1.
Pendahuluan
Semua aset memiliki potensi mengalami penurunan nilai, namun ada yang diatur sendiri dalam standar aset terkait atau diatur umum dalam PSAK 48 tentang Penurunan Nilai. Penurunan nilai atau impairment menjadi bahasa yang semakin populer dalam akuntansi saat PSAK mengadopsi IFRS. Istilah impairment sudah lama dikenal dalam akuntansi khususnya aset tetap. PSAK berbasis IFRS menggunakan istilah penurunan nilai tak hanya untuk aset tetap tetapi juga untuk aset tak berwujud, goodwill, aset keuangan keuan gan dan investasi. PSAK 16 tentang Aset tetap menjelaskan bahwa aset tetap dinilai sebesar harga perolehan atau nilai revaluasi terakhir dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. PSAK 19 tentang aset tak berwujud menyebutkan hal yang sama. Bahkan disebutkan goodwill tak boleh lagi diamortisasi, tetapi diimpairment. PSAK 55 tak menyebutkan penyisihan piutang untuk piutang yang tak dapat ditagih, tapi sebagai penurunan aset keuangan. Impairment diatur khusus dalam PSAK 48 Penurunan Nilai. PSAK 48 diterapkan untuk semua aset kecuali untuk persediaan, aset keuangan, kontrak konstruksi, kontrak asuransi, properti investasi yang diukur dengan nilai wajar, aset tak lancar dimiliki untuk dijual (PSAK 58) dan aset pajak tangguhan (PSAK 46). 2.
Properti Properti Investasi (PSAK 13)
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu
bangunan
atau
kedua-duanya)
yang
dikuasai
(oleh
pemilik
atau
lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk
kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk : a.
Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b.
Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam definisi properti investasi terdapat” yang dikuasai (oleh pemilik
atau lessee melalui sewa pembiayaan)” sehingga mensyaratkan properti investasi
dikuasai atau disewa dalam suatu kontrak finance lease . Jadi, hanya properti yang 1
dibeli atau disewa dalam sewa pendanaan (finance lease) yang boleh diklasifikasikan sebagai properti investasi. Sedangkan yang dimaksud properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi. Contoh dari properti investasi adalah sebagai berikut : 1.
Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
2.
Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai).
3.
Bangunan yang dimiliki entitas (atau dikuasai entitas melalui sewa pembiayaan) atau disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4.
Bangunan yang belum yang terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih le bih sewa operasi.
5.
Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
Contoh yang bukan termasuk dalam properti investasi yaitu : 1.
Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali.
2.
Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3.
Properti yang digunakan sendiri.
4.
Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
2
dibeli atau disewa dalam sewa pendanaan (finance lease) yang boleh diklasifikasikan sebagai properti investasi. Sedangkan yang dimaksud properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi. Contoh dari properti investasi adalah sebagai berikut : 1.
Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
2.
Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai).
3.
Bangunan yang dimiliki entitas (atau dikuasai entitas melalui sewa pembiayaan) atau disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4.
Bangunan yang belum yang terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih le bih sewa operasi.
5.
Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
Contoh yang bukan termasuk dalam properti investasi yaitu : 1.
Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali.
2.
Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3.
Properti yang digunakan sendiri.
4.
Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
2
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria properti investasi. Entitas mengembangkan kriteria sehingga kriteria tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan definisi properti investasi dan petunjuk yang ada dalam PSAK 13. Dalam PSAK 13 paragraf 7 (selanjutnya disingkat menjadi PSAK 13.XX, dimana XX merupakan paragraf, jadi contohnya PSAK 13.07) disebutkan bahwa properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Misalnya, perusahaan multinasional multinasion al seperti transcorp. (yang beberapa propertinya antara lain Trans Studio Mall dan Trans Luxury Hotel di Bandung) membeli sebuah bangunan dijakarta. Jika Trans menyiapkan bangunan tersebut secara signifikan dalam rangka agar dapat dioperasionalkan sebagai pusat pembelanjaan yang memadai (dijadikan mall), maka bangunan merupakan aset tetap properti investasi. Tapi jika Trans hanya menyewakan saja bangunan tersebut kepada merchant-merchant untuk berdagang, tanpa menyediakan bangunan tersebut dengan fasilitas yang memadai untuk dijadikan pusat perbelanjaan, maka properti tersebut adalah properti investasi. Persyaratan ini disebut dengan Independence of Generation of Cash Flow. Generation of Cash Flow merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu properti digunakan untuk un tuk kegiatan operasional operas ional atau bukan. Dalam PSAK 13.11 menyatakan bahwa suatu properti diperlakukan sebagai properti investasi jika entitas menyediakan jasa tambahan yang tidak signifikan terhadap penghuni properti yang dimilikinya. Persyaratan ini adalah terkait signifikansi jasa tambahan (significance of ancillary services). Serupa dengan Generation of Cash Flow, hanya saja dalam persyaratan ini, yang diukur signifikannya adalah “jasa tambahan” yang diberika perusahaan. Contoh,
misalnya masih dalam kasus pusat perbelanjaan. Jasa yang diberikan perusahaan pengelola pusat pu sat perbelnjaan perbel njaan antara anta ra lain misalnya jasa costumer service, tata tat a ruang bangunan took, cleaning service, se rvice, sekuriti, dan lain-lain. lain-lain . Kalau Trans menyediakan seluruh jasa tersebut, berarti bangunan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena diasumsikan menggunakan
Trans
menjalankan
bangunan
tersebut.
