PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN KERJA DI PT. HI-LEX INDONESIA TANGERANG
TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Tugas Akhir Program Diploma Tiga Politeknik LP3I Jakarta
Oleh: Idha Maysyaroh 130113040002
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK LP3I JAKARTA 2016
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR Judul
: Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja di PT. Hi-Lex Indonesia
Mahasiswa
: Idha Maysyaroh
NIM
: 130113040002
Program Studi
: Administrasi Bisnis
Konsentrasi
: Administrasi Perkantoran
Menyetujui,
Syamsurizal, M.B.A.
Drs. Susbiyantoro, M. M.
Ketua Program Studi
Pembimbing Tugas Akhir
Mengetahui,
Nurdin, S.S., M.M. Wakil Direktur I Bidang Akademik
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan bahwa : Mahasiswa
: Idha Maysyaroh
NIM
: 130113040002
Program Studi
: Administrasi Bisnis
Konsentrasi
: Administrasi Perkantoran
Dinyatakan telah mengikuti ujian Sidang Tugas Akhir di hadapan Tim Dosen Penguji pada tanggal,
dan
yang
bersangkutan
dinyatakan lulus.
Tim Penguji Tugas Akhir No.
Nama
Jabatan
1.
Ketua Penguji
2.
Penguji Ahli
3.
Sekretaris Sidang
Tanda Tangan
Jakarta,
Sekretaris Sidang
iii
iv
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini tepat pada waktunya.
Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Politeknik LP3I Jakarta, bahwa mahasiswa tingkat akhir diharuskan menyusun dan memaparkan Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu persyaratan penyelesaian pendidikan Politeknik LP3I Jakarta Program D3. Untuk itu penulis melakukan observasi dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 di PT. Hi-Lex Indonesia kemudian menyusun laporan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk TA ini di bawah bimbingan Bapak Drs. Susbiyantoro, M.M.
Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong dan membantu penulis dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan Tugas Akhir, khususnya kepada : 1. Direktur Politeknik LP3I Jakarta, Drs. Jaenudin Akhmad, S.E., M.M., M.Pd. 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik, Nurdin, S.S., M.M. 3. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Personalia, Verus Hardian, S.E., M.SM. 4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Arifin Setiabudi, S.Kom., M.M. 5. Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Dr. Aspizain Chaniago, S.Pd., M.Si. 6. Ketua Program Studi Administrasi Bisnis, Syamsurizal, M.B.A.
v
7. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Drs. Susbiyantoro, M.M. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun Tugas Akhir di tengah kesibukannya. 8. Kepala Bagian Administrasi Akademik, Drs. Lasimun, M.E.Sy., M.Pd. 9. Seluruh Dosen Politeknik LP3I Cabang Cimone. 10. HRD Manager PT. Hi-Lex Indonesia, Bapak Muhammad Ali Akbar, S.H. 11. Seluruh rekan-rekan PT. Hi-Lex Indonesia terutama untuk, Ibu Putri Ruslianti, Bapak Maman Surahman, Bapak Lukman Hakim, Bapak Aris Rahmat dan Bapak Fajar Seif yang selalu memberikan dukungan moril, nasehat, dan pelajarannya. 12. Ucapan terima kasih khusus untuk Bapak dan Mama tersayang serta kakak tercinta Ulfah Rosyidah serta keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan selama ini. 13. Untuk para sahabatku “7ishkan” Iin, Ayu, Dina, Riki, Galang dan Fajri yang sudah berbesar hati memberikan dukungan, semangat dan perhatiannya dalam banyak hal.
Untuk semua bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.
Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perusahaan terkait dan mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta.
Jakarta,
Juni 2016
Idha Maysyaroh Penulis
vi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR ...................... ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN ..................................................... iii SURAT IZIN PERUSAHAAN............................................................ iv KATA PENGANTAR ........................................................................ v DAFTAR ISI ...................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR .......................................................................... ix DAFTAR GRAFIK ............................................................................ x DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... xi
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................ 1 1.2 Alasan Pemilihan Objek................................................. 2 1.3 Identifikasi Masalah ....................................................... 3 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................... 3 1.4.1 Tujuan Penulisan ................................................. 3 1.4.2 Manfaat Penulisan ............................................... 4 1.5 Batasan Masalah ........................................................... 4 1.6 Metodologi Penulisan .................................................... 5 1.6.1 Studi Kepustakaan ................................................ 5 1.6.2 Studi Lapangan ..................................................... 5 1.7 Sistematika Penulisan ................................................... 5
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Prosedur ...................................................... 7 2.2 Pengertian Penanganan ................................................ 7 2.3 Pengertian Kecelakaan Kerja ........................................ 8
vii
2.3.1 Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja ........................ 8 2.3.2 Tindakan dalam Menangani Kecelakaan Kerja .... 13 2.3.3 Pihak-pihak yang Terlibat..................................... 15 2.3.4 Dokumen-dokumen yang Digunakan ................... 17 2.3.5 Penyelidikan Kecelakaan ..................................... 18
BAB III PROFIL PERUSAHAAN 3.1 Sejarah PT. Hi-Lex Indonesia ........................................ 20 3.2 Visi, Misi Dan Kebijakan Mutu Perusahaan ................... 21 3.2.1 Visi ........................................................................ 21 3.2.2 Misi ....................................................................... 21 3.2.3 Kebijakan Mutu ..................................................... 21 3.3 Aspek Kegiatan Usaha .................................................. 21 3.3.1 Jenis Kabel dan Pelanggan PT. Hi-Lex Indonesia .............................................................. 21 3.4 Struktur Organisasi ........................................................ 23 3.5 Deskripsi Kerja .............................................................. 24
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja di PT. Hi-Lex Indonesia .................................................... 31 4.2 Kendala Perusahaan dalam Menjalankan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja ..................................... 43 4.3 Solusi terhadap Pemecahan Masalah/Kendala ............. 46
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan .................................................................. 49 5.2 Saran............................................................................ 50
DAFTAR PUSTAKA BIODATA PENULIS
viii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 3.1 Jenis-jenis Kabel di PT. Hi-Lex Indonesia ..................... 22 Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Hi-Lex Indonesia ..................... 23 Gambar 4.1 Flow Chart Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja di PT. Hi-Lex Indonesia ....................................... 32
ix
DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 4.1 Grafik Kecelakaan Kerja ................................................... 37
x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Surat Jaminan Pengobatan
Lampiran 2
Data untuk Pembuatan Surat Jaminan Pengobatan
Lampiran 3
Rekapitulasi Kecelakaan Kerja
Lampiran 4
Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Zinc Plating
Lampiran 5
Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Mesin Loss Cutter
Lampiran 6
Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Welding
Lampiran 7
Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Mesin Bending Semi Auto
Lampiran 8
Form Laporan Kecelakaan Kerja
Lampiran 9
Contoh Safety Signs
xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Langkah pembangunan negara dewasa ini, akan memajukan industri yang mandiri dalam rangka mewujudkan era industrialisasi. Dalam keadaan yang demikian, maka penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat,
instalasi-instalasi
modern
serta
bahan
berbahaya semakin meningkat. Hal tersebut disamping memberi kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam sumber bahaya di tempat kerja. Di samping itu, akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya serta peningkatan operasional tenaga kerja.
Masalah tersebut akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam usaha produksi khususnya para pengusaha dan pekerja diharapkan dapat mengerti, memahami dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja
masing-masing,
dalam
rangka
mencegah
terjadinya
kecelakaan kerja.
Pada
umumnya,
perusahaan
lebih
popular
dengan
kasus
kecelakaan kerja atau kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, karena sangat terkait dengan produktifitas kerja dan kepentingan kompensasi atau ganti rugi kecelakaan. Korban kecelakaan mempunyai kepentingan dengan penggantian biaya dan ganti rugi kecelakaan dan perusahaan berkepentingan dengan
klaim atas premi asuransi pertanggungan kecelakaan yang apabila tidak dibayar akan menjadi beban tanggung jawab perusahaan.
Kedua belah pihak pada umumnya kurang memperhatikan tentang faktor penyebab kecelakaan. Padahal untuk menemukan faktor penyebab kecelakaan merupakan bagian terpenting dari upaya agar tidak terulangnya kecelakaan yang sama dikemudian hari. Untuk menemukan faktor penyebab kecelakaan diperlukan suatu analisis terhadap kecelakaan yang terjadi.
Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Hi-Lex Indonesia, begitu besar pemahaman mengenai penanganan kecelakaan kerja khususnya bagi pekerja dan bagi perusahaan pada umumnya. Salah satu cara yang ditempuh PT. Hi-Lex Indonesia untuk menangani kecelakaan kerja
adalah dengan menetapkan SOP
(Standard Operational Procedure) atau tata cara kerja yang jelas, berimbang, dan mampu meminimalisir kecelakaan kerja di PT. HiLex Indonesia agar proses produksi dapat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, penulis mengangkat Tugas Akhir (TA) dengan judul “Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja di PT. Hi-Lex Indonesia” dengan tujuan untuk mengetahui prosedur penanganan kecelakaan kerja yang diterapkan oleh PT. Hi-Lex Indonesia.
1.2
Alasan Pemilihan Objek Adapun alasan penulis dalam pemilihan objek ini adalah : Penulis bekerja di perusahaan tersebut sehingga mengetahui tentang prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia, dan objek yang dipilih sesuai dengan program studi sehingga bermanfaat bagi penulis sebagai wawasan baru dalam
2
dunia kerja dan bagi perusahaan tersebut agar menjadi masukan dalam mendalami sistem yang ada saat ini.
1.3
Identifikasi Masalah Berdasarkan pada judul dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya penulis mengidentifikasikan masalah pada : 1. Bagaimana prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. HiLex Indonesia ? 2. Apa
kendala
perusahaan
dalam
menjalankan
prosedur
penanganan kecelakaan kerja ? 3. Bagaimana solusi terhadap pemecahan masalah atau kendala dalam prosedur penanganan kecelakaan kerja ?
1.4
Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dan manfaat penulisan yang diwujudkan dalam TA ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia. 2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi di perusahaan dalam menjalankan prosedur penanganan kecelakaan kerja. 3. Untuk
mengetahui
solusi
yang
didapat
terhadap
pemecahan masalah atau kendala dalam prosedur penanganan kecelakaan kerja.
3
1.4.2 Manfaat Penulisan Dengan dibuatnya TA ini, penulis sangat berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh, masukkan, dan kontribusi besar yang positif kepada berbagai pihak antara lain :
1. Bagi Penulis Tugas
Akhir
ini
diharapkan
dapat
membantu
mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam dunia kerja yang saat ini dijalankan yang belum sepenuhnya didapatkan dari mata kuliah yang telah dipelajari selama mengemban ilmu di bangku perkuliahan.
2. Bagi PT. Hi-Lex Indonesia Tugas
Akhir
masukkan
juga bagi
diharapkan
mampu
meberikan
perusahaan
dalam
usahanya
menjalankan kegiatan penanganan kecelakaan kerja secara prosedurial dan menjadikannya alat pembantu untuk lebih memahami dan mendalami sistem yang ada saat ini di perusahaan tersebut.
4. Bagi Dunia Pendidikan Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk lebih mengenali prosedur penanganan kecelakaan kerja yang berlaku di setiap perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing.
1.5
Batasan Masalah Di dalam laporan penulisan laporan TA ini, ruang lingkup penulis hanya mengambil kajian pada prosedur penanganan kecelakaan
4
kerja yang dilakukan oleh PT. Hi-Lex Indonesia agar penulis TA ini dapat dilakukan pembahasannya lebih terarah dan fokus pada judul yang diambil. Penelitian hanya dibatasi pada data yang bersumber di PT. Hi-Lex Indonesia.
1.6
Metodologi Penulisan Dalam pembuatan TA ini penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan kajian yang dibuat dan data tersebut bersumber dari :
1.6.1 Studi Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian, catatan-catatan maupun referensi lain yang bersifat tertulis.
1.6.2 Studi Lapangan (Field Research) Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pengamatan tentang objek yang akan diteliti. Pelaksanaanya langsung pada dimana suatu peristiwa atau keadaan sedang terjadi, berikut pencatatan pencarian dokumen serta melakukan pengembangan dengan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang dimaksud untuk memperkuat penelitian.
1.7
Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembaca agar dapat mengetahui isi laporan TA ini penulis mengklasifikasikannya secara sistematis kedalam beberapa bab sebagai berikut:
5
BAB I :
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang
masalah,
alasan
pemilihan
objek,
identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan
masalah,
metodologi
penilitian
serta
sistematika penulisan.
BAB II :
LANDASAN TEORI Dalam bab ini penulis menjabarkan berbagai sumber tinjauan pustaka atau referensi yang dijadikan penulis sebagai suatu informasi pendukung yang menguatkan TA.
BAB III :
PROFIL PERUSAHAAN Pada bab ketiga ini, penulis menceritakan gambaran umum objek penelitian yang berisi sejarah singkat perusahaan,
visi,
misi
dan
kebijakan
mutu
perusahaan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan sistem proses di PT. Hi-Lex Indonesia.
BAB IV :
PEMBAHASAN Bab keempat berisikan mengenai analisis dan hasil penelitian terhadap materi yang telah ditelaah oleh penulis sesuai dengan penetapan judul yang diangkat oleh penulis.
BAB V :
PENUTUP Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan kumpulan
saran-saran
yang
diharapkan
dapat
berguna dan dimanfaatkan oleh perusahaan dan penulis.
6
BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Prosedur Prosedur didefinisikan oleh Akhmad (2012:27) sebagai berikut: ”Rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas”. Menurut Umam (2014) seperti dikutip dari Terry (1975:28) mengungkapkan bahwa: ”Prosedur dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan pekerjaan kertas terpilih, biasanya dikerjakan oleh lebih dari satu orang yang merupakan cara-cara yang ditentukan dan dalam mengadakan keseluruhan fase utama dari aktivitas kantor”. Sedangkan
pengertian
prosedur
menurut
Fitzgerald
et
al.
(2014:151) mengungkapkan bahwa prosedur adalah: ”Urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya”.
2.2
Pengertian Penanganan Penangana dapat didefinisikan oleh Umam (2014) yang dikutip dari Sujatmo (1983:62) sebagai berikut: “Segala sesuatu atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku”.
2.3
Pengertian Kecelakaan Kerja Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011:5) menyatakan bahwa: “Kecelakaan kerja pada umumnya adalah kejadian yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.”
2.3.1
Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja Ruang lingkup pada kecelakaan kerja yang penulis ambil berdasarkan dari 3 sumber yaitu menurut Undang-Undang, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Vida Hasna Farida. Ruang lingkup kecelakaan kerja tersebut meliputi:
1.
Menurut Undang-Undang
a. Tempat Kerja Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (1) tentang Keselamatan Kerja (2011:121) menyatakan bahwa: “Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana
8
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut”.
2.
Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Kerja
dan
Transmigrasi RI
a. Akibat Kecelakaan (Consequency) Menurut
Kementrian
Tenaga
Transmigrasi RI (2011:6) menyatakan bahwa: “Akibat kecelakaan (consequency) adalah dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan yang dapat berupa: 1) 2) 3) 4)
Meninggal dunia (mati), dan atau Luka berat (termasuk cacat), dan atau Luka ringan , dan atau Kerusakan material (property damage)
b. Luka Berat Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:6) menyatakan bahwa “Luka berat ialah luka atau sakit akibat kecelakaan yang mengakibatkan tidak mampu bekerja lebih 2 (dua) hari kerja”.
c. Cacat Tetap Menurut
Kementrian
Transmigrasi “Cacat
tetap
RI
Tenaga
(2011:7)
adalah
Kerja
menyatakan
kehilangan
atau
dan bahwa tidak
9
berfungsinya organ/bagian tubuh atau gangguan jiwa”.
d. Luka Ringan Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:7) menyatakan bahwa “Luka ringan ialah luka atau sakit akibat kecelakaan yang mengakibatkan
tidak
mampu
bekerja
selama
kurang dari 2 (dua) hari kerja”.
Luka ringan sendiri dikatagorikan jika dikutip oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011:7) menyatakan bahwa “Termasuk katagori luka ringan ialah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (First Aid)”.
e. Faktor Kecelakaan Menurut
Kementrian
Transmigrasi
RI
Tenaga
(2011:7)
“Faktor kecelakaan ialah
Kerja
menyatakan semua
dan bahwa
unsur yang
berperan dalam terjadinya kecelakaan”.
f. Sumber Kecelakaan Menurut
Kementrian
Transmigrasi
RI
Tenaga
(2011:7)
Kerja
menyatakan
dan bahwa
“Sumber kecelakaan ialah benda atau keadaan yang berhubungan langsung sebagai penyebab kecelakaan”.
