MAKALAH SEJARAH PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM 1 “Perbandingan Pendidikan Pada Masa Orde Lama dan Orde Reformasi” DOSEN PEMBIMBING : Dr. Muhammad Idris Tundru, S.Ag. M.Ag. Disusun Oleh : Mona F. Mamonto (15.2.3.059)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI 2)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) MANADO 1439 H/2017 M
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul : “PERBANDINGAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAHAN ORDE LAMA DAN ORDE REFORMASI” Makalah ini berisikan tentang perbandingan sejarah bangsa indonesia, Khususnya sejarah indonesia pada Masa Orde Lama dan Orde Reformasi, diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua, sebagaimana kehidupan masyarakat dan systim pemerintahan pada masa itu.Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari Dosen dan Teman-teman yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi lebih baiknya makalah ini.Akhir kata, smoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan smoga Allah SWT senantiasa meridohi segala usaha kita.
Manado, 14 Muharam 1439 H
Mona F. Mamonto
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... ii DAFTAR ISI....................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. RumusanMasalah...................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan.................................................................................... 3 BAB II PEMBAHASAN 1. Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama........... 4 2. Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Reformasi... 11 3. Bagaimana Perbandingan Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama dan Reformas................................................................................. 18 BAB III PENUTUP a. Kesimpulan.............................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 22
BAB I PENDAHUALUAN A. Latar Belakang Selama hampir 57 tahun sebagai bangsa merdeka kita dihadapkan pada panggung sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor, maupun cerita yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat ekslusif dan Steriotipe. Karena kekhasannya tersebut maka kepada setiap pentas sejarah yang terjadi dilekatkan suatu atribut demarkatif, seperti Orde Lama, Orde Baru Dan Kini Orde Reformasi. Orde Baru lahir karena adanya Orde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama. Dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak memberikan pertumbuhan wacana normatif bagi pemantapan ideologi nasional, terutama melalui konvergensi nilai-nilai sosial-budaya (Madjid,1998) Orde Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk, namun telah menancapakan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hukum dan HAM. Nilai-nilai tersebut akan terus di Justifikasi dan diadaptasikan dengan dinamika yang terjadi. Orde lama merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita berbicara tentang sejarah negeri ini. Orde lama dengan Soekarno sebagai tokoh sentralnya telah mewarnai sejarah kekuasaan negeri ini. Orde lama bukanlah nama asli dari pemerintahan ini. Soekarno tidak pernah mengadakan bahwa pemerintahan yang ia pimpin tersebut sebagai orde lama, tetapi Soeharto lah yang telah memberikan nama Orde Lama kepada pemerintahan
yang dipimpin oleh Soekarno tersebut. Sebagai salah satu pihak yang pernah berkuasa di negeri ini, Orde Lama telah banyak melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama, terlepas dari berhasil atau tidaknya dari kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh Orde Lama itu. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang pemerintah Orde Lama tersebut dengan melihat kepada sejarah dan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh Orde Lama. Dan dalam hal ini juga, pemerintah pada masa dua orde ini menghubungkan pendidikan yang merupakan Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Dengan lahirnya orde baru dan tumpasnya pemberontakan PKI, maka mulailah suatu era baru dalam usaha menempatkan pendidikan sebagai suatu usaha untuk menegakkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Banyak usaha-usaha yang memerlukan kerja keras dalam rangka untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yangb betul-betul sesuai dengan tekad orde baru sebagai orde pembangunan. Namun pada masa inipun pendidikan belum dikatakan berhasil sepenuhnya, maka pada masa berikutnya yaitu masa reformasi diperlukan adanya pembenahan, baik dalam bidang kurikulum, dimana kurikulum harus ditinjau paling sedikit lima tahun.
B. Rumusan Masalah 1. Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama ? 2. Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Reformasi? 3. Apa Sajakah Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Di Balik Timbulnya Masa Orde Lama dan Orde Reformasi Serta Bagaimana
Perbandingan Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama dan Reformasi ?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk Mengetahui Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama ? 2. Untuk Mengetahui Seperti Apakah Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Reformasi? 3. Untuk Mengetahui Apa Sajakah Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Di Balik Timbulnya Masa Orde Lama dan Orde Reformasi serta Bagaimana Perbandingan Pendidikan Pada Pemerintahan Masa Orde Lama dan Reformasi ?