usaha Tetapi,
pengelolaan kalau
pusat
Trans,
perbelanjaan
misalnya
hanya
3
menyediakan jasa costumer service dan security maka diasumsikan jasa tambahan yang diberikan tidak signifikan sehingga bangunan diperlakukan sebagai properti investasi. 2.1 Pengakuan atas Properti Investasi
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika ; a.
Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir m engalir ke entitas; dan
b.
Biaya perolehan properti dapat diukur secara andal. Entitas dapat mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh
biaya perolehan p erolehan properti investasi pada saat s aat terjadinya. terjad inya. Biaya Bia ya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti p roperti investasi dan biaya bia ya yang terjadi terja di setelahnya untuk penambahan, penggantian bagian properti atau perbaikan properti. Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Contohnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian properti investasi pada saat terjadi biaya, jika kriteria dipenuhi. Jumlah tercatat atas bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan d engan ketentuan penghentian pen ghentian pengakuan. pengakuan . 2.2 Pengukuran atas Properti Investasi
1.
Pengukuran pada saat pengakuan awal Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut (PSAK 13.20). Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi biaya pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya jasa hukum, pajak penjualan dan biaya bia ya transaksi lainnya lainn ya (PSAK 13.21)
4
2.
Pengukuran setelah pengakuan awal Setelah pengakuan awal, entitas diperbolehkan memilih model nilai wajar
atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi entitas dalam mengukur properti investasi yang dimilikinya (PSAK 13.29). Dalam PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan ditetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya diizinkan apabila perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian transaksi, kejadian atau kondisi yang lebih sesuai dalam laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. 2.3 Nilai Wajar
Pada umumnya, properti investasi diukur pada nilai wajar kecuali kasus yang jarang terjadi, yaitu dimana perusahaan tidak dapat mengukur nilai wajar properti investasi dengan andal, maka perusahaan menggunakan model biaya sama seperti PSAK 16 (Aset Tetap). Nilai wajar properti invesasi merupakan harga pertukaran properti antar pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai wajar tidak mencakup estimasi kenaikan atau penurunan harga karena kondisi atau keadaan khusus seperti perjanjian pembiayaan, jual dan sewa balik tidak umum, atau konsesi khusus yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan penjualan (PSAK 13.38). Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau tidak tepat jika diestimasi pada waktu yang berbeda. Definisi nilai wajar mengasumsikan pertukaran dan penyelesaian secara serempak dari kontrak penjualan tanpa perbedaan harga juga dapat terjadi dalam suatu transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai seandainya pertukaran dan penyelesaian tersebut tidak dilakukan secara serempak. Nilai wajar properti investasi mencerminkan, antara lain, penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi-asumsi yang layak dan rasional yang mencerminkan keyakinan pihak-pihak yang berkeinginan bertransaksi dan memiliki pengetahuan memadai mengenai asumsi tentang penghasilan rental dari
5
sewa di masa depan dengan mengingat kondisi sekarang. Dengan dasar pemikiran yang sama, nilai wajar juga mencerminkan arus kas keluar (termasuk pembayaran rental dan arus keluar Iainnya) yang dapat diperkirakan sehubungan dengan properti tersebut. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi,atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. Jika Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, seperti harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerrninkan perbedaan tersebut atau harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut atau proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan,didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti ekstemal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerrninkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. 2.4 Transfer
Ketika entitas menggunakan model biaya maka transfer tidak mengubah jumlah tercatat properti yang ditransfer dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan sedangkan transfer ke properti investasi yang dicatat dengan menggunakan
nilai wajar menerapkan PSAK 16 hingga
tanggal perubahan. Perlakuan perbedaan antara jumlah tercatat menurut PSAK 16, dan Nilai wajar dengan cara yang sama seperti revaluasi PSAK 16:Aset Tetap.
