Resume Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Pokok-pokok Isi
Ketentuan Umum
Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
Penyusunan dan Penetapan APBN
Penyusunan dan Penetapan APBD
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Pelaksanaan APBN dan APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
BAB 1 Ketentuan Umum
Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 tentang ketentun umum. Pasal 1 berisi tentang penjelasan pengertian istilah yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengertian Keuangan Negara menurut pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 2 berisi tentang ruang lingkup Keuangan Negara. Ruang Lingkup Keuangan Negara sesuai dengan pengertian diatas yang tercantum pada pasal 2 meliputi :
Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
Penerimaan Negara
Pengeluaran Negara
Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daerah
Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Pasal 3 berisi cara pengelolaan keuangan negara,pertanggung jawaban APBN dan APBD, dan cara penggunaan surplus penerimaan negara. Pasal 4 berisi tentang masa berlakunya tahun anggaran. Masa Berlaku Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 5 berisi tentang penggunaan rupiah sebagai satuan hitung di dala APBN dan APBD dan jika menggunakan mata uang lain harus sesuai dengan ketentuan UU dari Menteri Keuangan.
BAB 2 Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
Bab 2 terdiri dari pasal 6 sampai pasal 10 tentang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Pasal 6 berisi tentang pemegang kekuasan uang negara. Pasal 7 berisi penyusunan APBN dan APBD untuk mencapai tujuan negara. Pasal 8 berisi tentang tugas menteri keuangan. Pasal 9 berisi tentang tugas lembaga/ menteri yang menggunakan anggaran. Pasal 10 berisi kekuasaan dan tugas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negarasebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada
Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan
Tugas Menteri keuangan selaku CFO adalah sebagai berikut :
menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undangundang;
melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.
Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO adalah sebagai berikut :
menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas
Negara;
mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian
negara /lembaga yang dipimpinnya;
mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian
negara /lembaga yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
BAB 3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Bab 3 terdiri dari 5 pasal dimulai dari pasal 11 sampai pasal 15 yang berisi tentang penyusunan dan penetapan APBN. Pasal 11 berisi tentang perwujudan pengelolaan negara yang diwujudkan dengan APBN, instrumen penyusun APBN pendapatan negara dan penggunaan belanja negara. Pasal 12 berisi tentang penyusunan APBN, sumber-sumber biaya untuk menutupi defisit, dan penggunaan anggaran surplus harus meminta ijin kepada DPR. Pasal 13 berisi tentang pokok-pokok kebijakan fiskal, pembahasan kerangkan ekonomi makro bersama DPR, pembahsan ekonomi umum besama DPR yang bersumber dari pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Pasal 14 berisi tentang penyusunan RAPBN berdasarkan prestasi kerja yang disertai dengan prakiraan belanja yang disampaikan kepada DPR yang kemudian disamapaikan kepada menteri keuangan. Pasal 15 berisi tentang pengajuan RUU APBN yang dilengkapi dengan nota keuangan dan dokumen yang diserahkan kepada DPR, DPR dapat merubah penerimaan maupun pengeluaran dalam RUU APBN dan jika RUU APBN tidak disetujui oleh DPR maka menggunakan APBN tahun sebelumnya.
BAB 4 Penyusunan dan Penetapan APBD
Bab 4 terdiri dari 5 pasal dimulai dari pasal 16 sampai pasal 20 yang berisi tentang penyusunan dan penetapan APBD. Pasal 16 berisi tentang perwujudan pengelolaan negara yang diwujudkan dengan APBD, instrumen penyusun APBD pendapatan daerah dan penggunaan belanja daerah. Pasal 17 berisi tentang penyusunan APBD, sumber-sumber biaya untuk menutupi defisit, dan penggunaan anggaran surplus ditetapkan dalam peraturan daerah. Pasal 18 berisi tentang penyampaian kebijakan umum APBD, pembahasan kebijakan umum APBD oleh DPRD, dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 19 berisi tentang penyusunan RAPBD untuk kemudian dibahas oleh DPRD. Pasal 20 berisi tentang pengajuan Rancangan peraturan daerah tentang APBD.
