Ringkasan Pendidikan Kewarganegaraan

Oleh: Dimas Aris Sera a.k.a dhennys_as a.k.a mzloveme_as www.netheroes.org

RINGKASAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Disusun sebagai syarat perbaikan nilai Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu: Dra. Margaretha Suryaningsih, M.S.

Disusun oleh: Dimas Aris Sera

C2A 004 039

MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO 2010 BAB I

1


PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 1. Pengertian Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah terebut sering disebut dengan civic education, education, citizenship citizenship education education,, dan bahkan ada yang yang menyeb menyebut ut sebaga sebagaii democracy education. education. Mata kuliah ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warrganegara yang cerdas, cerdas, bertanggungj bertanggungjawab awab dan berkeadaban. berkeadaban. Berdasarkan Berdasarkan rumusan “Civic International ” (1995) disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian maka pendidikan pendidikan kewarganegar kewarganegaraan aan memiliki memiliki paradigma paradigma baru, yaitu yaitu Pendidikan Pendidikan Kewarganegar Kewarganegaraan aan berbasis berbasis Pancasila. Pancasila. Hal ini berdasarkan berdasarkan kenyataan kenyataan di seluruh seluruh negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identi identitas tas nasion nasional, al, kenyata kenyataan an dan pengala pengalaman man sejara sejarah h bangsa bangsa terseb tersebut, ut, serta serta dasardasar-das dasar ar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intele intelektua ktuall Indones Indonesia ia memili memiliki ki dasar dasar kepriba kepribadia dian n sebaga sebagaii warga warga negara negara yang yang demokr demokrati atis, s, religious, berkemanusiaan dan berkeadaban.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengem pengembang bangan an dan penyel penyelengg enggara araan an progra program m studi, studi, guna mengan mengantar tarkan kan mahasi mahasiswa swanya nya memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi Misi Pendi Pendidi dika kan n Kewa Kewarg rgan aneg egar araa aan n di perg pergur uruna una ting tinggi gi adala adalah h untu untuk k memb memban antu tu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nili-nili 2


dasar dasar Pancas Pancasil ila, a, rasa rasa kebangs kebangsaaa aaan n dan cinta cinta tanah tanah air dalam dalam mengua menguasai sai,, menera menerapka pkan, n, dan mengem mengembang bangkan kan ilmu ilmu penget pengetahu ahuan, an, teknol teknologi ogi dan seni seni dengan dengan rasa rasa tanggun tanggung g jawab jawab dan bermoral. Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.

B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum 1. Landasan Ilmiah a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilainilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilkau cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya. Humanity, dan Philosophy 1) Amerika Serikat: History, Serikat: History, Humanity, dan Philosophy.. Ethics, dan Philosophy 2) Jepang: Japanese Jepang: Japanese History, Ethics, dan Philosophy.. 3) Filipina: Filipina: Phili Philipin pino, o, Family Family Planni Planning ng Taxatio Taxation n and Land Land Reform, Reform, The Phili Philipin pinee New Constitution, Constitution, dan Study of Human Rights. 3


Di beberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education. Education.

b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap Setiap ilmu ilmu harus harus memenuh memenuhii syara syarat-s t-syar yarat at ilmiah ilmiah,, yaitu yaitu mempuny mempunyai ai objek, objek, metode, metode, sistem, dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu hrus jelas, baik objek material maupun formalnya. Objek material adala bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untu untuk k

memb membah ahas as obje objek k

mate materi rial al ters terseb ebut ut..

Adap Adapau aun n

obje objek k

mate materi rial al dari dari Pend Pendid idik ikan an

Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik yang empiric maupun maupun yang yang nonempi nonempirik rik,, yaitu yaitu melipu meliputi ti wawasa wawasan, n, sikap sikap dan perila perilaku ku wargane warganegar garaa dalam dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, uaitu hubungan antara warganegara dan negara, dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarg Kewargane anegar garaan aan terara terarah h pada warga warga negara negara Indone Indonesia sia dalam dalam hubunga hubunganny nnyaa dengan dengan negara negara Indonesia dan upaya pembelaan negara Indonesia. Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok pokok bahasan sebagai berikut: 1) Filsafat Pancasila, 2) Identitas Nasional, 3) Negara dan Konstitusi, 4) Demokrasi Indonesia, 5) Rule of law dan Hak Asasi Manusia, 6) Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara, 7) Geopolitik Indonesia, 4


8) Geostrategi Indonesia

2. Landasan Hukum

a. UUD 1945 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, keempat, yang memuat memuat cita-cita cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. 2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamakan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukun dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. 4) Pasa Pasall 31 (1) (1) meny menyat atak akan an bahw bahwaa “tia “tiapp-ti tiap ap warga warga nega negara ra berh berhak ak menda mendapa patk tkan an pengajaran”. b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang GBHN c. UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988) d UU No. 20 Tahun 2003 tentgang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menter Menterii Pendid Pendidika ikan n Nasion Nasional al No 232/U/2 232/U/2000 000 tentan tentang g Pedoma Pedoman n Penyus Penyusunan unan Kuriku Kurikulum lum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan No 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi e. Adap Adapun un Pela Pelaks ksan anaa aanny nnyaa berd berdas asar arka kan n sura suratt Keput Keputus usan an Dirj Dirjen en Dikt Diktii Depdi Depdikn knas as No 43/D 43/DIK IKTI TI/K /Kep ep/2 /200 006, 6, yang yang memu memuat at ramb rambuu-ra ramb mbu u pela pelaks ksana anaan an kelo kelomp mpok ok Mata Mata Kuli Kuliah ah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

5


BAB II FILSAFAT PANCASILA

A. Pengertian Filsafat

Dalam wacana ilmu pengetahuan sebenarnya pengertian filsafat sangat sederhana dan mudah dipahami. Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dengan kata lain perkataan selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Secara estimologis pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya cinta dan “sophos” yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau “wisdom”. Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan. Jika ditinjau dari lingkup pembahasannya maka filsafat meliputi banyak bidang bahasan antara antara lain tentang manusia, masyarakat, masyarakat, alam, pengetahuan, pengetahuan, etika, logika, agama, estetika, estetika, dan bid bidan ang g lain lainny nya. a. Kese Keselu luru ruha han n arti arti fils filsaf afat at yang yang meli meliput putii berb berbga gaii masa masala lah h ters terseb ebut ut dapat dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut: Pertama: Filsafat sebagai produk mencakup pengertian

a. Arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. b. Sebagai Sebagai suatu suatu jenis jenis proble problema ma yang yang dihadap dihadapii oleh oleh manusi manusiaa sebaga sebagaii hasil hasil dari dari aktivi aktivitas tas berfilsafat. Filsafat dalam pengetian jenis ini mempunyai ciri khas tertentu sebagai hasil kegiatan berfilsa berfilsafat fat dan pada umumnya proses proses peemcahan peemcahan persoalan persoalan filsafat ini diselesaik diselesaikan an dengan kegiatan berfilsafat. 6


Kedua: Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian

Filsa Filsafat fat yang yang diarti diartikan kan sebagai sebagai bentuk bentuk aktifi aktifitas tas berfi berfilsa lsafat fat,, dalam dalam proses proses pemeca pemecahan han suatu suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya.

B. Pengertian Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagianp-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasam bekerjasamaa untuk satu tujuan tertentu tertentu dan secara secara keseluruhan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Suatu kesatuan bagian-bagian, 2) Bagian-bagian tersebutt mempunyai fungsi sendiri-sendiri, 3) Saling berhubungan, saling ketergantungan, 4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancas Pancasil ilaa yang yang terdir terdirii atas atas bagian bagian-bag -bagian ian yaitu yaitu sila-s sila-sil ilaa Pancas Pancasila ila setiap setiap sila sila pada hakikatnya hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, sendiri, fungsi sendiri-sendi sendiri-sendiri ri tujuan tujuan tertentu, tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Antara Antara sila-s sila-sila ila Pancas Pancasila ila itu saling saling berkai berkaitan tan,, saling saling berhubu berhubungan ngan bahkan bahkan saling saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Secara demikian ini maka pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila sila-s -sil ilan anya ya sali saling ng berh berhub ubung ungan an seca secara ra erat erat sehi sehing ngga ga memb memben entu tuk k suat suatu u stru strukt ktur ur yang yang menyeluruh. 7


Dengan Dengan demiki demikian an Pancas Pancasila ila merupa merupakan kan suatu suatu sistem sistem dalam dalam penger pengertia tian n kefil kefilsaf safata atan n sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain materialism, idealisme, rasionalisme, liberalism, sosialisme, dan sebagainya. Keny Kenyat ataa aan n Panc Pancas asil ilaa yang yang demik demikia ian n itu itu dise disebu butt kenya kenyata taan an objek objekti tif, f, uait uaitu u bahwa bahwa keny kenyat ataa aan n itu itu pada pada Panc Pancas asil ilaa send sendir irii terl terlep epas as dari dari sesu sesuat atu u yang yang lain lain,, atau atau terl terlep epas as dari dari pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada dan terletak pada Pancasila, sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lainnya misalnya liberalism, materialism, komunisme, dan aliran filsafat yang lainnya. Oleh karena itu, Pancasila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat filsafat akan memberikan ciri-ciri ciri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya.

C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila 1. Susunan pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Susunan pancasi pancasila la adalah adalah hierar hierarkis kis dan mempun mempunyai yai bentuk bentuk pirami piramidal dal.. Penger Pengerti tian an matema matematik tikaa pirami piramidal dal diguna digunakan kan untuk untuk mengga menggamba mbarka rkan n hubunga hubungan n hierar hierarki ki sila-s sila-sila ila dari dari Pancasila dalam urut-urutan luas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya. Kalau dilihat dari intinya, urut-u urut-urut rutan an lima lima sila sila menunj menunjukka ukkan n suatu suatu rangka rangkaian ian tingkat tingkat dalam dalam luasny luasnyaa dan isi sifatn sifatnya, ya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka Ketuhana Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan Keadilan Sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan mengembangkan persatauan Indonesia, Indonesia, yang berkerakyat berkerakyatan an dan berkeadilan berkeadilan sosial demikian demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Secara ontologism kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah sebagai berikut: bahwa hakikat adanya Tuhan adalah karena dirinya Prima. Oleh karena segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada sendiri, Tuhan sebagai Causa Prima. 8


karena diciptakan Tuhan (sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila 2). Maka negara sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

2. Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Tiap-tiap sila sepeti telah disebutkan di atas mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkis tersebut di atas. 1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab beradab,, yang yang berper berpersat satuan uan Indone Indonesia sia,, yang yang berker berkeraky akyata atan n yang yang dipimp dipimpin in oleh oleh hikmat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Maha Esa, Esa, yang yang berper berpersat satuan uan Indone Indonesia sia,, yang yang berker berkeraky akyata atan n yang yang dipimp dipimpin in oleh oleh hikmat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang ber berke kema manus nusia iaan an yang yang adil adil dan dan bera berada dab, b, yang yang berk berker erak akya yata tan n yang yang dipi dipimp mpin in oleh oleh hikm hikmat at kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9


4.

Sila

keempat:

Kerakya kyatan

yang ang

dipimpin

ole oleh

hikmat

kebijaksanaan

per permu musy syaw awar arat atan/ an/per perwak wakil ilan, an, adal adalah ah kera keraky kyat atan an yang yang Berk Berket etuha uhana nan n

dalam

Yang Yang Maha Maha Esa, Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

D. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat

Kesatuan Kesatuan sila-sila sila-sila Pancasila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formil logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian itu meliputi kesatuan dalam hal ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

1. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila

Pancasila Pancasila sebagai suatu kesatuan kesatuan sistem sistem filsafat filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut menyangkut sila-s sila-sila ilanya nya saja saja melain melainkan kan juga juga melipu meliputi ti hakikat hakikat dasar dasar dari dari sila-s sila-sila ila Pancas Pancasila ila atau atau secara secara filosofis merupakan dasar ontologism sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap setiap sila bukanlah merupakan merupakan asas yang berdiri sendiri-sendi sendiri-sendiri, ri, melainkan melainkan memiliki memiliki suatu kesatuan kesatuan dasar ontologism. ontologism. Dasar ontologism ontologism Pancasila Pancasila pada hakikatnya hakikatnya adalah manusia, manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsure rakyat

10


adadlah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jika dalam filsafat pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia.

2. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila

Dasar epistemologi epistemologiss Pancasila Pancasila pada hakikatnya hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Kalau manusia merupakan basis ontologism dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai mempunyai implikasi implikasi terhadap terhadap bangunan bangunan epistemolo epistemologis, gis, yaitu yaitu bangunan bangunan epistemologi epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Oleh Oleh karena karena itu, itu, maka maka konsep konsepsi si dasar dasar ontolo ontologis gism m sila-s sila-sila ila Pancas Pancasila ila yaitu yaitu hakika hakikatt manusia monopluralis merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Menurut Pancasila bahwa hakikat hakikat manusia manusia adalah monopluralis monopluralis yaitu hakikat hakikat manusia manusia yang memilki unsure-unsur unsure-unsur pokok yaitu yaitu susuna susunan n kodrat kodrat yang yang terdir terdirii atas atas raga raga (jasma (jasmani) ni) dan jiwa jiwa (rokhan (rokhani), i), maka maka Pancas Pancasil ilaa mengakui kebenaran rasio yang besumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila mengakui kebenaran empiris terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Sebagai Sebagai suatu paham epistemolo epistemologi gi maka Pancasila Pancasila mendasarkan pada pandangannya pandangannya bahwa bahwa ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an pada hakika hakikatny tnyaa tidak tidak bebas bebas nilai nilai karena karena harus harus dileta diletakka kkan n pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religious dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

Sila-s Sila-sila ila Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii suatu suatu siste sistem m filsaf filsafat at juga juga memili memiliki ki satu satu kesatu kesatuan an dasar dasar aksi aksiol olog ogis isny nya, a, yait yaitu u nila nilaii-ni nila laii yang yang terk terkan andun dung g dala dalam m Panca Pancasi sila la pada pada hakik hakikat atny nyaa juga juga merupakan kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung 11


pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya.

a. Teori Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Menuru Menurutt tinggi tinggi rendahn rendahnya, ya, nilainilai-nil nilai ai dapat dapat dikelo dikelompo mpokkan kkan dalam dalam empat empat tingkat tingkatan an sebagai berikut: 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan

tidak mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. 2) Nilai-nilai Nilai-nilai kehidupan: kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan

misalnya kesehatan. 3) Nilai-nilai Nilai-nilai kejiwaaan: kejiwaaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak

tergantung dari keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapi dalam filsafat. 4) Nilai-nilai kerokhanian: dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak

suci, terdiri dari nilai-nilai pribadi. Walter G. Everet menggolongkan nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu: Nilai-nilai ekonomis ekonomis (ditujukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat 1) Nilai-nilai

dibeli)\ 2) Nilai-nilai (menbantu pada kesehatan, kesehatan, efisiensi efisiensi dan keindahan keindahan dari kehidupan Nilai-nilai kejasmanian kejasmanian (menbantu badan)

12


3) Nilai-nilai Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan) 4) Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai pihak bentuk perserikatan manusia) 5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang bersangkutan) 6) Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni) 7) Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran) 8) Nilai-nilai keagamaan. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga yaitu: 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani.

b. Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila sila-sila Pancasila Pancasila pada hakikatnya hakikatnya dapat dibedakan dibedakan atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila Pancas Pancasila ila adalah adalah merupa merupakan kan nilainilai-nil nilai, ai, sebaga sebagaii pedoman pedoman negara negara adalah adalah merupa merupakan kan norma, norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit Pancasila. Substansi Substansi Pancasila dengan kelima kelima silanya silanya yang terdapat pada ketuhanan, ketuhanan, kemanusiaan, kemanusiaan, persa persatua tuan, n, keraky kerakyata atan, n, dan keadil keadilan. an. Prinsi Prinsip p dasar dasar yang yang mengand mengandung ung kualit kualitas as terten tertentu tu itu 13


meru merupa pakan kan cita cita-ci -cita ta dan hara harapan pan atau atau hal hal yang yang ditu dituju juka kan n oleh oleh bangs bangsaa Indo Indones nesia ia untuk untuk diwuju diwujudkan dkan menjad menjadii kenyat kenyataan aan real real dalam dalam kehidu kehidupann pannya. ya. Prinsi Prinsip-p p-prin rinsip sip terseb tersebut ut telah telah menjelma menjelma dalam tertibn tertibn sosial, sosial, tertib masyarakat dan tertib tertib kehidupan kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia. NilaiNilainilai nilai yang yang terkad terkadnung nung dalam dalam sila sila I dengan dengan sial sial V Pancas Pancasila ila merupak merupakan an cita-c cita-cita ita,, harapan harapan,, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan. Akan tetapi nilai-nilai-nilai itu saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik. Suatu Suatu hal yang yang diberi diberikan kan penekana penekanan n lebih lebih dahulu dahulu yakni yakni meskip meskipun un nilainilai-nil nilai ai yang yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti ada keharusan untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi.

14


E. Panca Pancasil sila a sebaga sebagaii Nilai Nilai Dasar Dasar Funda Fundame menta ntall bagi bagi Bangs Bangsa a dan dan Negar Negara a Repub Republi lik k Indonesia 1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya metupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sebagai berikut: Pancasila sebagai filsafat bangs bangsaa dan negara negara Indone Indonesia sia,, mengand mengandung ung makna makna bahwa bahwa dalam dalam setiap setiap aspek aspek kehidu kehidupan pan kebangs kebangsaan aan,, kemasy kemasyara arakat katan, an, serta serta kenegar kenegaraan aan ahrus ahrus berdas berdasark arkan an nilainilai-nil nilai ai Ketuha Ketuhanan, nan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Rumusan Rumusan dari sila-sila sila-sila Pancasila Pancasila sebenarnya hakikat maknanya maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. 2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yan terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu sendiri, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis materialis.. Nilai-nila Nilai-nilaii tersebut tersebut sebagai hasil pemikiran, pemikiran, penilaian kritis, kritis, serta hasil refleksi refleksi filosofis bangsa Indonesia.

15


2. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri diri bangs bangsaa yang yang diya diyaki kini ni sebag sebagai ai sumb sumber er nila nilaii atsa atsa kebe kebena nara ran, n, kenai kenaika kan, n, keadi keadila lan n dan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 3. NilaiNilai-nil nilai ai Pancas Pancasil ilaa di dalamn dalamnya ya terkad terkadnung nung ketuju ketujuh h nilainilai-nil nilai ai kerokha kerokhania nian n yaitu yaitu nilai nilai kebe kebenar naran an,,

kead keadil ilan an,,

kebai kebaika kan, n, kebi kebija jaks ksan anaa aan, n, etis etis,,

este esteti tiss

dan dan nila nilaii

reli religi giou ous, s, yang yang

manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia apda hakikatnya merupakan suatu sumber dari hukum dasar dalam negara Indonesia. Sebagai sumber dari hukum dasar, secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur, yang diapdatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri bangsa menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat filsafat negara Indonesia. Dengan Dengan perkat perkataan aan lain lain bahwa bahwa dalam dalam penjab penjabara aran n sila-s sila-sila ila Pancas Pancasila ila dalam dalam peratu peraturan ran perun perundang dang-un -undang dangan an bukanla bukanlah h secara secara langsu langsung ng dari dari sila-s sila-sila ila Pancas Pancasila ila melain melainkan kan melalu melaluii Pembukaan UUD 1945. Empat pokok pikiran dan barulah dikongkritasikan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundangundangan serta hukum positif di bawahnya. \

Dala Dalam m penge pengert rtia ian n sepe sepert rtii inila inilah h maka maka seben sebenar arny nyaa dapat dapat dis disim impu pulk lkan an bahw bahwaa Panca Pancasi sila la

merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesua terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

F. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

16


\

Sebag ebagai ai suat suatu u ideo ideolo logi gi bang bangssa dan dan nega negara ra Indo Indone nessia maka maka Panc Pancas asiila pada pada haki hakika kattnya nya

bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikirab seseorang atau kelompok orang sebagaimana sebagaimana ideology lain di dunia, namun Pancasila Pancasila diangkat diangkat dari nilai-nilai nilai-nilai adat-isti adat-istiadat, adat, kebudayaan serta religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, send iri, sehingga merupakan kausa materialis Pancasila.

G. Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain, namun kesemuanya merupakan satu kesatuan yang sistematis. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan \adalah sebagai pengejewantahan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan kemanusiaan sebagai dasar fundamental fundamental dalam kehidupan kehidupan kenegaraan, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa pada hakikat manusia adalah susunan kodrat jiwa dan raga, sifat kodrat individu dan sosial, sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa 3. Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara antara elemen elemen-el -eleme emen n yang yang memben membentuk tuk negara negara berupa berupa suku, suku, ras, ras, kelomp kelompok, ok, golonga golongan, n, maupun kelompok agama. 17


4.

Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Nil Nilai ai filo filoso sofi fiss yang yang terk terkand andun ung g di dala dalamn mnya ya adala adalah h bahwa bahwa haki hakika katt negar negaraa bega begaii penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk indovidu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara.

18


5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tesebut, tesebut, terkandung terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusi manusiaa dengan dengan manusi manusiaa lain, lain, manusi manusiaa dengan dengan masyar masyaraka akat, t, bangsa bangsa dan negara negaranya nya serta serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

H. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang merupa merupakan kan suatu suatu basis basis nilai nilai dalam dalam setiap setiap pemeca pemecahan han masala masalah h yang yang dihada dihadapi pi oleh oleh bangsa bangsa tersebut. Meskipun bangsa Indonesia terbentuk melalui proses penjajahan bangsa asing, namun tatkala akan mendirikan suatu negara telah memiliki suatu landasan filosofis yang merupakan suatu esensi cultural religious dari bangsa Indon esia sendiri yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Kons Konsek ekue uens nsin inya ya

sela selama ma

bang bangsa sa

Indo Indone nesi siaa

memi memili liki ki

kehe kehend ndak ak

bers bersam amaa

untu untuk k

membangujn membangujn bangsa di atas daar filosofis filosofis nilai-nila nilai-nilaii Pancasila, Pancasila, seharusnya segala kebijakan kebijakan dalam dalam negara negara teruta terutama ma dalam dalam melakuk melakukan an suatu suatu pembar pembaruanuan-pem pembar baruan uan dalam dalam negara negara dalam dalam proses reformasi dewasa ini nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, serta kebijakan hubungan internasional dewasa ini. Hal inilah dalam wacana ilmiah diistilahkan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Selain itu, itu, filsaf filsafat at Pancas Pancasila ila merupak merupakan an dasar dasar dari dari Negara Negara dan Konsti Konstitus tusii (Undang (Undang-Undang Dasar Negara) Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Filsafat Pancasila sebagai dasar

19


Negar Negaraa Republ Republik ik Indones Indonesia ia memil memiliki iki konsekue konsekuensi nsi segala segala peratu peraturan ran perunda perundangng-unda undanga ngan n dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

20


BAB III IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendirisendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan ditentukan oleh proses proses bagaimana bagaimana bangsa tersebut tersebut terbentuk terbentuk secara historis. historis. Berdasarkan Berdasarkan hakikat pengertian pengertian “identita “identitass nasional” nasional” sebagaimana sebagaimana dijelaskan dijelaskan maka identitas identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih popular disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Jika kepribadian kepribadian sebagai suatu suatu identitas identitas dari suatu bangsa, maka persoalanny persoalannyaa adalah bagai bagaiman manaa pengert pengertian ian suatu suatu bangsa bangsa itu. itu. Bangsa Bangsa pada pada hakika hakikatny tnyaa aalah aalah sekelo sekelompo mpok k besar besar manusi manusiaa yang yang mempuny mempunyai ai persam persamaan aan nasib nasib dalam dalam proses proses sejara sejarahny hnya, a, sehing sehingga ga mempuny mempunyai ai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu “kesatuan nasional”

B. Faktor-faktor yang Mendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memilki sifat, ciri khas serta keunikan sendirisendiri, yang sangat ditentukan oleh factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia

21


meliputi (1) factor objektif, yaitu meliputi factor geografis, ekologis, dan demografis, (2) factor subjektif, yaitu factor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimilki bangsa Indonesia. Robert Robert de Ventos Ventos mengem mengemuka ukakan kan teori teori tentan tentang g muncul munculnya nya identi identitas tas nasion nasional al suatu suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat factor penting, yaitu factor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama, pertama, mencakup mencakup etnisitas etnisitas,, territori territorial, al, bahasa, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. sejenisnya. Bagi

bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor kedua, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata

modern modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini bagu suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang dinamis. Faktor ketiga, meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi,

dan dan pema pemant ntapa apan n sist sistem em pendi pendidi dikan kan nasio nasiona nal. l. Bagi Bagi bang bangsa sa Indon Indones esia ia unsu unsurr bahas bahasaa tela telah h merupakan merupakan bahasa persatauan persatauan dan kesatuan nasional nasional sehingga bahasa Indonesia Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor keempat, meliputi meliputi penindasan, penindasan, dominasi, dan pencarian pencarian identitas identitas alternatif alternatif melalui melalui

memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain lain sangat sangat domina dominan n dalam dalam mewuju mewujudka dkan n faktor faktor keempat keempat melalu melaluii memori memori kolekt kolektif if rakyat rakyat Indonesia.

C. Pancasila sebagai kepribadian dan Identitas Nasional

Dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakika hakikatny tnyaa bersum bersumber ber pada nilainilai-nil nilai ai budaya budaya dan keagam keagamaan aan yang yang dimilk dimilkii oleh oleh bangsa bangsa Indonesia Indonesia sebagai sebagai kepribadian kepribadian bangsa. Pancasila Pancasila sebelum sebelum dirumuskan dirumuskan secara formal yuridis yuridis 22


dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah ban gsa Indonesia sendiri. DasarDasar-das dasar ar pembent pembentukan ukan nasion nasionali alisme sme modern modern menuru menurutt Yamin Yamin dirint dirintis is oleh oleh para para pejua pejuang ng kemerd kemerdeka ekaan an bangsa bangsa,, antara antara lain lain rintis rintisan an yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh paa tokoh tokoh pejuang pejuang kebangkitan kebangkitan nasional pada tahun 1908. Akhirnya Akhirnya titik titik kulminasi kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia Indonesia tercapai pada tanggal tanggal 17 Agustus Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan diproklamasikan sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia.