10
g. Tipe Kecelakaan Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:7) menyatakan bahwa “Tipe kecelakaan adalah cara kontak dari korban dengan sumber kecelakaan, atau proses gerakan korban sehingga mendapat cedera atau sakit”.
h. Kondisi Berbahaya Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:7) menyatakan bahwa: “Kondisi berbahaya ialah keadaan yang tidak aman dari suatu sumber kecelakaan dimana keadaan tersebut pada hakekatnya dapat diamankan atau diperbaiki”. i. Tindakan Berbahaya Menurut
Kementrian
Transmigrasi “Tindakan
RI
Tenaga
(2011:7)
berbahaya
Kerja
menyatakan
ialah
perbuatan
dan bahwa yang
menyimpang dari tata cara atau prosedur aman”.
j. Hari Kerja Hilang (Mandays Lost) Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:7) menyatakan bahwa “Hari kerja hilang (mandays lost) ialah jumlah waktu kerja (hari kerja) yang diperhitungkan hilang dari korban akibat kecelakaan”. Hari kerja hilang juga diartikan jika dikutip oleh Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
(2011:8) adalah sebagai berikut:
11
“Di perusahaan jumlah jam kerja yang hilang karena kecelakaan dikenal dengan istilah Lost Time Injured (LTI). LTI dapat dibagi dalam beberapa katagori, yaitu: 1) Restricted Duties Injured (RDI) yaitu tidak mampu melakukan pekerjaan utamanya, tetapi dapat masuk bekerja untuk menjalankan tugas lainnya sampai dapat menjalankan fungsinya kembali. 2) Medical Treatment Injured (MTI) yaitu tidak mampu melakukan pekerjaan karena mendapatkan perawatan medis akibat kecelakaan mulai dari luka ringan sampai dengan luka berat. 3) First Aids Injured (FAI) yaitu mendapatkan perawatan medis akibat kecelakaan tetapi langsung dapat bekerja kembali menjalankan fungsinya”. k. Aman Menurut
Kementrian
Transmigrasi “Aman
RI
adalah
kemungkinan
Tenaga
(2011:7) kondisi
suatu
Kerja
menyatakan dimana
malapetaka
dan bahwa
tidak yang
ada dapat
menimbulkan kerugian atau bebas dari bahaya”.
l. Alat Pelindung Diri (APD) Menurut
Kementrian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi RI (2011:45) menyatakan bahwa: “Alat pelindung diri (APD), yaitu suatu bentuk pemberian isolasi yang diterapkan kepada manusia dalam hal ini pekerja yang dilindungi, contoh: 1) Pemberian topi pengaman (safety helmet) 2) Pemberian sepatu pengaman (safety shoes)
12
3) Pemberian sumbat/tutup telinga (ear muff/plug) 4) Pemberian kacamata pengaman (safety goggles)”.
3.
Menurut Vida Hasna Farida
a. Kejadian Kecelakaan Menurut Farida (2010:29) menyatakan bahwa “Kejadian
kecelakaan
adalah
suatu
peristiwa
terjadinya suatu kecelakaan yang ditimbulkan oleh bahaya atau sebab-sebab bahaya yang terjadi”.
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 Menurut Farida (2010:28) menyatakan bahwa: “Keselamatan adalah:
dan
kesehatan
kerja/K3
1) Secara filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. 2) Secara keilmuan, yaitu ilmu peringatan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja”.
2.3.2
Tindakan dalam Menangani Kecelakaan Kerja Perlu diingat bahwa terjadinya suatu bencana alam dan kecelakaan-kecelakaan lainnya, biasanya datang ketika disaat tidak siap menghadapinya. Berikut tindakan yang dilakukan dalam menangani kecelakaan kerja: 13
1. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan/P3K (First Aid) Menurut Farida (2010:108) menyatakan bahwa: “Pertolongan Pertama pada Kecelakaan/P3K (First Aid) adalah suatu perawatan yang segera (immediate) dan sementara untuk menolong penderita yang mengalami cedera yang mendadak (emergency) dan penyakit yang tibatiba (sudden illness) sebelum penderita dibawa ke rumah sakit”. 2. Medis Dasar Menurut Farida (2010:108) menyatakan bahwa: “Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus sudah memiliki sertifikat”. 3. Rawat Inap Tingkat Pertama Menurut
Peraturan
Menteri
Kesehatan
tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan pasal 1 (2016:156) menyebutkan pengertian rawat inap tingkat pertama adalah: “Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari”.
14
2.3.3
Pihak-pihak yang Terlibat Terjadinya kecelakaan kerja tentunya melibatkan lebih dari satu pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat pada kecelakaan kerja antara lain:
1. Pengurus Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat
(2)
tentang
Keselamatan
Kerja
(2011:121)
menyatakan bahwa “Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri”.
2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengenai Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2011:2) menyatakan bahwa: “Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja”. 3. Ahli Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat
(6)
tentang
Keselamatan
Kerja
(2011:121)
menyatakan bahwa: “Ahli keselamatan kerja ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari Luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
15
Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undangundang ini”. 4. Rumah Sakit Menurut Herlambang (2016:33) menyatakan bahwa: “Rumah sakit adalah salah satu bagian system pelayanan kesehatan secara garis besar memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan menunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan”. 5. Asuransi Menurut Farida (2010:67) menyatakan bahwa: “Asuransi dapat ditetapkan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3 dan mempunyai tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan yang kecil di perusahaannya”. 6. Pengusaha Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat
(3)
tentang
Keselamatan
Kerja
(2011:121)
menyatakan bahwa: “Pengusaha ialah: a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. Orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk
16
pada (1) dan (2), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia”. 2.3.4
Dokumen-dokumen yang Digunakan Apabila
terjadi
kecelakaan
kerja,
terdapat
beberapa
dokumen yang mendukung kelancaran proses penanganan kecelakaan kerja, diantaranya:
1. Laporan Kecelakaan Kerja Pengertian Laporan menurut Umam (2014:174) adalah: “Kegiatan komunikasi secara tertulis dan lisan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi, di mana, bagaimana, mengapa hal itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, dan bagaimana kejadiannya”. Sedangkan Kecelakaan didefinisikan oleh Gunawan dan Waluyo (2015:8) menyatakan bahwa: “Suatu kejadian yang (tidak direncanakan) dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/asset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan”. Berdasarkan
pengertian
tersebut,
penulis
dapat
menyimpulkan bahwa laporan kecelakaan kerja adalah presentasi data yang telah terformat dan terorganisasi dengan baik sehingga dapat digunakan untuk:
a. Mencatat kejadian beserta kronologis kecelakaan kerja baik itu terhadap tempat, waktu, pekerjaan, alat/mesin, bahan, serta hal-hal terkait kecelakaan kerja;
17
b. Mencatat
kerugian-kerugian
yang
ditimbulkan
akibat kecelakaan kerja; dan c. Mencatat korban-korban kecelakaan kerja beserta tindakan penanganannya serta keparahan yang diderita akibat kecelakaan kerja serta banyaknya hari hilang akibat kecelakaan kerja tersebut.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja Menurut Herlambang (2016:59) menerangkan bahwa: “Jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja”.
2.3.5
Penyelidikan Kecelakaan Menemukan faktor penyebab kecelakaan tidak pernah sederhana,
penyelidikan
kecelakaan
(accident
investigation) harus selalu dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dikarenakan akan menjadi lebih mudah apabila petugasnya menemukan situasi tempat kejadian peristiwa (TKP) masih belum berubah. Berikut ini ada beberapa jenis penyelidikan yang dapat dilakukan, diantaranya:
1. Rekonstruksi Kecelakaan Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011:17) menyatakan bahwa: “Untuk mengetahui peristiwa kecelakaan, salah satu caranya adalah dengan melakukan 18
rekonstruksi terjadinya kecelakaan. Dalam melakukan rekonstruksi kecelakaan, sebaiknya harus dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut: a. b. c. d.
Siapa yang menjadi korban ? Kapan kecelakaan terjadi ? Dimana terjadinya ? Apa yang terjadi dan apa saja yang mempengaruhinya ? e. Mengapa dapat terjadi (caranya, bukan sebabnya, bersifat kronologis kejadian kecelakaan) ?”.
2. Penyebab Kecelakaan (Accident Causation) Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011:18) menyatakan bahwa: “Untuk menemukan faktor penyebabnya adalah tugas pokok dalam penyelidikan kecelakaan, dan juga merupakan hal yang paling sulit. Cara terbaik untuk dapat melakukan dengan lebih mudah adalah dengan mengetahui prinsip dasar sebab kecelakaan. Dengan mengetahui penyebabnya maka akan mudah memutuskan mata rantai faktor penyebab kecelakaan dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang serupa”.
19
BAB III PROFIL PERUSAHAAN
3.1
Sejarah PT. Hi-Lex Indonesia Lippo TSK Indonesia didirikan pada tanggal 21 November 1978 dengan Akte Notaries Bebasa Daeng Lolo, S.H di Jakarta yang berlokasi baik kantor pusat maupun pabriknya adalah Jln. Bouroq no 35 Desa Karang Anyar, Kec Batu Ceper Tangerang Banten. Perusahaan ini mempunyai luas bangunan 10.000 m² yang terbagi atas beberapa bagian departemen, yaitu: Bagian Assembling, Bagian Kantor, Bagian Gudang Komponen, Bagian Gudang Finishing, Bagian Maintenance, Bagian Quality Control, Produksi, dll.
