Sap 5 Kelompok 4- Struktur Kepemilikan

GOOD CORPORATE GOVERNANCE “STRUKTUR KEPEMILIKAN”

KELOMPOK : 1.

ANDRIK APRILYANTO S

1515351162

2.

DESAK DARMAYONI

1515351151

3.

NI WAYAN LIA APRIANI

1315351036

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS UDAYANA 2017 1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Isu

pemisahan

pengelolaan

perusahaan

dari

kepemilikan

pertama

kali

dikemukakan oleh Adolf Berle dan Gardiners Means (1932) dalam karya mereka berjudul The Modern Corporation and Private Property. Property. Karya ini sebenarnya menjelaskan konteks pergeseran pergeseran dari sistem “kapitalisme kewirausahaan” menuju “kapitalisme manajerial” di Amerika Serikat. Dalam sistem kapitalisme kewirausahaan, pengelolaan perusahaan dilakukan oleh pemilik sehingga tidak menimbulkan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Sebaliknya dalam sistem kapitalisme manajerial, pengelolaan perusahaan diserahkan kepada pihak yang dinilai memiliki keahlian manajerial. Pihak-pihak tersebut adalah pemimpin perusahaan modern yang umumnya berskala relatif besar sehingga para pemilik merasa tidak mampu mengelolanya sendiri. Mereka ini, para eksekutif perusahaan, meskipun bukan pemilik shareholder (shareholder ), ), memiliki hak untuk mengelola secara penuh sumber daya yang ada dalam organisasi. Nampaknya, lahirnya kelas menengah dalam masyarakat juga sangat didukung oleh lahirnya kapitalisme manajerial ini. Banyak orang yang tidak memiliki modal, tetapi memiliki kompetensi, mampu memimpin perusahaan-perusahaan yang umumnya berskala besar. Secara normatif, berfungsinya peran kelompok manajer dalam pengelolaan perusahaan akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, dalam praktiknya kemudian, muncul perbedaan kepentingan antara “pemilik” dan “pengelola” perusahaan. Dalam sistem organisasi yang makin besar, sebagai akibat skala bisnis yang makin besar, timbul kerumitan masalah hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) memberi penegasan bahwa masalah utama dalam perusahaan modern adalah terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan sehingga memunculkan biaya yang dikenal sebagai agency cost.





agency cost adalah biaya untuk mengawasi para eksekutif oleh para pemilik modal, termasuk di dalamnya biaya residual, muncul akibat hilangnya kesempatan (opportunity (opportunity cost).

1.2

1.3

Rumusan Masalah

1.

Apa saja masalah-masalah dalam model manajerial?

2.

Bagaimana struktur kepemilikan perusahaan?

3.

Bagaimana struktur kepemilikan perusahaan di Asia?

Tujuan

1.

Untuk mengetahui masalah-masalah dalam model manajerial.

2.

Untuk mengetahui struktur kepemilikan perusahaan.

3.

Untuk mengetahui struktur kepemilikan perusahaan di Asia.





BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pemisahaan Kepemilikan dan Kepengurusan

2.1.1

Keterbatasan Model Perusahaan Kewirausahaan Model perusahaan kewirausahaan bercirikan para pemilik mengelola sendiri perusahaannya. Mereka, para wirausahawan ini, secara umum memiliki tiga kepemilikan sekaligus yang meliputi: 1.

Kepemilikan perusahaan itu sendiri yang menyangkut aset-aset yang digunakan dalam proses produksi,

2.

Kepemilikan kompetensi yang meliputi kualitas sumber daya manusia, model pengelolaan, dan struktur organisasi yang akan menentukan kualitas serta kuantitas proses produksi, serta

3.

