Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara Negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas Negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya Negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty (Thirty Years War ) di Eropa. Sebelum kita menguraikan sejarah hukum internasional modern, marilah kita kembalikan ke zaman dahulu kala dan melihat dimana saja sudah terdapat ketentuan yang mengatur 1
hubungan antara raja-raja dan bangsa-bangsa.
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja. Penyelidikan yang dilakukan oleh Bennerjce beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan India sudah diatur oleh adanya kebiasaan. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Gautamasutra yang berasal dari abad IV sebelum Masehi dan merupakan merupakan salah satu karya di bidang hukum yang tertua telah menyebutkan tentang hukum kerajaan di samping hukum kasta dan hukum keluarga. Buku Undang-undang Manu (abad kelima sesudah Masehi) juga menyabutkan tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang karena belum ada pemisahan dengan agama dan soal kemasyarakatan dan Negara. Tetapi, tulisan-tulisan pada waktu itu sudah menunjukkan adanya ketentuan atau kaedah yang mengatur hubungan antar raja atau kerajaan. Hukum pada zaman India Kuno sudah mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinama-kan Duta. Dan terdapat juga ketentuan yang mengatur perjanjian (treaties), treaties) , hak dan kewajiban raja dan juga hukum yang mengatur tentang perang. Bagaimanapun juga melihat bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para sarjana dapatlah dikatakan bahwa di India Kuno telah ada swmacam hukum yang dapat dinamakan hukum bangsa-bangsa.
1
Suatu buku dalam bahasa Indonesia yang memberikan suatu uraian yang baik tentang sejarah hukum internasional (menurut pandangan Eropa Barat) adalah Arthur Nussbaum, sejarah Hukum Internasional terjemahan dari: A Concise History of the Law Of Nations oleh sam Suhaedi Admawiria, LL.M., Bandung 1969. Buku ini merupakan sumber uatama dalam penulisan bab ini.
A.
Masa Klasik Permulaan dari hukum internasional, dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah
Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM. Di mana telah ditemukannya sebuah perjanjian pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash, dan pemimpin Umma. Perjanjian tersebut ditulis di atas batu yang di dalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua Negara kota tersebut. Perjanjian tersebut dirumuskan dalam bahasa 2
Sumeria. Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah bangsa india, Yunani dan China. Ajaran-ajaran Hindu, dengan kitabnya Manu, menunjukan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi. Sementara China memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa, lebih signifikan dari itu adalah pencapaian yang dimiliki oleh China dalam kaitannya dengan pembentukan sistem kekuasaan 3
Negara bersifat regional ‘tributar y state’ . Pencapaian yang menarik lagi oleh bangsa China
adalah upaya pembentukan perserikatan Negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu cu, yang bisa dianggap telah sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada masa modern.
Yunani Kuno memiliki sumbangan yang sangat mengesankan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan publik. Tetapi, bagi sistem arbitrase modern, yang dimiliki oleh bangsa Yunani adalah kelayakan bagi seorang arbitrator untuk mendapatkan hadiah dari pihak yang dimenangkannya.
Bangsa
Romawi
memiliki
sumbanga
yang
cukup
signifikan
bagi
perkembangan hukum internasional yang dapat digunakan dalam penggunaan intilah jus gentium yang terus berlanjut sampai abad pertengahan. Kontribusi Romawi tersebut jelas dengan adanya perbedaan istilah jus natural dan jus gentium. Jus gentium (hukum masyarakat) menunjuk pada hukum yang merupakan sub sari dari hukum alam (jus natural). Kemudian pengertian jus gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan hukum alam meliputi seluruh fenomena alam. 2
Arthur Nussbaum , Sejarah Hukum Internasional, (penterjemah: Sam Suhaedi Admiwiria), Bandung: PT. Binacipta, 1969, hlm.,2. 3 Malcolm N. Shaw, op. Cit., hlm., 14.
B.