23


BAB IV DEMOKRASI INDONESIA

A. Demokrasi dan Implementasinya

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua neagra di dunia ini telah menajdikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kene kenega gara raan an

secar ecaraa

esen esensi sial al tela telah h

memb member erik ikan an arah arah bagi bagi pera perana nan n

masy masyar arak akat at untu untuk k

menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti: Pertama, sistem preseidensialyang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan member

dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang

hanya hanya berkedu berkeduduka dukan n sebagai sebagai kepala kepala pemeri pemerinta ntahan han dan bukan bukan kepla kepla negara, negara, sebab sebab kepala kepala negaranya bisa diduduki raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatua. Ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari

parlemen.

B. Arti dan Perkembangan Demokrasi

24


Secara Secara epistemolo epistemologis, gis, istilah istilah demokrasi demokrasi berasal berasal dari bahasa Yunani, Yunani, “demos” “demos” berarti berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa”. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi di berbaai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat berpengaruh oleh ciri khas masyarakat sebahai rakyat dalam suatu negara. Demokrsi sebagai dasar hidup negara member pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat , atau jika ditinjau dari segi organisasi, ia berarti suatu perngorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokr Demokrasi asi mengal mengalami ami perkem perkembang bangan an sejak sejak zaman zaman Yunani Yunani kuno, kuno, kemudi kemudian an lenyap lenyap Renaissance dan peristiwa-peristiwa lainnya, karena adanya kekuasan feodalisme. Namun sejak Renaissance demokrasi kembali hidup dan berkembang seperti sampai saat ini.

C. Bentuk-bentuk Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, formal democracy dan kedua, substantive democracy democracy,, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal democracy democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbegai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Sistem presidensiil : Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung,

sehing sehingga ga presid presiden en terpil terpilih ih mendapa mendapatka tkan n mandat mandat dari dari rakyat rakyat.. Dalam Dalam sistem sistem ini kekuasa kekuasaan an eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden.

25


Sistem parlementer parlementer: Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara eksekutif

dan legisl legislati ative. ve. Kepala Kepala eksekut eksekutif if adalah adalah berada berada di tangans tanganseor eorang ang perdana perdana menter menteri. i. Adapun Adapun kepala negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris, atau pada seorang presiden misalnya di India.

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Bahwa demokrasi perwakilanm liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Konsekuensi Konsekuensi dari implementa implementasi si sistem sistem dan prinsip prinsip demokrasi demokrasi ini adalah adalah berkembang berkembang persaingan bebas, teruatam dalam kehidupan ekoomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam.

2. Demokrasi Satu partai dan Komunisme

Marx Marx mengem mengembang bangkan kan pemiki pemikiran ran sistem sistem demokr demokrasi asi “commu “commune ne struct structure ure”” (struk (struktur tur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil wakil-wakil untuk unit-unit unit-unit administrativ administrativee yang besar misalnya misalnya distrik atau kota. Unit-unit administrative yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur “piramida” dari “demokrasi delegatif”

26


Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Chin China, a, Viet Vietna nam, m, dan lain lainny nya. a. Kebeb Kebebas asan an form formal al berd berdas asar arkan kan demo demokr kras asii leib leiber eral al akan akan mengh menghas asil ilkan kan kese kesenj njan anga gan n kela kelass yang yang sema semaki kin n leba lebarr dala dalam m masy masyar arak akat at,, dan dan akhi akhirn rnya ya kapitalislah yang akan menguasasi negara.

D. Demokrasi di Indonesia 1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode: a. Periode 1945-1959, masa demokrasi prlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari konstitusional konstitusional dan lebih menampilkan menampilkan beberapa beberapa aspek dari demokrasi demokrasi rakyat. Ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas. c. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Namun dalam perkembangannya peran presi presiden den semaki semakin n domina dominan n terhada terhadap p lembag lembaga-l a-lemb embaga aga negara negara yang yang lain. lain. Pancas Pancasila ila hanya hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu. d. Period Periodee 1999-se 1999-sekar karang, ang, masa masa demokr demokrasi asi Pancas Pancasil ilaa era Reform Reformasi asi dengan dengan berakar berakar pada pada kekuat kekuatab ab multi multi partai partai yang yang berusa berusaha ha mengem mengembal balika ikan n perim perimbang bangan an kekuata kekuatan n antar antar lembaga lembaga negara, antara eksekutif, legislative, dan yudikatif.

2. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945 27


1) Bidang Politik dan Konstitusional: Demokr Demokrasi asi Indone Indonesia sia berart berartii menegak menegakkan kan kembal kembalii asas-a asas-asas sas negara negara hukum hukum di mana mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. 2) Bidang Ekonomi: Demokr Demokrasi asi ekonomi ekonomi sesuai sesuai asas-a asas-asas sas yang yang menjiw menjiwai ai ketent ketentuan uan-ket -ketent entuan uan mengen mengenai ai ekonomi berarti pada hakikatnya kehidupan yang layak bagi semua warga negara antara lain yang mencakup: a) pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara, b) koperasi, c) pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaanya d) peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan seta pelindung. Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip: 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Pers Persoa oala lan n hakhak-hak hak asas asasii manu manusi siaa dalam dalam kehi kehidup dupan an kepar keparta taia ian n untuk untuk tahu tahun-t n-tahu ahun n mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal: 1) adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaaan, 2) adanya kebebasan yang sebesar-besarnya,

28


3) perlunya untuk membina suatu “rapidly expanding economy” (pengembangan ekonomi secara cepat)

Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

1. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD 1945 hasil Amandemen 2002 Demokr Demokrasi asi di Indones Indonesia ia yang yang tertua tertuang ng dalam dalam UUD 1945 1945 selain selain mengak mengakui ui adanya adanya kebebas kebebasan an dan persam persamaan aan hak juga juga sekali sekaligus gus mengaku mengakuii perbed perbedaan aan serta serta keaneka keanekarag ragama aman n mengingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” Secara Secara umum didalam sistem sistem pemerintah pemerintahan an yang demokratis demokratis senantiasa senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu: (1) Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. (2) Tingkat persamaan tertentu di antara warganegara. (3) (3) Tingk Tingkat at kebeb kebebas asan an atau atau kemer kemerde deka kaan an tert terten entu tu yang yang diaku diakuii dan dan dipa dipaka kaii oleh oleh warganegara. (4) Suatu sistem perwakilan. (5) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Oleh karena itu didalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan akan selalu selalu menemu menemukan kan adanya adanya Supra Supra Strukt Struktur ur Polit Politik ik dan Infra Infra Strukt Struktur ur Politi Politik k sebaga sebagaii kompon komponen en penduku pendukung ng tegakn tegaknya ya demokr demokrasi asi.. Untuk Untuk negara negara-neg -negara ara terten tertentu tu masih masih ditemu ditemukan kan lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya Indonesia, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat 29


Presiden Mahkamah Agung Badan Pemeriksa Keuangan Adapun infra struktur politik suatu negara terdiri atas lima komponen sebagai berikut: Partai Politik Golongan (yang tidak berdasarkan pemilu) Golongan Penekan Alat komunikasi politik Tokoh-tokoh politik

2. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen 2002 a) Konsep Kekuasan

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi dalam UUD 1945 sebagai berikut: (1) Kekuasaan di Tangan Rakyat

(a) Pembukaan UUD alinea IV “….. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…..” (b) Pokok pikiran III Pembukaan UUD 1945 “Negar “Negaraa yang yang bekedau bekedaulat latan an rakyat rakyat,, berdas berdasark arkan an atas atas keraky kerakyata atan n dan permus permusyaw yawara aratan tan perwakilan” 30


(c) UUD 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. (d) UUD 1945 pasal 1 ayat (2) “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. (2) Pembagian Kekuasaan

(a) Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden (pasal 4 ayat (1) UUD 1945) (b) Kekuasaan legislatif legislatif didelegasikan didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945) (c) Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945) (d) (d) Kekua Kekuasa saan an Insp Inspek ekti tif, f, atau atau penga pengawa wasa san n dide didele lega gasi sikan kan kepad kepadaa Badan Badan Peme Pemeri riks ksaa Keuangan dan DPR (pasal 20 ayat 1 UUD 1945) (3) Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan dapat dilihat melalui proses 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut: (1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat…”. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap lima tahun sekali. (2) MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan impeachment terhadap presiden jika melanggar konstitusi. wakil presiden, serta melakukan impeachment terhadap (3) Pasal 20 A ayat (1) memuat “DPR memiliki funsgi pengawasan, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun”.

31


(4) Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR.

(b) Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut (1) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran III yaitu “…Oleh karena itu sistem negara yang terb terben entu tuk k dala dalam m UUD UUD 1945, 1945, haru haruss berd berdas asar ar atas atas kedau kedaula lata tan n raky rakyat at dan dan berd berdas asar ar atas atas permusyawaratan/perwakilan”. (2) Putusan Putusan MPR ditetapka ditetapkan n dengan dengan suara suara terbany terbanyak, ak, misaln misalnya ya pasal pasal 7B ayat ayat (7). (7). Hal ini dimungkinkan jika mufakat itu tidak tercapai.

(c) Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut: (1) Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. (2) Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) maka menurut UUD 1945 hasil amandemen, MPR hanya dipilih melalui Pemilu. (3) Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR disebut:”…kecuali itu anggota-anggota DPR semuany semuanyaa merangk merangkap ap menjad menjadii anggot anggotaa MPR. MPR. Oleh Oleh karena karena itu DPR senant senantias iasaa mengawa mengawasi si tindakan-tindakan presiden…”

(d) Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

32


(1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “ Segala Warganegara bersamakan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”. (2) Pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. (3) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara”.

33


BAB V NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Aristoteles merumuskan negara yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus. Ia membagi negara dalam dua pengertian Civitas Dei yang artinya negara Tuhan, dan Civitas Terrena yang artinya negara duniawi. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang dimilki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Adapaun yang melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian bukan berate apa yang di luar Gereja itu terasing sama sekali dari Civitas Dei. Roger Roger H. Solt Soltau au menge mengemu muka kakan kan bahw bahwaa negar negaraa adal adalah ah seba sebagai gai alat alat agenc agency y atau atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Max Weber mengemukakan pemikirannya bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dala msuatu wilayah. Dapat Dapat diss dissim impul pulka kan n bahw bahwaa negar negaraa memi memili liki ki unsu unsurr-un unsu surr yang yang mutl mutlak ak haru haruss ada, ada, meliputi: wilayah yang sah, sah, rakyat yaitu yaitu suatu suatu bangsa bangsa sebagai sebagai wilayah atau daerah daerah ter territo ritorial rial yang pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya pada salah satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.

34


B. Konstitusionalisme

Setiap negara moden senantiasa memerlukan suatu pengaturan yang dijabarkan dalam suat suatu u konst konstit itus usi. i. Oleh Oleh kare karena na itu itu konst konstit itus usio iona nali lism smee meng mengac acu u pada pada penge pengert rtia ian n sist sistem em institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Basis pokok konstitusi konstitusionalis onalisme me adalah kesepakatan kesepakatan umum atau consensus di antara antara mayori mayoritas tas rakyat rakyat mengena mengenaii bangunan bangunan yang yang diideal diidealkan kan berkai berkaitan tan dengan dengan negara. negara. Organi Organisas sasii negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Konsens Konsensus us yang yang menjam menjamin in tegakn tegaknya ya konstit konstitusi usional onalism ismee di zaman zaman modern modern ini pada pada umunya dipahami berdasar tiga elemen kesepakatan, yaitu: 1. Kesepak Kesepakata atan n tentan tentang g tujuan tujuan atau atau cita-ci cita-cita ta bersam bersama, a, yang yang sangat sangat menent menentuka ukan n tegakn tegaknya ya kons konsti titu tusi si dala dalam m suat suatu u nega negara ra.. Kare Karena na cita cita-c -cit itaa bers bersam amaa itul itulah ah yang yang pali paling ng mung mungki kin n mencer mencermin minkan kan bahkan bahkan melahi melahirka rkan n kesama kesamaan-k an-kes esama amaan an kepenti kepentinga ngan n di antar antar sesame sesame warga warga masyarakat. 2. Kesepakatan Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan. pemerintahan. Kesepakatan Kesepakatan kedua ini sangat principal, principal, karena dalam setiap neagra harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada rule of law. law. 3. Kesepakatan Kesepakatan tentang bentuk isntitusi-ins isntitusi-instit titusi usi dan prosedur prosedur ketatanegar ketatanegaraan. aan. Ini berkenaan berkenaan dengan bangunan organ negara dengan prosedur yang mengatur kekuasaan, hubungan antar organ negara satu sama lain, dan hubungan antara organ negara dengan warga negara.

C. Konstitusi Indonesia

35


1. Pengantar

Dalam proses reformasi hukum ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang yang melo melont ntar arka kan n ide ide untu untuk k mela melaku kuka kan n aman amande deme men n UUD UUD 1945 1945.. Aman Amande deme men n tida tidak k dimaks dimaksudka udkan n untuk untuk mengga mengganti nti sama sama sekali sekali UUD 1945, 1945, akan akan tetapi tetapi merupa merupakan kan prosed prosedur ur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut.

2. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

Dalam penjelasan penjelasan UUD 1945 disebutkan disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat simple simple dan singkat. UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal. Hal ini mengandung makna: (1) Telah cukup jika UUD hanya memuat aturan-aturan aturan-aturan pokok, hanya membuat garis-garis garis-garis bes besar ar

infr nfrast astrukt ruktur ur

pem pemeri erintah ntah

pus pusat

dan dan

lainain-la laiin

peny penyel elen engg ggar araa

nega negarra

unt untuk

menyelenggarakan negara, untuk menyelenggarakan kehidupan dan kesejahtaraan sosial. (2) Sifatnya Sifatnya yang supel dimaksudkan dimaksudkan bahwa kita senantiasa senantiasa harus ingat bahwa masyarakat masyarakat itu harus terus berkembang dinamis. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat UUD 1945 adalah: (1) merupakan hukum positif positif yang emngikat pemerintah sebagai penyelenggara penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. (2) UUD 1945 bersifat supel dan singkat, memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. (3) memuat norma-norma, norma-norma, aturan, dan ketentuan ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan dilaksanakan secara konstitusional. (4) merupakan peraturan hukum postitif yang tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. 36


3. Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Convensi)

Convensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Convensi ini mempunyai sifat sebagai berikut: (1) merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. (2) tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. (3) diterima oleh seluruh rakyat. (4) bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagi aturan-aturab dasar yang tidak terdapat dalam UUD. Jadi, convensi bilamana dikehendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis, tidak secara otomatis setingkat dengan UUD, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR.

4. Konstitusi.

Istilah Istilah konstitusi konstitusi berasal dari bahasa Inggris “constitution” “constitution”,, atau berasal berasal dari bahasa Belanda “constitutie”. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar. Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti: 1. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, atau 2. Sama dengan Undang-Undang Dasar.

37


Dalam praktek ketatanegaraan negara Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan pengetian Undang-Undang Undang-Undang Dasar. Dasar. Hal ini terbukti terbukti dengan disebutnya disebutnya istilah istilah Konstitus Konstitusii Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

38


5. Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 Hasil Amandemeen 2002 a. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. b. Sistem Konstitusional

Peme Pemeri rint ntah ah berd berdas asar arka kan n atas atas sist sistem em konst konstit itus usi, i, tida tidak k bers bersif ifat at abso absolu lute te.. Sist Sistem em ini ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan kons konsti titu tusi si,, yait yaitu u denga dengan n sendi sendiri riny nyaa juga juga oleh oleh kete ketent ntuan uan hukum hukum lain lain meru merupa pakan kan prod produk uk konstitusional, Ketetapan MPR, UU dan sebagainya. c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Menuru Menurutt UUD 1945 hasil amandem amandemen en 2002 2002 kekuasa kekuasaan an terti tertinggi nggi di tangan tangan rakyat rakyat,, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). Hal ini berarti terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Samping MPR dan DPR

Berdas Berdasark arkan an UUD 1945 hasil hasil amandem amandemen en 2002, 2002, presid presiden en merupak merupakan an penyele penyelengga nggara ra pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 pasal 6A ayat 1). Jadi menurut UUD 1945 ini tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. e. Presiden tidak Bertanggungjawab kepada DPR

39


Siste Sistem m ini menuru menurutt UUD 1945 sebelu sebelum m amandem amandemen en dijela dijelaska skan n dalam dalam Penjel Penjelasa asan n UUD 1945, namun UUD 1945 hasil amandemen 2002 juga memiliki isi yang sama, sebagai berikut: “Di sampin samping g presid presiden en adalah adalah Dewan Dewan Perwak Perwakila ilan n Rakyat Rakyat (DPR), (DPR), presid presiden en harus harus mendap mendapat at perseteujuan DPR untuk membentuk UU (pasal 5 ayat 1), dan untuk menetapkan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja belanja negara sesuai dengan pasal 23. Oleh karena itu, presiden presiden harus bekerja bekerja sama sama dengan dengan Dewan, Dewan, akan tetapi tetapi Presid Presiden en tidak tidak bertan bertanggun ggungja gjawab wab kepada kepada Dewan, Dewan, artiny artinyaa kedudukan presiden tidak tergantung Dewan. f. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden, Mentreri Negara tidak Bertanggungjawab kepada DPR.

“Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara (apsal 17 ayat 1), presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17 ayat 2). Menteri-menteri Negara itu tidak bertanggungjawab k epada DPR”. g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak-Terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia bukan “dictator”, artinya kekuasaan tidak tak-terbatas. Presiden bukan mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR kecuali itu ia harus memperhatikan suara DPR.

6. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Menurut penjelasan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah: a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tidak memihak. 40


c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Untuk Untuk menega menegakkan kkan hukum hukum demi demi keadil keadilan an dan kebenar kebenaran an perlu perlu adanya adanya BadanBadan-bada badan n kehakiman yang kokoh, kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya.

41


BAB VI RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum

Pengertian Rule of Law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dibedakan. Menurut rechtsstaat lahir Philipus M. Hadjon bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundangan-undangan. Oelh karena itu dalam perkembangannya rechtsstaat lebih memiliki memiliki ciri ciri yang revolusi revolusioner. oner. Rule of Law lebih memiliki ciri yang evolusioner, sedangkan upaya untuk mewujudkan negara hukum rechtsstaat lebih memiliki ciri yang revolusioner. atau rechtsstaat lebih Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaaan, pada dasa dasarn rnya ya dise diseba babka bkan n polot polotik ik kekua kekuasa saan an cend cender erun ung g koru korup. p. Hal Hal ini ini dikh dikhawa awati tirk rkan an akan akan menjau menjauhkan hkan fungsi fungsi dan peran peran negara negara bagi kehidu kehidupan pan indivi individu du dan masyar masyarakat akat.. Atas Atas dasar dasar pengertian tersebut maka terdapat keinginan besar untuk membatasi kekuasaan secara normatif yuridis untuk menghindari kekuasaan yang dispotik. Bagi negara Indonesia ditentukan secara turidis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang yang secara secara ekspli eksplisit sit dijela dijelaska skan n bahwa bahwa “….ma “….maka ka disusu disusunla nlah h kemerd kemerdekaa ekaan n kebangs kebangsaaa aaan n Indone Indonesia sia itu dalam dalam suatu suatu UndangUndang-Und Undang ang Dasar Dasar Negara Negara Republ Republik ik Indones Indonesia… ia….”. .”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu keharusan Negara Indonesia yang didirikan itu berdasarkan UUD negara. Dengan pengertian lain dalam UUD negara Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau rechtsstaat dan bukan negara kekuasaan atau machtsstaat . Dalam negara 42


hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan kedau latan rakyat. Terdapat tiga unsur yang fundamental dalam Rule of law, yaitu: (1) supremasi aturanaturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berla berlaku ku bagi bagi masyar masyaraka akatt biasa biasa maupun maupun pejabat pejabat negara; negara; dan (3) terjam terjaminn innya ya hak-ha hak-hak k asasi asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

B. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara secara tiba-t tiba-tiba iba,, naum naum melalu melaluii suatu suatu proses proses yang yang cukup cukup panjang panjang dalam dalam sejara sejarah h peradab peradaban an manusi manusia. a. Dari Dari perspe perspekti ktiff sejara sejarah h deklara deklarasai sai yang yang ditand ditandata atanga ngani ni oleh oleh Majeli Majeliss Umum Umum PBB dihayati dihayati sebagai suatu suatu pengakuan pengakuan yuridis yuridis formal dan merupakan titik kulminasi kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di barat maupun di Timur meskipun upya tersebut masih bersifat local, parsial dan sporadikal. Namun demikian dikukuhkannya naskah Universal Declaration of Human Rights ini ternyata tidak mampun untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu PBB secara terus menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya setelah kurang lebih Cultural dan 18 tahun kemudian, PBB berhasil melahirkan Convenant on Economic, Social, and Cultural dan Convenant on Civil and Political Rights.

C. Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

43


Dalam Pembukaan UUD alinea I dinyatakan bahwa: “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi PBB pasal 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan kemerdekaan manusia secara secara individuali individualiss saja, melainkan melainkan menempatkan manusia sebagai individu maupun makhluk sosial yaitu sebagai suatu bangsa. Orlh karena itu hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asas manusia. Tuju Tujuan an nega negara ra Indo Indone nesi siaa seba sebaga gaii nega negara ra huku hukum m yang yang bers bersif ifat at form formal al ters terseb ebut ut mengandung mengandung konsekuensi konsekuensi bahwa negara berkewajiban berkewajiban melindungi melindungi seluruh warga negaranya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga negara Indonesia memiliki ciri tujuan negara hukum material, dalam rumusa rumusan n tujuan tujuan negara negara “….mem “….memaju ajukan kan keseja kesejahte hteraa raan n umum umum dan mencer mencerdas daskan kan kehidupa kehidupan n bangsa….” Negar Negaraa Indone Indonesia sia menjam menjamin in dan melind melindungi ungi hak-hak hak-hak asasi asasi manusi manusiaa para para wargany warganya, a, terutama terutama dalam kaitannya dengan kesejahter kesejahteraan aan hidupnya hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, rohaniah, antara antara lain lain berkai berkaitan tan dengan dengan hak-hak hak-hak asasi asasi bidang bidang sosial sosial,, politi politik k ekonomi ekonomi,, kebuday kebudayaan, aan, pendidikan, agama dengan rincian sebagai berikut: Pasal 28 A: hak mempertahakan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B: hak membentuk keluarga, hak anak atas kelangsungan hidup Pasal 28 C: hak mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan hak untuk memajukan

dirinya. jaminan dan kepastian kepastian hukum, hak untuk bekerja bekerja dan mendapat mendapat perlakuan Pasal 28 D: hak atas jaminan yang layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E: hak memeluk memeluk agama, hak memilih memilih pendidikan, hak memilih memilih kewarganegaraan, kewarganegaraan, hak

memilih tempat tinggal, hak memilih meyakini kepercayaan, dan hak kebebasan berpendapat.

44


Pasal 28 F: hak untuk komunikasi dan memperoleh dan menyampaikan informasi. Pasa Pasall 28 G: hak hak atas atas perl perlin indun dunga gan n diti diti prib pribadi adi dan dan kelua keluarg rga, a, hak hak atas atas rasa rasa aman aman dan

perlindungan dari ancaman, hak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28 H: hak atas hidup sejahtera, tempat tinggal, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, hak atas jaminan sosial, dan hak atas milik pribadi. Pasal 28 I: hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak beragama, hak untuk tidak diperbukak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu, dan hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional. Konsekuensinya pengaturan atas jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus diikuti dengan dengan pelaks pelaksanaa anaan n dan kepast kepastian ian hukum hukum yang yang memada memadai. i. Terlep Terlepas as dari dari berbag berbagai ai macam macam kelebihan dan kekurangan penegakkan HAM di Indonesia, bagi kita merupakan suatu kemajuan yang yang berart berarti, i, karena karena bangsa bangsa Indone Indonesia sia memili memiliki ki komitm komitmen en yang yang tinggi tinggi atas atas jamina jaminan n serta serta penegakkan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kenegaraan.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara 1. Pengertian Warganegara dan Penduduk

Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang teap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warganegara dan negara, warganegara 45


mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warganegara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan diloindungi negara. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warganegara, karena mungkin orang asing. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing, yang memiliki hubungan berbeda dengan negara.

46


2. Asas Kewarganegaraan a. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli

Setiap Setiap negara negara yang yang berdaul berdaulat at berhak berhak untuk untuk menent menentukan ukan sendir sendirii syarat syarat-sy -syara aratt untuk untuk menjadi warganegara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warganegara dalam ilmu tata negara dikenal dengan adanya dua asas kewarganegaraan. Asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di begara b egara A tersebut. Sedangkan Sedangkan asas ius-sanguinis adalah adalah asas asas keturu keturunan nan atau atau hubunga hubungan n darah, darah, artiny artinyaa bahwa bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karna orangtuanya adalah warga negara B. b. Bipatride dan Apatride

Bipatride (dwi (dwi kewarga kewarganeg negara araan) an) timbul timbul apabila apabila menuru menurutt peratu peraturan ran dari dari dua negara negara terkait sseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara tersebut. Misalnya Adi dan Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A menganut asas ius-sanguinis dan negara B menganut asas ius-soli. ius-soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara A, Dani adalagh warganegara A karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan menurut negara B, Dani juga warganegaranya, karena tempat kelahirannya adalah di negara B. Dengan demikian Dani mempunyai dua status kewarganegaraan. Sedangkan apatride (tanpa (tanpa kewarg kewargane anegar garaan aan)) timbul timbul apabil apabilaa menuru menurutt peratu peraturan ran kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara manapun. Misalnya, Indra dan Ira adalah suami istri yang berstatus warganegara B yang berasas ius-soli, mereka berdomisili di negara A yang berasas ius-sanguinus. Kemudian lahirlah anak mereka, Parto, menuru menurutt negara negara A, Parto Parto tidak tidak diakui diakui sebagai sebagai wargan warganegar egarany anya, a, karena karena orang orang tuanya tuanya bukan bukan

47


wargaganegar wargaganegaranya. anya. Begitu pula menurut negara B, Parto Parto tidak diakui sebagai warganegarany warganegaranya, a, karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian Parto tidak mempunyai kewarganegaraan.

48


3. Hak dan Kewajiban Warganegara Menurut UUD 1945

Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. a. pasal 27 ayat 1, menetapkan hak warganegaar yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. b. pasal 27 ayat 2, menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. pasa pasall 27 ayat ayat 3, dalam dalam Peru Peruba bahan han Kedua Kedua UUD UUD 1945 1945 menet menetap apkan kan hak hak dan kewa kewaji jiba ban n warganegara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. d. pasal pasal 28 meneta menetapkan pkan hak kemerd kemerdeka ekaan an wargan warganegar egarany anyaa untuk untuk berser berserika ikat, t, berkum berkumpul pul,, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. e. pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warganegara untuk memluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. f. pasal pasal 30 ayat ayat 1 dala dalam m Peru Peruba bahan han Kedua Kedua UUD UUD 1945 1945 meny menyebu ebutk tkan an hak dan dan kewaj kewajib iban an warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. g. pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.