6
Perbedaan antara nilai wajar properti pada tanggal perubahan dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. 2.5 Pelepasan
Properti investasi harus dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan) pada saat: a.
Pelepasan atau
b.
Ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti
investasi ditentukan dari selisih antara: 1.
Hasil neto dari pelepasan dan
2.
Jumlah tercatat asset dan diakui dalam laporan laba rugi (kecuali sale and leaseback) dalam periode terjadinya.
2.6 Pengungkapan Properti Investasi
Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut ; 1.
Apakah entitas tersebut menggunakan model biaya atau model nilai wajar.
2.
Jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan bagaimana, hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi.
3.
Apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, maka kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha seharihari.
4.
Metode dan asumsi yang signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penetuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak faktor lain karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.
7
5.
Sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan) berdasarkan penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Apabila tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut diungkapkan.
6.
Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk ; a.
Penghasilan rental dari properti investasi.
b.
Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut.
c.
Perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar.
7.
Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.
8.
Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
2.7 Model Nilai Wajar
Di samping pengungkapan yang disyaratkan, entitas yang menerapkan model nilai wajar mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal berikut: a.
Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset.
b.
Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha.
c.
Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
d.
Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar.
e.
Perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda,
8
termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor f.
Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri.
g.
Perubahan lain.
2.8 Model Biaya
Sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan, entitas yang menerapkan model biaya mengungkapkan: a.
Metode penyusutan yang digunakan;
b.
Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
c.
Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
d.
Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: -
Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset.
-
Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha;
-
Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.
-
Penyusutan.
-
Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode.
-
Perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor.
-
Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri.
-
Perubahan lain.
9
e. Nilai wajar properti investasi. Dalam kasus yang dikecualikan, jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara andal, entitas mengungkapkan: -
Uraian properti investasi;
-
Penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal; dan
-
Apabila mungkin, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada.
3.
Sewa (PSAK 30)
Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor .
Awal Sewa ( Inception of the lease) adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini: a.
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan
b.
Untuk sewa pembiayaan , jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan Awal Masa Sewa (commencement of the lease term) adalah tanggal saat
lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan atau beban sewa) Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sedangkan sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan substansial transaksi bukan pada bentuk kontraknya. Contohnya dari situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
10
a.
Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa.
b. Lessee memiliki cukup opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi dilaksanakan. c.
Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
d.
Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
e.
Aset sewaaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
Contoh: 1.
PT XYZ menyewa mobil selama 5 tahun. Masa manfaat mobil tersebut adalah 7 tahun. PT XYZ diberikan opsi untuk membeli mobil tersebut pada akhir masa sewa seharga 50% dari nilai pasar mobil ditambah 0.5% dari nilai pasar mobil pada tanggal opsi dilaksanakan. Nilai pembayaran tersebut adalah untuk menutup biaya penjualan mobil. Kesimpulan: Sewa Pembiayaan, karena terdapat opsi untuk membeli aset
tersebut pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar 2.
Pada tanggal 1 Januari 2009, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT XYZ. Peralatan tersebut dibeli seharga $ 20,000 (Nilai wajar peralatan). Perjanjian sewa mengandung klausul – klausul berikut ini: - Masa Sewa 8 tahun - Pembayaran tahunan setiap tanggal 1/1 setiap tahunnya sebesar $ 4,500 - Masa manfaat peralatan adalah 10 tahun - Estimasi nilai sisa pada akhir masa sewa adalah $ 3,000 Sewa ini bisa dibatalkan, dan PT XYZ akan dikenakan penalti yang tidak signifikan. PT XYZ akan mengembalikan peralatan kepada PT ABC pada akhir masa sewa. PV dari pembayaran sewa minimum (dihitung dengan menggunakan tingkat bunga implisit 11.65%) adalah sebesar $ 18,271 Kesimpulan: Sewa diklasifikasikan sebagai Sewa Operasi.
11
3.1 Sewa Tanah dan Bangunan
Dalam perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi yang diatur tersendiri. Dalam menentukan klasifikasi pada umumnya tanah memiliki umur ekonomik yang tidak terbatas.Pembayaran sewa dialokasikan antara elemen tanah dan bangunan secara proporsional sesuai nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa pada
awal
kontrak.