BAB II PEMBAHASAN
A. Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Orde Lama (1959-1966) Dalam pembahasan ini kita kembali menggulang sejarah dimana pendidikan pada masa orde lama ini dijadikan sebagai rujukan dasar pasca kemerdekaan yang di prakrasai oleh sukarno.Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme1. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada
1
Riant Nugroho, Pendidikan Nasional: Harapan, Visi dan Strategi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 7-12
masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik2. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Seokarno pernah berkata: “sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat „menurunkan‟ kebangunan ke dalam jiwa sang anak,” Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasardasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang PokokPokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD3. Orde Lama memberikan ruang yang cukup bebas yang dimana dalam hal ini di hubungkan dengan kegiatan politik pada masa itu. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak 2
3
Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz. 2009, h. 29
Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), h. 25
kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Namun, perjalanan sejarah bangsa ini tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab banyak pengorbanan dan rintangan yang harus dihadapi dan semua itu bahkan harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Di samping itu, dalam sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai perubahan asas, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang telah terjadi pada masa awal-awal kemerdekaan bangsa ini, terkadang di satu sisi juga sering mengancam dan membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Istilah Orde Lama dalam sejarah bangsa Indonesia adalah masa-masa bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa Orde Lama berlangsung sejak tahun 1959-1966. Salah satu sistem pemerintahan yang terkenal pada masa Orde Lama adalah “Demokrasi Terpimpin”. Ciri-ciri yang membedakan dari sistem Demokrasi Terpimpin ini dengan sistem sebelumnya adalah bergesernya sistem parlementer ke presidentil, artinya seluruh kekuasaan dalam negara pada saat itu berada di tangan presiden4.
1. Kondisi Politik di Masa Orde Lama Dalam masa Orde lama, ketegangan politik dalam negeri sudah mulai terasa, terutama sejak Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden ini, maka sistem pemerintahan Indonseia berganti dari sistem parlementer menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Secara tidak langsung, isi dari Dekrit Presiden akan membawa Presiden menjadi seorang diktator yang mana seluruh kekuasaan berada dalam satu tangan, yaitu Soekarno5. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusi, sebab menurut
4
Carlton Clymer Rode, dkk., Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 484 Firdaus A.N., Dosa-dosa Politik (Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi), Jakarta: Al-Kautsar, 1999, h. 80 5
UUDS 1950, Presiden tidak punya wewenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Untuk lebih jelasnya bagaimana isi dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tersebut, dapat kita lihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut: Menetapkan pembubaran konstituante setelah itu, Menetapkan UUD 1945 diberlakukan kembali bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit ini dab tidak berlaku lagi UUDS kemudian Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan- utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, dan
Pembentukan
Dewan
Pertimbangan
Agung
Sementara
dan
diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa lahirnya Dekrit Presiden tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra di kalangan anggota konstituante ketika itu.Dan menurut pemakalah, wajar saja apabila ada semacam kekhawatiran dan ketakutan yang muncul dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan isi Dekrit Presiden tersebut.6 Sebab dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden artinya Soekarno mengeluarkan penetapan penetapan yang mengakibatkan kekuasaannya semakin kuat. Sebelum kita membicarakan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta bagaimana pula sepak terjangnya selama masa Orde Lama, ada baiknya kita juga melihat partai-partai politik lain yang pernah mengisi panggung perpolitikan di Indonesia pada masa Orde Lama. Pasca kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang Pemilu tahun 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal, jumlah partai politik meningkat hingga berjumlah 29 partai politik. Namun, pada masa diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 tahun 1959 dan Penpres No. 13 tahun 1960 yang akhirnya
6
Arsyad Maf‟ul(Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar), Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama-pdf, h. 78
menyisakan 10 partai politik dengan empat partai besarnya yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kembali kita kepada bagaimana peran Partai Komunis Indonsia (PKI) selama masa orde lama, terutama dalam masa-masa demokrasi terpimpin yang ternyata
sangat
banyak
memberikan
pengaruhnya
dalam
sejarah