4. Hak dan Kewajiban Bela Negara a. Pengertian

Pembelaan negara atau bela negara adala tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh cinta tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi 49


oleh kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia Indonesia dengan keyakinan keyakinan pada Pancasila Pancasila sebagai dasar negra serta serta berpijak berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. b. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara

Bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. warganegara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. bahwa seti setiap ap warg wargan aneg egar araa turu turutt sert sertaa dala dalam m menen menentu tukan kan kebi kebija jaka kan n tent tentan anhg hg Pertama, bahwa pem pembe bela laan an negar negaraa mela melalu luii lenba lenbaga ga-l -lem embag bagaa perw perwak akil ilan an sesu sesuai ai denga dengan n UUD UUD 1945 1945 dan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warganegara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing c. Motivasi dalam Pembelaan Negara

Ada Ada beber beberap apaa dasa dasarr pemi pemiki kira ran n yang yang dapa dapatt dija dijadi dika kan n dasar dasar pemik pemikir iran an yang yang dapat dapat dijadikan motivasi setiap warganegara untuk ikut serta membela negara Indonesia: 1) Pengalaman sejarah perjuangan RI. 2) Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. 3) Keadaan demografis yang besar. 4) Kekayaan sumber daya alam. 5) Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan. 6) Kemungkinan timbulnya bencana perang.

50


BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA A. Pengertian

Geopoli Geopoliti tik k diarti diartikan kan sebagai sebagai sistem sistem polit politk k atau atau peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran dalam dalam wujud wujud kebijaksanaan dan startegi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabial dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem sistem polit politik ik suatu suatu negara. negara. Sebali Sebalikny knyaa polit politik ik negara negara itu secara secara langsu langsung ng akan akan berdam berdampak pak kepada kepada geogra geografi fi negara negara yang yang bersan bersangkut gkutan. an. Geopol Geopoliti itik k bertum bertumpu pu kepada kepada geograf geografii sosial sosial,, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Penyelenggaraan negara Indonesua sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan dan berm bermua uara ra pada pada land landas asan an ideal ideal panda pandanga ngan n hidu hidup p dan konst konstit itus usii UUD UUD 1945. 1945. Dalam Dalam pelaksanaan pelaksanaannya nya bangsa Indonesia Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik regional maupun internasional. Bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan kepentingan nasional untuk mencapai mencapai cita-cita cita-cita dan tujuan tujuan nasionalny nasionalnya. a. Salah satu pedoman pedoman bangs bangsaa Indones Indonesia ia adalah adalah wawasa wawasan n nasion nasional al yang yang berpij berpijak ak pada wujud wujud wilaya wilayah h Nusant Nusantara ara,, sehingga disebut Wawasan Nusantara. Oleh Oleh karena karena itu, itu, wawasa wawasan n nusant nusantara ara adalah adalah geopoli geopolitik tik Indone Indonesia sia.. Hal ini dipaha dipahami mi berda berdasar sarkan kan pengert pengertian ian bahwa bahwa dalam dalam wawasa wawasan n nusant nusantara ara terkand terkandung ung konseps konsepsii geopol geopolitk itk Indonesia yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan.

B. Pengertian Wawasan Nusantara 51


Istil Istilah ah wawasa wawasan n berasa berasall dari dari kata kata “wawas “wawas”” yang yang berart berartii pandanga pandangan, n, tinjau tinjauanm anm atau atau pengl pengliha ihatan tan indera inderawi. wi.

Akar Akar kata kata ini membentu membentuk k kata kata “mawa “mawas” s” yang yang berart berartii memanda memandang, ng,

meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara bersal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pula, dan “antara” yang berar berarti ti diapit diapit di antara antara dua hal. hal. Istila Istilah h Nusant Nusantara ara dipakai dipakai untuk untuk mengga menggamba mbarka rkan n kesatu kesatuan an wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia. Secara umum wawasan nasional berarti cara pendang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasa wawasan n nusant nusantara ara berart berartii cara cara pandang pandang bangsa bangsa Indone Indonesia sia tentan tentang g diri diri dan lingku lingkungan ngannya nya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara 1. Wilayah (Geografis)

principle) a. Asas Kepulauan (archipelagic principle) Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam keadaan utuh, sementara tempat unsure perairan dan lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsure penghubung dan bukan unsure pemisah. b. Kepulauan Indonesia

52


Bagian wilayah Indische wilayah Indische Archipel yang Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch dinamakan Nederlandsch Oost Indische Archipelago. Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama dipakai, yaitu “Hindia Timur”, “Insulinde” oleh Multatuli, “Nusantara”, “Indonesia”, dan “Hindia Belanda” pada masa penjajahan Belanda. c. Konsepsi tentang Wilayah Kelautan

Dalam perkembangan perkembangan hukum laut internasion internasional al dikenal dikenal beberapa beberapa konsepsi konsepsi mengenai mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut: Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya, 1) Res 1) Res Nullius, 2) Res 2) Res Cimmunis, Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara, Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa, 3) Mare Liberum, 4) Mare Clausum, Clausum, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu kira-kira sejauh 3 mil), Principles, yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum 5) Archipelagic State Principles, laut. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secar garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan kepulauan memiliki memiliki laut territori territorial, al, perairan perairan pedalaman, zona ekonomi ekonomi eksklusif, eksklusif, dan ladas kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atai lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 2) Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkap, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang

53


terlihat terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan menghubungkan titik terluar terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konve nsi ini. 3) Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. 4) Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut daru garis pangkal. Di dalam ZEE negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan. 5) Landas Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terlet terletak ak di luar luar laut laut terito teritotia tiall sepanj sepanjang ang merupak merupakan an kelanj kelanjuta utan n alamia alamiah h wilaya wilayah h darata daratanya nya.. Jaraknya 200 mil dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis kedalaman dasar laut sedalam 2500 m. d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antar benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Utar Utaraa : ± 6º 08’ 08’ LU LU Selatan: ± 11º 15’ LS Bara Baratt : ± 94º 94º 05’ 05’ BT Timu Timurr : ± 141 141ºº 05’ 05’ BT BT

2. Geopolitik dan Geostrategi a. Geopolitik

54


1) Asal istilah Geopolitik

Istilah Geopolitk semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluan oleh sarjana olmu politik Swedia, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Geopolitik Geopolitik memaparkan memaparkan dasar pertimbangan pertimbangan dalam menentukan menentukan alternati alternatiff kebijakan kebijakan nasi nasiona onall untuk untuk mewuj mewujud udkan kan tuju tujuan an tert terten entu tu.. Prin Prinsi sip-p p-pri rins nsip ip dala dalam m geopo geopoli liti tik k menj menjadi adi perkembangan suatu wawasan nasional.

2) Pandangan Ratzel dan Kjellen

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politk dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organism (makhluk hidup). Dia memandang negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah). Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organism yang harus memiliki memiliki intelektual intelektual.. Negara merupakan sistem politik politik yang mencakup mencakup geopolitik geopolitik,, ekonomi politk, politk, kratapolit kratapolitik, ik, dan sosiopoli sosiopolitik. tik. Kjellen Kjellen juga mengajukan mengajukan paham ekspansioni ekspansionisme sme dalam rangka untuk mempertahankan negara dan mengembangkannya. Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat negara dengan pembangunan kekuatan darat dan diikuti dengan kekuatan bahari (maritim). 3) Pandangan Haushofer

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut: 55


a) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. b) Kekuasa Kekuasaan an Imperi Imperium um darata daratan n yang yang kompak kompak akan dapat dapat mengej mengejar ar kekuasa kekuasaan an Imperi Imperium um maritime untuk menguasai pengawasan di lautan. c) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yaitu Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan mengu asai wilayah Asia Timur Raya. d) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangs dengan kekuasaan ekonomi dan sosial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan mendapatkan ruang hidupnya.

4) Geopolitik Bangsa Indonesia

Pandangan Pandangan geopolitik geopolitik bangsa Indonesia Indonesia yang didasarkan pada nilai-nila nilai-nilaii Ketuhanan Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

b. Geostrategi

Strategi Strategi adalah politik politik dalam pelaksanaan, pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana bagaimana mencapai mencapai tujuan atau sasa sasara ran n yang yang dite diteta tapk pkan an sesu sesuai ai denga dengan n kein keingi ginan nan poli politi tik. k. Kare Karena na stra strate tegi gi adal adalah ah upaya upaya 56


pelak pelaksan sanaan aan,, maka maka strate strategi gi pada hakikat hakikatnya nya merupak merupakan an suatu suatu seni seni yang yang implem implement entasi asinya nya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Sebaga Sebagaii contoh contoh pertim pertimban bangan gan geograf geografis is untuk untuk negara negara dan bangsa bangsa Indones Indonesia ia adalah adalah sebagai berikut: 1) Geografi: wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, serta di antara dua samudera. 2) Ideolo Ideologi: gi: ideolo ideologi gi Indones Indonesia ia (Pancas (Pancasila ila)) di antara antara liber liberali alisme sme di selata selatan n (Austr (Australi aliaa dan Selandia Baru) dan komunisme di utara (RRC, Vietnam, dan Korea Utara) 3) Demografi: penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di Selatan (Australia) dan penduduk padat di Utara (RRC dan Jepang) 4) Politik: Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di Selaran dan demokrasi rakyat di utara. 5) Ekonomi: Ekonomi di Indonesia terletak di antara ekonomi Kapitalis di Selatan dan Sosialis di Utara. 6) Sosial: Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualism di Selatan dan masyarakat sosialisme di Utara. 7) Budaya: Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di Selatan dan budaya Timur di Utara. 8) Hankam: Geopolitik dan geostrategic Hankam (pertahanan dan keamanan) Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan maritime di Selatan dan wawasan kekuatan continental di Utara.

3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya a. Sejak 17 Agustus 1945 s.d 13 Desember 1957

57


Pada masa tersebut wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 5 mil di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan dan keamanan negara kesatuan RI. b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957 s.d 17 Februari 1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi 1939 dengan tujuan sebagai berikut: 1) Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat. 2) Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No 4/Prp?1960 tanggal 18 Februa Februari ri 1960 tentan tentang g Perair Perairan an Indone Indonesia sia.. Sejak Sejak itu terjad terjadii peruba perubahan han bentuk bentuk wilaya wilayah h nasional dan cara perhitungannya. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahunb 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia yang meliputi: a) semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia, b) semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan c) semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut di atas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan RI. c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) s.d sekarang

58


Deklarasi tentang landas kontinen RI merupakan konsep politk yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Asas-a Asas-asas sas pokok pokok yang yang termua termuatt dalam dalam Deklar Deklarasi asi tentan tentang g landas landasan an kontin kontinen en adalah adalah sebaga sebagaii berikut: 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI. 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen denga nnegaranegara tetangga melalui perundingan. 3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengahtengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. 4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pengumuman Pemerintah negara tentang ZEE terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong Pemerintah mengumumkan ZEE adalah: 1) Persediaan ikan yang semakin terbatas. 2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. 3) ZEE mempunyai kekuatan hukum hu kum Internasional.

D. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara 1. Wadah

Wawasan nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen: 59


a. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Sedangkan secara vertical ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. b. Tata Inti Organisasi

`Bag `Bagii Indo Indone nesi sia, a, tata tata inti inti organ organis isas asii negar negaraa berd berdas asar arka kan n pada pada UUD UUD 1945 1945 yang yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sist sistem em perw perwak akil ilan an.. Negar Negaraa Indo Indone nesi siaa adal adalah ah negar negaraa kesa kesatu tuan an yang yang berb berben entu tuk k repu republ blik ik.. Kedaul Kedaulata atan n berada berada di tangan tangan rakyat rakyat yang yang dilaks dilaksanak anakan an menuru menurutt UndangUndang-Und Undang ang.. Siste Sistem m pemerintaha pemerintahannya nnya menganut menganut sistem sistem presidensi presidensial. al. Presiden Presiden memegang memegang kekuasaaan kekuasaaan pemerintahan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

60


c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, goloongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara.

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi wawasan nusantar tercermin dalam perspektif kehidupan manusia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manungga l yang terpadu a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan: 1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebas. 3) Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanaka melaksanakan n ketertiban ketertiban dunia yang berdasarkan berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan keadilan sosial. b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi: 1) satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. 2) satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaan serta satu ideology dan identitas nasional.

61


3) satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. 4) satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. 5) satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). 6) satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hsil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memili memiliki ki kekuat kekuatan an batin. batin. Dalam Dalam hal ini Wawasa Wawasan n Nusant Nusantara ara berlan berlandas daskan kan pada pada falsaf falsafah ah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini Wawasab Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

E. Implementasi Wawasan Nusantara 1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsaf Falsafah ah Pancas Pancasila ila diyaki diyakini ni sebagai sebagai pandang pandangan an hidup hidup bangsa bangsa Indones Indonesia ia yang yang sesuai sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal awal pros proses es pemb pemben entu tuka kan n negar negaraa NKRI NKRI samp sampai ai seka sekara rang ng.. Kons Konsep ep Wa Wawa wasa san n Nusa Nusant ntar araa berpangkal pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan 62


hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan hidup bangsa Indonesia.

