LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
:
TANGGAL :
RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
merupakan
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
dan
fungsinya,
Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dinyatakan
bahwa
perencanaan
strategis
merupakan
langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.
1
Sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
di
atas,
maka
RSUD
Cibinong Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis
(Renstra)
RSUD
Cibinong
Tahun
2013-2018
sebagai
penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Renstra RSUD Cibinong Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi,
peluang
dan
kendala
yang
ada
atau
mungkin timbul.
1.2
LANDASAN HUKUM
Penyusunan
Renstra
RSUD
Cibinong
Kabupaten
Bogor
tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Pembentukan
Kabupaten
Nomor
4
Purwakarta
Tahun dan
1968
Kabupaten
tentang Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 13. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817);
3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten
Bogor
Tahun
2008
Nomor
9,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2013-2018
dimaksudkan
sebagai
dokumen
perencanaan
jangka
menengah yang menjabarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Bogor tahun
2013-2018
sesuai
dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
diamanatkan kepada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Pembentukan RSUD Cibinong. Tujuan
Renstra
RSUD
Cibinong
Kabupaten
Bogor
tahun
2013-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja RSUD Cibinong, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja RSUD Cibinong, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor.
5
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renstra RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra RSUD Cibinong. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders RSUD Cibinong dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika
penulisan
Perubahan
Renstra
RSUD
Cibinong
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya RSUD Cibinong, Kinerja Pelayanan RSUD Cibinong dan Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan
Kesehatan
RSUD
Cibinong. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Identifikasi
bab
ini
menjelaskan
permasalahan
mengenai
berdasarkan
Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
Terpilih,
Telaahan Renstra K/L dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
DAN
KEBIJAKAN
Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran
6
Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 20132018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas RSUD Cibinong, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator
kinerja,
kelompok
sasaran
dan
pendanaan indikatif yang ada di RSUD Cibinong untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada
bagian
ini
dikemukakan
indikator
kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang
mendukung
sebagai
pencapaian
komitmen
tujuan
dan
untuk sasaran
RPJMD. BAB VII
PENUTUP
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD CIBINONG
II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD CIBINONG RSUD Cibinong Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan : 1. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik; 2. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik; 3. Penyelenggaraan
kebijakan
operasional
pelayanan
dan
asuhan keperawatan; 4. Penyelenggaraan
kebijakan
operasional
pelayanan
administrasi umum dan keuangan; 5. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan ; 6. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan 7. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penelitian dan pengembangan; Adapun tugas pokok dan fungsi dari bagian dan bidang sebagai berikut : 1. Wakil Direktur Administrasi Wakil Direktur Administrasi secara umum mempunyai tugas
membantu
Direktur
RSUD
dalam
pengelolaan
ketatausahaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Wakil Direktur Administrasi mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi ketatausahaan ; b. Pengelolaan administrasi keuangan. Fungsi – fungsi Wakil Direktur Administrasi dibantu oleh Kepala bagian tata usaha dan Kepala bagian keuangan. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan
8
administrasi ketatausahaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Pengelolaan rekam medik dan pelaporan; Sub bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian
Tata
adminitrasi dinas,
Usaha umum,
dalam surat
pemeliharaan
dan
melaksanakan
pengelolaan
menyurat,kearsipan,perjalanan inventarisasi
perlengkapan,
inventarisasi perlengkapan pasien, serta menyiapkan materi hukum dan hubungan masyarakat. Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam
melaksanakan pengelolaan
administrasi kepegawaian. Sub Bagian
Rekam Medik mempunyai tugas membantu
Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Untuk
menyelenggarakan
tugas sebagaimana
dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pengelolaan anggaran ; b. Pengelolaan Verfikasi dan pelaporan ; c. Pengelolaan perbendaharaan; Kepala kepada
Sub Bagian Anggaran dan bertanggung jawab
Kepala
Bagian
Keuangan.
Sub
Bagian
Anggaran
mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran. Sub Bagian Verifikasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu
Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan
pengelolaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan. Sub
Bagian
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan.
9
2. Wakil Direktur Pelayanan Wakil Direktur Pelayanan secara umum mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam pengelolaan pengelolaan pelayanan
dan
penunjang
menyelenggarakan
tugas
medik
sert
perawatan.