Apabila
tidak
dapat
dialokasikan,
seluruh
sewa
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. Bila demikian maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Tanah dianggap tidak material, maka tanah dan bangunan dapat diakui sebagai unit tunggal untuk tujuan klasifikasi sewa dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Umur ekonomik bangunan dianggap sebagai umur ekonomik seluruh aset sewaan. Pengukuran elemen tanah dan bangunan secara terpisah tidak diperlukan apabila bagian lessee atas tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai properti investasi PSAK 13 dan metode nilai wajar diadopsi. Apabila pengklasifikasian tidak jelas, maka perlu dibuat suatu perhitungan secara rinci untuk penilaian ini. 3.2 Sewa Pembiayaan dalam Laporan Keuangan Lessee
1.
Pengakuan Awal Pada awal masa sewa, lesse mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan
liabilitas dalam lapora posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimun adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa. Jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.
12
2.
Pengukuran setelah Pengakuan Awal Pembayaran sewa minimun dipisahkan antara bagian yang merupakan
beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik konstan atas saldo liabilitas. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya. Suatu sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat disusutkan dan beban keuangan disetiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri, dan perhitungan penyusutan yang diakui dalam PSAK 16 Aset Tetap dan PSAK 19 Aset Tak Berwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. 3.
Pengungkapan Dalam laporan keuangan lesse harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan
dengan sewa pembiayaan : a.
Jumlah neto tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal pelaporan.
b.
Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal pelaporan, dengan nilai kininya. Selain itu, entitas mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal pelaporan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut; -
Sampai dengan satu tahun.
-
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
-
Lebih dari lima tahun
c.
Rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut.
d.
Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa lanjut di masa depan dari kontrak sewa lanjut yang tidak dapat dibatalkan.
e.
Penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut ;
13
-
Dasar penentuan utang rental kontijen.
-
Ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan ekskalasi beserta syarat-syaratnya.
-
Pembatasan-pembatasan
yang
ditetapkan
dalam
perjanjian
sewa,
misalnya yang terkait dengan deviden, tambahan hutang dan sewa-lanjut. 3.3 Sewa Operasi dalam Laporan Keuangan L essee 1.
Pengakuan
Pembayaran dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencermin pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Dalam sewa operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna, walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut. 2.
Pengungkapan
Untuk sewa operasi dalam laporan keuangan lessee mengungkapkan selain yang disyaratkan dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan ; a.
Total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
b.
-
Sampai dengan satu tahun.
-
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun.
-
Lebih dari lima tahun.
Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal pelaporan.
c.
Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban periode berjalan, dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen dan pembayaran sewa-lanjut.
d.
Penjelasan umum perjanjian sewa lessee yang signifikan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada : -
Dasar penentuan utang rental kontijen.
14
-
Eksistensi dan persyaratan untuk memperbarui kembali perjanjian sewa atau adanya opsi pembelian dan klausul eskalasi, dan
-
Pembatasan yang ada dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan dividen, utang tambahan dan sewa lanjutan.
3.4 Sewa Pembiayaan dalam Laporan Keuangan Lessor
1.
Pengakuan Awal Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa
pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan legal dialihkan dari lessor ke lesse, dan dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh lessor sebagai pembayaran pokok dan penghasilan dan penghasilan pembiayaan yang diterima lessor sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya. Lessor sering mengeluarkan biaya langsung awal meliputi antara lain komisi,
biaya legal dan biaya internal yang inkremental dan dapat diatribusikan langsung dengan proses negosiasi dan pengaturan suatu sewa. Biaya langsung awal tidak termasuk biaya umum seperti lazimnya dikeluarkan oleh tim penjualan dan pemasaran. Untuk sewa pembiayaan, selain melibatkan lessor pabrikan atau dealer, biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. Tingkat bunga implisit dalam masa sewa ditentukan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis sudah termasuk di dalam piutang sewa pembiayaan, sehingga tidak diperlukan penjumlahan terpisah. Biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer yang terkait dengan negoisasi dan pengaturan suatu sewa tidak termasuk biaya awal. Dengan demikian, biaya tersebut tidak termasuk dalam investasi sewa neto dan diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui, dimana sewa untuk sewa pembiayaan umumnya diakui pada awal masa sewa.
15
2.
Pengukuran setelah Pengakuan Awal Pengakuan penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan suatu pola yang
mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Lessor mengalokasikan penghasilan pembiayaan selama masa sewa dengan dasar sistematis dan rasional. Alokasi penghasilan ini didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Pembayaaran sewa dalam suatu periode, diluar biaya jasa, diterapkan atas investasi sewa bruto untuk mengurangi pokok dan penghasilan pembiayaan tangguhan. Lessor pabrikan dan dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada
periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Jika tingkat bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. 3.