63


2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

1) Kebula Kebulatan tan silawah silawah dengan dengan segala segala isinya isinya merupa merupakan kan modal modal dan milik milik bersam bersamaa bangsa bangsa Indonesia. 2) Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. 3) Secara Secara psikologis psikologis,, bangsa Indonesia merasasatu merasasatu persaudaraan, persaudaraan, senasib senasib sepenanggungan sepenanggungan,, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. 4) Pancasila merupakan falsafah dan ideology pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing kea rah tujuan dan cita-cita yang sama. 5) Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional. 6) Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. 7) Bangsa Bangsa Indone Indonesia sia bersam bersamaa bangsabangsa-bang bangsa sa lain lain ikut ikut mencip menciptaka takan n ketert ketertiba iban n dunia dunia dan perdamaian abadi melalui polotik luar negeri yang bebas dan aktif. b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

1) Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2) Tingk Tingkat at perk perkem emban banga gan n ekono ekonomi mi harus harus seim seimba bang ng dan dan sera serasi si di selu seluru ruh h daera daerah h tanp tanpaa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. 3) Kehidu Kehidupan pan perekon perekonomi omian an di seluru seluruh h wilaya wilayah h Nusant Nusantara ara disele diselengga nggarak rakan an sebaga sebagaii usaha usaha bersa bersama ma dengan dengan asas asas kekelua kekeluarga rgaan an dalam dalam sistem sistem ekonom ekonomii keraky kerakyata atan n untuk untuk sebesa sebesar-b r-besa esar r kemakmuran rakyat. 64


c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

1) bahwa bahwa ancama ancaman n terhad terhadap ap satu satu pulau pulau atau atau satu satu daerah daerah pada hakikatny hakikatnyaa adalah adalah ancama ancaman n terhadap seluruh bangsa dan negara. 2) tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan bangsa dan negara.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum Internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga. d. Penerapan Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai berbagai bidang tampak pada berbagaiproyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap serasa serasa sebangsa, sebangsa, setanah setanah air, senasib sepenanggungan sepenanggungan dengan asas Pancasila. f. Pene Penera rapa pan n Wa Wawa wasa san n Nusa Nusant ntar araa di bida bidang ng hank hankam am terl terlih ihat at pada pada kesi kesiap apsi siag agaa aan n dan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sishankamrata untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. 65


66


4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional diperlukan suatu landasan pedoman yang kokoh kokoh berup berupaa kons konseps epsii wawa wawasa san n nasi nasiona onal. l. Wa Wawa wasa san n nasi nasiona onall Indon Indones esia ia menu menumb mbuhk uhkan an dorong dorongan an dan rangsa rangsanga ngan n untuk untuk mewuju mewujudkan dkan aspira aspirasi si bangsa bangsa serta serta kepenti kepentinga ngan n dan tujuan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuabn nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan Nasional. Wawasa Wawasan n nasion nasional al bangsa bangsa Indone Indonesia sia adalah adalah Wawasa Wawasan n Nusant Nusantara ara yang yang merupak merupakan an pedoman pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan tujuan nasional. nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebutdapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indon esia.

67


BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi

Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tujuan melalui melalui proses proses pemban pembanguna gunan n yang yang member memberika ikan n arahan arahan tentan tentang g bagaima bagaimana na membuat membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Berkembangnya geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan hakikat terbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama bahkan terletak dalam territorial yang terpisahkan oleh pulau-pulau dan lautan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kesatuan sejarah , yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses

sejarah, sejarah, sejak zaman pra-sejara pra-sejarah, h, kerajaan, kerajaan, Sumpah Pemuda Pemuda sampai proklamasi, proklamasi, dan kemudian kemudian membentuk bangsa dan negara Indonesia. 2. Kesatuan nasib , yaitu segenap unsur bangsa berada dalam suatu proses sejarah yang sama

dan mengalamai nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. 3. Kesatuan Kesatuan kebudayaan kebudayaan , yaitu beraneka ragam kebudayaan tumbuh dan berkembang dan

secara bersama-sama membentuk kebudayaan nasional Indonesia. 4. Kesatua Kesatuan n wilayah wilayah, yaitu yaitu segenap segenap unsur unsur bangsa bangsa Indone Indonesia sia berdia berdiam m di segenap segenap wilaya wilayah h

territorial yang dalam wujud berbagai pulau dengan lautannya. 68


5. Kesatuan asas kerokhanian , yaitu adanya kesatuan ide, tujuan, cita-cita yang tersimpul

dalam dasar filosofis negara Indonesia Pancasila. Maka Maka geostr geostrate ategi gi Indone Indonesia sia diperl diperlukan ukan dan dikemb dikembang angkan kan untuk untuk mewuju mewujudka dkan n dan mempertahan mempertahankan kan integrita integritass bangsa dan wilayah wilayah tumpah tumpah darah negara Indonesia, Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

B. Ketahanan Nasional

Pengertian Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, gangguan, hambatan dan tantangan, tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. 1. Konsepsi Ketahanan Nasional

Secara konspetual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh: a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu memper mempertah tahanka ankan n kelangs kelangsung ungan an hidupn hidupnya, ya, meskip meskipun un mengal mengalami ami ganggua gangguan, n, hambat hambatan, an, dan ancaman dari dalam maupun luar. c. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. Ketahanan nasional adalah: 69


1) Integratif

Hal itu itu mengand mengandung ung penger pengertia tian n segenap segenap aspek aspek kehidupa kehidupan n kebangs kebangsaan aan dalam dalam hubungan hubungannya nya dengan dengan lingku lingkungan ngan sosial sosialnya nya,, lingku lingkungan ngan alam alam dan suasan suasanaa ke dalam dalam saling saling mengada mengadakan kan penyesuaian yang selaras dan serasi. 2) Mawas ke dalam

Ketahan Ketahanan an nasion nasional al teruta terutama ma diarah diarahkan kan kepada kepada diri diri bangsa bangsa dan negara negara itu itu sendir sendiri, i, untuk untuk mewuju mewujudkan dkan hakikat hakikat dan sifat sifat nasion nasionaln alnya. ya. Pengar Pengaruh uh luarny luarnyaa adalah adalah hasil hasil yang yang wajar wajar dari dari hubungan internasional dengan bangsa lain. 3) Menciptakan kewibawaan

Ketahan Ketahanan an nasion nasional al sebagai sebagai hasil hasil pandang pandangan an yang yang bersif bersifat at integr integrati ative ve mewuju mewujudkan dkan suatu suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect , yang harus dipertimbangkan pihak lain. 4) Berubah menurut waktu

Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis, tergantung kepada situasi dan kondisi. Kehidupan nasional tersebut dibagi ke dalam beberapa aspek berikut: a. Aspek alamiah meliputi: 1) Letak geografis negara 2) Keadaaan dan kekayaan alam 3) Keadaan dan kemampuan penduduk b. Aspek kemasyarakatan yang meliputi: 1) \Ideologi 2) Politik 70


3) Ekonomi 4) Sosial budaya dan hankam 5) Pertahanan dan keamanan Konseps Konsepsii ketaha ketahanan nan nasion nasional al tidak tidak memanda memandang ng aspek aspek alamia alamiah h dan kemasy kemasyara arakat katan an secara secara terpis terpisah-p ah-pisa isah, h, melain melainkan kan meninj meninjauny aunyaa secara secara korela korelati tif, f, di mana mana aspek aspek yang yang satu satu senantiasa berhubungan erat dengan yang lainnya.

2. Ketahanan Nasional sebagai Kondisi

Ditinjau dari sifatnya maka sebenarnya konsepsi ketahanan nasional bersifat objektif dan umum, oleh karena itu secara teoritis dapat diterapkan di negara manapun juga. Dalam hubungan dengan penerapan kondisi tersebut faktor situasi dan kondisi negara sangat menentukan. Oleh karena karena itu meskip meskipun un secara secara konseps konsepsion ional al sama, sama, namun namun karena karena situas situasii dan kondisi kondisi negara negara berbeda-beda, maka wujud ketahanan nasionalpun akan berbeda-beda pula.

C. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konsepsi Tannas merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada suatu saat tertentu. Dengan sendirinya aspek tersebut memiliki sifat dinamis dinamis terutama terutama dalam era global dewasa ini. Konsekuensinya Konsekuensinya tiap-tiap tiap-tiap aspek senantiasan senantiasan berubah sesuai dengan kondisi waktu, ruang dan lingkunganb sehingga interaksi dari kondisi tersebut sangat kompleks dan sulit dipantau. Dala Dalam m era era refo reform rmas asii ini ini dan dan dala dalam m rang rangka ka meny menyong ongso song ng era era glob global al,, maka maka tidak tidak mengherankan jikalau berbagai aspek akan mempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideology, politik, sosial, budaya serta aspek pertahanan dan keamanan.

71


1. Pengaruh Aspek Ideologi

Pengertian ideology secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut: a. Bidang politik b. Bidang sosial c. Bidang kebudayaan d. Bidang keagamaan Maka Maka ideolo ideologi gi negara negara dalam dalam arti arti cita-ci cita-cita ta negara negara merupa merupakan kan asas asas kerokha kerokhania nian n yang yang antara lain memiliki ciri berikut: 1) mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hdup, pedom pedoman an hidup, hidup, peganga pegangan n hidup hidup yang yang dipeli dipelihar hara, a, dikemb dikembang angkan kan dan dilest dilestari arikan kan kepada kepada generasi berikutnya. Dalam panggung politk dunia terdapat berbagai macam ideology namun yang sangat bes besar ar pera peranan nanny nyaa dewa dewasa sa ini ini adal adalah ah ideo ideolo logi gi Libe Libera rali lism sme, e, Komu Komuni nism sme, e, sert sertaa ideo ideolo logi gi Keagam Keagamaan aan.. Dalam Dalam masala masalah h inilah inilah bangsa bangsa Indones Indonesia ia mengha menghadapi dapi bentura benturan n kepent kepenting ingan an ideologis yang saling tarik menarik yang akan sangat mempengaruhi postur ketahanan nasional dalam bidang ideologi bangsa Indonesia.

a. Ideologi Dunia 1) Liberalisme

Paha Paham m

libe libera rali lism sm berk berkem emba bang ng dari dari akar akar-a -aka karr rasi rasion onal alis isme me yait yaitu u

paha paham m

yang yang

mendasarkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialism yang meletakkan materi 72


sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan kebenaran atas kebenaran fakta empiris, serta individualism yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang timbulnya liberalism yang merupakan sistesis dari beberapa paham filsafat antara lain materialism, rasionalisme, empirisme dan individualism maka dalam penerapan ideology tersebut dalam begara selalu didasai oleh aliran serta paham-paham tersebut secara keseluruhan. Hal inilah yang akan merupakan kendala dalam kaitan dengan ketahanan ideologi di Indonesia, sebab sebagaimana diketahui bahwa ideologi bangsa Indonesia bersumber pada pandangan hidup yang telah berakar secara objektif, yaitu sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. 2) Komunisme

Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan merupakan produk masyarakat masyarakat liberal. liberal. Berkembangny Berkembangnyaa paham individualis individualisme me liberalism liberalismee di barat berakibat munculnya munculnya masyarakat masyarakat kapitalis kapitalis menurut menurut paham komunisme, komunisme, mengakibatkan mengakibatkan penderitaan rakyat. Komunisme sebenarnya muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang diduking oleh pemerintah. Sebagai suatu ideologi, komunisme mencanangkan cita-cita yang bersifat utopis yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang sama rata dan sama rasa. Masyarakat tanpa kelas diluki dilukiska skan n suatu suatu masyar masyarakat akat yang yang member memberika ikan n suasan suasanaa hidup hidup yang yang aman aman tanpa tanpa hak milik milik pribadi, tanpa pertentangan, sarana, dan alat produksi tidak berdasarkan atas hak milik pribadi melainkan komunal. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa dalam kenyataannya citacita tersebut tidak kunjung datang karena munculnya kontradiksi intern yaitu ternyata muncul kelas-kelas baru dalam pemerintahan komunis. Berdasarkan Berdasarkan prinsip-pr prinsip-prinsip insip ideologiny ideologinya, a, komunisme komunisme berpaham berpaham ateis, ateis, tidak mengakui mengakui adanya Tuhan bahkan anti Tuhan, sehingga tidak sesuai dengan pandangan hidup dan dasar filsafat bangsa Indonesia.

