BUKU I
IDENTITAS BUKU
JUDUL BUKU
: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAA KEWARGANEGARAAN N DI PERGURUAN TINGGI (Upaya Membangkitkan Semangat Nasionalisme, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara Di Kalangan Mahasiswa)
PENULIS
: Prof. Dr. Karsadi, M. Si.
TAHUN TERBIT
: 2016
PENERBIT
: Pustaka Pelajar
TEMPAT TERBIT
: Kendari
JUMLAH HALAMAN
: 223
CETAKAN
:I
BAB I DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Permasalahan yang paling mendasar bagi bangsa dan negara Indonesia adalah berkaitan dengan melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, serta munculnya perilaku yang tidak sesuai sesuai dengan nilai budaya bangsa dan norma-norma yang berlaku. Seharusnya rasa cinta tanah air, bela negara, mengedepankan semangat sema ngat kebangsaan dan nasionalisme, kerukunan dan toleransi, kedamaian , kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi harus menjadi prioritas utama untuk diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu model pendidikan karakter yang perlu diterapkan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk mentransformasikan nilai-nilai pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah melalui Pendidikan kewarganegaraan. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bukan hanya sebagai pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral/pendidikan nilai semata, tetapi sebagai pendidikan untuk membebaskan masyarakat dari perilaku yang individualistik, materialistik, opurtunistik, koruptif, kanibal, dan anarkis serta perilaku yang menyimpang lainnya. Selain Pancasila sebagai landasan filosofis, maka pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi juga memiliki landasan yuridis, yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dilihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pendidikan bela negara bagi mahasiswa, maka terdapat beberapa pasal UUD 1945 sebagai landasan yuridisnya, yakni Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 43/Dikti/ Kep/2006, tanggal 2 Juni 2006 dinyatakan bahwa materi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup: 1. Filsafat Pancasila 2. Identitas Nasional 3. Politik dan Strategi
4. Demokrasi Indonesia 5. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law 6. Hak dan Kewajiban Warga Negara 7. Geopolitik Indonesia 8. Geostrategi Indonesia Secara akademik, konsep dan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan bermula dari konsep dan pengertian Pendidikan Kewiraan. Setelah mengalami perubahan dan pergantian nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, maka pengertiannya menjadi lebih luas tidak sekadar berkaitan dengan pendidikan dasar bela negara semata. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks reformasi diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui proses sosialisasi, pelatihan, pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, penelitian, dan desiminasi terhadap nilai-nilai luhur, budi pekerti, moral bangsa, nation and character building untuk memmecahkan masalah masyarakat, bangsa dan negara demi kemajuan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami pergeseran dari tujuan yang bersifat pragmatis berkaitan dengan bela negara dan cinta tanah air sebagaimana tercantum di dalam tujuan pendidikan kewiraan menjadi lebih luas tidak sekadar bela negara dan cinta tanah air,
melainkan
lebih
bersifat
akademik-ilmiah
sesuai
dengan
tujuan
Pendidikan
Kewarganegaraan dengan menekankan pada membumikan semangat nasionalisme melalui sense of crisis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Objek Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni objek material dan objek formal. Objek material Pendidikan Kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara Indonesia yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan dimensi sistem ketatatanegaraan yang memfokuskan pada hubungan fungsional negara ( state) dan warga negara (citizen).
BAB II FILSAFAT PANCASILA DAN IDEOLOGI NEGARA
Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya mengandung arti bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistematis, komprehensif, dan runtut (koheren). Utuh mengandung makna bahwa sila-sila Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain karena hilang satu sila maka sila-sila Pancasila yang lain akan kehilangan maknanya. Sistematis mengandung arti bahwa sila-sila Pancasila hanya dapat dipahami dan dimaknai secara menyeluruh (komprehensif). Tiga teori untuk menjelaskan kesatuan dan susunan Pancasila, pertama kesatuan Pancasila majemuk-tunggal bersifat organis mengandung arti bahwa Pancasila susunannya terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan dan masing-masing bagian mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri, yang meskipun berbeda tidak saling bertentangan, akan te tapi saling melengkapi, bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian bagian. Kedua, susunan dan bentuk Pancasila hierarkis piramidal mengandung arti bahwa susunan sila-sila Pancasila tersusun secara hierarkis dan memiliki bentuk piramidal. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang mengandung arti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang mengandung arti ilmu. Secara harfiah ideologi mengandung arti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari
idea
disamakan dengan cita-cita. Dengan demikan, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Setiap ideologi selalu tersimpul adanya tiga unsur pokok, yakni: 1. Unsur keyakinan, mengandung makna bahwa setiap ideologi selalu memuat konsepkonsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. 2. Unsur mitos, mengandung makna bahwa setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau suatu badan sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana sesuatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai. 3. Unsur loyalitas, mengandung makna bahwa setiap ideologi selalu menuntu adanya loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya. Untuk mendapat derajat penerimaan optimal, dalam ideologi terkandung juga adanya tiga sub unsur, yaiut rasional, penghayatan dan susila.