BAB 5 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing
Bab 5 terdiri dari 3 pasal dimulai dari pasal 21 sampai pasal 23 yang berisi tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah/lembaga asing. Pasal 21 berisi koordinasi pemerintah pusat dan bank sentral dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pasal 22 berisi tentang pengalokasian dana perimbangan keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemberian pinjaman dana/hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sebaliknya dengan persetujuan DPR. Pasal 23 berisi tentang pemberian dan penerimaan hibah/pinjaman dari pemerintah pusat kepada lembaga asing dengan persetujuan DPR dan dana hibah/pinjaman tersebut dapat diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah/perusahaan negara/perusahaan daerah
BAB 6 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Bab 6 terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 berisi tentang pemberian pinjama/hibah/pnyertaan modal dari pemerintah kepada perusahaan negara/daerah yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD. Menteri keuangan melakukan pembinaan terhadap perusahaan negara. Gubernur/walikota/bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Penjualan atau privatisasi perusahaan negara/daerah oleh pemerintah melalui persetujuan DPR/DPRD. Pemberian pinjaman kepada perusahaan swasta oleh pemerintah dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional melalui persetujuan DPR.
BAB 7 Pelaksanaan APBN dan APBD
BAB 7 terdiri dari 4 pasal mulai dari pasal 26 sampai pasal 29. Pasal 26 berisi tentang pelakasanaan APBN/APBD dalam keputusan Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati. Pasal 27 berisi tentang penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis oleh pemerintah pusat disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian APBN bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Pasal 28 berisi tentang berisi tentang penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis oleh pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Pasal 29 berisi tentang ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.
BAB 8 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
BAB 8 terdiri dari 4 pasal mulai dari pasal 30 sampai pasal 31. Pasal 30 berisi tentang ketentuan laporan keuangan dan batas waktu penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 berisi tentang ketentuan laporan keuangan dan batas waktu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 32 berisi tentang Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Pasal 33 berisi tentang Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undangundang tersendiri.
BAB 9 Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi
BAB 9 terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 34 sampai pasal 35. Pasal 34 berisi tentang ancaman hukuman kepada pidana penjara dan denda kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/ apabila terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dan Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila terbukti melakukanpenyimpangan kebijakan/kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 35 berisi tentang penggantian kerugian keuangan negara pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, Setiap bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya
BAB 10 Ketentuan Peralihan
BAB 10 hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 36 yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dan Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah,
BAB 11 Ketentuan Penutup
BAB 11 terdiri dari 3 pasal mulai dari pasal 37 sampai pasal 39. Pasal 37 berisi tentang tidak berlakunya UU sebelumnya ketika UU No.17 Tahun 2003 ini berlaku. Pasal 38 berisi tentang Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 39 berisi tentang berlakunya UU ini sejak tanggal diundangkan.
Resume Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pokok-pokok Isi
Ketentuan Umum
Pejabat Perbendaharaan Negara
Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
Pengelolaan Uang
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pengelolaan Investasi
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban APBN/APBD
Pengendalian Intern Pemerintah
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
BAB 1 Ketentuan Umum
Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 3 tentang ketentun umum. Pasal 1 berisi tentang pengertian tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan perbendaharaan negara. Dalam UU ini yang dimaksud Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Pasal 2 berisi tentang ruang lingkup Perbendaharaan Negara. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara sesuai dengan pengertian diatas yang tercantum pada pasal 2 meliputi :
pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
pengelolaan kas;
pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
penyelesaian kerugian negara/daerah;
pengelolaan Badan Layanan Umum;
perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Pasal 3 berisi tentang asas umum. UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat/Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah.
BAB 2 Pejabat Perbendaharaan Negara
BAB 2 terdiri dari pasal 4 sampai pasal 10. Bab ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu : Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Pengguna Anggaran diterangkan dalam Pasal 4 sampai 6. Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diterangkan dalam Pasal 7 sampai 9 berisi . Penerimaan/Pengeluaran diterangkan dalam pasal 10.