Masa Pertengahan Pada masa ini hukum alam mengalami transformasi di bawah bendera Gereja Katolik.
Pada masa ini pemahaman terhadap hukum alam meluas meliputi kehidupan alam dan sosial serta segala hal di luar itu –mulai dari pergerakan bintang sampai tindak-tanduk semua makhluk--, termasuk malaikat.
4
Dalam kaitannya dengan hukum internasional pada saat ini tidak mendapatkan sentuhan sama sekali, ---bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran--, Peran keagamaan secara berlebihan mendominasi sektor-sektor secular. Kemunduran luar biasa ini berakibat pada terpinggirkannya rasio. Karena ini tidak mengherankan apabila abad pertengahan disebut 5
sebagai masa kegelapan (‘the dark age’ ). Pada masa ini pun muncul kembali apa yang dikenal 6
sebagai ‘perang adil’. Konsepsi perang adil muncul ketika perdebatan mengenai apakah seorang umat Kristiani diperbolehkan untuk ambil bagian dari dalam perang yang jelas-jelas bertolak belakang dengan ajaran yang dikandungkan oleh Alkitab Injil. Sebagai jalan tengah maka dimunculkan konsep ‘perang adil’, yakni perang yang sesuai dengan ajaran Kristen. Perang adil tersebut harus bertujuan untuk melakukan tindakan yangyang motifnya tidak bertentangan dengan semangat ajaran agama tersebut, yakni atas dasar demi cinta kepada 7
nilai-nilai kemanusiaan.
Benih-benih perkembangan hukum internasional dapat ditemukan di daerah-daerah yang berada di luar jangkauan kekuasaan Gereja Roma. Negara-negara ini antara lain Inggris, Perancis, Venesia, Swedia, Portugal dan Aragon. Perjanjian-perjanjian pada masa ini mencerminkan semangat jamannya yakni mengatur tentang peperangan. Persoalan-persoalan penting lainnya antara lain meliputi perdamaian, gencatan senjata, netralitas, dan persekutuanpersekutuan. Melemahnya kekuasaan keagamaan ditandai dengan maraknya upaya sekularasi yang tidak terlepas dari proses terbentuknya Negara-negara bangsa modern yang mendasarkan kekuasaanya pada legitimasi factor-faktor sekular. 4
Stephen C. Neff., Op. Cit., hlm., 34. Arthur Nussbaum., Op. Cit., hlm 22 6 Ibid. 7 Stephen . Op. Cit. hlm., 35. 5
Sejak akhir abad pertengahan hukum internasional digunakan dalam isu -isu politik, militer dan pertanahan. Hukum mengenai pengambil alihan wilayah menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh Eropa terhadap Afrika dan benua baru, Amerika. Salah satu sarjana hukum internasional awal adalah Francisco de
Victoria, yang memberikan serangkaian kuliah di Universitas Salamanca, Spanyol, bertujuan untuk menjjustitikasi praktek penaklukan Spanyol.
C.
Hukum Internasional Islam Samual Hutington merupakan seorang pemerhati perkembangan Islam yang mengangkat
isu akan terjadi clash of civilization, antara peradaban islam dan dunia barat. Prediksi Hutington tersebut dapat diragukan dengan menggunakan beberapa alasan. Salah satu alasan adalah 8
makin terintegrasinya nilai-nilai modern di Negara-negara Muslim. Hal ini tercermin dalam hukum internasional, bila ditinjau dari aspek sejarah hukum internasional, menunjukkan bahwa islam telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum internasional. Beberapa sarjana memiliki anggapan bahwa apabila hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara ekslusif warisan dari Eropa, sehingga mereka berkesimpulan akan terdapat pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya peradaban islam yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas bangsa Eropa. Pengaruh islam terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa diantaranya Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.