73


3) Ideologi Keagamaan

Ideologi Ideologi keagamaan keagamaan pada hakikatnya hakikatnya memiliki memiliki perspektif perspektif dan tujuan berbeda berbeda dengan ideology ideology liberalism liberalism dan komunisme. komunisme. Sebenarnya sangatlah sangatlah sulit untuk menentukan menentukan tipologi tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya wujud, gerak dan tujuan dari ideologi tersebut. Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Dalam Dalam kaitan kaitan dengan dengan konsep konsep negara negara juga juga bnyak bnyak gerakan gerakan politk politk di berbag berbagai ai negara negara termasuk termasuk Indonesia, Indonesia, yang mendasarkan mendasarkan organisiny organisinyaa atas basis ideology ideology agama. Sebenarnya berke berkemba mbangn ngnya ya ideolo ideologi gi keagama keagamaan an memili memiliki ki aspek aspek positi positiff dan negativ negative. e. Aspek Aspek posit positif if sebenarnya tidak satu agama pun yang mengajarkan kekerasan, tapi senantiasa mengajak umat manusia untuk mengembangkan dan mengamalkan moral yang baik dalam hidup di dunia. Adapun aspek negatifnya jika terdapat suatu gerakan politik yang membenarkan tindakannya berdasarkan sempalan-sempalan norma agama. Hal inilah seringkali menimbulkan kekaburan ajran ajran agama agama yang yang sebenar sebenarnya nya sangat sangat mulia mulia kemudi kemudian an disala disalahgun hgunakan akan untuk untuk tujuantujuan-tuj tujuan uan sempit, bahkan kadangkala dengan suatu kekerasan.

b. Ideologi Pancasila

Proses terjadinya Pancasila berbeda dengan ideologi besar lainnya seperti liberalisme, komuni komunisme sme,, sosial sosialism isme, e, dan lain lain sebaga sebagainy inya. a. Pancas Pancasil ilaa digali digali dan dikemb dikembangk angkan an oleh oleh para para pendiri negara dengan melalui pengamatan, pembahasan dan consensus yang cermat, nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraaan bagi bangsa Indonesia. Berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya maka Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi yang bersifat komprehensif, artinya Pancasila bukan untuk dasar perjuangan kelas terten tertentu, tu, golonga golongan n terten tertentu tu atau atau kelomp kelompok ok primor primordia diall terten tertentu. tu. Pancas Pancasila ila pada pada hakikat hakikatnya nya

74


merupakan suatu ideologi bagi seluruh lapisan, golongan, kelompok, dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Ketahanan Nasional Bidang Ideologi

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan yang demikian ini memiliki dua kemungkinan: Pertama, keanekaragaman itu dapat menimbulkan potensi perpecahan, jika di antara unsur-unsur bangs bangsaa tidak tidak memili memiliki ki wawasa wawasan n kebersa kebersamaa maan. n. Oleh Oleh karena karena itu jika jika unsur unsur bangsa bangsa memil memiliki iki wawasan yang sempit maka bukannya tidak mungkin, akan terjadi perpecahan bangsa. Kedua, Kedua, keaneka keanekarag ragaman aman ini justru justru merupa merupakan kan suatu suatu khasan khasanah ah budaya budaya bangsa bangsa yang yang dapat dapat dikembangkan serta menguntungkan dalam pelbagai kepentingan, misal bidang pariwisata, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai suatu ideology bangsa dan negara Indonesia berfungsi mengarahkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya sehingga peranannya sangat penting dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, membina ideologi dalam kehidupan negara pada haki hakika katn tnya ya meru merupak pakan an suat suatu u upaya upaya untu untuk k meni mening ngkat katka kan n keta ketahan hanan an nasi nasiona onal, l, dala dalam m arti arti mempersatukan tekad untuk menjaga kelesatian hidup bangsa dan negara. 1) Konsep Pengertian Ketahanan Ideologi

Sejalan Sejalan dengan prinsip-prins prinsip-prinsip ip di atas, ketahanan nasional bidang ideologi ideologi adalah adalah suatu suatu kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideology di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, rongrongan, rongrongan, hambatan, dan gangguan gangguan baik yang datang dari luar negara Indonesia Indonesia maupun dari dalam negara sendiri. 2) Strategi Pembinaan Ketahanan Ideologi

75


Agar terwuj terwujudny udnyaa suatu suatu ketaha ketahanan nan nasion nasional al bidang bidang ideolo ideologi gi secara secara strate strategis gis harus harus diwujudkan baik secara kenegaraan maupun kewarganegaraan. Artinya, suatu ideology harus terealisasikan baik dalam kehidupan perseorangan, maupun dalam kehidupan kenegaraan secara formal. Oleh karena itu dalam pelaksanaan ideologi dibedakan atas dua macam aktualisasi yaitu: Pertama: Pertama: aktualisas aktualisasii secara objektif, objektif, yaitu yaitu pelaksanaan pelaksanaan ideology ideology dalam bidang kenegaraan. kenegaraan. Hal ini terwujud dalam UUD Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua: aktualisasi yang subjektif, yaitu aktualisasi ideology negara dalam kehidupan para warga negara serta kehidupan kewarganegaraan secara perseorangan. Hal ini terwujud dalam sikap dan perilaku perilaku setiap setiap warga negara perseorangan perseorangan dalam kehidupan kehidupan bermasyarak bermasyarakat, at, berbangsa berbangsa dan bernegara. Secara rinci dalam rangka strategi pembinaan ideology adalah sebagai berikut: a) secara kongkrit ideologi negara harus diwujudkan baik dalam bidang kenegaraan maupun pada setiap warga negara secara realistis, objektif, dan actual. b) aktualisasi fungsi ideologi sebagai perekat pemersatu bangsa harus senantiasa ditanamkan kepada kepada semua semua warga warga negara negara teruta terutama ma dalam dalam perwuj perwujuda udan n kongkr kongkrit it dalam dalam bermas bermasyar yaraka akat, t, berbangsa, dan bernegara. c) dala dalam m pros proses es refo reform rmas asii dewa dewasa sa ini ini aktu aktual alis isas asii ideo ideolo logy gy bang bangsa sa dan dan nega negara ra haru haruss dikem dikemba bangk ngkan an kea kea rah rah kete keterb rbuka ukaan an dan dan kedin kedinam amis isan an ideo ideolo logy gy,, yang yang sena senant ntia iasa sa mamp mampu u mengantisipasi perkembangan zaman, iptek, peradaban, serta dinamika aspirasi masyarakat. d) senant senantias iasaa menanam menanamkan kan persat persatuan uan dan kesatu kesatuan an bangsa bangsa yang yang bersum bersumber ber pada ideolo ideology gy Panca Pancasi sila la yang yang menga mengaku kuii keane keaneka kara ragam gaman an dala dalam m hidup hidup berm bermas asya yara raka kat, t, berba berbangs ngsaa dan dan bernegara. e) kalang kalangan an elit elit negara negara melakuk melakukan an reali realisas sasii pemban pembanguna gunan n nasion nasional al yang yang tertua tertuang ng dalam dalam program-program pembangunan negara.

76


f) mengembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada generasi penerus bangsa. Proses penanaman dilakukan secara objektif dan ilmiah bukan secara doktriner, melalui jenjang pendidikan dan metode yang sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. g) menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara untuk memiliki kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan menumbuhkan motivasi dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan bangsa.

2. Pengaruh Aspek Politik a. Pengertian

Dalam Dalam kehidu kehidupan pan bernega bernegara, ra, istila istilah h polit politk k memili memiliki ki makna makna bermac bermacamam-mac macam, am, dan semuanya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: Pertama, politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari

masyarakat masyarakat dalam melakukan melakukan kehidupan kehidupan bersama. bersama. Dengan demikian politik dapat dikatakan dikatakan menyangkut kekuatan hubungan. Kedua, politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara

yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan. Politik dilakukan dalam rangka kehidupan bernegara, kekuasaan politik bepusat pada pemerintah negara yang telah memperoleh mandat dari rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Oleh Oleh karena karena itu perjua perjuanga ngan n polit politik ik pada akhirn akhirnya ya dituju ditujukan kan untuk untuk menguas menguasai ai pemeri pemerinta ntahan han dalam arti positif. Ruang lingkup studi politik memang amat luas, sehingga untuk memahami ketahanan nasional dalam bidang politik juga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut ketahanan nasional bidang politik meliputi beberapa unsur, antara lain:

77


1) menempatkan secara proporsional kedaulatan rakyat di dalam kehidupan negara, dalam arti kesempatan, kebebasan menempatkan hak dan kewajiban, partisipasi rakyat yang menentukan kebijaksanaan nasional. 2) memfungsikan lembaga-lembaga negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi yaitu kedudukan, peran, hubungan kerja, kewenangan, dan produktivitas. 3) menegakkan keadilan sosial dan berkeadilan hukum. 4) mencip menciptak takan an situas situasii yang yang kondus kondusif, if, dalam dalam arti arti memeli memelihara hara dan mengem mengembang bangkan kan budaya budaya politik. 5) meningkatkan budaya politik dalam arti luas, sehingga kekuatan sosial politik sebagai pilar demokrasi dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan semestinya. 6) memberikan kesempatan yang optimal kepada saluran-saluran politik untuk memperjuangkan aspirasinya secara proporsional. 7) melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. 8) melaksanakan kontrok sosial yang bertanggung jawab kepada jalannya pemerintahan negara, walaupun tidak harus menjadi partai oposisi. 9) menegakkan hukum dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 10) mengupayakan pertahanan dan keamanan nasional. 11) mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

b. Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yan mampu menyerap aspirasi dan mendorng partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsureunsurnya yaitu: 78


1) Struktur politik , merupakan wadah penyaluran kepentingan amsyarakat dan sekaligus wadah

pengkaderan pimpinan nasional. merupakan an suatu suatu rangkai rangkaian an pengamb pengambila ilan n keputus keputusan an tentan tentang g berbaga berbagaii 2) Prose Prosess politi politik k , merupak kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara melalui pemilu. 3) Budaya Budaya politik politik , yaitu yaitu pencere penceremi minan nan dari dari aktual aktualisa isasi si hak dan kewaji kewajiban ban rakyat rakyat dalam dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional. 4)

Komunik Komunikasi asi politik politik , meru merupa paka kan n

suat suatu u

hubu hubung ngan an timb timbal al bali balik k

dala dalam m

kehi kehidu dupa pan n

bermasyarakat. Wujud ketahanan pada aspek politik dalam negeri: a) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan absolute, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. b) Mekanis Mekanisme me politi politik k yang yang memungk memungkink inkan an adanya adanya perbeda perbedaan an pendapa pendapat. t. Namun Namun perbed perbedaan aan tersebut tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak menjurus pada konflik fisik. c) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan tetap berada dalam lingkup dasar filsafah Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. d) Terjalin komunikasi timbale balik antara pemerintah dan masyarakat, dan antar golongan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

c. Politik Luar Negeri

Politi Politik k luar luar negeri negeri adalah adalah salah salah satu satu sarana sarana pencapa pencapaian ian kepenti kepentinga ngan n nasion nasional al dalam dalam pergulatan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang

79


berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti penjajahan bangsa terhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rincian politik luar negeri Indonesia adalah sbegai berikut: 1) Sebag Sebagai ai bagi bagian an inte integr gral al dari dari stra strate tegi gi bangs bangsa. a. Poli Politi tik k luar luar nege negeri ri meru merupak pakan an proy proyek eksi si kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. 2) Garis Garis politi politik k luar luar negeri negeri Indone Indonesia sia adalah bebas bebas dan aktif. aktif. Bebas Bebas artiny artinyaa bahwa bahwa negara negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan keprbadian bangsa. Aktif dalam pengertian pengertian peran Indonesia Indonesia dalam percaturan percaturan dunia internasio internasional nal tidak bersifat reaktif, dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan dunia internasional. Wujud ketahanan pada aspek politik luar negeri: a) hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang bidang atas dasar sikap saling menguntungkan menguntungkan dan meningkatkan meningkatkan citra positif Indonesia Indonesia di luar negeri. b) politi politik k luar luar negeri negeri terus terus dikemb dikembang angkan kan menuru menurutt priori prioritas tas dalam dalam rangka rangka mengin mengingkat gkatkan kan pesahabatan dan kerja sama antar negara dan dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasional/ c) Citra Citra posit positif if Indones Indonesia ia terus terus diting ditingkat katkan kan dan diperl diperluas uas antara antara lain lain melalu melaluii promos promosi, i, peningkatan diplomasi, lobi internasional, pertukaran pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olah raga. d) Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar dampak negatifnya dapat diperkirakan secara dini. 5) Langkah bersama negara berkembang dengan industri maju untuk memperkecil timpangan dan mengurangi ketidakadilan perlu ditingkatkan melalui perjanjian internasional dan kerjasama lembaga keuangan internasional. 80


3. Pengaruh Aspek Ekonomi a. Pengertian Perekonomian

Bidan Bidang g pereko perekono nomi mian an meru merupa paka kan n suat suatu u bida bidang ng kegi kegiat atan an manus manusia ia dala dalam m rang rangka ka mencukupi kebutuhan hidupnya di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut dalam ilmu ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. Bidan Bidang g ekono ekonomi mi tida tidak k bisa bisa dile dilepa pask skan an deng dengan an fakt faktor or-f -fakt aktor or lain lainny nyaa yang yang sali saling ng berka berkaita itan, n, sepert sepertii wilaya wilayah h geogra geografis fis suatu suatu negara negara,, sumber sumber kekaya kekayaan an alam, alam, SDM, SDM, ideolo ideology, gy, kebijaksanaan, nilai sosial budaya, dan sebagainya.

b. Perekonomian Indonesia

Secara Secara makro makro siste sistem m pereko perekonom nomian ian Indones Indonesia ia dapt disebut disebut sistem sistem perekon perekonomi omian an kerakyatan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperg dipergunak unakan an untuk untuk sebesa sebesarr-bes besarn arnya ya kemakm kemakmura uran n rakyat rakyat.. Kemakm Kemakmura uran n rakyat rakyat yang yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Negara dalam hal ini pemerintah harus dapat memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah mereka masing-masing. Selain itu perlu diingat bahwa pada era global ini satu negara tidak mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia. Secara makro perekonomian satu negara tidak dapat dipisahkan dengan negara lain, demikian juga perekonomian Indonesia, senantiasa terbuka terhadap sistem perekonomian dunia.

c. Ketahanan pada Aspek Ekonomi 81


Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, antara lain: 1) Sist Sistem em ekon ekonom omii Indo Indone nesi siaa diar diarah ahka kan n untu untuk k dapa dapatt mewu mewuju judk dkan an kema kemakm kmur uran an dan dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara Indonesia. 2) Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan diri dari: - Sistem free fight liberalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi bermodal tinggi. - Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar negara. - Pemusa Pemusatan tan kekuat kekuatan an ekonomi ekonomi pada satu satu kelomp kelompok ok dalam dalam bentuk bentuk monopo monopoli li yang yang merugikan masyarakat 3) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian, industri, dan jasa. 4) Pemban Pembanguna gunan n ekonom ekonomii yang yang dibawa dibawah h pengawa pengawasan san anggota anggota masyar masyaraka akat, t, memoti memotivasi vasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. 5) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor. 6) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal.