Kepemilikan atas hak remunerasi ata pengelolaan perusahaan yang umumnya secara sederhana dapat dipahami sebagai fungsi dari keberuntungan perusahaan. Untuk mengatakan model ini lebih menguntungkan atau tidak dan apakah

model ini bisa dikatakan lebih baik dari model lain, ini sangat bergantung pada skala usaha yang dikembangkan. Untuk perusahaan berskala kecil, atau perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan kecil dan menengah ( small small and medium enterprises), enterprises), tentu saja model kewirausahaan ini akan menguntungkan. Begitu pula dengan unit usaha yang baru mulai berkembang start-up (start-up business). business). Ada dua kesulitan utama bagi perusahaan berskala besar atau perusahaan yang sedang berkembang. Pertama, perusahaan jenis ini membutuhkan dana operasional yang besar yang sulit dipenuhi dengan modal sendiri. Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usaha, kendala finansial menjadi hal yang penting karena bagaimana mungkin bisa mengembangkan usaha jika pasokan finansialnya terbatas. Kesulitan kedua, bila memiliki skala usaha besar, perusahaan tidak mungkin lagi dikelola secara pribadi. Dalam kondisi tertentu, dibutuhkan tenaga-tenaga





Dengan demikian, ada dua kondisi-kondisi tertentu, terutama berkaitan dengan skala usaha dan rencana pengembangan usaha, dimana perusahaan model kewirausahaan tidak lagi bisa dipertahankan sehingga harus beralih ke perusahaan model manajerial. 2.1.2

Masalah dalam Model Manajerial Model manajerial ditandai dengan terpisahnya pengelolaan perusahaan dari kepemilikan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, proses pemisahan tersebut merupakan ciri pengembangan kapitalisme industrial pada awal abad ke-19, sebagaimana dijelaskan oleh Berle dan Means (1932). Dengan pemisahan tersebut, masalah yang segera muncul adalah tidak sinkronnya kepentingan pemilik dan pengelola. Dengan makin modernnya sistem korporasi, yang salah satunya ditandai dengan makin besarnya skala usaha perusahaan, pola pembiayaan pun makin kompleks. Seiring dengan makin berkembangnya pasar finansial, pemilik perusahaan pun makin anonim. Dalam kasus perusahaan yang menjual kepemilikan di bursa saham, para pemegang saham menjadi tidak saling kenal. Dalam kasus perusahaan memiliki pemegang saham yang manjemuk, masalah keagenan (agency (agency problem) problem) akan muncul bukan saja antara pemilik modal dan pengelola, melainkan juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Untuk memudahkan pembahasan, kita bisa mengatakan ketegangan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan sebagai masalah keagenan tipe I, sedangkan ketegangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sebagai masalah keagenan tipe II. Dalam kasus perusahaan di berbagai Negara di kawasan Asia, sebagaimana terjadi pula di Negara berkembang lain, masalahnya tidak lagi terletak pada masalah keagenan tipe pertama, melainkan tipe kedua. Selain itu, tipe kepemilikan di tangan keluarga dan Negara akan menimbulkan berbagai penyimpangan kebijakan yang berlawanan dengan standar etis serta moral (moral (moral hazard ). ).





1.

Sistem penggajian (remuneration (remuneration system): system): diyakini, sistem penggajian yang baik akan menekan sidat oportunis para pengelola perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori biaya transaksi (transaction (transaction cost theory). theory). Akhir-akhir ini, diterapkan pemberian kepemilikan perusahaan dalam persentasi tertentu kepada para pengelola perusahaan sebagai salah satu cara menekan masalah keagenan tipe pertama ini. Sistem tersebut dikenal sebagai stock sebagai stock option.

2.

