PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Santi Risdiana Nim: 112114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015


ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Santi Risdiana Nim: 112114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


Skripsi

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM.,Ak.,CA

ii

Tanggal: 30 Oktober 2015


Skripsi ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

Dipersiapkan dan di tulis oleh: Santi Risdiana Nim: 112114034 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tangga123 November 2015 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Fr. Reni Retno A, M.Si.,Ak.,CA

Sekretaris

Lisia Apriani S.E., M.Si.,Ak.,QIA.,CA

Anggota Anggota

Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM., Ak.,CA A. Diksa Kuntara S.E.,M.F.A.,Ak.,QIA

Anggota

Josephine Wuri S.E.,M.Si

111

~/

.~:

.~._._.

-.:Jr:;.-.--.-.-.._._._ __. .__.

"@f.:....

(?11.'


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Tak ada seorangpun yang mencapai kesuksesannya tanpa berusaha dan berdoa.

Usaha tanpa berdoa tidak ada artinya. Berdoa tanpa usaha pun tidak ada artinya. Doa dan usaha hendaknya seimbang. (ORA ET LABORA)

Kupersembahkan untuk: Tuhan Yesus Kristus Kedua orang tuaku, kakakku, Dan adik-adikku

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR – Studi Kasus di pemerintah Kota Yogyakarta, akan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 November 2015 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin, atau meniru tulisan orang lainseolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 November 2015 Yang membuat pernyataan,

(Santi Risdiana)

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Santi Risdiana

NIM

: 112114034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR ( Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk keperluan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 November 2015 Yang menyatakan

( Santi Risdiana)

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.

2.

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3.

Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan membantu penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.

4.

Bapak dan Ibu selaku staf di UPT Malioboro.

5.

Bapak Lukman dan bapak Azis selaku staf di Dinas perhubungan kota Yogyakarta.

vii


6.

Bapak Eko selaku staf di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta .

7.

Mama, Papa dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan dukungan doa, semangat serta setia mendengarkan keluhanku selama menyelesaikan skripsi ini.

8.

Mas Dedy tersayang yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

9.

Pacarku, Krisna yang telah menemani dan membantu serta memberikan dukungan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Buat teman-teman Program Studi Akuntansi khususnya Kelas A angkatan 2011, Universitas Sanata Dharma. 11. Buat teman-temanku, Mimi, Mellinda, Meiliana, Echa, Yuni, Ria dan Albertus yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 November 2015

(Santi Risdiana)

viii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN

ii

HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR

vii

HALAMAN DAFTAR ISI

viii

HALAMAN DAFTAR TABEL

xii

HALAMAN LAMPIRAN

xiii

ABSTRAK

xv

ABSTRACT BAB I

BAB II

xvi PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Rumusan Masalah

2

C. Tujuan Penelitian

3

D. Manfaat Penelitian

4

E. Sistematika Penulisan

4

LANDASAN TEORI

6

A. Otonomi Daerah

6

ix


BAB III

BAB IV

B. Penerimaan Daerah

6

C. Belanja Daerah

9

D. Pendapatan Asli Daerah

13

E. Retribusi Daerah

16

F. Retribusi Parkir

24

G. Efektivitas

29

H. Efisiensi

30

I.

Kontribusi

33

J.