4. Pengaruh Aspek Sosial Budaya a. Pengertian Budaya

82


Produk kebudayaan dibedakan atas tiga macam yaitu: (1) Sistem niloai, gagasan-gagasan atau sistem pemikiran yang bersifat abstrak yang hanya mampu dipahami, dimengerti dan dipikirkan. (2) Benda-benda budaya, yaitu suatu karya kebudayaan manusia yang berupa benda-benda, baik berupa prasasti, candi, dan sebagainya. (3) Suatu sistem sistem interaksi interaksi antar manusia manusia dalam kehidupan bersama atau sering sering diistila diistilahkan hkan dengan kehidupan sosial. Melalu Melaluii budaya budaya itulah itulah manusi manusiaa berkar berkarya, ya, sehing sehingga ga manusi manusiaa menjad menjadii makhlu makhluk k yang yang berbudaya, terhormat, dan beradab.

b. Kondisi Budaya di Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub-etnis, yang masing-masing memili memiliki ki kebuday kebudayaann aannya ya sendir sendirii yang yang sering sering disebut disebut dengan dengan kebuday kebudayaan aan daerah daerah.. Dalam Dalam kehidu kehidupan pan sehari sehari-ha -hari ri kebuday kebudayaan aan daerah daerah sebaga sebagaii suatu suatu sistem sistem nilai nilai yang yang menunt menuntun un sikap, sikap, perilaku, dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari suku bangsa yang bersangkuta bersangkutan. n. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat terdapat nilai-nila nilai-nilaii budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering disebut sebagai local genius. genius. Kebudayaan Kebudayaan nasional nasional adalah adalah merupakan merupakan hasil interaksi interaksi kebudayaan-keb kebudayaan-kebudayaa udayaan n suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, yang kemudian diterima sebagai nilai bersama dan sebagai suatu identitas bersama sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Jadi Jadi,, selu seluru ruh h gagas gagasan an kole kolekt ktif if selu seluru ruh h bangs bangsaa Indon Indones esia ia itul itulah ah yang yang meru merupak pakan an kebud kebuday ayaa aan n nasi nasion onal al dala dalam m fung fungsi siny nyaa untu untuk k sali saling ng komuni komunika kasi si dan dan untuk untuk memp memper erku kuat at solidaritas. Oleh karena itu berdasarkan fungsinya kebudayaan nasional adalah: 1) Suatu sistem gagasan dan perlambang yang member identitas kepada warga negara Indonesia. 83


2) Suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas. Berdas Berdasark arkan an proses proses intera interaksi ksi budaya budaya terseb tersebut ut maka maka kebuday kebudayaan aan nasion nasional al Indones Indonesia ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) bersifat religius 2) bersifat kekeluargaan 3) bersifat serba selaras 4) bersifat kerakyatan

c. Struktur Sosial di Indonesia

Pengertian Pengertian sosial pada hakikatnya hakikatnya merupakan interaksi interaksi dalam pergaulan hidup manusia manusia dalam dalam bermas bermasyar yaraka akat. t. Dalam Dalam proses proses ini terkand terkandung ung di dalamn dalamnya ya nilainilai-nil nilai ai kebers kebersama amaan, an, solidaritas, kesamaan nasib sebagai unsur pemersatu kelompok. Terdapat empat unsur penting untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat: 1) Struktur sosial artinya fungsi utama dari hidup berkelompok dimaksudkan agar mudah dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, dan sejenisnya. 2) Pengawasan sosial, yaitu suatu sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat, dalam berinteraksi satu dengan lainnya, agar tidak terjadi konflik. 3) Media Media sosial sosial,, yaitu yaitu di dalam dalam suatu suatu masyar masyarakat akat diperl diperluka ukan n hubunga hubungan/r n/rela elasi. si. Untuk Untuk itu masyarakat memerlukan landasan material untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan alat transportasi, serta landasan spiritual untuk mengadakan komunikasi.

84


4) Standa Standarr sosial sosial,, yaitu yaitu di dalam dalam realit realitaa kehidu kehidupan pan masyar masyaraka akat, t, standar standar sosial sosial baik baik tertul tertulis is maupun tidak tertulis, betapapun sederhana selalu ada. Hal itu diperlukan sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah.

d. Ketahanan pada Aspek Sosial Budaya

Bahwa ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah suatu kondisi dinamis soial budaya suatu bangsa, yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan sautu bangsa untuk meng mengem emba bang ngka kan n keku kekuat atan an nasi nasion onal al dala dalam m meng mengah ahda dapi pi dan dan meng mengat atas asii gang ganggu guan an dan dan permasalahan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya dan negara Indonesia. Wujud ketahanan bidang sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa, yang yang mamp mampu u memb memben entu tuk k dan dan meng mengem emba bang ngkan kan kehi kehidu dupan pan sosi sosial al buday budayaa manus manusia ia dan dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

5. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan a. Filosofi Pertahanan dan Keamanan

Bangsa Bangsa dan negara negara Indone Indonesia sia dalam dalam memenu memenuhi hi tujuan tujuan bersam bersamany anya, a, pertah pertahanan anan dan keamanan keamanan merupakan merupakan kebutuhan kebutuhan yang mutlak harus diwujudkan. diwujudkan. Pertahanan Pertahanan dan keamanan merupakan upaya preventif utnu menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesiadari berbagai tekanan dari dalam maupun luar. Menurut deklarasi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah negara Indonesia.

85


Pertahanan mengandung makna kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuat kekuatan an nasion nasional al guna guna mengha menghadapi dapi ganggua gangguan n dan ancama ancaman n dari dari luar. luar. Adapun Adapun keaman keamanan an mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi gangguan dan ancaman yang datang dari dalam negeri. Berikut adalah prinsip-prinsip nilai keyakinan dan kebenaran: 1) Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia serta tidak menghendaki terjadinya sengketa bersenata atau perang. 2) Penyelengga Penyelenggaraan raan pertahanan pertahanan dan keamanan keamanan NKRI dilandasi dilandasi oleh nilai-nilai nilai-nilai Pancasila, Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. 3) Pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu upaya nasional terpadu. Hal ini melibatkan segena segenap p potens potensii dan kekuata kekuatan n nasion nasional al yang yang dirumu dirumuska skan n dalam dalam Doktri Doktrin n Pertah Pertahana anan n dan Keamanan Negara RI. 4) Pertahanan dan keamanan negara RI diselenggarakan dengan sishankamrata yang bersifat total, kerakyatan dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dilakuakn secara optimal. 5) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semseta diorganisasikan dalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Postur Kekuatan Hankam

Postur kekuatan Hankam mencakup mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar gelar kekuat kekuatan. an. Terdap Terdapat at empat empat pendeka pendekatan tan yang yang digunak digunakan an untuk untuk membang membangun un postur postur kekuatan kekuatan hankam, hankam, yaitu yaitu (1) pendekatan ancaman, (2) misi, misi, (3) kewilayahan, kewilayahan, (3) politik. politik. Dalam 86


konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalaha pertahanan dan masalah keamanan. Pembangunan Kekuatan Hankam

Konsepsi Hankam perlu mengacu pada konsep Wawasan Nusantara dimana Hankam mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara NKRI. Di samping itu kekuatan Hankam perlu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar maupun dari dalam. Hakikat Ancaman

Kekeliruan dalam merumuskan hakikat ancaman akan mengakibatkan postur kekuatan Hankam menjadi kurang efektif. Perumusan hakikat ancaman juga perlu mempertimbangkan konste konstelas lasii geograf geografii Indone Indonesia sia dan kemaju kemajuan an Iptek. Iptek. Dengan Dengan demiki demikian an pembang pembangunan unan postur postur Hankam Hankam masa masa depan depan perlu perlu diarah diarahkan kan ke pemban pembanguna gunan n kekuata kekuatan n secara secara propor proporsio sional nal dan seimbang antara semua unsur utama kekuatan pertahanan dan keamanan. Gejolak dalam Negeri

Tidak tertutup kemungkinan munculnya campur tangan asing dengan alasan penegakkan nilainilai-nil nilai ai HAM, HAM, demokr demokrasi asi,, hukum, hukum, dan lingkun lingkungan gan hidup hidup di balik balik kepenti kepentingan ngan nasion nasional al mereka. Situasi seperti ini dapat terjadi jika unsur-unsur utama Hankam dan komponen lain tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Geopolitik ke Arah Geoekonomi

Kondisi Kondisi ini mengim mengimpli plikasi kasikan kan semaki semakin n canggih canggihnya nya upaya upaya diplom diplomasi asi guna guna mencapa mencapaii tujuan tujuan politik politik dan ekonomi. Pergeseran Pergeseran ini seolah-olah seolah-olah tidak akan menimbulkan menimbulkan ancaman yang serius dari luar negeri, justru dapat menimbulkan ancaman yang sangat membahayakan bagi integritas bangsa dan negara Indonesia.

87


Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan Perkembangan ini mengisyarat mengisyaratkan kan bahwa pergeseran geopolitik geopolitik ke arah geoekonomi membawa membawa perubahan perubahan besar dalam penerapan kebijaksanaan kebijaksanaan dan strategi negara-negara negara-negara di dunia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-maisng. Penerapan cara-cara baru telah meningkatkan ekskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri. Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam

Dengan mengacu kepada negara-negara lain yang membangun kekuatan Hankam melalui pendekatan misi, yaitu hanya untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi, baran barangka gkali li

konsep konsep stand standin ing g

arme armed d

force forcess seca secara ra prop propor orsi sion onal al dan dan

seim seimba bang ng

perl perlu u

dikembangkan. Pengembangan konsep dengan kekuatan Hankam ini meliputi: - perlawanan bersenjata kekuatan TNI selalui siap, dan yang dibina sebagai kekuatan cadangan serta bala potensial yaitu Polri dan Ratih yang fungsinya sebagai Wanra; - perlawanan yang tidak bersenjata yang terdiri atas Ratih yang berfungsi sebagai Tibum, Linra, Kamra, dan Linmas; - komponen pendukung sesuai bidang profesinya maisng-masing.

c. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

1) Pertahananan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang beriri beriri ketangguhan, ketangguhan, kemampuan kemampuan dan kekuatan kekuatan melalui melalui penyelenggar penyelenggaranaan anaan Sishankamr Sishankamrata ata untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional. 2) Bangs Bangsaa Indo Indone nesi siaa cint cintaa dama damai, i, akan akan teta tetapi pi lebi lebih h cint cintaa keme kemerd rdek ekaa aan n dan dan keda kedaul ulat atan an.. Memper Mempertah tahank ankan an kemerd kemerdekaa ekaan n bangsa bangsa dan mengam mengamank ankan an kedaul kedaulata atan n negara negara.. Karena Karena itu, itu, 88


per perta taha hanan nan dan dan keama keamanan nan harus harus dise disele lengg nggar araka akan n denga dengan n meng mengan andal dalka kan n keku kekuat atan an dan dan kemampuan sendiri. 3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin per perda dama maia ian n dan dan stab stabil ilit itas as keam keaman anan an demi demi kesi kesina namb mbung ungan an pemb pemban angun gunan an nasi nasion onal al dan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat Indonesia. 5) Perlen Perlengkap gkapan an dan perala peralatan tan untuk untuk menduk mendukung ung pemban pembanguna gunan n kekuata kekuatan n dan kemamp kemampuan uan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industri dalam negeri. Karena ini, industri dalam negeri harus ditingkatkan kemampuannya. 6) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia-manusia yang yang berbudi luhur, arif, arif, bijaksana, menghormati HAM, dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai. 7) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran dari asas kerokhanian negara Pancasila. 8) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus ditingkatkan.

d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Untuk Untuk mewuju mewujudka dkan n keberha keberhasil silan an ketahan ketahanan an nasion nasional al setiap setiap warga warga negara negara Indone Indonesia sia perlu: 1) Memiliki Memiliki semangat perjuangan perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan perjuangan fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam

89


rangka menghadapi menghadapi segala segala tantangan, tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan, hambatan, yang datang dari luar maupun dari dalam. 2) Sadar dan pedulu akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek edeologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga warganegara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Demikianlah letak pentingnya pengaruh aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional, terutama kea rah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Hal ini sangat penting sekali terutama pada kondisi bangsa Indonesia yang sedang melakukan reformasi di berbagai bidang dan kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensional dewasa ini.

90


DAFTAR PUSTAKA

Zubaidi, Zubaidi, Achmad & Kaelan, Kaelan, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan untuk Perguruan Perguruan Tinggi, Penerbit Paradigma, Yogyakarta

91

Ringkasan Pendidikan Kewarganegaraan

Recommend Documents