Sistem pengawasan internal: untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, para pemilik modal menugaskan dengan pengawas yang membawahi para pengelola perusahaan di bawah CEO (chief (chief executive officer ). ). Dalam sistem Anglo-Saxon yang menggunakan tata kelola sistem tunggal ( single-tiered single-tiered system), system), dewan pengawas tersebut dinamakan dewan direktur (board (board of directors), directors), sementara dalam sistem ganda (dual-tiered (dual-tiered system) system) seperti di Indonesia, dewan pengawas disebut dewan komiasaris (commissioner (commissioner ). ). Baik dalam sistem yang menggunakan dewan komisaris maupun dewan direktur, biasanya dewan pengawas terdiri atas pihak dari dalam perusahaan yang mewakili para eksekutif dan pihak luar yang bertugas mewakili kepentingan pemegang saham. Dalam sistem dewan komisaris, wakil pemegang saham minoritas biasanya disebut komisaris independen, sementara dalam kasus agak unik yang terjadi di Jerman, para pekerja dalam pengertian buruh memiliki wakil yang duduk di dewan pengawas dengan sebutan sistem co-determinasi (co(codetermination). determination).

3.

Sistem pengawasan eksternal (pasar): pengawasan melalui sistem pasar bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, control yang dilakukan oleh para investor itu sendiri dengan cara jual beli kepemilikan (saham). Pada dasarnya, baik buruknya kinerja perusahaan akan tercermin dari tinggi rendahnya harga perdagangan di bursa saham. Makin baik kinerja perusahaan, makin meningkat pula harga sahamnya di bursa. Begitu pula sebaliknya, apabila kinerja perusahaan dinilai buruk, para investor cenderung melepas kepemilikan saham tersebut sehingga







perusahaan lain untuk mengakuisisi. Mekanisme ini dikenal dengan sebutan hostile acquisition, karena pada dasarnya pemilik lama, sebenarnya, tidak menginginkan perusahaannya dibeli orang lain. Namun, kondisi perusahaan yang buruk membuat mereka tidak punya pilihan selain menjual perusahaan tersebut ke pihak (pemilik/perusahaan) lain. 4.

Pasar eksekutif: mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kinerja para eksekutif dalam menjalankan perusahaan terjadi akibat ketatnya persaingan pasar para eksekutif. Semakin S emakin tinggi penawaran tenaga kerja di tingkat eksekutif tersebut, akan semakin kuat tekanan bagi para pengelola perusahaan untuk membuktikan kinerja. Jika mereka dinilai tidak memenuhi, kinerja yang baik, para pemilik modal bisa saja memecat dan mengganti mereka dengan den gan pengelola pen gelola baru. Fenomena ini semakin lazim dengan munculnya jasa pencarian eksekutif kelas tinggi atau perusahaan jasa head-hunter . Globalisasi dan mobilitas tenaga kerja antar-negara juga meningkatkan persaingan pasar tenaga kerja eksekutif. Misalnya, banyak perusahaan di Indonesia yang memperkerjakan eksekutif dari Filipina, Malaysia, atau Singapura.

5.

Konsentrasi kepemilikan: berbagai studi menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan diyakini akan meningkatkan kontrol terhadap manajer. Hal tersebut sudah menjadi perhatian cukup lama dalam studi-studi klasik (Jensen dan Meckling, 1976) hingga kontemporer (Grossman dan Hart, 1980 & 1998; Shleifer danVishny, 1986). Pengawasan dan kontrol melalui konsentrasi kepemilikan dinilai paling baik untuk mengendalikan sifat oportunisme para





terutama muncul adalah tidak sinkronnya kepentingan pemilik dan pengelola perusahaan sebagai akibat dari pemisahan pengelolaan perusahaan dari kepemilikannya. Namun dalam perkembangan berikutnya, ternyata yang lebih menjadi masalah bukan lagi masalah keagenan tipe pertama, melainkan tipe kedua atau konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam kasus di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Korea, dan Indonesia, kepemilikan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1.

Saham mayoritas umumnya dipegang di tangan keluarga dan negara. Dalam kasus perusahaan keluarga, pemisahan antara kontrol dan kepemilikan sebenarnya tidak terjadi karena biasanya para pengelola perusahaan adalah anggota keluarga dari pemilik perusahaan.

2.

Pemegang saham pengontrol memiliki hak suara yang melebihi kepemilikan karena sistem kepemilikan yang bersifat pyramidal, atau karena mereka menempatkan para manajer dari anggota keluarga di perusahaan-perusahaan yang dikontrolnya.