8
Mengenai Keadaan Islam secara Umum, dapat dibaca dalam buku tulisan Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia , Vol.1, Buku 2, (Penterjemah: Mulyadhi Kartanegara), Jakarta: Paramadina, 2002; dan Ira M, Lapidus, A History of Islamic Society, Cabridge University Press, 1988.
Sementara dalam hubungan internasional, Islam secara umum DR. M. Abu Zahrah
9
mengemukakan sepuluh prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin di masa lalu, yaitu: (1)
Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat. Ia sebagai khalifah di muka bumi.
(2)
Manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi historis dari satu keturunan Nabi Adam, melainkan juga oleh sifat kemudian yang universal.
(3)
Prinsip kerjasama manusia ( ta’awun insani ) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
(4)
Prinsip Toleransi (tashomah) dan tidak merendahkan pihak lain.
(5)
Adanya kemerdekaan (harriyah). Kemerdekaan menjadi sangat penting sebab akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia.
(6)
Akhlak yang mulia dan keadilan.
(7)
Perlakuan yang sama dan inti diskriminasi.
(8)
Pemenuhan atas janji.
(9)
Islam menyeru kepada perdamaian, karena itu harus mematuhi kesepakatan merupakan kewajiban hukum dan agama.
(10) Prinsip kasih saying dan mencegah kerusakan. Di sisi lain, yang sangat menggembirakan pada saat ini adalah telah dimulainya untuk memnuat hukum internasional sebagai hukum universal, salah satunya upaya-upaya untuk melakukan kodifikasi, makin memperkuat bukti akan pernyataan ‘law in large has a certa in unity, and no body of law is an island complete unto itself’.
9
M. Abu Zahrah, Hubungan-hubungan Internasional dalam islam , Jakarta: Bulan Bintang, !973, hlm., 13-45.
Hukum internasional Islam sebagaimana diakui oleh pakar Hukum Internasional Islam Modern, Madjid Khadduri, Islam memiliki karakter agresif dengan lebih mengarah pada penaklukan dibandingkan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Hal ini menunjukkan kelebihan dari Hukum Islam yang dalam hal pengaturan mengenai hukum perang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, lingkungan dalam kategori non-combatants, sebagaimana yang dinyatakan dalam pidato dari Abu Bakar. Pengertian hukum internasional dalm islam mendapatkan bandingannya dalam konsepsi siyar , yang mana merupakan cabang dari shari’ah. Tetapi pengertian siyar memiliki cakupan pengertian yang unik. Keunikan yang dikandung oleh siyar dapat ditemukan dalam perlakuan yang membedakan antara hubungan Negara Muslim dan non-Muslim. Setidaknya, kontribusi islam dapat dibuktikan melaluiteori dan rumusan konsep pengelompokkan Negara dalam keadaan perang dan damai. Siyar memiliki sumber-sumber tambahan, di samping sumnersumber yang telah menjadi shari’ah seperti Al-qur’an dan As-Sunnah, yang diantaranya adalah
praktek-praktek Empat Khalifah pertama yang diklaim oleh para ahli hukum islam dapat melengkapi Al-Qur’an. Sumber-sumber tambahan jauh melampaui sumber-sumber yang dikenal dalam shari’ah. Sumber-sumber ini di antaranya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pemimpinpemimpin Islam dan non-Islam, Intruksi-intruksi resmi yang diberikan oleh Khalifah kepada para pejabat di bawahnya, pendapat-pendapat Sarjana Hukum Islam, putusan arbitrase, hukum nasional yang terkait dengan materi siyar dan deklarasi unilateral yang terkait dengan siyar, dan kebiasaan. Kontribusi lain yang lebih praktis, yaitu tumbuhnya Negara-negara Muslim sekitar pertengahan abad ke dua puluhan, terutama sejak dideklarasikannya Sepuluh Desa Sila Bandung. Hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, banyak Negara di belahan benua Afrika melepaskan diri dari penjajahan dan merdeka. Dua puluh tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1973, Negara-negara Islam sepakat untuk mendirikan Organisasi dunia yang dinamakan Organisasi Konferensi Islam Internasional atau OKI.