Untuk
sebagaimana
dimaksud,
Wakil
Direktur Pelayanan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pelayanan medik ; b. Pengelolaan pelayanan keperawatan. Fungsi – fungsi Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh Kepala bidang Medik dan Kepala bidang Keperawatan. Kepala Bidang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur
Pelayanan
dalam
melaksanakan
pengelolaan
pengelolaan pelayanan medik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Medik mempunyai fungsi : a. Pengelolaan program pelayanan medik; b. Pengelolaan pelayanan penunjang medik. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam
melaksanakan
penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan
pelaporan
tugas-tugas
pelayanan
dan
pengembangan medik. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang
Medik
dalam
melaksanakan
penyusunan
petunjuk teknis pelayanan penunjang medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang medik. Kepala Bidang keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan. Untuk sebagaimana
dimaksud,
Bidang
menyelenggarakan keperawatan
tugas
mempunyai
fungsi : a. Pengelolaan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan b. Pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan
10
Seksi asuhan dan mutu keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang keperawatan dalam
melaksanakan
penyusunan petunjuk teknis pelayanan asuhan dan mutu keperawatan
serta
pengelolaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan asuhan dan mutu keperawatan. Seksi
Penunjang
Keperawatan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang keperawatan dalam melaksanakan penyusunan
petunjuk
keperawatan
serta
teknis
pelayanan
penunjang
pelaksanaan
pengelolaan
monitoring,
evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang keperawatan. Secara
lengkap
Struktur
Organisasi
RSUD
Cibinong
Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi RSUD Cibinong
DIREKTUR D
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WADIR PELAYANAN
WADIR ADMINISTRASI
KA.BAG. TATA USAHA
KA.BAG KEUANGAN
KA. SUB BAG ANGGARAN
KA.SUB BAG UMUM
KA. SUB BAG KEPEGAWAIAN
KA BID . MEDIK
KA. BID KEPERAWATAN
KA.SIE. PELAYANAN &
KA.SIE. ASUHAN & MUTU
PENGEMBANGAN MEDIK
KEPERAWATAN
KA.SIE. PENUNJANG MEDIS
KA.SUB BAG PERBENDAHARAAN
KA.SIE.. PENUNJANG KEPERAWATAN
KA.SUB BAG VERIFIKASI
KA.SUB BAG REKAM MEDIK
& PELAPORAN
INSTALASI
II.2. SUMBER DAYA PADA RSUD CIBINONG 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di RSUD Cibinong Kabupaten Bogor sebanyak 753 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :
11
TABEL II.1. Jumlah Pegawai Tahun 2013 RSUD Cibinong Kabupaten Bogor No 1. 2.
PEGAWAI PNS & CPNS KONTRAK/HONORER JUMLAH
JUMLAH ( ORANG) 373 380 753
% 49.53 50.47 100
a. Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan dan staf Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di RSUD Cibinong terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 16 orang. Sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional perencana dan arsiparis berjumlah 15 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.
Tabel II.2. Jumlah pegawai RSUD Cibinong yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4 5
Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah
Jumlah (orang ) 1 6 10 463 273 753
% 0,13 0,80 1,33 61,49 36,25 100.00
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 373 jumlah PNS yang ada di RSUD Cibinong terdapat 41% pegawai yang berstatus golongan III, 45% pegawai golongan II, sedangkan golongan IV sebanyak 13%. Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 1%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ;
12
Tabel II.3 Jumlah pegawai RSUD Cibinong berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4
Golongan IV III II I Jumlah
Jumlah (orang ) 43 136 147 4 330
% 13 41 45 1 100
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai RSUD Cibinong yang ada, maka status pendidikan dengan Diploma 3 lebih mendominasi yaitu sebesar
56,05 %, sedangkan
yang paling rendah yaitu tingkat SLTP masing-masing sebesar 1,99 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.