Pada tanggal 1 Agustus 2001 PT. Lippo TSK Indonesia berubah nama menjadi PT. HI-LEX INDONESIA sedangkan PT. Hi-Lex Parts Company berubah namanya menjadi PT. HI- LEX PARTS INDONESIA pada 29 April 1998. Produk yang dihasilkan oleh PT. Hi- Lex Indonesia yaitu: Kabel kontrol motor ( roda 2 & roda 4 ), sedangkan produk yang dihasilkan oleh PT. Hi- Lex Parts Indonesia yaitu: Komponen- komponen pengontrol plastik, karet, dan juga besi.
Hi-lex Coorporation memiliki 29 anak perusahaan yang tersebar di 13 negara termasuk diantaranya PT. Hi-lex Indonesia. Saat ini serifikat Quality Management System yang dimiliki perusahaan adalah sertifikat ISO/TS 16949:2009. Dalam memajukan usahanya PT. Hi-lex Indonesia saat ini membuka cabang di daerah Cikarang Jawa Barat, yang bermaksud untuk lebih meningkatkan produksi untuk lebih mendapatkan kepuasan dari customer.
3.2
Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Perusahaan
3.2.1 Visi Menjadi pembuat Control Cable yang terbaik & terdepan di Indonesia,
berorientasi
pada
mutu
yang
yang
memberikan
bertaraf
internasional.
3.2.2 Misi Menghasilkan
produk
jaminan
keselamatan & keamanan yang menjadi pilihan utama pemakai.
3.3.3 Kebijakan Mutu Menggunakan sistem jaminan mutu secara optimum oleh seluruh karyawan serta meningkatkan kepercayaan & kepuasan pelanggan.
3.3
Aspek Kegiatan Usaha Kebanyakan pelanggan (customer) yang bergerak di bidang cable automotive memilih cable yang ada di PT. Hi-Lex Indonesia dikarenakan sudah menjamin kualitas mutu pada kabel yang akan siap dikirimkan kepada pelanggan (customer).
3.3.1 Jenis Kabel dan Pelanggan PT. Hi-Lex Indonesia
1. Cable assy, parking brake (Rem) 2. Cable assy, hand brake (Rem) 3. Cable assy, front brake (Rem) 4. Cable assy, cluth (Kopling) 5. Cable assy, acelerator (Gas) 6. Cable assy, speedometer (RPM)
21
7. Cable assy, transmission (Gear Transmisi) 8. Cable assy, fuel lid lock (Buka Tutup Bensin) 9. Cable assy, luggage door lock, dll.
Gambar 3.1 Jenis-jenis Kabel di PT. Hi-Lex Indonesia
Accelerator Cable
Back Door Cable
Fuel Lid Opener Cable
Transmission Cable
Sumber : PT. Hi-Lex Indonesia
Jenis-jenis kabel tersebut setiap hari dikirim kepada pelanggan (customer) yang memerlukan suku cadang kendaraan. Adapun perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan (customer) PT. Hi-Lex Indonesia, antara lain :
1.
PT. Toyota Astra Motor
2.
PT. Indomobil Suzuki INT 22
3.
PT. Astra Daihatsu Motor
4.
PT. Krama Yudha Tiga Berlian
5.
PT. Astra Honda Mobil
6.
PT. Astra Honda Motor
7.
PT. Yamaha
8.
PT. Kawasaki
9.
PT. Vespa
10. PT. GMB 11. PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia 12. PT. Suzuki 13. PT. Honda Prospect Motor 14. PT. Nissan 15. PT. Mitsubishi 16. PT. Isuzu 17. PT. Hino Motors Sales Indonesia 18. PT. Suzuki Indomobil Motor, dll.
3.4
Struktur Organisasi
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Hi-Lex Indonesia President Director
Vice President Director Management Representative
Marketing and Purchasing Div.
Marketing Manager
Account and Finance Div.
Quality Control Div.
Production Director
Production Manager
HRD & GA Div.
Exim Div.
HRD & GA Manager
HRD & GA Staff
Sumber : PT. Hi-Lex Indonesia
23
3.5
Deskripsi Kerja
1. Management Representative (MR) Uraian tugas:
a. Perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan unit kerja Management Representative dalam menunjang kegiatan bisnis perusahaan. b. Pemantauan dan pengajuan usulan kepada Dewan Direksi maupun unit kerja yang terlibat dengan seluruh pihak shareholder atau pihak berada di sekitar lingkungan perusahaan yang di dalamnya mengikat hubungan masyarakat, hubungan dengan mitra bisnis, fungsi tugas kesekretariatan, dan keprotokoleran Direksi serta tugas lainnya yang ditetapkan Dewan Direksi. c. Melakukan fungsi dan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan perusahaan. d. Penyusunan program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi fungsi perusahaan secara sistem dan prosedur yang dijalankan.
2. Marketing and Purchasing Director Uraian tugas:
a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja Marketing Division dan Purchasing Division dalam menunjang program kerja perusahaan yang tertuang dalam Business Plan setiap semester.
24
b. Penyusunan
dan
pembuatan
laporan
kegiatan
Marketing dan Purchasing Division per bulan untuk diserahkan kepada Top Management untuk dilakukan evaluasi. c. Pemantauan, pengontrolan, dan pengendalian sistem kerja yang menyangkut penyelengaraan aktifitas Marketing
termasuk
Purchasing
Sales
yang
dan
Delivery
menyangkut
serta
Procurement
(pengadaan barang kebutuhan produksi). d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. e. Penyusunan perusahaan
rencana
pengembangan
termasuk
penyusunan
bisnis strategi
pemasaran, target, dan hal lain bersifat teknis lapangan untuk dilakukan oleh bawahan.
3. Accounting and Finance Director Uraian tugas:
a. Penyusunan
perencanaan
program
kerja
dan
pelaksanaan unit kerja dalam menunjang Program Kerja Perusahaan yang tertuang dalam Business Plan per semester. b. Penyusunan
kegiatan
dan
evaluasi
program
akuntansi keuangan perusahaan. c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan akuntansi perusahaan secara rutin dan berkala. d. Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan (financial report) untuk dilaporkan kepada Top Management
untuk
dievaluasi
dan
diserahkan
25
kepada induk perusahaan sebagai laporan keuangan korporasi. e. Pengkajian dan pengajuan usulan kepada Top Management
maupun
unit
kerja
lain
tentang
akuntansi keuangan perusahaan.
4. Quality Control (QC) Uraian tugas:
a. Perumusan kebijakan, sistem, dan prosedur kegiatan yang berpengaruh pada jaminan kualitas produk perusahaan
yang
mengacu
pada
international
standard system secara tepat dan sesuai. b. Penyusunan program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas projek perusahaan terkait dengan pelayanan dan jaminan kualitas produk terhadap pelanggan. c. Pembuatan laporan kegiatan perencanaan projek atau model baru produk, dan projek yang sedang berjalan di perusahaan. d. Melakukan evaluasi dan analisa kerja terhadap kepuasaan pelanggan dengan membuat laporan claim customer dan performance perusahaan dari segi pemenuhan kualitas barang yang tepat dan sesuai standar. e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.
5. Production Director Uraian tugas:
26
a. Perumusan kebijakan, pembianaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan produksi perusahaan untuk menunjang strategi bisnis perusahaan yang tertuang pada Business Plan per semester. b. Penyusunan program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi termasuk aset perusahaan seperti mesin dan sebagainya untuk dikembangkan dan dievaluasi laporan produksi. c. Pengkajian
dan
pengusulan
laporan
kegiatan
produksi kepada Top Management dalam rangka verifikasi kegiatan produksi perusahaan. d. Melaksanakan kegiatan dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.
6. Marketing Manager Uraian tugas:
a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja
sales
dan
marketing
perusahaan
yang
dituangkan dalam Business Plan perusahaan. b. Penyusuanan kegiatan dan evaluasi program kerja sales dan marketing dengan kesesuaian target. c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pemasaran (marketing) dan penjualan (sales). d. Penyusunan pembuatan laporan kegiatan pemasaran dan penjualan. e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Production Manager Uraian tugas:
27
a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja produksi perusahaan. b. Penyusunan kegiatan dan evaluasi program kerja produksi perusahaan. c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan produksi perusahaan. d. Penyusunan pembuatan laporan kegiatan produksi perusahaan.