D.
Hukum Internasional Modern Pada abad ketujuhbelas dan delapanbelas, tercatat sebagai semangat baru memasuki era
tumbuhnya hukum internasional. Hugo de Groot atau Grotius , pakar Hukum dari Belanda menekankan perbedaan antara hukum bangsa-bangsa dan hukum alam. Akan tetapi, ia menganggap hukum banga-bangsa sebagai bagian dari hukum alam. Meskipun demikian, hukum bangsa-bangsa berdiri sendiri dan mendapatkan kekuatan mengikatnya berasal dari kehendak Negara-negara itu sendiri. Menurut Grotius, hukum ini tidak terkait dengan persoalan-persoalan yang di luar jangkauan seperti pikiran, namun hanya mengikat sikap luar dari Negara-negara dan pemimpinnya.
Samuel Pufendolf dalam
karyanya
De
Jure
Nature
et
Gentium menyatakan
pandangannya bahwa hukum internasional dibentuk atas dasar hak-hak alamiah universal, dan beranggapan bahwa perang sebagai alat yang hanya dapat disahkan setelah melengkapi syaratsyarat yang sangat ketat. Dengan kata lain perang hanya dapat dilakukan dalam hal hukum alam telah dilanggar. Cornelis van Bynkershoek yang menekankan pada pentingnya kebiasaan atau actual practice dari Negara-negara dibandingkan pada hukum alam. Sumbangan yang besar diberikan oleh Bynkershoek adalah teori mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Negara-negara netral. Hukum bangsa-bangsa mulai mendapatkan pengertian yang jelas yakni hukum yang secara ekslusif mengatur hubungan-hubungan antar Negara-negara. Pada akhir abad ke-18 hukum bangsa-bangsa mendapatkan nama baru ‘ hukum internasional’ dari filsuf jenial Inggris,
Jeremy Bentham. Pengertian baru lebih lanjut berpengaruh terhadap isi dari hukum internasional itu sendiri. Hal yang paling menonjol adalah munculnya pembagian antara persoalan domestik dan internasional. Pembedaan ini merupakan akibat dari munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian the peace of Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar agama yang telah berlangsung selama tiga pluh tahun di Eropa. Pada abad ke-19 muncul kelompok dengn paham Positivistic yang bisa dikatakan sebagai pewaris dari paham voluntaris. Perbedaanya positivis lebih doktriner, yang pemahamannya
diungkapkan sebagai ‘hukum yang mengikat Negara adalah hukum yang mana Negara tersebut telah memberikan persetujuan’. Kemudian muncul pemahaman bahwa hukum internasional
merupakan hukum antar Negara, bukanlah hukum yang di atas Negara sebagaimana yang terdapat dalam pemahaman kelompok naturalis. Pada abad ini juga ditandai dengan berdirinya dua organisasi yang menampung para ahli hukum internasional, yakni the internasional law Association dan Institut de droit internasionale. Perkembangan lain adalah hukum internasional telah menjadi objek studi alam skala luasx dan memungkinkan penanganan persoalan hukum internasional secara lebih professional. Paham hukum alam pada abad ke-19 secara menakjubkan masih dapat bertahan dalam hal persoalan penggunaan perang sebagai instrument kebijakan. Kategori yang sangat penting dalam hal ini adalah ‘replisals’ , yakni suatu metode yang melibatkan penggunaan kekerasan yang ditujukan pada suatu Negara yang dituduh telah melanggar hukum. Pemahaman Hegel ini menuntut individu untuk tunduk kepada kehendak Negara, menhingat Negara merupakan perwujudan dari kehendak semua. Perkembangan pada abad ini akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum internasional di abad duapuluh. Perkembangannya yang sangat penting pada masa ini yang terkait dengan hukum internasional adalah mulai diperlakukannya hukum internasional sebagai sebuah cabang studi yang dipelajari secara serius di tingkat universitas. Secara Gradual hukum internasional mulai terpengaruh oleh tulisan-tulisan para professor dari Universitas dan artikelartikel ilmiah yang ditulis oleh para staf diplomatic kementrian luar negeri. Konferensi Den Haag pada tahun 1898 mendirikan komisi internasional yang diperuntukkan sebagai pemecah pertikaian, yang kemudian sistem ini diadopsi oleh Konvensi Den hag 1907. Pada waktu yang bersamaan terdapat peningkatan penggunaan arbitrase internasional sebagai alternative penyelesaian sengketa. Dengan meningkatnya persetujuan-persetujuan internasional, kebiasaan dan pengaturanpengaturan menimbulkan terpecahnya para teoritis dalam hukum internasional menjadi dua kelompok, dalam kaitannya dengan hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional. Kelompok pertama, beranggapan bahwa adanya suatu kesamaan wilayah berlakunya antara
kedua bidang hukum tersebut, yang lebih jauh menuntut adanya kepatuhan salah satu bidang hukum. Sementara kelompok lain menganggap kedua hukum tersebut memiliki wilayah berlaku yang berbeda-beda, sehingga mustahil akan adanya keterkaitan antara kedua bidang hukum itu. Pada abad duapuluh, terdapat peningkatan jumlah Negara-negara baru dan tingkat saling ketergantungan yang cukup tinggi, yang mna merupakan karakteristik yang belum ada pada abad-abad
sebelumnya.
Salah
satu
perkembangan
yang
mencolok
dalam
hubungan
internasional yang merupakan peningkatan abad sebelumnya adalah ketimpangan kekayaan antara Negara-negara, terutama Negara berkembang (developing countries) di Selatan, dan 10
Negara-negara maju (developed countries) di Utara.
Perkembangan pertama yang sangat signifikan bagi hukum internasional pada abad ini adalah pecahnya Perang Dunia I (1914-1918). Dalam upayanya untuk menghindari terulanya Perang Dunia, komunitas internasional melalui Perjanjian Versailes yang di dalamnya meliputi Konvenan Liga Bngsa-Bangsa (LBB) mendesain provisi-provisi yang dapat ditujukan untuk mengurangi upaya-upaya yang dapat menjerumuskan dunia pada situasi peperangan. Pada saat yang hampir bersamaan terdapatnya pengaturan mengenai perlindungan minoritas di dalam wilayah-wilayah Negara-negara. Ketentuan ini ditujukan untuk perjanjian HAM di Negaranegara yang menjadi subjek dari sistem mandate. Liga bangsa-bangsa memiliki organ eksekutif dan majelis, tetapi LBB memiliki kelemahan, karena absennya AS dan Uni Soviet yang kemudian menjadikannya secara eksklusif milik Eropa. Kegagalan LBB lebih lanjut dibuktikan dengan pecahnya Perang Dunia II. Mekanisme internasional dalam LBB tidak lebih hanya sebagai padam. Dan upaya yang paling berpengaruh atas terbentuknya system internasional Pasca Perang Dunia II adalah upaya yang dilakukan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt, dan Menteri Luar Negerinya Cordell Hull, yang menginginkan terciptanya system penyelesaian konflik internasional yang efketif. Dan pada saat berakhirnya Perang Dunia II Organisasi Buruh Internasional (ILO) didirikan.
10
Malcolm N. Shaw. Op. Cit., hlm. 24.
E.