Tabel II.4 Jumlah pegawai RSUD Cibinong berdasarkan Pendidikan tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4 5 6 7
Pendidikan Strata-2 ( S2 ) Strata-2 (S2) FK/Spesialis Strata-1 ( S1 ) Sarjana Muda/ D3/D1 SLTA/SMK SLTP SD Jumlah
Jumlah (orang ) 9 36
% 1,19 4,78
97 422 150 15 24 753
12,89 56,05 19,92 1,99 3,18 100
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di RSUD Cibinong 74,91% tenaga dengan klasifikasi sarmud, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di RSUD Cibinong umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pelayanan kesehatan yang dihasilkan menjadi lebih baik.
13
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Tabel dibawah menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di RSUD Cibinong menunjukkan hal yang
bervariasi,
perumusan Bogor.
hal
ini
perencanaan
Dengan
kedisiplinan ilmu
sangat
dibutuhkan
pembangunan
demikian
di
diharapkan
dalam
Kabupaten kompetensi
yang ada menjadikan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.
Tabel II.5. Jumlah pegawai RSUD Cibinong berdasarkan kesarjanaan N0
KESARJANAAN/DISIPLIN JUMLAH ILMU (orang ) 1 S2 FK / Dokter Spesialis 36 2 S2 MARS 1 3 S2 Ilmu Pemerintahan 1 4 S2 Manajemen Kesehatan 2 5 S2 Manajemen 3 6 S1 Kedokteran Gigi 2 7 S1 Kedokteran Umum 37 8 S1 Keperawatan 12 9 S1 Kesehatan Masyarakat 14 10 S1 Ilmu Ekonomi 5 11 S1 Il mu Gizi 1 12 S1 Ilmu Agama 4 13 S1 Ilmu Sosial 6 14 S1 Apoteker 5 15 D3 Keperawatan 256 16 D3 Kebidanan 79 17 D3 Radiografer 6 18 D3 Teknik Elektromedik 1 19 D3 Fisioterapi 4 20 D3 Ilmu Ekonomi 4 21 S1/D3 Lain-lain 52 22 SMAK 11 23 D1 Kebidanan 9 24 D1 Transfusi Darah 1 25 SLTA sederajat 162 26 SLTP sederajat 15 27 SD 24 Jumlah 753 Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di RSUD Cibinong menunjukkan hal yang
bervariasi,
perumusan
hal
ini
perencanaan
sangat
dibutuhkan
pembangunan
di
dalam
Kabupaten
14
Bogor.
Dengan
demikian
kedisiplinan ilmu
diharapkan
kompetensi
yang ada menjadikan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.
e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di RSUD
Cibinong,
pegawai
juga
mendapat
pelatihan
penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 331 pegawai RSUD Cibinong terdapat
0,3 % yang telah mengikuti
penjenjangan Diklat PIM II, 1,81 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 3.93 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6.
Tabel II.6. Jumlah pegawai RSUD Cibinong yang mengikuti penjenjangan N0
Jabatan/Staf
1. 2. 3.
Spamen/Diklat PIM II Spama/Diklat PIM III Adum/Adumla/Diklat PIM IV Jumlah
Jumlah (orang ) 1 6 13
% 0,3 1.81 3,93
20
6,04
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja
langsung
yang
telah
ditetapkan
setiap
tahunnya
mengalami peningkatan, semula pada tahun 2009 sebesar Rp.