perkembangan bangsa ini. Dalam suasana dikembalikannya negara ke UUD 1945 itu, Presiden Soekarno bahkan mempertegas lagi pendirian dan konsepsinya. Penegasan itu terlihat pada saat Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 195947. Oleh Presiden, pidato itu kemudian diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam panitia kerja perumusan tersebut, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang ketua CC dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang paling terkenal yaitu D.N Aidit.Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Aidit untuk memasukkan program- program Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam GBHN yang terkenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam buku-buku sejarah politik Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada era orde lama pernah menjadi salah satu partai yang pengaruhnya cukup besar dengan basis massanya mayoritas adalah berasal dari kaum buruh dan petani. Bahkan dalam pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh kemenangan yang cukup berarti, yakni berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. Keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mengembangkan pengaruh ideologinya pada saat itu tentu tidak terlepas dari peranan para pemimpin-pemimpin partainya yang selalu memegang teguh persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita partai
2. Kondisi Ekonomi Pada Masa Orde Lama
7
Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1985, h. 3
Kondisi perekonomian Indonesia pada Masa Orde Lama sangat buruk.Kondisi ekonomi yang buruk ini merupakan dampak dari kondisi pemerintahan yang masih belum stabil. setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem demokrasi Liberal kepada sistem Demokrasi Terpimpin. Kehadiran dekrit presiden juga membawa pengaruh kepada sistem perekonomian masyarakat pada waktu itu, setelah keluarnya dekrit presiden sistem ekonomi di Indonesia lebih menjurus kepada sistem etatisme atau dapat juga dikatakan sistem ekonomi komando yang merupakan salah satu sistem perekonomian dimana segala kegiatan perekonomian diatur oleh negara, ialah : Pemerintah Orde Lama tidaklah tinggal diam menghadapi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum stabil. pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, namun sayangnya kebijakan- kebijakan tersebut belum mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.Pemerintahan Orde Lama untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia telah melakukan Devaluasi. Devaluasi ialah suatu kebijakan untuk memotong nilai mata uang dengan sengaja. Bahkan pemerintah orde lama melakukan devaluasi ini sebanyak dua kali. Devaluasi pertama dilakukan pada 25 agustus 1959. Pada waktu itu uang kertas pecahan Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp.1000 menjadi Rp.100, . adapun devaluasi untuk kedua kalinya dilakukan pada tanggal 13 desember 1965. Pada masa ini uang pecahan Rp.1000 menjadi Rp.1. kemudian Pembentukan deklarasi Ekonomi ( Dekon)8. Pemerintah Orde Lama membentuk Deklarasi Ekonomi ini bertujuan untuk mengendalikan sistem perekonomian dengan cara sistem komando, tetapi hal ini justru menimbulkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
8
John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal (Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto), Jakarta: Hasta Mitra, 2008, h. 201
Kegagalan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Lama tersebut semakin diperburuk dengan gagalnya pemerintah dalam mengatur pengeluaran uang untuk negara. Pada masa itu keuangan negara banyak dikeluarkan untuk proyek-proyek mercusuar dan konfrontasi dengan Malaysia. 3. Akhir dari Pemerintahan Orde Lama Setelah memerintah selama kurang lebih selama delapan tahun, pemerintahan Orde Lama harus berakhir dengan keguncangan politik yang terjadi pada tahun 1965. Keruntuhan Orde Lama sangat berkaitan dengan percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Percobaan kudeta yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut ternyata membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia di masa-masa selanjutnya.
Situasi negara di ujung pemerintahan orde lama diwarnai oleh berbagai kemelut di tingkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau serta persaingan di antara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembunuhan enam orang Jendral pada tanggal 1 Oktober 1965. Seperti yang sudah ditulis di awal, bahwa pasca percobaan kudeta 1965 oleh PKI, terjadi berbagai aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia terutama di Jakarta. Dan akhir dari bentuk aksi-aksi protes itu tepat pada tanggal 12 Januari 1966 para demonstrans yang tergabung dari berbagai kesatuan aksi menuntut agar Presiden Soekarno memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat yang terkenal dengan TRITURA (Tiga Tuntuan Rakyat)9. Adapun tiga tuntutan rakyat itu adalah sebagai berikut: Bubarkan PKI, kemudian Perombakan Kabinet dan Turunkan Harga Kebutuhan Pokok. Untuk memulihkan keadaan negara, akhirnya Soekarno memberikan kewenangan dan mandat kepada Mayjen. Soeharto untuk memulihkan stabilitas dan keamanan negara melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Di bawah komando Mayjen Soeharto, pemulihkan keamanan dan kestabilan negara dilakukan dengan aksi-aksi militer. Selain menangkap dan memenjarakan orang- orang yang dianggap sebagai anggota PKI, upaya 9
Surakhmad, Winarno, Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. (Jakarta: Kompas (2009), h. 45
lain yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan PKI dan melarang penyebaran paham-paham yang berbau komunis10.Tindakan-tindakan yang ditempuh Soeharto dalam melaksanakan tugasnya tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap kemajuan kariernya, karena terbukti beberapa tahun kemudian ia berhasil terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk menggantikan Soekarno melalui Pemilu pada tahun 1968. Dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka secara otomatis berakhir pula masa- masa pemerintahan Orde Lama (1959-1966) dan berganti dengan masa pemerintahan Orde Baru (1968-1998) dengan Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia yang kedua.