Hukum Internasional Dalam Sistem Baru Langkah-langkah yang penting untuk menuju terciptanya sebuah sistem langkah baru
dalam hukum internasional adalah upaya-upaya konkret melalui kesepakatan-kesepakatan dan pembuatan Komite Sementara untuk menyiapkan PBB sebagai Organisasi Internasional, yaitu: (1)
The Inter Allied Declaration (12 Juni 1941)
(2)
Piagam Atlantic (Agustus 1941)
(3)
Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu (1 Januari 1942)
(4)
Komite London ( 20 Mei 1943)
(5)
Deklarasi Moskow (30 Oktober 1943)
(6)
Teheran (November 1943)
(7)
Bretton Woods (1-21 Juli 1944)
(8)
Konferensi Dumbarton Oaks ( 21 Agustus-Oktober 1944)
(9)
Konferensi Yalta (4-11 Februari 1945)
(10) Konferensi San Fransisco ( April 25-26 Juni 1945)
F.
Menuju Tata Pemerintahan Global Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945. Persidangan pertama Majelis Umum
(MU) berlangsung di London pada tanggal 10 Januari 1946. Hal mana persidangan terakhir dari Majelis LBB dilakukan pada tanggal 18 April 1946 ditujukkan untuk membubarkan LBB, dan sekaligus PCIJ pada hari yang sama ICJ berdiri. Dalam kaitannya dengan agresi, Piagam tidak hanya melegitimasi sanksi ekonomi, tetapi juga senjata. Salah satu tujuan utamanya adalah unuk menciptakan kondisi damai dan saling menghormati yang timbul akibat perjanjian dan terpeliharanya sumber hukum internasional lainnya. Dari pengertian itu jelas bahwa PBB memiliki peran sentral untuk berfungsinya dan
sekaligus juga promoter bagi pembentukan hukum internasional secara progresif ( prograsive development of internasional law). Meningkatnya jumlah Negara-negara sebagai akibat dari proses dekolonisasi menjadikan Peta Politik Dunia berubah. Salah satu buktinya adalah Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada bulan April 1955, yang digagas oleh Soekarno. Lahirnya doktrin Dasa Sila Bandung, menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap hukum internasional pertengahan
(medio) abad keduapuluh cukup signifikan. Pada masa perang Dingin, terdapat perang ideology antara dua kelompok besar, yakni kelompok kapitalis dan sosialis. Kedua kelompok ini dikenal dengan masing-masing sebutan sebagai The New Haven School dengan Myres McDougal dan Harold J. Laswel Tunkin sebagai proponen utama dari teori soviet yang lebih dikenal sebagai kelompok Komunis atau Kelompok 11
Timur. Kelompok dunia ketiga memiliki kecenderungan untuk melihat hukum internasional sebagai salah satu bentuk instrument colonialism sebagai kelanjutannya, maka mereka menolak hukum kebiasaan. Hukum Internasional Modern telah mengalami perkembangan yang kompleks yang dibuktikan dengan luasya cakupan, atau dapat juga dengan melihat jumlah cabang ilmu hukum internasional yang ada dewasa ini. Hukum internasional ‘European Centris’ identik dengan hukum yang mengatur antar Negara, pada saat ini telah mengalami revisi yang sangat mendasar dengan mulai dikenalkannya individu, kelompok pejuang kemerdekaan suatu bangsa, dan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional.
11
Hassan Moinuddin, The charter of the Islamic Conference: The Legal and Economic Framework , Oxford: Clarendon Press, 1987, hlm., 44.
DAFTAR PUSTAKA AK Syahmin dan Usmawadi, Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Kontenporer 1, Penerbit Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwij aya, 2008 Kusumaatmadja, Mochtar, Pengertian Hukum Internasional bekerjasama dengan Penerbit P.T Alumni, Bandung 2012 Sefriana, Hukum Internasional Suatu Pengantar Jakarta Rajawali Pers, 2010
HUKUM INTERNASIONAL SEJARAH HUKUM INTERNASIOANAL DAN PERKEMBANGANNYA
Disusun Oleh:
Denada Ayu Lexmitha Putri 02121401055 Mata Kuliah: Hukum Internasional Dosen Pembimbing: Syahmin Ak, S.H.,M.H.
Usmawadi, S.H.,M.H. Meria Utama, S.H.,LL.M. Akhmad Idris, S.H.,M.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG 2013/2014
