HUKUM PROPERTI

HUKUM PROPERTI

Properti secara umum didefinisikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan (KBBI). Dalam konsep penilaian sendiri yang dimaksud dengan properti adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan, yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu (spesific interest) atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya (KPUP Standar Penilaian Indonesia hal.1). Berdasarkan penjelasan tersebut pada umumnya properti didefinisikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan, sedangkan jika kita lihat lebih lanjut dari sudut pandang penilaian, properti sebenarnya bukan hanya harta berupa tanah dan bangunan saja, akan tetapi juga didalamnya terdapat aspek legal, hak, dan manfaat yang muncul atas kepemilikan terhadap tanah dan bangunan itu sendiri. Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin kuat dan berkembang ke arah yang positif, sehingga mendorong investasi khususnya dalam bidang properti semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal H al tersebut didukung oleh pernyataan dari REI (Real Estate Indonesia) yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor properti di Indonesia tahun 2011 meningkat melebihi melebihi target semula yaitu 15% dari tahun 2010 (koran-jakarta.com). Adanya tren kenaikan dalam bisnis properti yang cukup signifikan tersebut, perlu dikaji lebih dalam. Properti (dalam hal ini tanah) merupakan barang yang memiliki suplai terbatas sedangkan permintaan terhadap properti sendiri semakin meningkat, hal tersebut menjadikan bisnis properti rawan terjadi pelanggaran karena dianggap sangat menguntungkan. Oleh karena itu peranan hukum sangat penting dalam mengatur dan membatasi bisnis properti khususnya yang berkaitan dengan aspek legal properti yang mengatur hak-hak terhadap properti. Kepemilikan properti sendiri diatur dalam undang-undang,

dimana dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang no.5 tahun 1960 disebutkan bahwa hak atas tanah terbagi menjadi : a. Hak milik b. Hak guna usaha c. Hak guna bangunan d. Hak pakai e. Hak sewa f. Hak membuka tanah g. Hak memungut hasil hutan h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. 1. Hak Kepemilikan Asing atas Properti di Indonesia

Hak kepemilikan warga negara asing atas properti di Indonesia saat ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Tumbuhnya bisnis properti mengakibatkan meningkatnya jumlah investor asing yang tertarik untuk membeli properti di Indonesia baik digunakan untuk tempat tinggal maupun untuk kepentingan komersial. Warga negara asing (WNA) di Indonesia dibatasi kepemilikannya terhadap tanah hanya sebatas hak pakai dan hak sewa. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah hak pakai dan hak sewa dianggap rumit dan kurang

menguntungkan,

sehingga

hal

tersebut

menyebabkan

munculnya

pelanggaran dalam hak kepemilikan WNA. Salah satu yang sering ditemui adalah banyak WNA yang membuat kesepakatan dengan