Home
Add Document
Sign In
Register
RESUME UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.docx
Home
RESUME UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.docx
Full description...
Author:
Muhamad Fadhlin Gumilar
6 downloads
194 Views
194KB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
UU-29-Tahun-2004
uu praktik kedokteranFull description
Perbandingan UU no4 tahun 1982, UU no23 tahun 1997 dan uu. no32 tahun 2009
Tugas Pengelolaan kulaitas Lingkungan tentang perbndingan Perbandingan UU no4 tahun 1982, UU no23 tahun 1997 dan uu. no32 tahun 2009
Perbandingan UU no4 tahun 1982, UU no23 tahun 1997 dan uu. no32 tahun 2009
Tugas Pengelolaan kulaitas Lingkungan tentang perbndingan Perbandingan UU no4 tahun 1982, UU no23 tahun 1997 dan uu. no32 tahun 2009Deskripsi lengkap
Resume UU tentang Rumah Sakit
Resume UU pasal 44 tahun 2009 tentang Rumah SakitFull description
Review UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Reviev UU No. 23 tahun 2014Deskripsi lengkap
Resume UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Resume Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
sesuatu
Resume UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004
UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004Full description
UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004
UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004Deskripsi lengkap
Resume UU No 28 Tahun 2009
Full description
Resume UU No 28 Tahun 2009
Resume UU No 28 Tahun 2009
Resume UU No 30 Tahun 2009
uu no 30 tahun 2009
UU No. 20 Tahun 2007 tentang PNBP.pdf
Full description
Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
uu
UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Full description
UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang PerpustakaanFull description
UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
tugas
Uu 44 Tahun 2009 Tentang Rs
uu 44 thn 2009 rsDeskripsi lengkap
Resume UU PT
Resume UU PT
Resume UU KUP
Resume UU PT
Resume UU PT
UU 19 Tahun 2016
Undang-undang No 19 Tahun 2016Deskripsi lengkap
TUGAS KEUANGAN PUBLIK Disusun untuk memenuhi tugas summary UU No.32 tahun 2! tentang Pemerinatah Daerah
Disusun o"eh #
NA$A
# $UST%A&A $UST%A&A KA$AL AINU''I(AL
KELAS)SPES # !N)DIII*AKUNTANSI No. ABSEN ABSEN
# 2+
NP$
# ,!3-,/0
Dosen
# &1 uono
P4LITEKNIK KEUANGAN NEGA'A STAN 2,+
Sistem Pemerintahan Daerah In5onesia meru6akan se7uah negara kesatuan yang menera6kan otonomi ke6a5a 5aerah atau 5esentra"isasi yang se5ikit miri6 5engan negara serikat)8e5era". Namun ter5a6at 6er7e5aan*6er7e5aan yang men9a5ikan ke5uanya ti5ak sama. 4tonomi 5aerah 7isa 5iartikan se7agai kea9i7an yang 5ikuasakan ke6a5a 5aerah otonom untuk mengatur : mengurus sen5iri urusan 6emerintahan : ke6entingan masyarakat setem6at menurut as6irasi masyarakat untuk meningkatkan 5aya guna 5an 9uga hasi" guna 6enye"enggaraan 6emerintahan 5a"am rangka 6e"ayanan terha5a6 masyarakat : 6e"aksanaan 6em7angunan sesuai 5engan 6eraturan 6erun5ang*un5angan. Se5angkan yang 5imaksu5 5engan kea9i7an yaitu kesatuan masyarakat hukum yg memi"iki 7atas*7atas i"ayah yg 7erenang mengutur 5an mengatur 6emerintahan serta ke6entingan masyarakatnya sesuai 6rakarsa sen5iri 7er5asarkan keinginan 5an suara masyarakat. Pe"aksanaan otonomi 5aerah se"ain 7er5asarkan 6a5a aturan hukum; 9uga se7agai 6enera6an tuntutan g"o7a"isasi yang a9i7 5i7er5ayakan 5engan