8. HRD and General Affairs Manager Uraian tugas:
a. Perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan unit kerja HRD and General Affairs untuk menunjang strategi bisnis perusahaan. b. Penyusunan program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi fungsi rekruitmen dan pelatihan pegawai, administrasi kepegawaian / penghasilan / upah, pengadaan pekerjaan,
kebutuhan administrasi
barang
/
inventaris
pemborong kantor
serta
pengarsipan dokumen perusahaan. c. Penyusunan sistem dan prosedur kegiatan serta pembinaan teknis kegiatan rekruitmen dan pelatihan pegawai. d. Penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan HRD and General Affairs secara bulanan sampai tahunan kepada Top Management Perusahaan. e. Pemantauan dan pengajuan usulan kepada Direksi maupun unit-unit kerja lain yang terkait tentang pelaksanaan
fungsi
rekruitmen
dan
pelatihan,
28
adminsitrasi kepegawaian, pengadaan kebutuhan pegawai dan perusahaan.
9. HRD & GA Staff Uraian tugas:
a. Melaksanaan dan evaluasi fungsi rekruitmen dan pelatihan
pegawai,
administrasi
kepegawaian
/
penghasilan / upah, pengadaan kebutuhan barang / pemborong pekerjaan, administrasi inventaris kantor serta pengarsipan dokumen perusahaan. b. Mengatur penggunaan kendaraan perusahaan. c. Membuat surat jaminan pengobatan dan melengkapi lembar absensi karyawan. d. Mengolah data overtime untuk dimasukkan ke dalam sistem payroll yang telah ditetapkan. e. Mengurus persiapan training atau pelatihan dan yang berkaitan tentang K3.
10. Export Import Division Uraian tugas:
a. Mengurus persiapan administrasi ekspor-impor. b. Melengkapi dokumen-dokumen pendukung kegiatan ekspor dan impor. c. Mengolah data untuk dimasukkan ke dalam sistem manifest bea cukai yang telah ditetapkan. d. Mengkoordinasikan
pengiriman
dengan
shipping
agent local untuk mengurus persiapan pengiriman ekspor dan sebaliknya untuk mengurus kedatangan barang impor.
29
e. Membuat dokumen pengambilan barang impor, yaitu Pemberitahuan
Impor
Barang
(PIB)
dengan
menginput semua data-data yang diperlukan, seperti invoice, packing list, Bill of Loading atau Air Way Bill ke dalam sistem bea cukai. f. Membuat
dokumen
pengiriman
atau
shipping
document seperti invoice, packing list, shipping intsruction untuk shipping agent, dan pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke dalam sistem manifest bea cukai. g. Mengevaluasi
sistem
mensosialisasikan
yang
peraturan
berjalan
ekspor
dan
dan impor
tersebut untuk diterapkan dengan sistem yang ditetapkan pemerintah jika ada peraturan atau ketentuan yang baru.
30
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja di PT. Hi-Lex Indonesia Dalam setiap kegiatan manusia kemungkinan terjadinya kecelakaan selalu ada, tidak terkecuali dalam kegiatan pekerjaan. Kecelakaan kerja dapat dikatakan sebagai produk akhir dari tindakan berbahaya dan kondisi berbahaya dalam pekerjaan. Tetapi bagaimanapun juga kecelakaan selalu dapat dicegah, karena kecelakaan tidak terjadi begitu saja.
Perusahaan pada umumnya lebih popular dengan kasus kecelakaan kerja atau kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, karena sangat terkait dengan kepentingan kompensasi atau ganti rugi kecelakaan. Korban kecelakaan mempunyai kepentingan dengan
penggantian
biaya
dan
ganti rugi
kecelakaan,
dan
perusahaan berkepentingan dengan klaim atas premi asuransi pertanggungan kecelakaan yang apabila tidak dibayar akan menjadi beban tanggung jawab perusahaan.
Sama halnya pada perusahaan lainnya, para pekerja di PT. Hi-Lex Indonesia juga kerap terjadi kecelakaan kerja dan penanganan yang diambilnya yaitu segera mengevakuasi korban kecelakaan kerja ke Klinik atau Rumah Sakit terdekat. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia, berikut dapat diterangkan dalam gambar 4.1 sebagai berikut:
Gambar 4.1 Flow Chart Prosedur Penanganan Kecelakaan di PT. HiLex Indonesia
Start
Terjadi kecelakaan kerja
Berikan bantuan dan evakuasi korban
Melaporkan kejadian segera
Kepada Personalia dan Section Head
Verifikasi korban dan TKP
Membawa korban ke klinik terdekat
Perawatan dan pemeriksaan korban
Oleh tenaga medis
N Luka berat
Kembali melanjutkan pekerjaan
Y
Finish N Rawat inap
Mengantar korban ke rumah dan meminta
Memberikan perawatan secara intensif
Finish
maaf
Y
Membuat surat jaminan dan laporan
Surat jaminan dan laporan kecelakaan kerja
Finish
Sumber : PT. Hi-Lex Indonesia 32
Berikut adalah penjelasan dari flow chart prosedur penanganan kecelakaan kerja yang ada di PT. Hi-Lex Indonesia :
1. Kecelakaan kerja disebuah perusahaan bisa terjadi kapanpun dan oleh siapapun di lingkungan kerja. Kecelakaan kerja ini disebabkan oleh beberapa penyebab langsung, yaitu: a.
Perilaku tidak aman (Unsafe Actions) Perilaku tidak aman ini mencakup diantaranya seperti: 1)
Bekerja atau mengoperasikan tanpa kewenangan
2)
Gagal memperingatkan
3)
Gagal mengamankan
4)
Beroperasi pada kecepatan yang salah
5)
Membuat alat pengaman tidak berfungsi
6)
Menggunakan alat yang rusak
7)
Memakai Alat Pelindung Diri secara tidak benar
8)
Memuat, menempatkan dan mengangkat secara salah
9)
Posisi tidak aman
10) Memelihara/servis alat dalam keadaan beroperasi 11) Bercanda dan main-main 12) Mabuk alkohol atau obat 13) Menggunakan alat secara salah 14) Gagal mengikuti prosedur
b.
Keadaan tidak aman (Unsafe Conditons) Hal-hal yang juga memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja salah satunya adalah keadaan yang tidak aman, seperti: 1)
Pelindung/pembatas yang tidak memadai
2)
Alat pelindung tak memadai atau salah
3)
Peralatan, sarana, atau material yang rusak
4)
Ruang kerja sempit atau terbatas 33
5)
Kurangnya sistem peringatan
6)
Bahaya kebakaran dan ledakan
7)
Buruknya kebersihan/kerapihan
8)
Kebisingan dan paparan radiasi
9)
Temperatur ekstrem dan ventilasi tidak memadai
10) Penerangan kurang atau kelebihan 11) Lingkungan tidak aman
Klasifikasi potensi bahaya menjadi 7 (tujuh) tipe sesuai STOP 6: a. STOP 6 A, yaitu terjepit mesin b. STOP 6 B, yaitu tertimpa benda berat c. STOP 6 C, yaitu tertabrak kendaraan d. STOP 6 D, yaitu jatuh dari ketinggian e. STOP 6 E, yaitu tersengat listrik f. STOP 6 F, yaitu terbakar/terkena benda panas g. Lain-lain, yaitu bahaya dari bahan beracun, kekurangan oksigen dan yang lainnya.
Sesuai data yang didapatkan oleh Penulis dan bersumber dari PT. Hi-Lex Indonesia berupa Rekapitulasi Kecelakaan Kerja periode Juli 2013 sampai dengan November 2014 berdasarkan klasifikasi Stop 6 dijabarkan sebagai berikut:
a. Tanggal 26 Juli 2013 (Stop 6 A), terjadi kecelakaan kerja berupa kepala pengendara forklift terjepit diantara lengan forklift dan balok atap. Jenis keparahan yang dialaminya fatal (Fatal). b. Tanggal 07 Oktober 2013 (Stop 6 A), terjadi kecelakaan kerja berupa terjepit pada rol karet. Jenis keparahan yang dialaminya fatal (Fatal).
34
c. Tanggal 21 Oktober 2013 (Stop 6 A), terjadi kecelakaan kerja berupa jari tengah kiri terjepit oleh gear dan rantai. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability). d. Tanggal 22 Januari 2014 (Stop 6 F), terjadi kecelakaan kerja berupa
kebakaran
pada
panel
pecahayaan.