3.

Kepemilikan bank secara signifikan tidak begitu lazim.

4.

Terdapat hubungan antara struktur kepemilikan dengan pemilihan Dewan Pengawas.

2.3 Struktur Kepemilikan Perusahaan di Negara Maju

Menurut Sycip di kebanyakan negara industri maju seperti Inggris, Amerika, Australia, Jerman, dan Perancis mayoritas perusahaan besar dan menengah berstatus perusahaan publik. Sebagian besar pemegang saham perusahaan-publik adalah masyarakat. Separuh dari penduduk usia dewasa di Australia misalnya, memiliki saham-saham





prinsip-prinsip good corporate governance governance tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.

2.4 Struktur Kepemilikan di Asia

Di kawasan Asia, pada umumnya pemisahan antara kepemilikan dan kepengelolaan perusahaan tidak terlalu berkembang. Bisnis lebih bersifat kekeluargaan sehingga sehingg a kelompokkelompok usaha besar yang berkembang selalu dikendalikan oleh anggota keluarga dari hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hal tersebut sangat terasa dalam sistem Keiretsu di Jepang, Chebol di Korea, dan Konglomerasi di Indonesia. Dalam sistem Anglo-Saxon, pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan umumnya cukup tegas. Pemilik modal menyerahkan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada para professional. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya dukungan sistem pasar modal yang kuat sehingga kepemilikan perusahaan bisa dijualbelikan dengan baik. Dalam hal ini, kepemilikan perusahaan bisa saja terjadi secara anonym lewat pembelian kepemilikan perusahaan lewat mekanisme pasa modal. Umumnya, para pemilik modal ini memiliki suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemilik modal dikelompokkan dalam pemilik modal besar (blockholder (blockholder ) atau pemilik modal kecil (ritel). Pemilik modal besar memiliki hak suara cukup besar serta posisi lemah dalam menyuarakan kepentingan. Bahkan, banyak diantara mereka yang merasa tidak memiliki insentif untuk menyuarakan kepentingan. kepentingan. Namun, dalam perusahaan dikenal sistem “komisaris independen” yang bertugas melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Di Korea, Singapura, Taiwan, dan Hongkong, kontrol keluarga terhadap perusahaan





BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Model perusahaan kewirausahaan bercirikan para pemilik mengelola sendiri perusahaannya. Para wirausahawan ini, secara umum memiliki tiga kepemilikan sekaligus yang meliputi: (1) kepemilikan perusahaan itu sendiri yang menyangkut aset-aset yang digunakan dalam proses produksi, (2) kepemilikan kompetensi yang meliputi kualitas sumber daya manusia, model pengelolaan, dan struktur organisasi yang akan menentukan kualitas serta kuantitas proses produksi, serta (3) kepemilikan atas hak remunerasi ata pengelolaan perusahaan yang umumnya secara sederhana dapat dipahami sebagai fungsi dari keberuntungan perusahaan. Dalam kasus perusahaan memiliki pemegang saham yang manjemuk, masalah keagenan (agency (agency problem) problem) akan muncul ketegangan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan sebagai masalah keagenan tipe I, dan ketegangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sebagai masalah keagenan tipe II. Ada beberapa cara atau mekanisme untuk menekan masalah keagenan tipe I, yaitu: sistem penggajian, sistem pengawasan internal, sistem pengawasan eksternal (pasar), pasar eksekutif, dan konsentrasi kepemilikan. Di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Korea, dan Indonesia, kepemilikan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) saham mayoritas umumnya dipegang di tangan keluarga dan negara, (2) pemegang saham pengontrol memiliki hak





DAFTAR PUSTAKA

Prasetyantoko, A. 2008. Corporate Governance: Pendekatan Institusional . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Siswanto Sutojo, E. John Aldridge. 2008. Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Sap 5 Kelompok 4- Struktur Kepemilikan

Recommend Documents