Laju Pertumbuhan

34

K. Matriks Potensi

35

METODE PENELITIAN

38

A. Jenis penelitian

38

B. Tempat dan Waktu Penelitian

38

C. Subjek dan Objek Penelitian

39

D. Variabel Penelitian dan definisi Operasional Variabel

39

E. Jenis dan Sumber Data

40

F. Teknik Pengumpulan Data

41

G. Teknik Analisis Data

42

GAMBARAN UMUM

50

A. Sejarah Kota Yogyakarta

50

B. Kondisi Geografis

52

x


BAB V

BAB VI

C. Gambaran Penerimaan Retribusi parkir

55

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

58

A. Deskripsi data

58

B. Analisis Data

60

C. Pembahasan

87

PENUTUP

93

A. Kesimpulan

93

B. Keterbatasan Penelitian

95

C. Saran

95

DAFTAR PUSTAKA

97

LAMPIRAN

100

xi


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir

30

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Retribusi Parkir

33

Tabel 3. Kriteria Matriks Potensi retribusi Parkir

37

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir

43

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Retribusi Parkir

44

Tabel 6. Kriteria Matriks Potensi retribusi Parkir

49

Tabel 7. Tarif Retribusi Parkir

55

Tabel 8. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

58

Tabel 9. Target penerimaan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

59

Tabel 10.Biaya Pemungutan retribusi parkir dari Tahun 2010-2014

59

Tabel 11.Insentif Biaya pemungutan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

60

Tabel 12.Realisasi penerimaan Retribusi daerah dari Tahun 2010-2014

60

Tabel 13. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

62

Tabel 14. Perhitungan Efisiensi penerimaan retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

68

Tabel 15. Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi parkir dari Tahun 2010-2014

72

Tabel 16 . Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2010

73


74

xii



75


76


77

Tabel 21 . Perhitungan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah dari Tahun 2010-2014

79

Tabel 22 . Perhitungan Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

82

Tabel 23 . Matriks Potensi Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014

xiii

86


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Pedoman Wawancara Lampiran 2. Hasil Wawancara

100 101

xiv


ABSTRAK ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta) Santi Risdiana Nim:112114034 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, kontribusi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, Laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, dan Potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 yang dihitung dengan matriks potensi retribusi parkir. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kontribusi, rasio laju pertumbuhan dan matriks potensi. Hasil analisis data menunjukkan efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan efektif, dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan sangat efisien. Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota yogyakarta dari tahun 2010-2014 dikatakan potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi masuk dalam kategori prima.

xv


ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL, EFFECTIVENESS, AND EFFICIENCY OF PARKING RETRIBUTION ( A Case Study at Yogyakarta City Government from 2010-2014) Santi Risdiana Nim:112114034 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015 The aim of the research was to analyze: The effectiveness and efficiency of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014, the contribution of the parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014, the development of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014, and the potential of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 calculated with potential matrix of parking retribution. The type of this research was case study. The data were taken by documentation and interview. The techniques of the data analysis were calculating effectiveness ratio, efficiency ratio, contribution ratio, development ratio, and potential matrix. The data analysis result showed that the effectiveness of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 is effective, and the efficiency of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 is very efficient. The contribution of parking retribution toward the retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 is potential. The development of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 is positive. The potential of parking retribution at Yogyakarta City Government from 2010 up to 2014 calculated with potential matrix is in prime category.

xvi


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peranan pendapatan asli daerah didalam penerimaan pemerintah daerah tingkat I relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangun daerah. Menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, baik dalam hal mencari pemasukan maupun alokasi pengeluarannya. Prinsip otonomi daerah ini diharapkan dapat membuat pemerintah kota maupun kabupaten untuk lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber dana yang dimiliki melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

Kota Yogyakarta sebagai kota yang kaya akan kebudayaan, wisata, dan pendidikan memiliki potensi yang besar untuk di kunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan luar pulau maupun wisatawan asing. Tempat-tempat tersebut memberikan peluang yang besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai sumber pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor retribusi. Penelitian ini memilih retribusi parkir yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan alasan adanya tempat-tempat tersebut membuat wisatawan asing maupun luar pulau terus berdatangan ke Kota Yogyakarta. Banyak dari wisatawan tersebut mengunjungi tempat-tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka, selain itu banyak juga yang menggunakan bus pariwisata. Kendaraan yang mereka gunakan tersebut, berdampak pada lokasi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terus dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Parkir”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:


1.

Bagaimana efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 ?

2.

Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 ?

3.

Bagaimana laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014?

4.

Bagaimana potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi retribusi parkir?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1.

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014.

2.

Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014.

3.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014.

4.

Untuk mengetahui potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, yang dihitung dengan matriks potensi retribusi parkir?