Jenis
keparahannya fatal (Fatal). e. Tanggal 19 Maret 2014 (Stop 6 B), terjadi kecelakaan kerja ketika mentransfer magnet C-hanger ke area Maintenance, magnet C-hanger terjatuh dari drop pengangkat. Jenis keparahannya nyaris (Near miss). f. Tanggal 16 April 2014 (Stop 6 F), terjadi kecelakaan kerja karena tersiram air panas pada kedua kaki di titik tertinggi suhu panas. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability). g. Tanggal 20 April 2014 (Stop 6 D dan Stop 6 E), terjadi 2 (dua) kecelakaan kerja yaitu kecelakaan pertama Man yang terjatuh dari ketinggian 8 meter dan jenis keparahannya fatal (Fatal). Sedangkan kecelakaan kerja yang kedua yaitu Man yang digali dengan menggunakan excavator bertenaga listrik 13,2 KV
saat menginstal pipa pit. Jenis keparahannya terdapat
pada kerusakan infrastuktur. h. Tanggal 22 April 2014 (Stop 6 D), terjadi kecelakaan kerja karena saluran udara terjatuh dari ketinggian 2.5 meter sementara saat kontraktor mengangkat saluran udara. Jenis keparahannya fatal (Fatal). i.
Tanggal 23 April 2014 (Lain-lain), terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan meminum sedikit cairan dibotol air yang berlabelkan “thinner”. Jenis keparahannya hampir fatal (Nearfatal).
35
j.
Tanggal 26 April 2014 (Stop 6 C), terjadi kecelakaan kerja saat truk ingin berbelok ke kanan, kemudian terjatuh karena terlalu berat beban barang yang diangkut sehingga truk berkontak langsung dengan aspal jalan. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability).
k. Tanggal 05 Mei 2014 (Stop 6 E), terjadi kecelakaan kerja saat Man memotong dengan tenaga listrik 480 V tersetrum pada saluran yang terhubung dengan arc flash. Jenis keparahannya nyaris (Near miss). l.
Tanggal 16 Mei 2014 (Stop 6 C), terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan karena terhimpit truk. Jenis keparahannya fatal (Fatal).
m. Tanggal 26 Mei 2014 (Stop 6 B), terjadi kecelakaan kerja karena channel steels terputus dan bagian dada Man terjepit saat akan membuka ikatan kawat baja. Jenis keparahannya nyaris (Near miss). n. Tanggal 27 Mei 2014 (Stop 6 B), terjadi kecelakaan kerja disebabkan tangan Man terjepit. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability). o. Tanggal 09 Juni 2014 (Stop 6 D), terjadi kecelakaan kerja saat bekerja di atap, Man tergelincir dan terjatuh dari atap. Jenis keparahannya hamper fatal (Near-fatal). p. Tanggal 06 Juli 2014 (Lain-lain), terjadi kecelakaan kerja karena penyeimbang spring terjatuh dan membuat luka di wajah. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability). q. Tanggal 16 Agustus 2014 (Stop 6 D), terjadi kecelakaan kerja disebabkan pekerja terjatuh dari atap selama kontraktor melakukan pembongkaran lokakarya. Jenis keparahannya fatal (Fatal).
36
r. Tanggal 04 November 2014 (Stop 6 A), terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari tengah tangan kiri tersobek. Jenis keparahannya hidup dengan kecacatan atau LWD (Living Well with a Disability).
Untuk menggambarkan secara jelas rekapitulasi kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia selama periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan November 2014 berdasarkan tipe klasifikasi potensi bahaya
sesuai STOP 6 dalam bentuk grafik sebagai
berikut:
Grafik 4.1 Grafik Kecelakaan Kerja
4 3.5 Tingkat Kekerapan
3 2.5 2 STOP 6 Type
1.5 1 0.5 0
Periode Juli 2013 - November 2014
Sumber: PT. Hi-Lex Indonesia
Dari grafik tersebut dapat disimpulkan dari tingkat kekerapan yang paling tinggi bahwa kecelakaan kerja yang kerap terjadi di
37
PT. Hi-Lex Indonesia yaitu dikarenakan STOP 6 A (terjepit mesin) dan STOP 6 D (terjatuh dari ketinggian).
2. Pada saat terjadinya kecelakaan kerja, tindakan yang diberikan oleh rekan korban/saksi mata adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/PPPK
(First
Aid)
kepada
korban
sebelum
pertolongan yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Salah satu tindakan P3K yang paling utama adalah hindari kepanikan dan menenangkan korban apabila masih shock.
3. Rekan kerja atau atasan lapangan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bagian Personalia dan Section Head melalui telepon. Nomor telepon yang dapat dihubungi untuk PT. Hi-Lex Indonesia pada saat terjadi kecelakaan kerja yaitu (021) 5522331 atau pada nomor extension 205, 139 atau 169. Hal itu dilakukan agar korban segera dievakuasi. Apabila kecelakaan kerja terjadi di luar jam kerja Day Shift (lembur/malam hari), rekan kerja melaporkan kepada Security dengan nomor extension 148 untuk menggantikan tugas Personalia.
4. Bagian Personalia dan Section Head menuju ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kecelakaan kerja (verifikasi) dan melakukan rekonstruksi kecelakaan kerja setelah mendapat laporan dari rekan kerja atau atasan korban dengan cara mencatat data pribadi korban dan jenis kecelakaan yang menimpa korban. Dalam melakukan rekonstruksi kecelakaan, sebaiknya saksi mata dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti, Siapa yang menjadi
korban
?
Kapan
kecelakaan
terjadi
?
Dimana
38
kejadiannya
?
Apa
yang
terjadi
dan
apa
saja
yang
mempengaruhinya ? Mengapa dapat terjadi (caranya, bukan sebabnya, bersifat kronologis kejadian kecelakaan) ?
Jenis-jenis insiden kecelakaan kerja yang kerap terjadi di lingkungan kerja, misalnya: a. Menabrak/membentur (Struck against) b. Terpukul/tertabrak (Struck by) c. Jatuh dari tempat yang lebih tinggi (Fall to bellow) d. Jatuh di tempat yang datar (Fall on same level) e. Terperangkap masuk (Caught in) f. Terperangkap pada sesuatu (Caught on) g. Terjepit (Caught between) h. Kontak dengan (Contact with) tenaga listrik, panas, dingin, radiasi, asam, bising, B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) i.
Beban berlebihan (Overload)
j.
Kegagalan mesin atau peralatan (Equipment failure)
k. Bocor ke lingkungan (Environmental release)
5. Personalia mendampingi korban dan mempersiapkan kendaraan perusahaan untuk proses evakuasi korban yang dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi luka akibat kecelakaan kerja lebih parah pada saat di TKP. 6. Setibanya di klinik, tenaga medis mengambil tindakan lebih lanjut sesuai jenis kecelakaan yang menimpa korban. Korban dirawat dan diperiksa untuk mengetahui seberapa parah kecelakaan kerja yang dialami. Klinik yang menjadi rujukan awal PT. Hi-Lex Indonesia adalah Klinik Metta Medika.
39
Contoh perawatan dan pemeriksaan yang dilakukan berupa medis dasar pada korban yaitu dengan mensterilkan terlebih dahulu luka korban yang mengeluarkan darah, kemudian dibalut dengan
kain
kasa.
Hal
ini
ditujukan
untuk
menahan
pembengkakan, menunjang bagian badan yang cedera, dan menjaga agar bagian yang cedera tidak bergerak.
7. Apabila hasil dari pemeriksaan tenaga medis menyatakan bahwa korban hanya mengalami luka ringan, maka korban diijinkan untuk kembali bekerja. Namun bila korban mengalami luka berat, maka korban harus segera dirujuk ke Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan PT. Hi-Lex Indonesia dengan menggunakan kendaraan perusahaan. Beberapa Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT. Hi-Lex Indonesia adalah RS. Usada Insani, RS. Mayapada, RS. Sari Asih, RS. Hermina Tangerang, RS. Hermina Daan Mogot, RS. Hermina Depok, RS. Melati, RS. Qadr, RS. Bethsaida dan RS. Siloam. 8. Personalia akan menemani korban ke Rumah Sakit rujukan untuk proses administrasi. Hasil dari pemeriksaan dokter menyatakan bahwa korban tidak perlu dirawat inap, maka Personalia akan mengantarkan
korban
pulang
kerumah
dan
memberikan
penjelasan serta permohonan maaf kepada keluarga korban atas kecelakaan kerja yang telah terjadi.
Namun, apabila hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa korban diharuskan untuk rawat inap, maka Rumah Sakit akan menyediakan ruangan ICU (Intensive Care Unit) bagi korban untuk dilakukan opname (rawat inap).
40
9. Pada saat korban atau pasien diopname, pihak medis atau dokter memberikan perawatan lebih lanjut kepada korban secara intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi pasien dari penyakit dan trauma akibat kecelakaan kerja yang dialaminya.