Pengungkapan Dalam
sewa
pembiayaan
selain
PSAK
60
Instrumen
Keuangan:Pengungkapan lessor mengungkapkan hal-hal berikut : a.
Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa
minimum
pada
tanggal
pelaporan.
Disamping
itu,
lessor
mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan, untuk setiap periode berikut :
b.
-
Kurang dari satu tahun.
-
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
-
Lebih dari lima tahun.
Penghasilan pembiayaan tangguhan.
c. Nilai residu tidak dijamin yang diakui sebagai manfaat lessor . d.
Akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran
sewa
minimum.
16
e.
Rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan.
f.
Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material.
3.5 Sewa Operasi dalam Laporan Keuangan L essor
1.
Pengakuan Lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai
sifat aset tersebut. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat penggunaan aset sewaan menurun. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negoisasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis, dan penyusutan dihitung sesuai PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19:Aset Tak Berwujud. 2.
Pengungkapan Selain mengungkapkan hal yang dipersyaratkan dalam PSAK 60 Instrumen
Keuangan: Pengungkapan, lessor mengungkapkan hal berikut untuk sewa operasi: a.
Jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut : -
Sampai dengan satu tahun.
-
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
-
Lebih dari lima tahun.
-
Total rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan.
-
Penjelasan umum isi perjanjian lessor .
3.6 Transaksi Jual dan Sewa Balik
Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya
17
saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai satu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik tergantung pada jenis sewanya. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, selisih antara lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Jika sewa balik adalah sewa pembiayaan, transaksi tersebut merupakan suatu cara dimana lessor memberikan pembiayaan pada lessee dengan aset sebagai jaminan. Karenanya tidak tepat jika selisih lebih hasil penjualan lebih tercatat diakui sebagai penghasilan. Selisih lebih tersebut ditangguhkan dan diamortasasi selama sewa. Jika transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa dimasa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah dari pada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Sedangkan untuk sewa pembiayaan, penyesuaian seperti diatas tidak diperlukan kecuali jika terjadi penurunan nilai. Dalam hal tersebut, jumlah tercatat berkurang menjadi jumlah terpulihkan sesuai dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset. 4. Penurunan Nilai Aset (PSAK 48)
Penurunan nilai aset adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat dikurangi dengan nilai terpulihkan. Kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat
18
terjadinya. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui: -
penggunaan atau
-
penjualan aset. Dalam penurunan nilai, yang dipilih adalah nilai tertinggi antara nilai
yang dapat diperoleh kembali dengan nilai yang digunakan. Sebagai ilustrasi suatu kendaraan nilai tercatatnya 400 juta, nilai jual dikurangi biaya penjualan 350 juta dan nilai pakainya 300 juta. Manajer akan memilih menjual aset tersebut dengan harga 350 juta daripada terus memakainya, karena nilai pakai aset tersebut hanya 300 juta. Namun jika nilai pakainya 370 juta dan nilai jual dikurangi biaya penjualan 310 juta, maka manajer akan memilih terus menggunakan aset tersebut sampai akhir masa manfaatnya. Secara periodik perusahaan perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai pada akhir periode. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai entitas harus minimal setahun sekalimelakukan pengujian penurunan nilai (impairment test) pada aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan dan goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Ada beberapa indikasi
penurunan nilai dari dalam maupun luar perusahaan, yaitu : a.
Informasi dari luar perusahaan -
Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah menurun secara signifikan melebihi pemakaian normal.
-
Selama periode tertentu telah atau akan terjadi perubahan memburuk dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi, hukum atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut.
-
Selama periode tertentu, suku bunga pasar dari investasi telah meningkat sehingga akan menurunkan jumlah terpulihkan dari aset secara material.
b.
Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
Informasi dari dalam perusahaan -
Keusangan atau kerusakan.
19
-
Perubahan signifikan dengan cara penggunaan aset.
-
Kinerja ekonomi suatu aset memburuk.
-
Untuk suatu investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah berdasarkan metode biaya, investor mengakui deviden dari investasi dan terdapat bukti bahwa deviden melebihi total laba komprehensif entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama dalam periode deviden diumumkan.
