedkanan
tangkap.
Jumlah
nelayan
(laut dan
perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50 persen atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama
dan sambilan
tambahan. 16
jumlah
nelayan
naik
terus, yaitu 2,06 persen pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka. D. Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan lndonesia meliputi terdiri dan
kawasan
seluas
atas perairan kepulauan laut
sekitar
0,3 juta
3,1
seluas
juta
2,8
meterPersegi
juta
meter persegi
km persegi
Indonesia
juga
memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta
berbagai
2,7 juta
kepentingan
km persegi
kekayaan alam di
dan
laut
yang
melekat pada ZEE seluas
hak partisipasi dalam lepas
diluar
200
pengelolaan
mil ZEE, serta
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar
laut
perairan intemasional di luar landas kontinen. Tertuang dalam pasal 792-232 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap negara
pantai
untuk
mengelola dan
melestarikan sumber
daya laut mereka. Di zona Ekonomi Eksklusif, lndonesia memberlakukan hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasl pengelolaan dan pelestarian hidup dan sumber daya alam yang tidak hidup dari tanah dan subdasar laut dan perairan dan hakhak kedaulatan eksploras;i
berkenaan
ekonomi
dan
dengan kegiatan
eksploitasi
lain
untuk
zona, seperti produksi
energi dari arus arr, dan angin, dan dari segi yuridis yaitu pembentukan dan penggunaan buatan, instalasi pulau dan struktur, penelitian ilmiah
kelautan,
pelestarian
lingkungan
laut, dan hak-hak lain berdasarkan hukum internasional. Hak
berdaulat Indonesia
ayat 2 deklarasi ini,
sebagaimana
Pemerintah,
dimaksud
sehubungan
dalam
dengan dasar
laut dan lapisan tanah, terus melaksanakan sesuai dengan 17
ketentuan hukum dan peraturan di Indonesia tentang Perairan Indonesia
dan
Landas
Kontinen
Indonesi4 perjanjian
intemasional dan hukum internasional. Dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, kebebasan navigasi dan penerbangan dan peletakan sub-kabel laut dan pipa akan terus
diakui
sesuai
dengan prinsip-prinsip
baru
hukum internasional laut. Lalu berikutrya yaitu dimana garis batas
ZEE
negara siap,
Indonesia menimbulkan
berdekatan pada
perundingan
masalah
atau sebaliknya
waktu yang
batas
Pemerintah
tepat untuk masuk
dengan negara yang
dengan
Indonesia ke
dalam
bersangkutan dengan
maksud untuk mencapai kesepakatan. Konsep
ZEE
Misalnya, jika
mampu
memberikan
berbagai
ZEE mampu diterapkan
dengan
keuntungan. baik,
maka
keuntungan ekonomi akan mengikutinya karena sumber daya perikanan dan lainnya di daerah tersebut sangat melimpah. Selain
itu,
keuntungan politis
juga
bakal
diperoleh
pemerintah Indonesia, misalnya hasil exercise penetapan garis batas ZEE di Selat Malaka dapat digunakan sebagai dokumen teknis dalam perundingan batas ZEE di Selat Malaka dan apabila hasil penetapan dipakai sebagai klaim unilateral garis batas
ZEE Indonesia di
sebagai batas
Selat Malaka
operasional
maka
kapal-kapal
dapat
dipakai
TNI AL dalam
penegakkan hak berdaulat NKRI di Selat Malaka. Diketahui, Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi 200 mil dari bibir pantai. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan
memberikan 36
persen
dari
seluruh
total
area laut.
Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil
18
yang diberikan menampilkan sekitar 90 persen dari seluruh simpanan ikan komersial, 87 Persen dari simpanan minyak dunia, dan 10 persen simpanan mangan. E. Sumber Daya Migas Dan Mineral Laut
selain
menjadi
beraneka sumber
daya
sumber
Pangan
energi.
juga
Kini,para
perhatian terhadap
laut sebagai
upaya
terhadap tantangan
kekurangan energi
mengandung
ahli
menaruh
mencari
jawaban
di masa mendatang.