49.410.908.000,-
dan
pada
tahun
2013,
menjadi
Rp.100.762.304.000 atau naik sebesar 49,03%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi pendapatan, pada tahun 2009 sebesar Rp. 23.981.887.768 kemudian menjadi Rp. 70.722.003.610 pada tahun 2013, atau naik sebesar 33,91 %. Perkembangan
15
anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2009-2013, sebagai bagai berikut :
TABEL II.7. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2009-2013 TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
ANGGARAN ( RP .) 60.989.857.000 68.292.177.000 76.780.152.000 105.585.247.000 117.827.020.000
REALISASI 52.0188.631.829 65.994.017.283 74.776.749.271 103.040.776.204 115.550.249.815
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :
TABEL.II.8, SARANA KERJA RSUD CIBINONG NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
URAIAN TANAH GEDUNG
BANYAKNYA ±50.789 ±17.706
SATUAN M2 M2
LISTRIK AIR TELEPON
5 1 4
AREA PARKIR RUANG RAPAT RUANG ARSIP KOPERASI TAMAN DALAM KANTIN MUSOLLA KENDARAAN RODA 4 KENDARAAN RODA 2 MEJA RAPAT AC KOMPUTER PC KOMPUTER NOTEBOOK MEJA KERJA KURSI KERJA FILLING KABINET RAK ARSIP INFOKUS JARINGAN INTERNET BUKU
3 2 3 1 3 1 1 7
JARINGAN JARINGAN LINE (1 FAX) AREA RUANG RUANG BUAH AREA BUAH BUAH UNIT
4
UNIT
10 133 60 8
SET UNIT UNIT UNIT
100 280 80 40 2 3
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT JARINGAN
200
BUAH 16
26 27
AREA TAMAN LUAR LEMARI ARSIP
1 35
AREA UNIT
Dari tabel II.8 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas
gedung
dan
jumlah
pegawai
(termasuk
tenaga
kontrak/honorer) di RSUD Cibinong sebesar 23,5 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 23,5 M2.
II.3. KINERJA PELAYANAN RSUD CIBINONG Indikator Kinerja pelayanan RSUD Cibinong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilampirkan pada tabel di halaman berikut :
17
Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada RSUD Cibinong yang juga diuraikan oleh lampiran tabel di halaman berikut :
15
II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA RSUD CIBINONG RSUD Cibinong dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD Cibinong Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah
harus
bergerak
cepat
yang
diakibatkan
oleh
adanya
perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten
Bogor
agar
adanya
sinergi
dan
kesesuaian
dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis.
Dalam
analisis
SWOT
Lingkungan
internal
meliputi
Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :
20
1. Strategi S-O :
a. Dengan
adanya
peraturan
yang
mengatur
RSUD
Cibinong sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan
kesehatan
di
Kabupaten
Bogor; b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya;
2. Strategi S-O : a. Menyusun
Rencana
Bisnis
dan
Anggaran
sebagai
perwujudan dari manajemen keuangan BLUD yang akuntabel. b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis
dan
non
medis
untuk
meningkatkan
profesionalisme dan jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
3. Strategi S-T
a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit. b. Mengembangkan kapasitas instalasi-instalasi Center di
Revenue
Rumah Sakit
21
4. Strategi W-T
a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit. b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit.
22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
RSUD CIBINONG Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
RSUD
Cibinong
Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yan g berhubungan dengan daya tampung pasien BPJS; 2. Keterbatasan obat dan alat kedokteran dalam pelayanan kesehatan pasien khususnya kelas III; 3. Bertambahnya
jenis
pelayanan
menyebabkan
kurangnya
tenaga medis, paramedis dan petugas administrasi;
III.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 1. Telaahan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
akan
organisasi dibawa
untuk
dan
mendefinisikan
membantu
kemana
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(SPPN),
Visi
Sistem adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “. Dalam upaya pencapaian “penciri Termaju” dalam visi tersebut, kebijakan, visi, misi, sasaran, tujuan dan program kegiatan yang dirumuskan oleh RSUD Cibinong adalah : a. Angka Harapan Hidup termasuk tertinggi di Indonesia
23
b. RSUD dan Puskesmas Terakreditasi, dan c. Menjadikan Cibinong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 diatas, maka RSUD Cibinong menetapkan visi yang selaras dalam mendukung visi tersebut. Visi RSUD Cibinong “RSUD Cibinong sebagai Rumah Sakit yang Diandalkan dan Dipercaya Masyarakat”.
2. Telaahan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan
untuk
mewujudkan visi. Pernyataan Rencana
misi
Pembangunan
sesuai Jangka
dengan
tentang
Menengah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
Rancangan
Daerah
(RPJMD)
Misi Kabupaten Bogor
adalah:
Misi Pertama :
Meningkatkan kesolehan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Misi Kedua :
Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat
dan
pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;
Misi Ketiga :
Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
24
Misi Keempat :
Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan Misi Kelima :
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik
Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, RSUD Cibinong sesuai
tugasnya
yaitu
sebagai
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan, maka misi RSUD Cibinong berkontribusi langsung dalam upaya pencapaian misi keempat. Adapun misi RSUD Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 20132018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan performa Rumah Sakit 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 4. Menciptakan Rumah Sakit berwawasan lingkungan
III.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam kebijakan Renstra Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang memberi arahan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan
25
kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar, terdiri dari berbagai .suku dan adat istiadat, menghuni ribuan pulau yang terpencar-pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial yang beragam. Penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan
meliputi
upaya
kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
guna
mencapai
hasil
yang
optimal.