Sistem 6enye"enggaraan 6emerintahan 5i In5onesia 7er5asarkan 6en5ekatan kesisteman me"i6uti sistem 6emerintahan 6usat atau 5ise7ut 6emerintah 5an sistem 6emerintahan 5aerah. Praktik 6enye"enggaraan 6emerintahan 5a"am hu7ungan antar6emerintah ; 5ikena" 5engan konse6 sentra"isasi 5an 5esentra"isasi. Konse6 sentra"isasi menun9ukkan karakteristik 7aha semua keenangan 6enye"enggaraan 6emerintahan 7era5a 5i 6emerintah 6usat; se5angkan sistem 5esentra"isasi menun9ukkan karakteristik yakni se7agian keenangan urusan 6emerintahan yang men9a5i kea9i7an 6emerintah; 5i7erikan ke6a5a 6emerintah 5aerah. Sistem 5esentra"isasi 6emerintahan ti5ak 6ernah surut 5a"am teori mau6un 6raktik 6emerintahan 5aerah 5ari aktu ke aktu. Desentra"isasi men9a5i sa"ah satu isu 7esar yakni to
untuk mengurangi 7e7an 6emerintah 6usat 5an
meningkatkan 5ukungan 5an 6artisi6asi masyarakat 5a"am 6enye"enggaraan kegiatan 6emerintahan "o
me"atih masyarakat untuk 5a6at mengatur urusan rumah tangganya sen5iri? 5an !> mem6er
UU No.32 tahun 2004 Ke"ahiran un5ang*un5ang ini 5i"atar7e"akangi 5engan a5anya 6erkem7angan kea5aan; ketatanegaraan; 5an tuntutan otonomi 5aerah. $enurut Un5ang*un5ang Nomor 32 Tahun 2! ini; 5a"am 6enye"enggaraan otonomi menggunakan 8ormat otonomi se"uas*"uasnya. Artinya; a@as ini 5i7er"akukan o"eh 6emerintah se6erti 6a5a era se7e"um UU Nomor + Tahun ,0!. A"asan 6ertim7angan ini 5i5asarkan suatu asumsi 7aha ha"*ha" mengenai urusan 6emerintahan yang 5a6at 5i"aksanakan o"eh 5aerah itu sen5iri; sangat te6at 5i7erikan ke7i9akan otonomi sehingga setia6 5aerah mam6u 5an man5iri untuk mem7erikan 6e"ayanan 5emi meningkatkan kese9ahteraan rakyat 5i 5aerah. Kontro" 6usat atas 5aerah 5i"akukan 5engan mekanisme 6engaasan yang menun9ukkan 8ormu"asi
.
PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan 5aerah sesuai 6asa" , huru8 5 UU no. 22 tahun , a5a"ah 6enye"enggara 6emerintahan 5aerah otonom o"eh 6emerintah 5aerah 5an 9uga DP'D menurut a@a@ 5esentra"isasi.
$enurut UU no. 32 tahun 2! 6a5a 6asa" ,ayat 2; pemerintahan aerah aa!ah 6enye"enggaraan urusan 6emerintahan o"eh 6emerintahan 5aerah 5an DP'D menurut asas otonomi 5an tugas 6em7antuan 5engan 6rinsi6 otonomi yang se"uas*"uasnya 5a"am sistem 5an 6rinsi6 Negara Kesatuan 'e6u7"ik In5onesia se7agaimana 5imaksu5 5a"am Un5ang*Un5ang Dasar Negara 'e6u7"ik In5onesia Tahun ,!+. ayat 3 Pemerintah 5aerah a5a"ah Gu7ernur; Bu6ati; atau Ca"ikota; 5an 6erangkat 5aerah se7agai unsur 6enye"enggara 6emerintahan 5aerah. ayat !.Dean Peraki"an 'akyat Daerah yang se"an9utnya 5ise7ut DP'D a5a"ah "em7aga 6eraki"an rakyat 5aerah se7agai unsur 6enye"enggara 6emerintahan 5aerah.