Dari perspektif filsafat, sebagian ahli mengidentifikasi dan membedakan bahwa nila-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terdiri atas tiga, yaitu: 1. Nilai dasar (basic value), yaitu nilai yang sangat fundamental, abstrak dan universal. Nilai dasar ini menjadi fondasi dan landasan bagi nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. 2. Nilai instrumental (instrumental value), yaitu nilai-nilai yang dijabarkan dari nilai-nilai dasar Pancasila, sekaligus nilai-nilai untuk mengimplementasikan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental Pancasila seperti : nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai kejujuran, nilai kesetiakawanan sosial, nilai kebersamaan, nilai kesopanan, nilai toleransi, nilai patriotisme, nilai kesederhanaan, nilai kerja keras, dan lain-lain. 3. Nilai praksis ( praxis value), yaiut nilai-nilai yang langsung diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai praksis ini merupakan nilai yang bersifat implementatif sebagai pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai praksis ini langsung bersentuhan dengan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan warga negara. Secara rinci penjelasan unsur-unsur yang melekat pada diri Pancasila sebagai landasan filsafati dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Realitas dalam arti bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam dirinya mencerminkan kenyataan objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu memberikan citra bahwa dirinya adalah identik dengan masyarakat di mana ia dilahirkan dan ditumbuhkembangkan. 2. Idealitas dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung di dalamnya mampu mendorong motivasi, mendorong kreativitas para subjek pendukungnya untuk berkarya, sehingga nila-nilai yang dikandungnya bukanlah sekadar utopi tanpa makna, melainkan mampu menjanjikan bahwa nilai-nilai tadi pada saatnya akan dapat dinikmati oleh siapapun dalam kenyataan hidup sehari-hari. 3. Fleksibilitas dalam arti bahwa setiap konsep filsafati Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsi r baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pancasila tidak kehilangan aktulitas dan relevansinya dalam kondisi objektif yang mana pun dan kapan pun, tanpa kehilangan nilai-nilai intriksiknya, yang berarti secara efektif mampu berfungsi sebagai daseingrund dan leitsmotief sekaligus.
BAB III IDENTITAS NASIONAL, NASIONALISME, DAN NEGARA-BANGSA ( NATION-STATE)
Dalam banyak literatur dan referensi, istilah identitas diartikan sebagai ciri, tanda, jati diri yang melekat pada seseorang. Nasional diartikan sebagai bangsa. Jadi identitas nasional secara harfiah mengandung makna ciri khas dan jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Konsep identitas nasional sebagai atribut bangsa itu sendiri sesungguhnya memiliki banyak dimensi, baik dimensi politik, sosial-budaya, ekonomi, ideologi maupun pertahanan dan keamanan. Konsep identitas nasional sebagai atribut bangsa itu sendiri sesungguhnya memiliki banyak dimensi, baik dimensi politik, sosial-budaya, ekonomi, ideologi maupun pertahanan dan keamanan. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Dari sekian faktor yang mendorong lahirnya identitas nasional, bagi bangsa Indonesia faktor keempat adalah merupakan faktor yang lebih dominan. Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, selain merupakan aset yang berhargasebagai modal pembangunan nasional dan kemajuan bangsa,tetapi di sisi lain ternyata mengandung kelemahan karena dapat menjadi potensi munculnya konflik sosial. Secara objektif dapat dilihat bahwa akibat pilitisassi kemajemukan (pluralitas) dan wawasan kebangsaan berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial dan politis di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan fundamental sebagai akibat pluralisme masyarakat dan bangsa Indonesia tersebut diperlukan suatu pemikiran dan tindakan yang elegan, populis, dan bijaksana dari seluruh komponen bangsa dan pemerintah. Suatu etika pluralisme perlu kita perkenalkan, yaitu etika yang mengajarkan sopan santun dalam sikap dan pendapat dalam mengahdapi pendapat-pendapat lain yang berbeda atau bertentangan. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari bahasa latin, yakni natio yang artinya bangsa yang dipersatukan karena kelahirannya, dari kata Nasci yang berarti kelahiran, maka jika dihubungkan secara objektif, maka yang paling lazim dikemukakan adalah bahasa, ras, agama, peradaban (civilization), wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Istilah nasionalisme itu sendiri sering kali digunakan untuk menunjukkan semangat patriotisme seseorang dalam membela bangsa dan negara. Didalam kehidupan masyarakat, istilah nasionalisme kemudian