BAB 3 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
BAB 3 terdiri dari pasal 11 sampai pasal 21. Bab ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu : Tahun anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pelaksana Anggaran Pendapatan, dan Pelaksana Anggaran Belanja. Tahun Anggaran diterangkan dalam pasal 11 sampai 13. , Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterangkan dalam pasal 14 dan 15. Pelaksana Anggaran Pendapatan diterangkan dalam pasal 16. Pelaksana Anggaran Belanja diterangkan dalam pasal 17 sampai 21
BAB 4 Pengelolaan Uang
BAB 4 terdiri dari pasal 11 sampai pasal 32. Bab ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu : Pengelolaan Kas Umum/Daerah, Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah . Pengelolaan Kas Umum/Daerah diterangkan dalam pasal 22 sampai 28. Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah diterangkan dalam pasal 29 dan 30. Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah diterangkan dalam pasal 31 dan 32.
BAB 5 Pengelolaan Piutang dan Utang
BAB 5 terdiri dari pasal 33 sampai pasal 32. Bab ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu : Pengelolaan Piutang dan Pengelolaan Utang. Pengelolaan Utang diterangkan dalam pasal 33 sampai 37. Pengelolaan Piutang diterangkan dalam pasal 38 sampai 40.
BAB 6 Pengelolaan Investasi
BAB 6 hanya terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 41. Bab ini menjelaskan tentang kebolehan untuk melakukan invesati jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Investasi ini dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
BAB 7 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
BAB 7 terdiri dari pasal 42 sampai pasal 49. Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan Barang milik negara/daerah. Pasal 42 dan 43 berisi tentang pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna barang negara/daerah. Pasal 44 berisi tentang kewajiban kuasa pengguna barang. Pasal 45 berisi tentang ketidakbolehan pemindahtanganan barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah. Pasal 46 dan 47 berisi tentang peruntukan pemindahtanganan barang negara/daerah yang disetujui oleh DPR/DPRD. Pasal 48 berisi tentang cara penjualan barang milik negara/daerah dilakukan, yaitu dengan cara lelang.
BAB 8 Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah
BAB 8 hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 50. Pasal ini berisi ketidakbolehan melakukan penyitaan terhadap :
Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
BAB 9 Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban APBN/APBD
BAB 9 terdiri dari pasal 51 sampai pasal 57. Bab ini dibagi dalam 5 bagian, yaitu : Akuntansi Keuangan, Penatausahaan Dokumen, Pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan, dan komite standard Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Keuangan diterangkan dalam pasal 51. Penatausahaan Dokumen diterangkan dalam pasal 52. Pertanggungjawaban keuangan diterangkan dalam pasal 53 dan 54. Laporan keuangan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Komite Standard Akuntansi Pemerintahan diterangkan dalam pasal 57
BAB 10 Pengendalian Intern Pemerintah
BAB 10 hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 58. Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
BAB 11 Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
BAB 11 terdiri dari pasal 59 sampai pasal 67.
BAB 12 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
BAB 12 terdiri dari pasal 68 dan pasal 69. Pasal 68 berisi tentang tujuan pembentukan Badan Layanan Umum, Kekayaan Badan Layanan Umum, dan Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 69 berisi tentang kewajiban Badan Layanan Umum untuk menyusun rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.
BAB 13 Ketentuan Peralihan
BAB 13 terdiri dari pasal 70 dan pasal 71. Pasal 71 berisi tentang batas waktu pembentukan jabatan fungsional bendahara adalah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Penyimpanan uang negara/daerah dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral/Daerah secara bertahap sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. Pasal 71 berisi tentang pelaksanaan pemberian bunga pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara dan dilakukan mulai tahun 2005. Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
BAB 14 Ketentuan Penutup
BAB 14 terdiri dari pasal 72 sampai 73. Bab ini berisi tentang tidak berlakunya Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) setelah UU ini berlaku. pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