D. Manfaat Penelitian Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1.

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan potensi dan pengelolaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan perbandingan. 3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang retribusi daerah khususnya retribusi parkir.

E. Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai otonomi daerah, penerimaan


daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi

parkir,

efektivitas,

efisiensi,

kontribusi,

laju

pertumbuhan dan matriks potensi. BAB III

Metode Penelitian Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

Gambaran Umum Pemerintah Bab ini berisi mengenai gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB V

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, yang terdiri dari analisis data dan pembahasan mengenai efektivitas retribusi parkir, efisiensi retribusi parkir, kontribusi retribusi parkir, laju pertumbuhan retribusi parkir dan potensi retribusi parkir.

BAB VI

Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti.


BAB II LANDASAN TEORI A. Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap daerah harus mampu mengatur daerahnya sendiri, baik dalam hal pemasukan maupun alokasi pengeluarannya. Adanya prinsip otonomi daerah ini diharapkan pemerintah kota maupun kabupaten akan lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber daya yang dimiliki melalui PAD.

B. Penerimaan Daerah 1.

Definisi Penerimaan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

6


2.

Sumber Penerimaan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari dua sumber yaitu: a.

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber yaitu: 1) Pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN)

yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi

bertujuan

untuk

menciptakan keseimbangan keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3) Lain-lain pendapatan, yaitu pendapatan yang terdiri atas hibah dan pendapatan darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, bada atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun


4) barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, atau krisis solvabilitas yang tidak bisa ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan b.

Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Darise (2009:42), penerimaan daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi terdiri dari dua sumber yaitu: a.

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

b.

Pembiayaan daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.


C. Belanja Daerah 1.

Definisi Belanja Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. “Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah” (Darise 2009: 131).

2.

Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Daerah Menurut Darise (2009: 133), belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu: a.

Belanja langsung, yaitu belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan


terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber Daya Manuasia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja barang atau jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Nilai aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.


b.

Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 3) Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

kepada

perusahaan

atau

lembaga

tertentu

yang

menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar


harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 5) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk atau barang kepada kelompok anggota masyarakat, dan partai politik, dan pemberian secara selektif, dan tidak terus menerus atau tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 6) Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7) Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada


kabupaten atau kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. 8) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.

Definisi Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentang PAD, Darise (2009: 48) menyatakan sebagai berikut: PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.


2.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD berasal dari empat sumber, yaitu: a.

Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Menurut Darise (2009: 43), PAD berasal dari empat sumber yaitu: a.

Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah. b.

Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

d.

Lain-lain PAD yang sah, yaitu PAD yang tidak termasuk pada kelompok di atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan

pemda

atas

keterlambatan

pelaksanaan

pekerjaan,

pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas


umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

E. Retribusi Daerah 1.

Definisi Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi” (Mahmudi 2009: 25).

2.

Objek Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut: a.

Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.


b.

Jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c.

Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian

dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 3. Subjek Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek retribusi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut: a.

Retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis retribusi jasa umum adalah: 1) Retribusi pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai


pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yaitu pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: a) Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. b) pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah. c) penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yaitu pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:


a) Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat. b) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. 5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah

daerah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. 6) Retribusi pelayanan pasar, yaitu Penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang

undangan,

yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.


9) Retribusi penggantian biaya cetak peta, yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. 10) Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, yaitu pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 11) Retribusi pengolahan limbah cair, yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, yaitu: a) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. b) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 13) Retribusi pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. b.

Retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.


Jenis retribusi jasa usaha adalah: 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian kekayaan daerah. 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan, yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 3) Retribusi tempat pelelangan, yaitu: a) Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. b) Tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 4) Retribusi terminal, yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 5) Retribusi tempat khusus parkir, yaitu Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah.


6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, yaitu pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 7) Retribusi rumah potong hewan, yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 8) Retribusi pelayanan ke pelabuhan, yaitu pelayanan jasa ke pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 10) Retribusi penyeberangan di air, yaitu Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. c.