berkembang pengertiannya lebih luas dan fleksibel dalam kaitannya perkembangan negara kebangsaan (nation-state) di era global dan abad modern sekarang ini. Bagi bangsa Indonesia, konsep nasionalisme yang relevan perlu dikembangkan adalah pada konsep konsep berpartisipasi sebagai bagian dari aktor masyarakat dunia dalam memecahkan masalah-masalah dunia, seperti terorisme, narkotika, kerusakan lingkungan, dan lain-lain, tetapi dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, maka kepentingan nasional wajib dilindungi negara. Dalam perspektif ini, kepentingan nasional merupakan harga mati, diperjuangkan, dan dijaga dari keserakahan kepentingan asing neo-liberalisme dan neokapitalisme. Dalam konteks nasionalisme bangsa Indonesia, sejarah mencatat bahwa kebangkitan nasionalisme dimulai dari pergerakan-pergerakan para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Dari evolusi nasionalisme tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa nasionalisme tersebut dibangun atas semangat kebersamaan dan persaudaraan hanya sa tu tujuannya, yaitu Indonesia merdeka bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan agar bangsa Indonesia dapat membangun dan membangkitkan kembali wawasan kebangsaan sebagai suatu unsur penting negara bangsa (nation-state) dan menjaga keutuhan NKRI, maka langkah awal dan strategis adalah melakukan reorientasi dan reaktualisasi mengenai wawasan kebangsaan bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, wawasan kebangsaan dapat menjadi konsep politik untuk mempersatukan dan menyatukan berbagai elemen dan komponenbangsa yang majemuk (pluralis) . Selain menumbuhkan kesadaran, kepemimpinan nasional, dan kesihivitas masyarakat, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan Indonesia dari semangat kedaerahan, maka
perlu
menempatkan
pancasila
sebagai platform yang melandasi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila didalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi filter dari pengaruh ego kedaerahan dan otonomi daerah dalam arti sempit
BAB IV HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, meliputi: (a) siapayang menjadi warga negara Indonesia, (b) syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, (c) kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, (d) syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dan (e) ketentuan pidana. Adapun asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum (universal) adalah sebagai berikut: 1. Asas ius sanguinis (law the blood) 2. Asas ius soli (law of the soil 3. Asas kewarganegaraan tunggal 4. Asas kewarganegaraan ganda Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus jugamenjadi dasar penyusuna UU Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Asas kepentingan nasional 2. Asas perlindungan maksimum’ 3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan 4. Asas kebenaran substantif 5. Asas nondiskriminatif 6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 7. Asas keterbukaan 8. Asas publisitas Dalam perspektif global, permasalahan kewarganegaraan di Indonesia semakin rumit dan kompleks. Dampak dari kompleksitas permaslahan di berbagai bidang kehidupan tidak menutup kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tidak memiliki sama sekali kewarganegaraan (apatride). Hak-hak warga negara menurut konstitusi/UUD 1945 (UUD 1945 yang sudah diamandemen) yaitu :
1. Hak warga negara akan eksistensi hak-hak tradisionalnya 2. Hak warga negara di bidang hukum dan pemerintahan 3. Hak warga negara di bidang ekonomi 4. Hak warga negara dalam pembelaan negara 5. Hak warga negara dalam bidang politik 6. Hak asasi manusia Mengenai kewajiban warga negara sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 yaitu: 1. Kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan 2. Kewajiban warga negara dalam bidang pembelaan negara 3. Kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara 4. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan Mengenai kewajiban negara menurut UUD 1945 yaitu: 1. Kewajiban negara dalam perlindungan dan penegakan HAM 2. Kewajiban negara dalam bidang agama 3. Kewajiban negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara 4. Kewajiban negara dalam bidang pendidikan 5. Kewajiban negara dalam bidang kebudayaan 6. Kewajiban negara dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan 7. Kewajiban negara dalam bidang jaminan sosial 8. Kewajiban negara dalam bidang kesehatan dan fasilitas umum Meskipun secara normatif bahwa hak dan kewajiban warga negara sudah diatur sedemikian rupa baiknya di dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya, tetapi faktanya ata u kenyataannya bahwa masih ada sebagian warga negara Indonesia belum menerima hak-haknya dengan penuh dan baik. Berbagai masalah yang di hadapi masyarakat Indonesia menyangkut hak-hak warga negara, menunjukan bahwa negara belum melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga negara dengan baik.