Upaya
kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatif)
harus
dilaksanakan
secara
menyeluruh,
terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan
fungsi
dan
tanggung
jawab
sosialnya
sebagai
mitra
Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten
Bogor
2009-2013),
prioritas
pembangunan
Kesehatan
Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa; 2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu kesehatan.
III.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan
dan
kelemahan
pada
RSUD
Cibinong
26
Kabupaten Bogor dalam melaksanakan misi
sebagai
lembaga
pelayanan
tugas pokok dan fungsi serta
kesehatan
yang
berdasarkan
pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018) adalah peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jampesehat yang secara bertahap terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Analisa isi-isu strategis untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Strategi S-O a. Dengan adanya peraturan yang mengatur RSUD Cibinong sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor ; b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk dipertahankan
dan
ditingkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pelayanannya.
2. Strategi W-O a. Segera disusun Keputusan Bupati BLUD
sehingga
menjadi
acuan
tentang Penerapan PPK pelaksanaan
manajemen
kesehatan yang akuntabel. b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis dan non medis untuk meningkatkan profesionalisme dan jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
3. Strategi S-T a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit. b. Melaksanakan
akreditasi
pelayanan
Rumah
Sakit
(16
pelayanan)
27
4. Strategi W-T a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit.
28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1. VISI DAN MISI RSUD CIBINONG 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
akan
organisasi dibawa
untuk
dan
mendefinisikan
membantu
kemana
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(SPPN),
Visi
Sistem adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun
” Kabupaten
2013-2018, Bogor
Visi
Menjadi
Kabupaten Kabupaten
Bogor
adalah
Termaju
di
Indonesia ”. Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang akan disusun tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka RSUD Cibinong Kabupaten Bogor menetapkan Visi : ”RSUD Cibinong diandalkan dan dipercaya di Jawa Barat
”
Visi ini dimaksudkan bahwa :
-
RSUD Cibinong adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
-
Diandalkan berarti melayani seluruh lapisan masyarakat dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
-
Dipercaya berarti Profesional, Mengedepankan mutu dan Memiliki Daya Saing.
29
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan Visi RSUD Cibinong, tugas pokok dan fungsi RSUD Cibinong
serta
berkepentingan
masukan-masukan
(stakeholders),
maka
dari ditetapkan
pihak
yang
Misi
RSUD
Cibinong Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi ertama
:
Meningkatkan Performa Rumah Sakit
Misi Kedua
:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi Ketiga
:
Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit
Misi eempat
:
Menciptakan
Rumah
Sakit
berwawasan
Lingkungan
Misi Pertama : “Meningkatkan performa rumah sakit”
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh SDM rumah sakit senantiasa
berusaha
administrasi
umum
dan
untuk
meningkatkan
pelayanan
yang
manajemen
akuntabel
sesuai
standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit dan dengan meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
Misi Kedua : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
”
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh SDM rumah sakit berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Misi Ketiga : “Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit”
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh SDM rumah sakit tidak membedakan mutu pelayanan karena status sosial pasien, siapapun
berhak
mendapat
pelayanan
yang
terbaik
sesuai
dengan haknya.
30
Misi Keempat : “Menciptakan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan”
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh pasien Rumah Sakit memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan.
IV.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Misi I : ”Meningkatkan performa rumah sakit” Tujuan : 1. Peningkatan Manajemen administrasi umum dan keuangan yang akuntabel 2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan dan akreditasi Rumah Sakit 3. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Sasaran : 1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
31
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit. Misi II : ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
”
Tujuan : 1. Peningkatan Keterampilan SDM medis dan non medis 2. Peningkatan profesionalisme SDM medis dan non medis Sasaran : 1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non medis, 2. Terlaksananya
seminar-seminar
sesuai
kebutuhan
SDM
Rumah Sakit. 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu Keperawatan di Rumah Sakit.