Pen"e!en##araan Pemerintahan Penye"enggara 6emerintahan 5aerah a5a"ah 6emerintah 5aerah 5an DP'D. Penye"enggaraan 6emerintahan 7er6e5oman 6a5a Asas Umum Penye"enggaraan Negara yang ter5iri atas# asas ke6astian hukum; asas ke6entingan umum; asas terti7 6enye"enggara negara; asas 6ro6orsiona"itas; asas keter7ukaan; asas akunta7i"itas; asas e8ektiitas; asas 6ro8esiona"itas; 5an asas e8isiensi.
Daerah $tonom Daerah otonom; se"an9utnya 5ise7ut 5aerah; a5a"ah kesatuan masyarakat hukum yang mem6unyai 7atas 7atas i"ayah yang 7erenang mengatur 5an mengurus urusan 6emerintahan 5an ke6entingan masyarakat
setem6at menurut 6rakarsa sen5iri 7er5asarkan as6irasi masyarakat 5a"am sistem Negara Kesatuan 'e6u7"ik In5onesia
$tonomi Daerah Pen#ertian $tonomi Daerah * sesuai Un5ang*Un5ang No. 32 tahun 2! 6asa" , ayat +; 6engertian
otonomi 5erah aa!ah hak ;eenang; 5an kea9i7an 5aerah otonom untuk mengatur 5an mengurus sen5iri urusan 6emerintah 5an ke6entingan masyarakat setem6at sesuai 5engan 6eraturan 6erun5ang* un5angan. Se5angkan menurut Su6armoko 22#-,> men5e8inisikan otonomi 5aerah se7agai k eenangan 5aerah otonom untuk mengatur 5an 9uga mengurus ke6entingan masyarakat setem6at menurut 6rakarsa sen5iri 7er5asarkan as6irasi masyarakat. Sesuai 5engan 6en9e"asan Un5ang*Un5ang No. 32 tahun 2!; 7aha 6em7erian keenangan otonomi 5aerah 5an ka7u6aten ) kota 5i5asarkan ke6a5a 5esentra"isasi 5a"am u9u5 otonomi yang "uas; nyata 5an 7ertanggung 9aa7.
A. %e&enan#an $tonomi 'uas Keenangan otonomi "uas 7erarti ke"e"uasaan 5aerah untuk me"aksanakan 6emerintahan yang me"i6uti semua as6ek 6emerintahan ke
(. $tonomi N"ata 4tonomi nyata 7erarti ke"e"uasaan 5aerah untuk men9a"ankan keenangan 6emerintah 5i 7i5ang tertentu yang se
). $tonomi *an# (ertan##un# +a&a, 4tonomi yang 7ertanggung 9aa7 7erarti 7eru9u5 6ertanggung9aa7an se7agai konsekuensi 6em7erian hak serta keenangan ke6a5a 5aerah 5a"am men
Sesuai 5engan UU No. 32 tahun 2! 6asa" , ayat 0; /; tentang Pemerintah Daerah; a5a 3 5asar sistem hu7ungan antara 6usat : 5aerah yaitu # Desentra!isasi a5a"ah 6enyerahan eenang 6emerintah 6usat ke6a5a 5aerah otonom untuk mengatur :
mengurus urusan 6emerintah 5a"am sistem Negara Kesatuan 'e6u7"ik In5onesia.
De-onsentrasi meru6akan 6e"im6ahan eenang 6emerintah ke6a5a Gu7ernur se7agai aki" 6emerintah
5an)atau ke6a5a instansi ertika" 5i i"ayah tertentu Tu#as per,antuan yaitu 6enugasan 5ari 6emerintah ke6a5a 5aerah : atau 5esa atau se7utan "ain 5engan
kea9i7an me"a6orkan : mem6ertanggung 9aa7kan 6e"aksanaannya ke6a5a yang menugaskan.
