ii
MAKALAH
Membangun Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah " PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"
Dosen Pengampu : Drs. Prihatin Tiyanto PH, MT
Disusun oleh :
MOCHAMMAD BILAL
151003622010346
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2016
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan atas berkah rahmat yang di berikan Allah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.
Makalah ini di susun dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terciptanya makalah ini, tidak hanya hasil dari kerja keras kami, melainkan banyak pihak-pihak yang memberikan dorongan-dorongan motivasi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terimakasih atas terselesainya makalah ini.
Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesan sempurna. Untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki makalah ini di waktu mendatang.
Semarang, Juli 2016
Peyusun
DAFTAR ISI
Halaman Judul i
Halaman Kata Pengantar ii
Halaman Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 1
BAB II PEMBAHASAN
Pengertian Korupsi 2
Faktor Penyebab serta Dampak Negatif Korupsi 10
Nilai-nilai dan Prinsip Anti Korupsi 13
Pendidikan Anti Korupsi Serta Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi 19
BAB III PENUTUP
Kesimpulan 22
Saran 22
DAFTAR PUSTAKA 23
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia salah satu negara di ASEAN dengan jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah yang besar dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun laut. Akan tetapi, pada kenyataannya Negara Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Sumber daya alam banyak dikuasai oleh pihak asing serta golongan-golongan konglomerat. Negara yang seharusnya mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat pada kenyataannya kalah dengan kepentingan segelintir orang dan kelompok. Para penyelenggara negara seakan-akan sudah tidak beroientasi lagi untuk memajukan bangsa ini, mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka.
Tingginya angka korupsi di negeri ini menjadi masalah mendasar yang sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi sudah mendarah daging di negeri ini, semua aspek kehidupan di berbagai bidang apabila dicermati secara detail tidak akan terlepas oleh tindakan korupsi.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
Apa pengertian korupsi?
Apa saja faktor penyebab serta dampak negatif korupsi?
Bagaimana nilai dan prinsip anti korupsi itu?
Bagaimana pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi serta peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi?
BAB 2
PEMBAHASAN
Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (Bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
Perbuatan melawan hukum,
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
Penggelapan dalam jabatan,
Pemerasan dalam jabatan,
Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi dalam perspektif hukum secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.
Dari pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pasal ini menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi.
Kerugian Keuangan Negara
Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
Pasal 2 ayat (1) UUPTPK :dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 Milyar.
Pasal 2 ayat (2) UUPTPK bilamana tindak pidana sbgmana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
Pasal 3 UUPTPK : dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 1 Milyar.
Suap-Menyuap
Menyuap Pegawai Negeri
Pasal 5 ayat (1) huruf a : setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
Menyuap Pegawai Negeri
Pasal 5 ayat (1) huruf b : setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang berentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan. Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
Pasal 13 UUPTPK : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150jt, setiap orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh memberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap
Pasal 5 ayat (2) UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a, dan b, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap
Pasal 12 huruf a UUPTPK : Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt dan paling banyak Rp 1 milyar, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima suap
Pasal 12 huruf b UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yg bertentangan dengan kewajiban nya, dipidana penjara seumur hidup / penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menerima hadiah
Pasal 11 UU PTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
Menyuap Hakim
Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK : Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 150 jt, dan paling banyak Rp 750jt.
Menyuap Advokat
Pasal 6 ayat (1) huruf b UUPTPK : setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 150 jt, dan paling banyak Rp 750 jt.
Hakim dan Advokat menerima suap
Pasal 6 ayat (2) UUPTPK : Bagi hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yg sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Hakim menerima suap
Pasal 12 huruf (c) UUPTPK : Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 Milyar
Advokat Menerima Suap
Pasal 12 huruf d UUPTPK : Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 Milyar.
Penggelapan dalam jabatan
Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
Pasal 8 UUPTPK : Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jjabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 150 jt, dan paling banyak Rp 750 jt.
Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
Pasal 9 UUPTPK : Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
Pegawai negeri merusakkan bukti
Pasal 10 huruf a UUPTPK : Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
Pasal 10 huruf b UUPTPK : Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan , merusakkan, atau \ membuat tidak dapat dipakai barang, surat, atau daftar tersebut, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
Pasal 10 huruf c UUPTPK : Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan , merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
Pemerasan
Pegawai negeri dan penyelenggara negara memeras
Pasal 12 huruf e UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 Milyar
.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras
Pasal 12 huruf g UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang , seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pasal 12 huruf f UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang,dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Perbuatan Curang
Pemborong berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf a UUPTPK : Pemborong akhli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang ada pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
Pasal 7 ayat (1) huruf b UUPTPK : setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud huruf a, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
Rekanan TNI/POLRI berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf c : Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt
Pengawas rekanan TNI / POLRI berbuat curang
Pasal 7 ayat (1) huruf d UUPTPK : Setiap orang yang bertugas mengawasi barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud huruf c, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, n paling banyak Rp 350 jt.
