Nama: Zairina Rahmi (12 644 016) Resume UU No. 32 tahun 2009
Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh pemanasan global berakibat mengancam menganc am kelangsungan kelangsun gan kehidupan kehidup an manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan dilakuk an perlindungan perlindunga n dan pengelolaan pengelo laan lingkungan lingkung an hidup yang sungguh -sungguh dan konsisten konsisten oleh oleh semua semua pemangku pemangku kepenti kepentingan, ngan, maka dibuat peratura n yang mengatu r tent ang peng pe ngol olah ahan an lin gkun gk unga gan n hid up da lam UU no. no . 32 tah un 2009 20 09 untuk un tuk lebi le bih h men jamin ja min kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UU no. 32 tahun 2009 yang memuat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sehingga dibutuhkannya cara untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berupa:
Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (pasal 15-18)
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKLUPL) yang merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan tentang UKL-UKP pasal 34
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Pada pasal 1 (11) Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan tentang Amdal dimuat dalam pasal 22-33.
Adanya ketentuan baku mutu lingkungan hidup sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (pasal 20)
Izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pasal 3641 memuat tentang perizinan tersebut.
Pasal 42-43 mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi: 1. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi ; 2. pendanaan lingkungan hidup; dan 3. insentif dan/atau disinsentif.
Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup (pasal 48-52). Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; b. dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Diatur pula penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terdiri dari RPPLH nasional, RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota. Dalam RPPLH tentang pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
keberlanjutan produktivitas lingkungan lingkungan hidup; dan
keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Pengolahan limbah berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun diatur dalam pasal 58-59 bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
Pelarangan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (pasal 69), Setiap orang dilarang: 1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 6. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidu hidup p yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 9. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau 10. memberikan
informasi
palsu,
menyesatkan,
menghilangkan
informasi,
merusak
informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berupa denda dan pidana penjara, seperti yang tercantum pada BAB XV: Ketentuan Pidana, misalnya:
pada pasal 103: Setiap orang yang meng me nghas has ilk an lim bah ba h B3 dan da n tida ti dak k mela me laku kuka kan n pen gelol ge lol aan aa n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 110: Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 a yat (1) huruf i, dipidana de ngan ng an pid ana an a penjara paling p aling lama 3 (tiga) tahun dan denda de nda paling banyak Rp3. Rp 3.00 000. 0.00 000. 0.000 000 ,00 (tiga miliar rupiah).