10. Surat jaminan pengobatan dibuat untuk korban yang dirawat inap agar dapat segera diambil tindakannya oleh pihak medis. Surat jaminan dapat diterbitkan oleh Personalia apabila pihak Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan perusahaan menghubungi langsung ke bagian Personalia dengan cara mengirimkan surat jaminan pengobatan tersebut melalui fax atau email. Namun ada pula keluarga korban yang langsung mendatangi perusahaan untuk meminta dibuatkan surat jaminan pengobatan tersebut dan menyerahkan kepada pihak Rumah Sakit secara langsung. Surat jaminan tersebut berisikan data-data, seperti: a. Nama karyawan b. NIK (Nomor Induk Karyawan) c. Divisi/bagian d. Kelas, yaitu pelayanan di Rumah Sakit yang diminta perusahaan untuk merawat korban sesuai dengan kelasnya, seperti Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3. Pembagian kelas tersebut ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan di perusahaan. Kelas 1 diisi oleh level Staff Up, Kelas 2 diisi oleh karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 13 tahun, dan Kelas 3 diisi oleh karyawan yang memiliki masa kerja dibawah 13 tahun. Sedangkan laporan kecelakaan kerja dibuat oleh atasan lapangan
korban
untuk
menjelaskan
kronologi
kejadian
kecelakaan kerja secara rinci supaya dapat mengambil tindakan 41
perbaikan pada kecelakaan kerja tersebut. Laporan kecelakaan harus dibuat paling lambat 2 hari setelah kejadian kecelakaan kerja.
Atasan
lapangan
korban
akan mendapatkan form
kecelakaan kerja dari Personalia dengan mengisi data-data pada laporan kecelakaan kerja tersebut.
Data-data yang terdapat pada Form Kecelakaan Kerja, yaitu : a. Dibuat oleh. Kolom ini berisikan nama atasan lapangan korban yang membuat Laporan Kecelakaan Kerja. b. Tgl dibuat. Kolom ini berisikan tanggal dibuatnya Laporan Kecelakaan Kerja. c. Data pribadi korban. Kolom ini berisikan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan alamat korban yang mengalami kecelakaan kerja. d. Tgl
kejadian.
Kolom
ini
berisikan
tanggal
terjadinya
kecelakaan kerja. e. Bagian. Kolom ini berisikan divisi tempat korban bekerja. f. Jabatan. Kolom ini berisikan status korban di tempat kerja tersebut. g. Waktu dan tempat kejadian. Kolom ini berisikan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan kerja yang dialami korban. h. Tgl masuk perusahaan. Kolom ini berisikan tanggal dimana korban mulai bergabung di perusahaan. i.
Masa kerja. Kolom ini berisikan berapa lama korban telah bekerja di perusahaan.
j.
Pengalaman kerja di Gemba. Kolom ini berisikan berapa lama pengalaman yang dimiliki korban selama bekerja di Gemba (Lapangan).
k. Saksi mata. Kolom ini berisikan seseorang yang berada di tempat yang sama dengan korban pada saat terjadinya kecelakaan kerja.
42
l.
Kronologis kejadian dan penyebab. Kolom ini berisikan proses yang sedang dilakukan pada saat kejadian, bagian yang luka, proses (sendiri/bersama), tingkat keseriusan luka, serta latar belakang terjadinya kecelakaan kerja.
m. Faktor selain manusia. Kolom ini berisikan mesin atau nama tempat kejadian, sistem safety atau alat pelindung, kondisi lingkungan kerja, kondisi 5S, pakaian dan alas kaki, serta kondisi aktual lainnya. n. Faktor manusia. Kolom ini berisikan peraturan dan emosi, pemahaman terhadap pekerjaan, kondisi badan, penyebab melakukan tindakan berbahaya, masalah rumah tangga, dan urutan penanggung jawab terjadinya kecelakaan kerja. o. Tgl penyelesaian tindakan perbaikan. Kolom ini berisikan tanggal dimana dilakukannya perbaikan terhadap kecelakaan tersebut. p. Urutan tindakan perbaikan. Kolom ini berisikan tindakan perbaikan apa saja yang telah dilakukan agar kecelakaan kerja tidak terulang kembali. q. Penanggung jawab dan pengecekan perbaikan oleh. Kolom ini berisikan tandatangan pimpinan divisi bahwa laporan tersebut sudah dicek.
4.2 Kendala Perusahaan dalam Menjalankan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja Tidak selamanya dalam kegiatan prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Banyak kendala yang sering terjadi, diantaranya:
1. Kurangnya pengetahuan karyawan dalam menggunakan alat-alat kerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Alat-alat kerja tersebut
43
seperti Forklift, Gerinda, Kabel Rol dan konektor, Zinc Plating, Drilling, Cutting Wheel, Press Machine, dan Tangga Lipat.
2. Kecelakaan kerja di dunia kerja kerap terjadi. Tindakan awal yang diberikan oleh rekan kerja yang melihat kejadian tersebut adalah memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelekaan (P3K). Namun, masih banyak karyawan yang kurang memahami P3K.
Kotak P3K yang tersedia di lapangan sangat minim dan obat atau perlengkapan yang tersedia pun masih kurang lengkap. Sehingga menyulitkan karyawan untuk menolong korban.
3. Lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti kebisingan, ventilasi udara yang tidak memadai serta temperatur suhu ekstrem yang terdapat di lingkungan kerja mampu mengurangi fokus karyawan saat bekerja. Sehingga menimbulkan adanya kemungkinan kecelakaan kerja.
4. Kurangnya istirahat yang cukup akibat jam kerja yang tidak normal sehingga menimbulkan pengaruh kesehatan terhadap tenaga kerja serta memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja. 5. Kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia di lapangan dan pengetahuan karyawan dalam menggunakan APD. APD itu sendiri seperti safety helmet dengan tali dagu; kacamata safety dan pelindung wajah; ear plug dan ear muffler; masker wajah; sarung tangan; safety boots, safety shoes dan sepatu anti elektrik; safety belt dan safety body harness.
6. Pentingnya komunikasi dalam dunia kerja sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja dapat ditangani dengan cepat. Menghubungi
44
pihak Personalia terkadang mengalami kesulitan karena nomor extension Personalia sibuk. Hal itu dapat memperlambat proses penanganan korban.
7. Rekonstruksi kecelakaan sering mengalamai kendala karena hanya korban yang tahu persis apa yang terjadi dan mengapa dapat terjadi kecelakaan kerja (kronologis). 8. Dalam proses evakuasi korban ke Klinik, kendaraan perusahaan dibutuhkan secepatnya agar korban dapat segera ditangani oleh pihak
medis.
Namun,
minimnya
kendaraan
perusahaan
menghambat proses evakuasi tersebut. 9. Apabila hasil pemeriksaan dokter atau pihak medis yang menyatakan bahwa korban harus dirawat inap, maka kendala yang kerap dihadapinya yaitu ketidaksesuaian Kelas rawat inap yang diinginkan oleh korban/keluarga korban dengan Kelas rawat inap yang telah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan masa kerja korban. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pihak medis mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan lebih lanjut. 10. Pada proses pengiriman surat jaminan pengobatan untuk korban ke Rumah Sakit melalui fax, sering mengalami kesulitan karena kurangnya mesin fax serta mesin fax yang sudah berumur lama di perusahaan
tersebut,
sehingga
harus
mengantri
dengan
karyawan yang lain. Terganggunya jaringan internet pada komputer juga dapat menghambat proses pengiriman surat jaminan pengobatan melalui email. Tidak hanya itu saja yang menjadi kendala saat proses pengiriman surat jaminan pengobatan, kurangnya informasi seperti
nomor
fax Rumah
Sakit
yang
akan
dituju
juga
45
memperlambat
proses
pengiriman.
Padahal
surat
jaminan
pengobatan harus segera dikirimkan agar pihak medis dapat mengambil tindakan.
11. Kesulitan atasan lapangan korban dalam membuat laporan kecelakaan
kerja
disebabkan
karena
minimnya
informasi
terhadap kecelakaan kerja yang terjadi (kronologis kecelakaan) sehingga
membuat laporan kecelakaan kerja terlambat untuk
diserahkan
ke
Personalia.
Dengan
terlambatnya
laporan
kecelakaan kerja tersebut sekaligus mampu menghambat proses tindakan yang akan diambil untuk perbaikan.
4.3 Solusi terhadap Pemecahan Masalah/Kendala Adapun beberapa solusi yang diharapkan dapat memecahkan kendala yang muncul dalam menjalankan prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Sebelum karyawan diterima di perusahaan, calon karyawan diwajibkan mengikuti training selama 3 (tiga) bulan. Dalam training tersebut karyawan akan diberikan penjelasan mengenai cara kerja dan alat-alat yang digunakannya saat bekerja sesuai dengan SOP.