Hasil penelitian Richardson pada 2008 menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan- Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas,40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam di daratan. Potensi cadangan minyak buminya 11,3 miliar barel dan gas 101,7 triliun kaki kubik. Belum iama ini, ditemukan jenis energibaru pengganti BBM berupa gas hidrat dan biogenik di lepas pantai barat Sumatera selatan, Jawa Barat dan
bagian
utara
Selat
Makassar, dengan potensi melebihi seluruh potensi migas. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan setara
itu
berpotensi menghasilkan
minyak, namun baru 16,7
106,2
miliar barel
miliar barel yang diketahui
dengan pasti, 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi. Sisanya sebesar 89,5 miliar barel bempa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 523 miliar barel terkandung di lepas pantai, dan 19
lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara ifu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang
dimiliki Indonesia
mencapai 136,5 rnengalami
Triliun Kaki
kenaikan
bila
sampai dengan
1998
Kubik (TKK). Cadangan
dibandingkan
tahun 1955
ini yang
hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga
zirconium,
nikel,
kobalt,
biji
besi
non titanium,
vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik masih diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Selain itu,
Indonesia
dapat
memanfaatkan
potensi
laut
sebagai sumber energi listrik. Yaitu, melalui teknologi panas laut pasang surut, arus laut, angin, gelombang laut serta bioenergi dari ganggang laut. misalnya
memperkirakan
California Energy Commision,
jumlah Tenaga ombak
pecah
di
dunia dapat menghasilkan 2-3 juta megawatt energi, dimana pada lokasi yrrng tepat ombak bisa membangkitkan energi sekitar 65 megawatt per mil Panjang pesisir. Laut juga menyimpan kandu ngan bahan tambang d an mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Sanra halnya di daratan, potensi mineral dan tambang terbagi atas tiga kelas sesuai standar
indonesia,
yaitu A,
B, dan
C. Yang
membedakan
adalah masalah teknis eksploitasi dan penambangannya.
F. Pariwisata Bahari Negara
bagian
Queensland,
Australia,
dengan
paniang
garis pantai 2.100 kilometer, mampu menghasilkan devisa 2
20
miliar doiarAS dari sektor Sementara
pariwisata
pada tahun
negara kepulauan Seychelles
Madagaskar
yang
berhasil mendapatkan 70 persen
2002.
amat kecil di pendapatan
nasionalnya dari wisata bahari, dan menyokong GDP per kapita (pada 2000) sebesar 7.700 dolar AS yang jumlahnya berlipat dari Indonesia. Pembangunan
pariwisata
bahari pada
hakikatrya adalah
upaya mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Apalagi
Indonesia memiliki kekayaan
pantainya
yang indah
alam dan panorama
dengan gelombang pantai
yang
menantang dibeberapa terrrpat serta keragaman flora dan fauna
seperti
terumbu
karang
dengan berbagai jenis
ikan
hias. Adapun kawasan wisata bahari Indonesia antara lain : a. Kepulauan Padaido, Biak, Papua Kawasan wisata bahari ini sangat ideal untuk kegiatan diaing, wisata bahari
cruise.
Program
di kepulauan Padaido,
kegiataan
nelayan
pengembangan antara lain
dengan
wisata
diversifikasi
pengembangan
wisata
memancing menggunakan perahu tradisional nelayan, paket wisata
selain
pengembangan
di
daerah
kapal
cruiser regional
kapal pinisi dan Sea plane
untuk
tenggelam,
dengan
serta
menggunakan
menjangkau pulau-pulau
kecil. b. Kepulauan Selayal, Takabone Rate, Sulawesi Selatan Kawasan wisata bahari ini sangat cocok untuk diving, snorkeling,
berlayar,
dan
memancing.
Program
pengembangan wisata bahari di Kepulauan Selayar adalah
21
sebagai hub wisata cruise internasional regional, dart cruise kapal tradisional seperti pinisi Nusantara. c. Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Utara Kawasan wisata bahari di Pulau Nias sangat ideal unfuk selancar dengan
pengembangannya
ekowisata
berbasis
komunitas serta olahraga selancar. Program pengembangan di kawasan ini lebih fokus
pada penganekaragaman daya
tarik wisata dengan menampilkan budaya daerah. d. Kepulauan Raja Ampat, Papua barat Kawasan
wisata bahari
untuk kegiatan
di kepulauan
ini
sangat
ideal
menyelam. Pengembangan kawasan wisata
bahari di Kepulauan Raja Ampat dengan pola partnershrp MNC (Multi National Companies) yang melibatkan pelaku industri
wisata bahari,
pemerintahan
daerah
dan
masyarakat setempat. e. Kepulauan Ujung Kulon dan Anak krakatau, Banten Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan dfuing dan
cuise regional
dengan
tema
pengebangannya
ekowisata berbasis konservasi. Program pengembangan di Kepulauan Ujung ruang
yang
jelas
pengembangan Menyediakan dengan
Kulon,
antara
sesuai
fasilitas
kegiatan
antara lain
dengan
konservasi daya
transportasi
kapal
perencanaan
dukung lingkungan. sea plane
menampung wisatawan domestik dari jakarta. f. Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur
22
dengan areal
menuju obyek
pinisi dan
tata
wisata untuk
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diving dan wisata cruise. Program pengembangan di Pulau Komodo adalah wisata cruise regional dengan fasilitas marina dan yacht. Untuk menjangkau
pulau-pulau
kecil
di sekitarnya
perlu disediakan kapal pinisi dan sea plane. g. Teluk Tomini, Kepulauan Tongean, Sulawesi Tengah Kepulauan
ini
ideal
untuk kegiatan
menyelam
dan
snorkeling. Program pengembangan di Teluk Tomini, antara lain penyediaan fasilitas marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane dengan kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata. h. Kepulauan Bali dan Lombok Wisata bahari di dua kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam, selancar,
cruise regional,
dan
intemasional.