4.1 Prosedur Penurunan Nilai
Pengujian adanya indikasi penurunan nilai merupakan tahapan awal dalam menentukan penurunan nilai. Jika tidak ada indikasi,
maka aset tidak
mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu melakukan pengukuran penurunan nilai. Namun jika aset tersebut memiliki indikasi penurunan nilai, maka dalam pengukuran penurunan nilai dapat dipastikan bahwa nilai tercatat lebih tinggi dari pada nilai terpulihkan. Langkah kedua setelah ditemukan indikasi penurunan nilai adalah menentukan nilai terpulihkan. Entitas harus menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan aset dan nilai pakai aset. Kedua nilai tersebut tidak harus tersedia semuanya. Jika salah satu nilai tersebut lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak perlu dilakukan proses penurunan nilai berikutnya. Artinya nilai terpulihkan akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai tercatat sehingga tidak terjadi penurunan nilai. Dalam kondisi lain, nilai pasar aset sulit dilakukan karena tidak ada dasar untuk menentukan nilai pasar. Entitas dapat menggunakan pakai sebagai nilai terpulihkan. Namun sebaliknya jika entitas tidak meyakini nilai pakai aset, maka nilai wajar dikurangi biaya penjualan digunakan sebagai nilai terpulihkan. Langkah ketiga adalah menentukan apakah aset mengalami penurunan nilai atau tidak dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai terpulihkan, aset tidak mengalami penurunan nilai. Entitas akan mengakui penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai pakai. Aset akan disesuaikan/diturunkan nilainya sebesar
20
nilai pakai. Kerugian penurunan nilai disajikan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Entitas harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai dalam catatan atas laporan keuangan. 4.2 Pengukuran Jumlah Terpulihkan
Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara Fair Value Less Costs to Sell dan nilai pakai (Value in Use). Nilai pakai (Value in Use)
adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas sedangkan Fair Value Less Costs to Sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. 1. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan a.
Bukti terbaik. Harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset.
b.
Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat namun aset diperdagangkan di pasar aktif. Berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut.
c.
Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset. Berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas, pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.
2. Nilai pakai Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penghitungan nilai pakai aset: a.
Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset.
21
b.
Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut.
c. Nilai waktu uang, diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. d.
Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset.
e.
Faktor-faktor lain, seperti likuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut.
Pengestimasian nilai pakai meliputi langkah-langkah berikut : 1.
Mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Dalam mengukur nilai pakai, suatu entitas harus yaitu : a.
Mendasarkan proyeksi arus kas pada asumsi-asumsi yang memadai dan terdukungkan yang mencerminkan estimasi terbaik manajeman mengenai rentang kemungkinan-kemungkinan kondisi ekonomi yang akan terjadi selama masa manfaat aset. Bukti eksternal diberi bobot yang lebih tinggi.
b.
Mendasarkan proyeksi arus kas pada anggaran atau prakiraan keuangan terkini yang disetujui manajemen, tetapi harus mengeluarkan unsur estimasi arus kas masuk atau arus kas keluar yang berkaitan dengan restrukturisasi masa depan atau perbaikan maupun peningkatan kinerja aset. Proyeksi berdasarkan anggaran atau prakiraan keuangan tersebut harus meliputi jangka waktu maksimum lima tahun, kecuali jika penggunaan waktu yang lebih panjang dapat dijustifikasi.
c.
Mengestimasi proyeksi arus kas yang melewati periode yang tercakup dalam anggaran atau prakiraan terkini dengan mengekstrapolasi proyeksi yang didasarkan pada anggaran atau prakiraan tersebut dengan menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun untuk tahuntahun berikutnya, kecuali jika peningkatan tingkat pertumbuhan dapat dijustifikasi. Tingkat pertumbuhan ini tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang suatu produk, industri, negara atau
22
negara-negara tempat entitas beroperasi, atau untuk pasar tempat aset digunakan, kecuali tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Estimasi arus kas di masa depan meliputi : a.
Proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset.
b.
Proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset (termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan) dan dapat dikaitkan secara langsung, atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset.
c.
Arus kas neto, jika ada, yang akan diterima (atau dibayarkan) untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaatnya.
Hambatan dalam memproyeksi arus kas : -
Didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori.
-
Didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh manajemen.
-
Tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi.
-
Pendasaran kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi.
-
Periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tetap atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi.
-
Tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri, atau negara tempat entitas beroperasi atau pasar dimana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Untuk estimasi arus kas depan valuta asing, arus kas masa depan diestimasi
dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut.
23
Entitas mentranslasikan nilai sekarang dengan menggunakan tingkat pertukaran spot pada tanggal penghitungan nilai pakai.