Retribusi perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:


1) Retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 3) Retribusi izin gangguan, yaitu pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 4) Retribusi izin trayek, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 5) Retribusi izin usaha perikanan, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.


F. Retribusi Parkir 1.

Definisi Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, retribusi parkir yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, tempat parkir adalah: Tempat pemberhentian kendaraan dilokasi yang telah ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

2.

Penetapan Lokasi dan Tempat Parkir Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran, lokasi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta di bagi menjadi dua lokasi yaitu: a.

Kawasan I Kawasan I meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut: 1) Jl. Laksda Adisucipto;

3) Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo;

2) Jl. Urip Sumoharjo;

4) Jl. Gadjah Mada;


5) Jl. C. Simanjuntak;

22) Jl. Hayam Wuruk;

6) Jl. Jendral Sudirman;

23) Jl. AM Sangaji;

7) Jl. P. Mangkubumi dan

24) Jl. Dr. Sardjito;

sirip-siripnya; 8) Jl. Malioboro dan

25) Jl. Gejayan;

sirip-siripnya; 9) Jl. Ahmad Yani dan

26) Jl. RE Martadinata;

sirip-siripnya; 10) Jl. P. Senopati;

27) Jl. HOS Cokroaminoto;

11) Jl. Mayor Suryotomo

28) Jl. Kapten Piere Tendean;

dan sirip-siripnya; 12) Jl. Mataram;

29) Jl. Letjend MT Haryono;

13) Jl. Gandekan Lor;

30) Jl. Mayjend Sutoyo;

14) Jl. Jogonegaran;

31) Jl. D.I. Panjaitan;

15) Jl. Bhayangkara;

32) Jl. Gedongkuning;

16) Jl. KHA. Dahlan;

33) Jl. Veteran;

17) Jl. Trikora; aw.

34) Jl. Tentara Pelajar;

18) Jl. Ketandan;

35) Jl. Bumijo;

19) Jl. Sriwedani;

36) Jl. Ahmad Jazuli;

20) Jl. Prof. Dr. Yohannes;

37) Jl. Yos Sudarso;

21) Jl. Wachid Hasyim;

38) Jl. Juwadi;


39) Jl. Kusumanegara;

54) Jl. Johar S;

40) Jl. Sultan Agung;

55) Jl. Munggur;

41) Jl. P. Diponegoro dan

56) Jl. Faridan M. Noto;

sirip-siripnya ; 42) Jl. Brigjend Katamso;

57) Jl. Bantul;

43) Jl. Emplasement

58) Jl.Bugisan;

Lempuyangan; 44) Jl. Secodiningratan;

59) Jl. Jlagran Lor;

45) Jl. Kol. Sugiyono;

60) Jl. Kemetiran;

46) Jl. Menteri Supeno;

61) Jl. Ngasem;

47) Jl. Tamansiswa;

62) Jl. Mas Suharto;

48) Jl. Parangtritis;

63) Jl. Kenari;

49) Jl. Magelang;

64) Jl. Gayam;

50) Jl. Kyai Mojo;

65) Jl. Cendana;

51) Jl. Cik Di Tiro;

66) Jl. Melati Wetan;

52) Jl. Kahar Muzakkir;

67) Jl. Ibu Ruswo;

53) Jl. Dr Sutomo; b.

Kawasan II Menurut Keputusan Walikota Yogyakarta No. 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta, kawasan II terdiri dari empat ratus sembilan puluh satu ruas


jalan. Peneliti mengambil tiga puluh ruas jalan sebagai contoh dari kawasan II yaitu:

3.

