RESUME PERUNDANG-UNDANGAN BADAN USAHA
A. UU PT 40/2007 I.
Definisi Perseoan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yag seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelasanaannya.
II.
Pendirian 1. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris. 2. Pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3. Perseroan baru berstatus badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan. 4. Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya: a. Identitas Pendiri perseroan (nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan) b. Identitas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan) c. Identitas pemegang saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham. 5. Pembuatan akta pendirian dapat diwakili dengan surat kuasa. 6. Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan dapat diperoleh dengan permohonan pendiri atau dikuasakan kepada notaris dengan pengajuaan permohonan melalui media elektronik sisminbakum dengan tenggang waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
7. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya baik yang dibuat dalam bukan akta otentik harus dilekatkan pada akta pendirian. Sedangkan yang menggunakan akta otentik harus disebutkan (nomor, tanggal dan nama serta kedudukan notaris yang membuat) dalam akta pendirian. Perbuatan hukum tersebut mengikat perseroan apabila dinyatakan tegas dalam RUPS pertama yang diselenggarakan paling lambar 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum untuk mengambil alih hak dan kewajiban yang timbul. 8. Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama semua Pendiri dan Dewan Komisaris yang bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Jika telah berstatus badan hukum maka demi hukum menjadi tanggungjawab perseroan. 9. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal tertentu harus mendapat persetujuan menteri apabila menyangkut: a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan b. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan c. Jangka waktu berdirinya perseroan d. Besarnya modal dasar e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor f. Status perseroan yang tertutup menjadi terbuka III.
Anggaran Dasar 1. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c.
jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e.
jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i.
tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
2. Perubahan anggaran dasar dibuat notaris paling lambat 30 hari setelah keputusan RUPS dan bila diajukan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 30 hari. Bagi perseroan yang memiliki jangka waktu pendirian, perubahan anggaran dasar harus diajukan ke menteri paling lambat 60 hari sebelum jangak waktu berdirinya perseroan berakhir. IV.
Modal 1. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,2. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
V.
Saham 1. Hak pemegang saham: a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan basil likuidasi c. Menjalankan hak lainya 2. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak
VI.
Laporan Tahunan Laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekusitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
VII.
Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial an Lingkungan.
VIII.
Rapat Umum Pemegang Saham 1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. 2. RUPS lainnya dapat diadakan kapan saja setiap waktu berdasarakan kebutuhan.
IX.
Dewan Direksi dan Komisaris 1. Direksi dan Komisaris minimal terdiri dari 1 orang dan 2 orang untuk perusahaan yang bergerak dibidang usaha menghimpun dan/atau mengelola dana dari masyarakat. 2. Anggota Direksi dan Komisaris di angkat melalui RUPS 3. Yang dapat diangkat sebagai Direksi dan Komisaris adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelumnya pernah: -
Dinyatakan pailit
-
Membuat perusahaan dinyatakan pailit
-
Dihukum karena malakukan tindak pidana (berkaitan dengan sector keuangan)
4. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 karyawan/orang lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu. X.
Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan 1. Pengabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburan diri berakhir karena hukum dengan ketentuan demi hukum: -
Aktiva dan Pasiva perseroan beralih ke perseroan yang menerima panggabungan atau perseroan hasil peleburan
-
Pemegang saham menjadi pemegang saham perseroan yang menerima panggabungan atau perseroan hasil peleburan
-
Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir sejak tanggal penggabungan atau pelburan dimulai
2. Pemisahan perseroan data dilakukan dengan cara:
XI.
-
Pemisahan murni, seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 perseroan lai atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum
-
Pemisahan tidak murni, seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 1 perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada
Pemerikasaan terhadap perseroan 1. Pemeriksaan terhadap perseroan dilakukan apabila diduga: -
Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga
-
Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atua pemegang saham atau pihak ketiga
2. Pemeriksaan perseroan dimohonkan kepada pengadilan negeri daerah hukum perusahaan 3. Yangberhak mengajukan permohonan adalah:
XII.
-
1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak kuasa
-
Pihak lain berdasarkan UU
-
Kejaksaan untuk kepentingan umum
Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status Badan Hukum Perseroan 1. Dinyatakan perseroan bubar karena: -
Keputusan RUPS
-
Jangka waktu berdirinya berakhir berdasarkan Anggaran Dasar
-
Penetapan pengadilan
-
Dicabutnya kepailitan oleh putusan inkract pengadilan niaga namun harta pailit perseroan tidak cukup membayar
-
Harta pailit dalam keadaan insolvensi
-
Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perusahaan melakukan likuidasi.
2. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
B. UU Koperasi 25/1992 I.
Definisi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