Program pengembangan pariwisata bahari di kawasan ini, antara lain masyarakat Menyediakan
dibangun lokal,
dan
fasilitas
kemitraan pemerintah kalangan
daerah
industry wisata
pelabuhan,
bahari.
akomodasi,
dan
pertunjukan budaya. i. Balerang, Kepulauan Riau Kawasan ini sangat ideal untuk kegiatan cruise, yacht dan rnarina serta selancar. Program pengembangan wisata bahari
di Balerang, yaitu pelabuhan
menunjang daerah
limpahan
wisata bahari
wisatawan dari
tujuan wisata kepulauan
Singapura
yang
menuju
Riau. Pengembangan
wisata uuise re$onal sangat ideal karena letaknya pulau ini strategis di selat malaka dan dekat dengan Singapura.
23
j. Kepulauan Seribu, Jakarta Wisata
bahari
yang
sangat ideal
untuk
di kepulauan
Seribu adalah selancar, cruise rcgional, mernancing, dan olahraga
bahari.
kawasan ini
Untuk
antara
itu program
pengembangan
lain Perencanaan
tata ruang
di
yang
sangat jelas antara area konservasi dan pengembangan yang disertai taman nasional. Serta pengembangan untuk fasilitas air adalah marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane untuk kegiatan nolah raga air. Seluruh kekayaan alam ini, merupakan sebagian kecil dari berjuta potensi wisata laut di Indonesia.
Jika tidak mendapat
dengan
kekayaan
bail
perhatian
alam yang
dan
berlimpah
dikelola
ini
hanya
akan sia-sia. k. Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara Kawasan menyelam
wisata
bahari
dan cruise
ini
regional.
ideal Program
untuk kegiatan pengembangan
wisata bahari di Kepulauan Wakatobi , antara lain cruise international pelabuhan
dan
regional
Makassar
dengan
sebagai hub,
pengembangan
serta
konservasi
kekayaan laut dengan pemberlakuan sertifikat penyelam dan penegakan hukum. l. Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur Kawasan wisata
bahari Derawan
ideal
untuk
kegiatan
menyelam dan konservasi penyu. Program pengembangan wisata bahari di kepulauan ini selain konservasi habitat penyu sebagai daya tarik wisata, juga untuk konservasi pengembangan
budaya
di Pulau Kakaban
24
dan
Sangalaki
dengan pola partnership MNC (Multi National Companies) memanfaatkan tenaga lokal.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu Indonesia sebagai negara
kepulauan
terbesar
di
dunia
belum
mampu
memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang meng-hubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitis stra-tegis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi. B. Saran
25
Untuk pembuatan makalah ini sendiri sebaiknya harus lebih memperhatikan
pokok-pokok
pembahasan
yang
lebih
menekankan ke judul dari makalah ini sehingga para pembaca dapat memahami secara jelas maksud tujuan dari pembuatan ini. Selain itu, sebaiknya ulasan yang diberikan lebih spesifik dan runtut.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2012.Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Penentuan Batas ZEE Indonesia(Online).https://hukummaritim.wordpress.com/20 12/08/31/pengertian-sejarah-perkembangan-zeeindonesia/.(o6 mei 2015). EdiSumarno.2014.Perspektif2EkonomiMaritimIndonesia.https://w ww.academia.edu/7187489/PERSPEKTIF_2_EONOMI_MARITI M_INDONESA.(06 Mei 2015).
26