B. Lahirnya Masa Orde Reformasi 1. Latar Belakang Reformasi Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan11. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi12. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. Reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan 10
John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid, Tahun yang Tak Pernah Berakhir (Memahami Pengalaman Korban 65), Jakarta: ELSAM, 2004, h. 17 11
http://id.wikipedia.org/wiki/ (diakses pada tanggal 11 Desember 2017) Surya negara, Ahmad Mansyur, Menemukan Sejarah, Cet IV (Bandung; Mizan. 1998),
12
h. 90
reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya gerakan reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya13.Semua itu merupakan jalan menuju terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Rakyat tidak mempermasalahkan siapa yang akan pemimpin nasional, yang penting kehidupan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat segera terwujud (cukup pangan, sandang, dan papan). Namun demikian, rakyat Indonesia mengharapkan agar orang yang terpilih menjadi pemimpin nasional adalah orang yang peduli terhadap kesulitan masyarakat kecil dan krisis sosial.
2. Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan
pendidikan
baru
yang
bersifat
reformatif
dan
revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula 13
h. 91
Surya negara, Ahmad Mansyur, Menemukan Sejarah, Cet IV (Bandung; Mizan. 1998),
bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional14. Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah15. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa. 14
Rianti Nugroho, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.15-16 15
289
H. A. R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional. ( Jakarta: PT. Rineka cipta, 2002), h.
Ada beberapa kesalahan dalam pengelolaan pendidikan pada masa ini, telah melahirkan hasilnya yang pahit yakni: Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global, kemudian Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif, kemudian Masyarakat luas yang mudah bertindak anarkis setelah itu Sumberdaya alam (terutama hutan) yang rusak parah dan Hutang Luar Negeri yang tak tertanggungkan serta Merajalelanya tokoh-tokoh pemimpin yang rendah moralnya.
3. Faktor Lahirnya Era Reformasi Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupa-kan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Banyak faktor yang mem-pengaruhinya,
terutama
ketidakadilan
dalam
kehidupan
politik,
ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru16. Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 194517. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuanketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan 16
Edward, Aspinall. Titik Tolak Reformasi Hari-hari Berakhirnya Presiden Soeharto (Yogyakarta: LKIS. 2000), h. 333 17 Ahmad Mansyur Suryanegara, API Sejarah 2 (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2002), h. 250
krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:18 Krisis Politik, Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto
dan
kroni-kroninya.
Artinya,
demokrasi
yang
dilaksanakan
pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. kemudian Krisis Hukum, dimana Rekayasarekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan
untuk melayani kepentingan para
penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah(eksekutif). Krisis Ekonomi, Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan 18
M. C. Riclefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001), h. 471
mencapai titik terendah, yaitu Rp 14,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, setelah itu Krisis Sosial Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. dan kemudian Krisis Kepercayaan, Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
4. Kronologi Peristiwa Reformasi Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut: Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kondisi kehidupan bangsa dan negara tidak kunjung membaik. Perekonomian nasional semakin memburuk dan masalah-masalah sosial semakin menumpuk. Keadaan itu menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran rakyat Indonesia, setelah itu pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan. Semakin bertambahnya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyebabkan aparat keamanan
kewalahan dan terjadilah bentrok antara para mahasiswa dan aparat keamanan. dan Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran19. dan pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar20.Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII, kemudian Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi „anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri‟. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto. Namun, usaha itu mengalami kegagalan karena sebagian tokoh-tokoh yang diundang menolak untuk duduk dalam Dewan Reformasi itu. Sementara, mahasiswa di gedung DPR/MPR tetap menuntut Suharto turun dari kursi kepresidenan, dan Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya
19
Tragedi trisakti: http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017) Kerusuhan Mei 1998 : http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 11 Oktober
20
2017)
kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA21. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan para mahasiswa, terutama setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998, dan agenda reformasi yang menjadi tuntunan pada mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, diantaranya: Adili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian, Laksanakan amandemen UUD 1945, dan Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya setelah itu Tegakkan supremasi hukum dan Menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
C. Perbandingan Pendidikan pada Masa Orde Lama dan Reformasi 1. Dalam Era Orde Lama Pendidkan dalam konteks ini berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Disini juga pemerintah menaruh perhatian yang cukup serius untuk memajukan pendidikan seperti di dalam pemerintahan menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas
kemerdekaan,
kodrat
alam,
kebudayaan,
kebangsaan,
dan
kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi, dalam era ini pendidikan belum tertata dengan baik dan bahkan masih ada kendala-kendala maupun kekurangan yang ada dalam orde ini.