2.
Menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Dasar penetapan tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang
menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskon ini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu dan profil risiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari salah satu: •
Tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis atau,
•
Rata-rata tertimbang biaya modal entitas yang tercatat di bursa efek yang memiliki aset sejenis.
Pengakuan Rugi penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tecatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan Pernyataan lain seperti model revaluasi pada PSAK 16 Aset Tetap. Setiap rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi sesuai diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama dan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. 4.3 Unit Penghasil Kas (UPK)
Unit
penghasil
kas
adalah
adalah
kelompok
terkecil
aset
teridentifikasikan yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar
24
independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika: (a) nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan; dan (b) aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dalam kasus ini, nilai pakai dan, jumlah terpulihkan, dapat ditentukan hanya untuk Unit Penghasil Kas Aset. Contohnya suatu entitas pertambangan memiliki jalur kereta api pribadi untuk mendukung aktivitas pertambangannya. Jalur kereta api pribadi dapat dijual hanya untuk nilai sisanya dan itu tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset lain pertambangan itu. Tidak dimungkinkan mengestimasi jumlah terpulihkan dari jalur kereta pribadi itu karena nilai pakainya tidak dapat ditentukan dan kemungkinan berbeda dari nilai sisanya. Oleh karena itu, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dimana jalur kereta pribadi tersebut tercakup, yaitu pertambangan itu secara keseluruhan. Jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah tercatat dari UPK: (a) Mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung, atau dialoksikan dengan dasar yang layak dan konsisten, ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas; dan (b) Tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan dari unit tersebut (kelompok dari unit) lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut (kelompok dari unit) dengan urutan sebagai berikut:
25
a.
pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill
yang
dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit). b.
selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut (kelompok dari unit) dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut (kelompok dari unit). Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai sesuai, entitas tidak harus
mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari: (a) nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual (jika ditentukan). (b) nilai pakainya (jika dapat ditentukan). (c) nol. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset tersebut menjadi harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit (kelompok dari unit). 4.4 Pembalikan Rugi Penurunan Nilai
Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset (selain goodwill ) mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, entitas mempertimbangkan, minimal, indikasi berikut ini: 1.
Infomasi yang bersumber dari luar. - Nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. - Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat, dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi maupun legal tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset itu didedikasikan. - Suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun selama periode itu, dan penurunan itu sepertinya akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset sehingga meningkatkan jumlah terpulihkan secara material.
2.
Informasi yang bersumber dari dalam. - Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut, atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat, seberapa jauh dan cara, aset tersebut digunakan atau diharapkan
26
untuk digunakan. Perubahan ini termasuk biaya-biaya yang timbul selama periode tersebut untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau merestrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup. - Bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset, (ada pengecualian) dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. 1.
Pembalikan Rugi Penurunan Nilai Aset Individu - Jumlah tercatat aset yang meningkat (selain goodwill ), yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. - Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset (selain goodwill ) diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan Pernyataan lain (contohnya, model revaluasi di PSAK 16). - Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait.
2.
Pembalikan Rugi Penurunan Nilai UPK - Dialokasikan kepada aset-aset dari unit (kecuali untuk goodwill ) pro rata dengan jumlah tercatat dari asetnya. - Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Alokasi pembalikan rugi penurunan nilai UPK, jumlah tercatat aset tidak
boleh dinaikkan diatas nilai yang terendah dari: a.
Jumlah terpulihkan (jika ditentukan); dan
27
b.
Jumlah tercatat yang telah ditentukan (amortisasi atau depresiasi neto) seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan
untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill . Pengungkapan Untuk setiap kelompok aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini: a. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai. b. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik. c. Jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode itu. d. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode tersebut. Entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5 mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap segmen: (a) Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode. (b) Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai material yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual, termasuk goodwill atau suatu unit penghasil kas: (a) Peristiwa dan kondisi yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai. (b) Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik.
28
(c) Untuk aset individual. (i)
Sifat dari aset.