1) Jl. Sugeng Jeroni

16) Jl. Lokananta

2) Jl. Perintis Kemerdekaan

17) Jl. Pareanom

3) Jl. Gambiran

18) Jl. Tegal Gendu

4) Jl. Ngeksigondo

19) Jl. Kemasan

5) Jl. Sorogenen

20) Jl. Mondorakan

6) Jl. Tegal Turi

21) Jl. Karanglo

7) Jl. Atmo Sukarto

22) Jl. Watu Gilang

8) Jl. Kebon Raya

23) Jl. Purbayan

9) Jl. Ki Penjawi

24) Jl. Widuri

10) Jl. Bung Tarjo

25) Jl. Nuri

11) Jl. Bausasran

26) Jl. Umum Kalipan

12) Jl. Juminahan

27) Jl. Pengok Kidul

13) Jl. Pasar Kembang

28) Jl. Jl. Mawar

14) Jl. Ki Mangun Karsoro

29) Jl. Patimura

15) Jl. Lowano

30) Jl. Mayang

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi parkir di tepi jalan umum


yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Menurut TmBooks (2013:35), objek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. 4.

Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tempat khusus parkir. Menurut TmBooks (2013:30), objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan


tempat parkir di tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir di golongkan sebagai retribusi jasa usaha.

G. Efektivitas Menurut Halim (2008: 234), efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. “Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai” (Mahmudi 2015: 86). Efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan retribusi parkir sesuai dengan hasil yang ditargetkan. Efektivitas retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dan data anggaran atau target retribusi parkir pada tahun tertentu. Rasio efektivitas retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008: 234): Rasio efektivitas =

Realisasi penerimaan retribusi parkir x 100% target penerimaan retribusi parkir

“Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efektivitas ditunjukkan pada tabel berikut ini:


Tabel 1: Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir Rasio efektivitas Kriteria ≥ 100% Efektif 85 s.d. 99% Cukup Efektif 65 s.d. 84% Kurang Efektif < 65% Tidak efektif Sumber: Mahmudi (2015: 111)

H. Efisiensi Menurut Halim (2008: 234), “Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”. “Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut” (Mahmudi 2015: 85). Efisiensi retribusi parkir yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan retribusi parkir dengan menggunakan sumber daya dan biaya pemungutan retribusi parkir yang terendah. Efisiensi retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data biaya pemungutan retribusi parkir dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, biaya pemungutan yaitu biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan retribusi parkir adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan


pemungutan retribusi parkir yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan retribusi parkir dapat diketahui dengan menjumlahkan biaya pengadaan karcis dengan biaya rutin. “Biaya pengadaan karcis yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mencetak karcis retribusi parkir. Biaya rutin yaitu biaya yang terdiri dari tunjangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir dan pengadaan seragam parkir” (Noverita 2010: 48). Besarnya biaya insentif pemungutan retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, prosedur pengadaan karcis retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu: 1.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan dan menyerahkan karcis hasil pengadaan kepada penyimpan atau pengurus barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.

Penyimpan atau pengurus barang SKPD menerima karcis hasil pengadaan dari PPTK dan mencatat penerimaan karcis ke dalam kartu karcis barang cetakan.

3.

Juru pungut menghitung kebutuhan atau persediaan karcis masing-masing juru parkir dengan dasar estimasi sebagai berikut:


a.

Untuk kawasan malioboro dan kawasan pasar berdasarkan jumlah juru parkir dikalikan potensi parkir per hari dikalikan tiga hari.

b.

Untuk kawasan diluar malioboro dan pasar berdasarkan jumlah juru parkir dikalikan potensi parkir perhari dikalikan tujuh hari.

4.

Pembantu bendahara penerimaan mengajukan permintaan proporsi karcis kepada penyimpan atau pengurus barang (dengan menggunakan form permintaa porporasi karcis) sebanyak dua kali estimasi kebutuhan karcis sebagai persediaan awal karcis retribusi parkir di tepi jalan umum.

5.

Berdasarkan permintaan dari pembantu bendahara penerimaan, penyimpan atau pengurus barang barang SKPD mengirim karcis ke DPDPK untuk diporporasi dan dicatat di kartu barang karcis cetakan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, seragam yang wajib digunakan juru parkir ditentukan dengan keputusan kepala SKPD yang berwenang, adapun ketentuan dari seragam tersebut yaitu warna terang atau jelas, mencerminkan corak budaya kota yogyakarta, dan memiliki daya tarik wisata. Rasio efisiensi retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008:

234): Rasio efisiensi =

Biaya Pemungutan retribusi parkir X 100% Realisasi penerimaan retribusi parkir


“Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efisiensi ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 2: Kriteria Efisiensi Retribusi Parkir Rasio efisiensi Kriteria < 90% Sangat Efisien 90 s.d. 99% Efisien 100% Cukup Efisien > 100% Tidak efisien Sumber: Mahmudi (2015: 111)

I.