Ha-e-at Tu/uan an Prinsip $tonomi Daerah a. Ha-e-at $tonomi Daerah Pe"aksanaan otonomi 5aerah 6a5a hakekatnya meru6akan u6aya 5a"am rangka meningkatkan kese9ahteraan masyarakat 5engan
,. Tu/uan $tonomi Daerah Tu9uan utama 5i"aksanakannya ke7i9akan otonomi 5aerah a5a"ah mem7e7askan 6emerintah 6usat 5ari urusan yang ti5ak seharusnya men9a5i 6ikiran 6emerintah 6usat. Dengan 5emikian 6usat 7erkesem6atan mem6e"a9ari; memahami; meres6on 7er7agai ke
nasiona" yang 7ersi8at strategis. Di "ain 6ihak; 5engan 5esentra"isasi 5aerah akan menga"ami 6roses 6em7er5ayaan yang o6tima". Kemam6uan 6rakarsa 5an kreatiitas 6emerintah 5aerah akan ter6a
a5a"ah# Untuk meningkatkan 6e"ayanan 6u7"ik 6u7"i< seri
5am mema9ukan 6erekonomian 5aerah. Pa5a 5asarnya ter5a6at tiga misi utama 6e"aksanaan otonomi 5aerah : 5esentra"isasi 8iska"; yaitu# • •
•
$eningkatkan kua"itas : kuantitas 6e"ayanan 6u7"ik : kese9ahteraan masyarakat. $em7er5ayakan : men
untuk 7er6artisi6asi 5a"am 6roses 6em7angunan. $en
Kemu5ian tu9uan otonomi 5aerah menurut 6en9e"asan Un5ang*un5ang No 32 tahun 2! 6a5a intinya ham6ir sama; yaitu otonomi 5aerah 5iarahkan untuk mema
6emerintah 6usat :
. Prinsip $tonomi Daerah
Ber5asarkan 6en9e"asan Un5ang*Un5ang No. 32 tahun 2!; 6rinsi6 6enye"enggaraan otonomi 5aerah a5a"ah se7agai 7erikut # •
Penye"enggaraan otonomi 5aerah 5i"aksanakan 5engan as6ek kea5i"an; 5emokrasi; 6emerataan
• •
serta 6otensi : keaneka ragaman 5aerah. Pe"aksanaan otonomi 5aerah 5i"an5asi 6a5a otonomi "uas; nyata : 7ertanggung 9aa7. Pe"aksanaan otonomi 5aerah yang "uas : utuh 5i"etakkan 6a5a 5aerah : 5aerah kota; se5angkan
•
otonomi 6roinsi meru6akan otonomi yang ter7atas. Pe"aksanaan otonomi harus se"aras konstitusi negara sehingga teta6 ter9amin hu7ungan yang serasi
•
antara 6usat : 5aerah. Pe"aksanaan otonomi 5aerah harus "e7ih meningkatkan keman5irian 5aerah ka7u6aten : 5erah kota ti5ak "agi i"ayah a5ministrasi. Begitu 9uga 5i kaasan*kaasan khusus yang 5i7ina o"eh
•
6emerintah. Pe"aksanaan otonomi 5aerah harus "e7ih meningkatkan 6eranan : 8ungsi 7a5an "egis"ati8 5aerah 7aik
•
se7agai 8ungsi
6engaasan; 8ungsi
"egis"ati8;
mem6unyai
8ungsi
anggaran
atas
6enye"enggaraan otonomi 5aerah Pe"aksanaan 5ekonsentrasi 5i"etakkan 6a5a 5aerah 6ro6insi 5a"am ke5u5ukan se7agai i"ayah a5ministrasi untuk me"aksanakan keenangan 6emerintah tertentu 5i"im6ahkan ke6a5a gu7ernur
•
se7agai aki" 6emerintah. Pe"aksanaan asas tugas 6em7antuan 5imungkinkan ti5ak hanya 5i 6emerintah 5aerah 5an 5aerah ke6a5a 5esa yang 5isertai 6em7iayaan; sarana 5an 6ra sarana serta sum7er 5aya manusia 5engan kea9i7an me"a6orkan 6e"aksanaan 5an mem6ertanggung 9aa7kan ke6a5a yang menugaskan.