(ii) Jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, segmen terlaporkan yang mencakup aset tersebut. (d) untuk unit penghasil kas; (i) Deskripsi unit penghasil kas (seperti apakah unit penghasil kas merupakan suatu lini produksi, suatu pabrik, suatu operasi bisnis, suatu wilayah geografi, atau suatu segmen yang dapat dilaporkan seperti dijelaskan dalam PSAK 5). (ii) Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelompok aset dan, jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, disajikan berdasarkan segmen terlaporkan. (iii) Jika agregasi dari aset untuk mengindentifikasi unit penghasil kas telah berubah sejak estimasi sebelumnya dari jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (jika ada), suatu uraian dari cara agregasi aset saat ini dan sebelumnya serta alasan perubahan cara unit penghasil kas diidentifikasi. (d) Apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) adalah nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. (e) Jika jumlah terpulihkan adalah nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual, dasar yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (seperti apakah nilai wajar ditentukan dengan mengacu kepada suatu pasar aktif). (f) Jika jumlah terpulihkan adalah nilai pakai, tingkat diskonto yang digunakan pada estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya (jika ada) dari nilai pakai. Entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai agregat dan pembalikan rugi penurunan nilai agregat yang diakui selama periode tertentu dalam hal tidak diungkapkannya informasi yaitu : (a) kelompok utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelompok utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. (b) peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan pemulihan rugi penurunan nilai tersebut.
29
Contoh Kasus
Properti Investasi di BPJS Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembuka
Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pedoman Akuntansi BPJS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain: a. Standar Akuntansi Keuangan; b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; c. International Financial Reporting Standards; dan d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program Jaminan Ketenagakerjaan. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut: a. Pengklasifikasian aset keuangan awal dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Neto, Tersedia Untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, sesuai persyaratan masing-masing klasifikasi berdasarkan kondisi pada tanggal tersebut; b. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;
30
c. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; dan d. Jumlah tercatat ekuitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah. Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
31
Properti Investasi
Properti investasi adalah penanaman dana investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan investasi. Investasi dalam properti tanah disajikan sebesar biaya perolehannya properti investasi tanah tidak disusutkan, karena BPJS Ketenagakerjaan berniat
32
untuk memperpanjang haknya apabila periode haknya telah berakhir. Investasi dalam properti bangunan disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Properti bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tetap 5% per tahun dari harga perolehannya. Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak, dan entitas bertujuan khusus melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi, aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.
33
Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK) a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014: - ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan - ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut:
34
1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/84/032014 2) PSAK 13 (Revisi 2011) Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya.
Properti Investasi pada Program Jaminan BPJS
35
Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
Laporan keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) disusun berdasarkan laporan konsolidasian penutup PT Jamsostek (Persero) yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dasar Penyusunan, Pengukuran dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua. Pedoman Akuntansi Program JHT disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain: a. Standar Akuntansi Keuangan; b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; c. International Financial Reporting Standards; dan d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Program JHT.
36
Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut: 1) Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan kondisi pada tanggal tersebut; 2) Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah; 3) Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah;dan 4) Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang ditetapkan pemerintah. Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan Posisi Laporan Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Aset Neto Pembuka Program JHT disusun berdasarkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK- 50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero). Properti Investasi
Pengelolaan properti investasi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KEP/85/032014 mengenai klasifikasi properti investasi, klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaanya sebagai berikut:
37
c. Tanah; d. Bangunan Properti; e. Aset Fasilitas Properti; f. Peralatan Properti; g. Peralatan Lain Properti;dan h. Aset Properti Dalam Konstruksi. Aset Properti Investasi dikuasai oleh Program Jaminan Hari Tua untuk menghasilkan sewa (rent ) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian (appraisal ) oleh pihak yang berkompeten dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan perubahan aset neto. Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan perubahan aset neto dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Akun properti investasi merupakan penempatan dana investasi program JHT per 1 Januari 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pencatatan properti investasi program JHT mengacu pada PSAK 18 (Revisi 2010) “Entitas Purna Karya”, yaitu menggunakan model nilai wajar untuk pengukuran setelah
pengakuan awal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan perubahan aset neto. Nilai wajar properti investasi per 1 Januari 2014 ditentukan berdasarkan hasil laporan Penilai Independen sebagai berikut: a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muhammad Taufik Nomor : 12201/PNL/MT/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Penilaian Properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen
menggunakan
metode
penilaian
dengan
menggunakan
38
pendekatan pendapatan dengan metode arus kas yang didiskonto dan pendekatan kalkulasi biaya. b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Nomor : (a) 0251-F/PNL/MBPRU-JKT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai jual paksa. c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Firman Azis dan Rekan Nomor : 54/KJPP_FA&R.BDG/ATB /UM/2/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam menentukan nilai wajar. Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya.
39
Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas PSAK dan ISAK) a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014: - ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan - ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pada tahun 2014 Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain sebagai berikut: 1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/84/032014.
40
2) PSAK 13 (Revisi 2011) Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan tujuan penggunaannya.
41