Kontribusi Menurut Tim Reality (2008: 384), “Kontribusi adalah sumbangan; uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan”. “Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap PAD” ( Halim 2004:163). Kontribusi retribusi parkir yaitu sumbangan atau peran serta penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah. Kontribusi retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dan realisasi penerimaan retribusi daerah. Rasio kontribusi retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2004: 163): Kontribusi =

X X 100% Y


Keterangan: X : Realisasi penerimaan retribusi parkir Y : Realisasi penerimaan retribusi daerah Tujuan perhitungan kontribusi retribusi parkir ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir tersebut potensial atau tidak potensial. “Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah, dan dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah” (Adi 2013: 59).

J.

Laju Pertumbuhan “Pertumbuhan adalah keadaan tumbuh; perkembangan (kemajuan)” (Tim reality 2008: 653). Menurut Halim (2004: 291), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Laju pertumbuhan retribusi parkir adalah laju perkembangan atau kemajuan penerimaan retribusi parkir dalam suatu periode tertentu ke periode berikutnya. Laju pertumbuhan retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dan realisasi penerimaan


retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2004: 163): Gx =

Xt

X (t X (t

1)

X 100%

1)

Keterangan: Gx : Laju pertumbuhan retribusi parkir Xt : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu X(t-1): Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya Tujuan perhitungan laju pertumbuhan retribusi parkir adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tersebut positif atau negatif. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan.

K. Matriks Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1096), “Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya”. “Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan” (Mahmudi 2009:48). Potensi retribusi


parkir yaitu kemampuan yang sudah dimiliki retribusi parkir untuk menjadi sektor andalan bagi pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi retribusi parkir dapat diketahui dengan menggunakan tabel kriteria matriks potensi. “Kriteria matriks potensi retribusi parkir dikelompokkan menjadi empat kondisi” (Haning dan Radianto 2005: 71): 1.

Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah.

2.

Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, dan Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah.


3. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah. 4.

Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah.

Kriteria matriks potensi retribusi parkir ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 3: Kriteria Matriks Potensi Retribusi Parkir Pertumbuhan Positif Negatif Sumber: Haning dan Radianto, 2005

Potensial Prima Potensial

Kontribusi Tidak Potensial Berkembang Terbelakang


BAB III METODE PENELITIAN A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dilakukan secara utuh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan objek dan di batasi dengan tempat dan waktu tertentu, sehingga kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini hanya berlaku untuk UPT Malioboro, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian 1.

Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di kantor UPT Malioboro, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

2.

Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2015

38


C. Subjek dan Objek Penelitian 1.

Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian tersebut. Subjek pada penelitian ini adalah UPT Malioboro, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

2.

Objek Penelitian Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok penelitian. Objek pada penelitian ini adalah efektivitas retribusi parkir, efisiensi retribusi parkir, potensi retribusi parkir dan retribusi daerah.

D. Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel Menurut Jogiyanto (2010: 142), Variabel (Variable) adalah “suatu simbol yang berisi suatu nilai”. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu: 1. Efektivitas Retribusi Parkir, yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan retribusi parkir sesuai dengan hasil yang ditargetkan. 2. Efisiensi Retribusi Parkir, yaitu menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan retribusi parkir dengan menggunakan biaya pemungutan retribusi parkir yang terendah oleh pemerintah kota Yogyakarta.