2. Dalam Era Reformasi
21
http://crayonpedia.org/mw/lahirnya_reformasi (diakses pada tanggal 10 oktober 2017)
Dalam era ini, pendidikan mulai di rumuskan dengan kebijakan-kebijakan yang cukup formatif dan dimana Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan
amanat
UUD
1945
dengan
memprioritaskan
anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dalam era reformasi ini pendidikan menggalami peningkatan yang cukup baik atau sudah pada taraf baik.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pada masa orde lama Soekarno, Presiden RI yang pertama, membawa semangat nation and character building dalam pendidikan di Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa bayar. Sedangkan
pemerintah
masa
reformasi
telah
banyak
melakukan
perubahan-perubahan menuju pembenahan yang lebih baik. Pada dasarnya setiap masa memiliki ciri khas dalam pengembangan pendidikan, masa orde lama dan orde baru melakukan pendidikan yang sentralistik sedangkan masa reformasi sampai sekarang telah menerapkan pendidikan desentralistik. Dan tentunya dalam hal ini Orde merefleksikan tatanan perpolitikan dan ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari Orde sebelumnya dan tidak ada ikatan historis sama sekali.Orde BarulahirkarenaadanyaOrde Lama, dan Orde Baru sendiri haruslah di yakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan Orde Reformasi. Demikian juga setelah Orde Reformasi pastilahakan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama. Dari perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa Orde Lama telah memberikan landasan kebangsaan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Sementara itu Orde Baru telah banyak memberikan
pertumbuhan
wacana
normative
bagi
pemantapan
ideologinasional, terutama melalui konvergensi nilai-nilai sosial-budaya (Madjid,1998). Orde Reformasi sendiri walaupun dapat dikatakan masih dalam proses pencarian bentuk, namun telah menancapakan satu tekad yang berguna bagi penumbuhan nilai demokrasi dan keadilan melalui upaya penegakan supremasi hukum dan HAM. Nilai-nilai tersebut akan terus di Justifikasi dan diadaptasikan dengan dinamika yang terjadi. Orde lama merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita lewatkan ketika kita berbicara tentang sejarah negeri
ini. Orde lama dengan Soekarno sebagai tokoh sentralnya telah mewarnai sejarah kekuasaan negeri ini. Orde lama bukanlah nama asli dari pemerintahan ini. Soekarno tidak pernah mengadakan bahwa pemerintahan yang ia pimpin tersebut sebagai orde lama, tetapi Soehartolah yang telah memberikan nama Orde Lama kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno tersebut. Sebagai salah satu pihak yang pernah berkuasa di negeri ini. Orde Lama telah banyak melakukan halhal yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama, terlepas dari berhasil atau tidaknya dari kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh Orde Lama itu. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang pemerintah Orde Lama tersebut dengan melihat kepada sejarah dan kebijakan- kebijakan yang dibua oleh Orde Lama.
DAFTAR PUSTAKA Rode, Clymer, Carlton., dkk. 2013, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Pers. A.N, Firdaus. 1999, Dosa-dosa Politik (Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi), Jakarta: Al-Kautsar Maf‟ul, Arsyad., (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar), Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama-pdf. NugrohoNotosusanto, Nugroho. 1985, Tercapainya Konsensus Nasional 19661969, Jakarta: PN BALAI PUSTAKA. Roosa, John. 2008, Dalih Pembunuhan Massal (Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto), Jakarta: Hasta Mitra. Roosa, John., Ratih Ayu., Farid, Hilmar. 2004, Tahun-tahun yang Tak Pernah Berakhir (Memahami Pengalaman Korban 65), Jakarta: ELSAM. http://id.wikipedia.org/wiki/ (diakses pada tanggal 11 Desember 2017). SuryaNegara, Ahmad Mansyur. 1998, Menemukan Sejarah, Cet IV, Bandung; Mizan. Edward, Aspinall. 2000, Titik Tolak Reformasi Hari-hari Berakhirnya Presiden Soeharto Yogyakarta: LKIS. Ahmad Mansyur Suryanegara. 2002, API Sejarah 2, Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta.
M. C. Riclefs. 2001, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Tragedi trisakti: http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017). Kerusuhan Mei 1998 :http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2017). http://crayonpedia.org/mw/lahirnya_reformasi (diakses padatanggal 10 oktober 2017). Yamin, Moh. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz. Rianti Nugroho, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