Misi III : ”Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit” Tujuan : 1. Meningkatkan
sarana
kedokteran
sesuai
standar
dan
perkembangan teknologi 2. Meningkatkan jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar dan kebutuhan pelayanan medik 3. Meningkatkan
jumlah
dan
keterampilan
perawat
sesuai
standar asuhan keperawatan Sasaran : 1. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih 2. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai standar 3. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan
Misi IV : ”Menciptakan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan” Tujuan : 1. Meningkatkan lingkungan yang aman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
32
2. Meningkatkan lingkungan yang nyaman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sasaran : 1. Meningkatnya lahan terbuka hijau sebagai taman pemulihan (Healing Point ). 2. Meningkatnya penggunaan alat dan bahan medis yang ramah lingkungan IV.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,
semesteran,
triwulanan
atau
bulanan.
Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran
RSUD
Cibinong
Kabupaten
Bogor
adalah
sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah RSUD Cibinong Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/
petunjuk
dalam
pengembangan
ataupun
pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut Kabupaten
disajikan
Bogor
tahun
Strategi
dan
2013-2018
Kebijakan dalam
RSUD
rangka
Cibinong
mengarahkan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan : 1. Meningkatkan manajemen administrasi Rumah Sakit dengan kebijakan
(1)
meningkatkan
stabilitas
kinerja
administrasi
33
pelayanan yang sesuai standar (2) mengadakan kerja sama dalam pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga. 2. Meningkatkan efektivitas tingkat hunian tempat tidur (BOR) dengan kebijakan meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. 3. Meningkatkan kualitas SDM Rumah Sakit dengan kebijakan mengikuti diklat atau seminar yang diadakan oleh lembaga yang terpercaya. 4. Meningkatkan
mutu
pelayanan
medis
dengan
kebijakan
(1)meningkatkan jumlah, jenis dan keterampilan SDM medis dan non
medis,
(2)
meningkatkan
jenis
instalasi
dan
layanan
spesialis di Rumah Sakit. 5. Meningkatkan jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis dasar dan perawat terhadap jenis pelayanan medik dan jumlah tempat tidur
dengan
kebijakan
meningkatkan
status
standarisasi
pelayanan menjadi RSUD dengan akreditasi pelayanan kesehatan yang berlaku. 6. Meniciptakan Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan dengan kebijakan
(1)meningkatkan
kenyamanan
dan
keamanan
Lingkungan, (2) menggunakan alat dan bahan medis ramah lingkungan.
Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 secara lengkap disajikan dalam tabel pada halaman berikut :
34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai
sasaran
dan
tujuan
serta
memperoleh
alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam tahun
Renstra
2013-2018,
RSUD
program
dan
Cibinong kegiatan
Kabupaten
dikategorikan
Bogor kedalam
Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan
Kewilayahan.
Berikut
disajikan
Program
dan
Kegiatan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Indikator
Kinerja
yang
ditetapkan
dalam
Renstra
RSUD
Cibinong Tahun 2013-2018 ditetapkan berdasarkan urusan kesehatan yang direncanakan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Keseluruhan
indikator
kinerja
kegiatan
berkontribusi
terhadap
indikator penciri “Termaju” yang dirumuskan dalam visi “Kabupaten Bogor Termaju”. Indikator penciri yang dikontribusikan langsung oleh RSUD
Cibinong
adalah
“Seluruh
RSUD
dan
Puskesmas sudah
terakreditasi”. Indikator penciri “Angka Harapan Hidup Termasuk Tertinggi di Indonesia” dikontribusikan melalui pelayanan kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (IGD PONEK dan IGD Umum) dan indikator penciri Cibinong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dapat dicapai jika dukungan RSUD Cibinong meningkat menjadi Rumah Sakit tipe A. Tabel
Penjelasan
Rencana
Program,
Kegiatan,
Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD CIBINONG Kabupaten Bogor 2013-2018, disajikan pada tabel berikut :
35
36
BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD CIBINONG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran
perencanaan
yang
berkesinambungan
dalam
bidang
pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