BAB V HAK ASASI MANUSIA DAN PROBLEMATIKANYA
Pengertian dan konsepsi HAM mengandung makna yang mendalam bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi dengan berbagai hak dasar yang melekat pada manusia itu sendiri. Dengan demikian hak asasi manusia bukan berasal dari negara atau hukum positif, tetapi hak asasi manusia itu ada karena kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihargai, dihomati, diakui, dan dilindungi keberadaannya oleh negara, pemerintah, hukum, dan masyarakat itu sendiri. Pengertian lainnya mengenai HAM ditemukan di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk tidak menimbulkan salah pemahaman dan salah persepsi terhadap pengertian dan konsep HAM, maka diperlukan juga penjelasan mengenai pengertian kewajiban asasi (dasar) manusia. Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sejarah perkemabangan HAM ditemukan dalam beberapa referensi bahwa jauh sebelum Magna Carta ada, konsep islam tentang HAM telah ada terlebih dahulu dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perkembangan HAM mulai muncul kepermukaan secara formal dengan diundangkannya Piagam Magna Carta tahun 1215. Dalam Piagam Magna Carta itu dicantumkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi dan dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum, sehingga raja tidak kebal hukum lagi. 400 tahun kemudian ditegaskan lagi dengan Bill of Right tahun1689. Satu abad kemudian, yaitu pada 1776 ditandatangani Bill of Right di Amerika Serikat yang substansinya memuat hak kebagahagiaan, dan keamanan. Di Indonesia sendiri perkembangan HAM terus mengalami dinamika sejak Indonesia merdeka. UUD 1945 secara eksplisit telah mencantumkan masalah HAM ke dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 J. Pencantuman pasal-pasal yang khusus mengatur HAM di dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan suatu perkembangan demikrasi yang baik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa
pasal-pasal yang mengatur HAM tersebut dapat menjadi pedoman bagi warga negara dan negara, khususnya pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Ada cukup banyak pasal yang mengatur hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mulai dari Pasal 9 sampai Pasal 66. Meskipun demikian, dari 57 Pasal tersebut eksistensi Pasal HAM terdiri atas 10 kelompok yaitu: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak anak Secara teoritis-normatif, telah tersedia berbagai instrumen HAM melalui penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM secara memadai, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia maupun berbagai deklarasi dan kovenan internasional tentang HAM, tetapi dari perspektif praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan masih sering kali terjadi pelanggaran HAM oleh aparat negara dan pemerintah, kelompok masyarakat, dan perusahaan nasional dan multi-nasional. Ironisnya sering kali juga terjaid kasus bahwan penegakan hukum terhadap pelanggar HAM masih sangat lemah. Para pelaku pelanggar HAM sulit dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan pelanggarannya. Berbagai kasus pelangggaran HAM, baik yang terjadi pada masa orde baru maupun reformasi sulit diadili di depan pengadilan HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa orde baru yang sampai saat ini pelakunya belum diadili di hadapan pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, kasus Tanjung Priok, dan kasus Abepura merupakan contoh konkret terjadinya pelanggaran HAM berat di indoensia pada masa orde baru Tidak hanya di tingkat nasional pelanggaran HAM itu terjadi, tetapi pelanggaran HAM juga terjadi di tingkat daerah di Indonesia sebagai akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh institusi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
BAB VI DEMOKRASI, KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratos atau cratein, demos artinya rakyat, sedangkan cratos/cratein artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dalam perkembangannya kata demokrasi mengalami perkembangan menjadi populer di berbagai kalangan untuk menjelaskan bahwa rakyat adalah pemegang utama kedaulatan, kekuasaan dan/atau pemerintahan. Esensi dari pengertian demokrasi sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat. Esensi dari pengertian ini bahwa demokrasi itu sesungguhnya menempatkan rakyat menjadi subjek, dan sekaligus objek dari demokrasi itu sendiri. Pemerintahan berasal dari rakyat melalui proses demokrasi, yaitu melalui pemelihan umum, dimana untuk menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara akan diwakili oleh wakil-wakil rakyat, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, dan tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan adalah untuk kesejahteraan rakyat semata. Keberhasilan demokrasi di Indonesia tidak dapat hanya diukur secara kuantitatif dari terselenggaranya pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif semata, melainkan bahwa apakah demokrasi itu mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat, terlaksananya kebebasan berserikat dan berkumpul, adanya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi nasional, akses politik, jaminan keamanan, dan kenyamanan , terlindunginya hak-hak minoritas, peradilan yang mandiri, bebas, dan merdeka, adanya jaminan HAM, terciptanya pemerintahan yang “clean nad good governance”, dan terselenggaranya pemerintah yang menjunjung tinggi prinsip “ Rule of Law” serta terwujudnya “equality before the law” dalam penegakan hukum. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer , yang berarti membentuk. Pemakaiaan istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Ada beberapa pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli, yang pada intinya memiliki kandungan dan makna yang sama. Meskipun rumusannya tampak berbeda-beda, tetapi jika dicermati substansinya memiliki persamaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia sangat cepat. Hanya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, konstitusi negara
Indonesia mengalami perubahan dan pergantian. Periodisasi konstitusi Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: 1. UUD 1945 berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. UUDS 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. UUD 1945 berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam beberapa literatur, istilah rule of law diartikan dengan negara hukum. Ada beberapa pandangan berbeda mengenai pengertian rule of law. Rule of law dalam pengertian hakiki (materiel) sangat erat hubunganya dengan menegakan the rule of law, karena dalam pengertian hakiki telah menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk ( just and unjust law). Ciri-ciri dan prinsip-prinsip negara hukum yang tercantum di dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat dalam pasal-pasal yakni adalah sebagai berikut : 1. Pasal 1 ayat (3) 2. Pasal 14 ayat (1) 3. Pasal 24 ayat (1) 4. Pasal 27 ayat (1) 5. Pasal 28D ayat (1) 6. Pasal 28D ayat (2) 7. Pasal 28H ayat (2) 8. Pasal 28I ayat (5) 9. Pasal 28J ayat (5) Dalam perspektif mengenai paham negara hukum, telah berkembang persepsi dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Persepsi dan pandangan masyarakat demikian itu sangat beralasan karena sudah banyak contoh kasus-kasus hukum yang melibatkan banyak oknum pejabat tetapi tidak diproses secara hukum dengan menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa di depan hukum semua orang harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi.
BAB VII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
Dari segi estimologi, istilah wawasan berasal dari bahasa Jawa (kata kerja), yaitu wawas, yang mengandung arti melihat, memandang atau meninjau. Dengan demikian, istilah atau kata wawasan mengandung arti penglihatan, pandangan, tinjauan, atau tanggapan. Dengan kata lain, kata wawasan menunjukkan dua konsep, yaitu wawasan mengandung konsep isi (berisi tujuan dan cita-cita) dan wawasan mengandung konsep cara (cara mencapai tujuan dan cita-cita tersebut). Dengan demikian wawasan nasional dapat diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa dan negara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Wawasan nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan berarti cara pandang, cara penglihatan atau cara peninjauan, sedangkan nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu nusa yang artinya pulau, dan antara. Jadi nusantara mengandung arti pulau pulau yang terletak di antara dua benua (yaitu benua Asia dan Australia). Dengan demikian wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sebagai konsepsi politik ketatanegaraan, wawasan nusantara mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara dalam setiap mengambil keputusan politik dan kebijakankebijakan publik harus selalu mempertimbangkan aspek kemajemukan (pluralitas) bangsa dan kondisi konstelasi geografis negara serta aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan nusantara sebagai konsepsi politik juga tidak terlepas dari adanya tekad untuk bersatu dalam kerangka NKRI. Dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, adanya tekad untuk bersatu dilatarbelakangi oleh tiga alasan pokok, yaitu secara kultural, secara politik dan seca ra ideologis. Untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional, wawasan nusantara sebagai konsepsi politik memiliki tujuan, baik secara ke dalam maupun keluar. Tujuan wawasan nusantara ini adalah sebagai serikut: 1. Tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan ke dalam ini sejalan dengan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan ke luar, turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi umat manusia. Tujuan ke luar ini sejalan dengan tujuan nasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan memiliki enam dimensi dalam perspektif praksis meliputi: 1. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya 4. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan hukum 5. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan 6. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional/nusantara Secara teoritis, wawasan nusantara sebagai konsepsi politik dan kewilayahan merupakan suatu konsep yang sangat ideal bagi negara kepulauan, seperti negara negara Indonesia. Sebagai konsepsi politik, wawasan nusantara mampu menjadi l andasan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keharmonisan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dit tengah-tengah keberagaman (kemajemukan) bangsa Indonesia. Sebagai konsepsi kewilayahan, wawasan nusantara mampu menghubungkan dan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau-pulau menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bingkai NKRI. Kedua konsep tersebut merupakan sesuatu yang ideal bagi bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah kemajemukan (pluralitas) bangsanya dan luasnya wilayah serta dalam hubungannya antarbangsa di dunia internasional. Secara normatif juga dijelaskan bahwa wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat diimplementasikan dalam kehidupan nasional, khususnya dalam pembangunan nasional. Implementasi wawasan nusantara sebagai wawasan nasional dan pembangunan nasional tersebut meliputi: 1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
BAB VIII KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA DAN ANCAMAN TERHADAP NEGARA
Secara filosofis, ketahanan nasional mengandung makna yang sangat dalam dan mendasar bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI, sedangkan secara empiris ketahanan nasional menghadapi berbagai masalah yang dinamis seiring dengan dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik karena dinamika perubahan yang terjadi di dalam negeri maupun perubahan global di luar negeri. Secara substansial bahwa konsep ketahanan nasional mengandung beberapa unsur pokok sebagai berikut: 1. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis. 2. Ketahanan nasional mengandung keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. 3. Ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4. Ketahanan nasional mampu mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). 5. ATHG tersebut, baik dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung. 6. ATHG tersebut membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. 7. Tujuan ketahanan nasional adalah mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Secara teoritis, ada beberapa sifat ketahanan nasional sebagai konsepsi penyelenggaraan negara. Hal ini penting untuk menghindari semakin melemahnya ketahanan nasional dan sebaliknya dengan menerapkan sifat-sifat tersebut secara baik, benar, dan konsisten dapat meningkatkan kualitas ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Sifatsifat ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara adalah: 1. Manunggal. 2. Mawas ke dalam. 3. Kewibawaan. 4. Dinamis atau berubah menurut waktu. 5. Menolak sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. 6. Percaya pada diri sendiri. 7. Tidak bergantung kepada pihak lain. Sejarah menunjukkan bahwa gagasan tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia dimulai sejak awal tahun enam puluhan di SSKAD (sekarang SESKOAD). Awal gagasan mengenai ketahanan nasional ini bermula dari perkembangan
lingkungan strategik di kawasan Indo China yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunisme di kawasan tersebut. Secara teoritis dan konseptual, ketahanan nasional sebagai sesuatu konsep politik dan geostrategi Indonesia merupakan suatu konsep yang ideal bagi arah dan pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Keteladanan dan konsistensi serta komitmen, khususnya dari para pemimpin formal dan pemimpin nonformal menjadi unsur utama untuk memperkuat dan memperkokoh kondisi ketahanan nasional, baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Implementasi
ketahanan
nasional
dalam
penyelenggaraan
negara
dan
pemerintahan adalah masih adanya oknum pejabat negara dan pemerintahan yang tersandung kasus-kasus hukum. Masalah mendasar lain dalam implementasi ketahanan nasional, khususnya dalam bidang legislatif adalah belum maksimalnya fungsi DPR dan DPRD. Fungsi legislasi dan kontrol terhadap pemerintah belum berjalan dengan baik, tepat dan cepat. Sulitnya mengimplementasikan ketahanan nasional dalam penyelenggaraan negara di bidang peradilan di Indonesia adalah sebagai akibat telah terjadi demoralisasi oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa munculnya banyak masalah-masalah yang memperlemah kondisi ketahanan nasional Indonesia sebagai akibat masalah moralitas dan mental aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Masalah mendasar lainnya yang dapat mengganggu dan mengancam keamanan nasional dan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara Indonesia adalah masala h terorisme dan radikalisme. Isu masalah terorisme dan radikalisme muncul ke permukaan dan mengguncang stabilitas keamanan dan ketertiban nasional ketika terjadi peledakan bom Bali oleh kelompok militan atau kelompok fundamentalis yang selalu mengatasnamakan agama.