Penerima barang TNI / POLRI membiarkan perbuatan curang
Pasal 2 ayat (2) UUPTPK : Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan / atau POLRI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimna dmaksudkan dalam ayat (1)
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
Pasal 12 huruf a UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
Pasal 12 huruf i UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Gratifikasi
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
Pasal 12 B UUPTPK :
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
Yang nilainya Rp 10 jt atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
Yang nilainya kurang dari Rp 10 jt pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap, oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
Faktor Penyebab Serta Dampak Negatif Korupsi
Beberapa kondisi yang menjadi faktor-faktor terjadinya korpsi di Indonesia diantaranya :
Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
Lemahnya ketertiban hukum.
Lemahnya profesi hukum.
Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
Sedangkan beberapa dampak yangditimbulkan oleh korupsi sendiri antara lain sebagai berikut :
Demokrasi
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas Pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dariUniversitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi pada masa depan.
Kesejahteraan umum negara
Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.
Nilai-Nilai Dan Prinsip Anti-Korupsi
Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu :
Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak.
Kepedulian
Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain.
Kemandirian
Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.
Kedisiplinan
Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.
Tanggung Jawab
Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.
Kerja Keras
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.
Kesederhanaan
Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.
Keberanian
Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat.
Keadilan
Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
Sedangkan prinsip-pronsip anti korupsi, yaitu :
Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005). Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntablitas proses, akuntailitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.
Transparansi
Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proseskebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dlam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu :
– Proses penganggaran,
– Proses penyusunan kegiatan,
– Proses pembahasan,
– Proses pengawasan, dan
– Proses evaluasi.
Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.
Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
Proses pembahasan membahas tentang pembutan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan dana), mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
Proses pengawasan dalam pelksnaaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.
Kewajaran
Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komperehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komperehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dlam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.
Kebijakan
Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Kontrol Kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
Pendidikan Anti Korupsi Serta Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi
Salah satu upaya dikti dalam membentuk karakter bangsa yaitu dengan melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di seluruh perguruan tingi di Indonesia. Sesuai dengan PP 71 Th. 2000: "Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi." Maka dari itulah mahasiswa harus turut andil dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
Program Pendidikan Anti Korupsi mempunyai visi yaitu terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Sedangkan misi dari Pendidikan Anti Korupsi diantaranya :
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi
Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi
Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI
Tujuan diadakannya Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia adalah :
Membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan:
Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
Menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.
Peran pokok mahasiswa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi dalam 3 tahap yaitu :
Tahap Pencegahan
Pendidikan Anti Korupsi
Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Kampus
Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa
Kampanye Ujian Bersih
Pembuatan Media Prograganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih
Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi Mahasiswa
Tahap Opini
Gagasan / Ide
Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi
Metode Pencegahan Korupsi
Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Universitas
Adanya Tata Etika dan Norma diantara Mahasiswa
Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional
Mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi
Advokasi dan Pengawalan Penyusunan Anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah / nasional
Tahap Gerakan Moral
Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi
Sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor.
Mendorong Penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan.
BAB 3
PENUTUP
KESIMPULAN
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Ini dapat menjadi indikator bahwa nilai-nilai dan prinsip anti korupsi seperti yang telah diterangkan diatas penerapannya masih sangat jauh dari harapan. Banyak nilai-nilai yang terabaikan dan tidak dengan sungguh-sungguh dijalani sehingga penyimpangannya menjadi hal yang biasa.
Pendidikan memang menjadi hal pokok untuk merubah keadaan ini. Akan tetapi, semua itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh lingkungan masyarakat serta lingkungan keluarga. Oleh karena itulah tugas kita sebagai mahasisa untuk membangkitkan lagi nilai-nilai serta prinsip-prinsip anti korupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
SARAN
Mahasiswa sebagai calon penerus bangsa ini sudah selayaknya lebih peka dan peduli akan kondisi bangsa dan negara. Pendidikan Anti Korupsi yang didapat dari bangku perkuliahan harusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sudah mengenali dan memahami korupsi, alangkah baiknya kita dapat mencegahnya mulai dari diri kita sendiri kemudian setelah itu baru mencegah orang lain.
DAFTAR PUSTAKA
http://dokumen.tips/documents/materi-korupsi.html#
http://dokumen.tips/documents/materi-anti-korupsi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVoA685pXbgwAAHr3RQx.;_ylu=X3oDMTBya3R2ZmV1BHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1469801402/RO=10/RU=http%3a%2f%2facch.kpk.go.id%2fdocuments%2f10180%2f11243%2fBuku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi.pdf%2f540542da-4060-4029-ae3e-5e7dedb36d26/RK=0/RS=TzyeMxv06mpXirC4qZstL.M.T30-