Ha- an %e&a/i,an Daerah Da"am menye"enggarakan otonomi; 5aerah mem6unyai hak# a. mengatur 5an mengurus sen5iri urusan 6emerintahannya? ,. memi"ih 6im6inan 5aerah? . menge"o"a a6aratur 5aerah? . menge"o"a kekayaan 5aerah? e. memungut 6a9ak 5aerah 5an retri7usi 5aerah? 1. men5a6atkan 7agi hasi" 5ari 6enge"o"aan sum7er 5aya a"am 5an sum7er 5aya "ainnya yang 7era5a 5i
5aerah? #. men5a6atkan sum7er*sum7er 6en5a6atan "ain yang sah? 5an h. men5a6atkan hak "ainnya yang 5iatur 5a"am Peraturan 6erun5angun5angan.
Da"am menye"enggarakan otonomi; 5aerah mem6unyai kea9i7an# a. me"in5ungi masyarakat; men9aga 6ersatuan; kesatuan 5an kerukunan nasiona"; serta keutuhan Negara
Kesatuan 'e6u7"ik In5onesia?
,. meningkatkan kua"itas kehi5u6an; masyarakat? . mengem7angkan kehi5u6an 5emokrasi? . meu9u5kan kea5i"an 5an 6emerataan? e. meningkatkan 6e"ayanan 5asar 6en5i5ikan? 1. menye5iakan 8asi"itas 6e"ayanan kesehatan? #. menye5iakan 8asi"itas sosia" 5an 8asi"itas umum yang "ayak? h. mengem7angkan sistem 9aminan sosia"? i. menyusun 6eren
Pen#a&asan terhaap Pe!a-sanaan $tonomi Daerah Pengaasan yang 5ianut menurut un5ang*un5ang no 32 tahun 2! me"i6uti 5ua 7entuk 6engaasan yakni 6engaasan atas 6e"aksanaan urusan 6emerintah 5i 5aerah 5an 6engaasan terha5a6 6eraturan 5aerah 5an 6eraturan ke6a"a 5aerah. Pengaasan ini 5i"aksanakan o"eh a6arat 6engaas intern 6emerintah. %asi" 6em7inaan 5an 6engaasan terse7ut 5igunakan se7agai 7ahan 6em7inaan se"an9utnya o"eh 6emerintah 5an 5a6at 5igunakan se7agai 7ahan 6emeriksaan o"eh Ba5an Pemeriksa Keuangan. Pem7inaan atas 6enye"enggaraan 6emerintahan 5aerah a5a"ah u6aya yang 5i"akukan o"eh 6emerintah 5an)atau gu7ernurse"aku aki" 6emerintah 5i 5aerah untuk meu9u5kan ter
'UT'; se7e"um 5isyahkan o"eh ke6a"a 5aerah ter"e7ih 5ahu"u 5iea"uasi o"eh $enteri Da"am Negeri untuk 'a6er5a Proinsi; 5an o"eh gu7ernur terha5a6 'a6er5a Ka7u6aten)Kota. $ekanisme ini 5i"akukan agar 6engaturan tentang ha"*ha" terse7ut 5a6at men
5isam6aikan ke6a5a $enteri Da"am Negeri untuk 6roinsi 5an gu7ernur untuk ka7ua6ten)kota; untuk mem6ero"eh k"ari8ikasi terha5a6 6eraturan 5aerah yang 7ertentangan 5engan ke6entingan umum 5an)atau 6eraturan "ain yang "e7ih tinggi 5an se7a7 itu 5a6at 5i7ata"kan sesuai mekanisme yang 7er"aku.
Da"am rangka mengo6tima"kan 8ungsi 6em7inaan 5an 6engaasan; 6emerintah 5a6at menera6kan sanksi ke6a5a 6enye"enggara 6emerintahan 5aerah a6a7i"a 5itemukan a5anya 6enyim6angan 5an 6e"anggaran. Sanksi yang 5imaksu5 antara "ain 7eru6a 6enataan kem7a"i suatu 5aerah otonom; 6em7ata"an 6engangkatan 6e9a7at; 6enangguhan 5an 6em7ata"an 7er"akunya suatu ke7i9akan yang 5iteta6kan 5aerah; sanksi 6i5ana yang 5i6roses sesuai 5engan 6eraturan 6erun5ang*un5angan.
×
Report "RESUME UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.docx"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close