Personalia dan Section Head akan menilai calon karyawan yang cepat menguasai materi dan alat kerjanya. Maka dari itu, training selama 3 (tiga) bulan ini harus dijelaskan dan dipraktekan secara benar agar karyawan dapat menguasai cara kerja alat-alat yang akan digunakan. Sehingga mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat alat kerja.
46
Memberikan penerangan atau penyuluhan sebelum bekerja agar karyawan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, lebih berhati-hati, tidak mengikuti prosedur yang salah dan memahami prosedur, serta menyadari bahaya/risiko juga termasuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2. Sering diadakannya pelatihan/training mengenai pentingnya penanganan kecelakaan kerja untuk level Leader Up. Seperti lokasi kotak P3K, cara penggunaan alat-alat P3K dan tindakan P3K. Leader Up akan menyampaikan kepada bawahannya masing-masing sehingga seluruh karyawan dapat mempraktekan P3K apabila kecelakaan kerja terjadi.
3. Melakukan
pemeriksaan
secara
berkala
terhadap
tingkat
kegaduhan, getaran, suhu, kelembapan, dan perlengkapan tempat kerja agar hal-hal tersebut tidak menyebabkan karyawan menjadi lelah dan dapat fokus bekerja dikarenakan lingkungan kerja yang kondusif. 4. Mengatasi jam kerja yang tidak normal dengan penggunaan shift kerja yang memiliki batasan secara tegas, karyawan yang dipekerjakan dalam shift sewajarnya menerima perlindungan khusus, seperti gaji ekstra dan bonus. 5. Perusahaan wajib memfasilitasi karyawan dengan APD sesuai kebutuhan kerja karyawan. Hal ini sangat penting agar karyawan merasa aman saat bekerja dan mencegah kecelakaan kerja karena APD lengkap. 6. Komunikasi menjadi faktor utama untuk mempercepat proses penanganan Personalia
kecelakaan sibuk,
dapat
kerja.
Apabila
menghubungi
nomor
extension
Resepsionis
untuk
47
disambungkan
ke
nomor
Handphone
Personalia
yang
bersangkutan agar proses evakuasi korban dapat segera ditangani. 7. Pemasangan
CCTV
di
area
kerja
sangat
penting
agar
mempermudah proses rekonstruksi kecelakaan kerja karena dalam kecelakaan kerja hanya korban yang tahu persis kejadiannya. 8. Apabila kendaraan perusahaan tidak tersedia saat terjadinya kecelakaan kerja, Personalia meminjam kendaraan milik Koperasi agar korban dapat segera dievakuasi. 9. Pemotongan gaji per bulan milik korban dilakukan apabila terjadinya ketidaksesuaian Kelas rawat inap yang diinginkan pihak korban dengan Kelas rawat inap yang telah ditentukan oleh perusahaan agar korban dapat segera ditangani. 10. Karena divisi Personalia tidak mempunyai mesin fax, maka dalam pengiriman surat jaminan pengobatan melalui fax sehingga harus mengefax melalui mesin fax di divisi lain yang memiliki mesin fax. Mesin fax yang sudah lama sebaiknya diganti agar tidak menghambat proses pengiriman. Apabila mesin fax di Rumah Sakit yang dituju mengalami gangguan, kita dapat meminta nomor fax lain yang dapat dihubungi serta pengecekan jaringan internet secara berkala juga perlu dilakukan agar proses penanganan tidak terhambat.
11. Memperbanyak safety signs di area tempat kerja sangat penting dilakukan agar karyawan selalu ingat akan potensi bahaya yang mungkin akan dihadapinya.
48
BAB V PENUTUP Pada bab terakhir dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan serta saran yang mungkin bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja PT. Hi-Lex Indonesia.
5.1
Kesimpulan Untuk penanganan prosedur penanganan kecelakaan kerja yang ada dan diterapkan oleh perusahaan pada umumnya sudah berjalan
dengan
baik,
hal
ini
ditunjukkan
dengan
adanya
keseimbangan dan keselarasan penanganan aktifitas-aktifitas divisi internal yang konsekuen terhadap prosedur yang telah dibuat. Permasalahan yang terjadi pada saat berlangsungnya proses penanganan kecelakaan kerja dan hal lainnya diselesaikan dengan berpedoman pada prosedur dan standar yang ditentukan terlihat dengan sistem kerja yang rapih dan sesuai aturan kerja. Pihak yang terlibat pada prosedur penanganan kecelakaan kerja ini antara lain HRD & GA Division, Section Head Division dan pihak medis.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan prosedur penanganan kecelakaan kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Kurang menguasai alat-alat kerja, minimnya kotak P3K, jaringan internet kurang mendukung, lingkungan kerja yang kurang kondusif dan mesin fax yang sudah tua. b. Jam kerja yang tidak normal, kurang lengkapnya Alat Pelindung Diri (APD), kurang berkomunikasi, minimnya fasilitas kendaraan perusahaan, keterlambatan pengiriman surat jaminan pengobatan dan laporan kecelakaan kerja.
c. Kurangnya informasi tentang kecelakaan kerja pada saat akan melakukan rekonstruksi kecelakaan. d. Kesalahan pengetikan atau human error pada saat membuat surat jaminan pengobatan.
Adapun beberapa solusi yang diharapkan dapat memecahkan kendala yang muncul dalam prosedur penanganan kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan produktifitas kerja dengan melakukan training tentang pekerjaan yang akan dikerjakan. b. Ketepatan
waktu
dalam
pengiriman
surat
jaminan
pengobatan agar proses penanganan segera dilakukan oleh pihak medis. c. Melakukan pemeriksaan alat-alat atau mesin kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif secara berkala. d. Melengkapi kekurangan yang terdapat pada APD dan memperbanyak safety signs di area tempat kerja yang berbahaya.
5.2
Saran Adapun beberapa saran yang diberikan dalam pemecahan masalah/kendala yang muncul dalam prosedur
penanganan
kecelakaan kerja di PT. Hi-Lex Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Memberikan training terhadap karyawan baru untuk menguasai pekerjaan yang akan dikerjakannya dengan menjelaskan dan mempraktekan alat-alat atau mesin kerja yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dinilai dapat meminimalisisr terjadinya tingkat kecelakaan kerja.
50
2. Menyediakan kotak P3K yang sesuai kebutuhan dan lokasi penempatan kotak P3K mudah ditemukan karyawan dan memberikan
training
tentang
penggunaan
alat-alat
P3K
sehingga korban mampu segera ditangani dengan melakukan medis dasar di TKP.
3. Lebih ditingkatkan kembali kerjasama dalam hal penyampaian informasi kecelakaan kerja antar divisi terkait dengan divisi HRD & GA agar tidak terjadi missing communication.
4. Memberikan penerangan atau penyuluhan sebelum bekerja agar karyawan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan atau SOP, lebih berhati-hati, tidak mengikuti prosedur yang salah dan memahami prosedur, serta menyadari bahaya/risiko juga termasuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
51
DAFTAR PUSTAKA Akhmad, Jaenudin. Manajemen Perkantoran & Bisnis. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2012.
Farida, Vida Hasna. Menerapkan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH). Bandung: Arfindo Raya, 2010.
Gunawan, F. A. dan Waluyo. Risk Based Behavioral Safety (Membangun Kebersamaan untuk Mewujudkan Keunggulan Operasi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015. Herlambang, Susatyo. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016.
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Analisa dan Statistik Kecelakaan. Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2011.
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2011.
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Prinsip-prinsip Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2011.
Umam, Khaerul. Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Akademisi dan Praktisi). Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Para
BIODATA Nama
: Idha Maysyaroh
Tempat, tanggal lahir
: Tangerang, 10 Mei 1995
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Nama orang tua 1. Nama Bapak
: Sukirno
2. Nama Ibu
: Sutiyah
Pendidikan 1. Perguruan Tinggi
: Politeknik LP3I Jakarta (2016)
a. Program Studi
: Administrasi Bisnis
b. Konsentrasi
: Administrasi Perkantoran
c. Kampus
: Cimone
2. SMA
: SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang (2013)
3. SMP
: SMP Negeri 1 Balaraja (2010)
4. SD
: SD Negeri Merak II (2007)
Pengalaman Kerja Staf HRD & GA
: PT. Hi-Lex Indonesia, Tangerang (Agustus 2015 – Maret 2016)
Staf Logistic Service
: PT. Kobe Boga Utama, Tangerang (Mei 2015 – Agustus 2015)
Tangerang,
Juni 2016
Penulis
Idha Maysyaroh
LAMPIRAN