3. Potensi Retribusi Parkir, yaitu kemampuan retribusi parkir untuk menjadi andalan bagi pemerintah kota Yogyakarta dengan memberikan kontribusi yang besar bagi retribusi daerah apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. 4. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

E. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 1. Data Primer Data primer dalam penelitian ini diambil melalui wawancara pada staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. 2. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari data kepustakaan yang ada di UPT Malioboro, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Data yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu:


a. Gambaran umum pemerintah kota Yogyakarta, diambil dari website Pemerintah Kota Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b.

Data realisasi penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, diambil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

c.

Data anggaran atau target retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, diambil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

d. Data biaya pemungutan retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, diambil dari UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. e.

Data realisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, diambil dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.

Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi berupa tanya jawab kepada responden atau narasumber yang


berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk

mendapatkan

data

yang

diperlukan. Pihak yang diwawancarai adalah staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. 2.

Dokumentasi Dokumentasi

adalah

teknik

pengumpulan

data

dengan

cara

mengumpulkan data atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa sumber tertulis dan gambar (foto), yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, UPT Malioboro dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data 1.

Efektivitas dan Efisiensi a.

Efektivitas Efektivitas merupakan perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang dihasilkan. Efektivitas retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dan data anggaran atau target retribusi parkir. Rasio efektivitas retribusi parkir, dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008: 234): Rasio efektivitas =


“Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%.


Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efektivitas retribusi parkir ditunjukkan pada tabel 1 yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman tiga puluh (30), berikut rasio efektivitas retribusi parkir tersebut: Tabel 4: Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir Rasio efektivitas Kriteria ≥ 100% Efektif 85 s.d. 99% Cukup Efektif 65 s.d. 84% Kurang Efektif < 65% Tidak efektif Sumber: Mahmudi (2015: 111)

b.

Efisiensi Menurut Halim

(2008:

234), efisiensi

adalah rasio

yang

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data biaya pemungutan retribusi parkir dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir. Biaya pemungutan retribusi parkir dapat diketahui dengan menjumlahkan biaya pengadaan karcis dengan biaya rutin. “Biaya pengadaan karcis yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mencetak karcis retribusi parkir. Biaya rutin yaitu biaya yang terdiri dari tunjangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir dan pengadaan seragam parkir” (Noverita 2010: 48). Besarnya biaya insentif pemungutan retribusi


parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi parkir. Rasio efisiensi retribusi parkir, dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008: 234): Rasio efisiensi = “Kinerja


pemerintah

daerah

dalam

melakukan

pemungutan

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efisiensi retribusi parkir ditunjukkan pada tabel 2 yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman tiga puluh tiga (33), berikut rasio efisiensi retribusi parkir tersebut: Tabel 5: Kriteria Efisiensi Retribusi Parkir Rasio efisiensi Kriteria < 90% Sangat Efisien 90 s.d. 99% Efisien 100% Cukup Efisien > 100% Tidak efisien Sumber: Mahmudi (2015: 111)

2.

Kontribusi Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah. Kontribusi retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dan realisasi penerimaan retribus daerah.


Kontribusi retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (halim 2004: 163): Kontribusi =

X X 100% Y

Keterangan: X : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Y : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam menentukan kontribusi retribusi parkir dalam kategori potensial atau tidak potensial, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). Kategori kontribusi retribusi parkir ditentukan dengan mengambil rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi daerah sebagai tolok ukur dan kemudian dibandingkan dengan kontribusi retribusi parkir. Rata-rata kontribusi retribusi daerah dapat diketahui dengan mengambil data kontribusi retribusi daerah dari tahun 2010-2014 kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi retribusi daerah yaitu enam belas retribusi daerah. Rata-rata kontribusi retribusi daerah dapat diketahui dengan rumus (Boedijoewono 2007: 75):

X

X N

Keterangan: X = Notasi dari rata-rata

Jumlah X = nilai dari data X1....sampai Xn


N = Jumlah Frekuensi Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi daerah, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi daerah. 3.

Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan retribusi parkir dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2004:163): Gx =

Xt

X (t X (t

1)

X 100%

1)

Keterangan: Gx : Laju pertumbuhan retribusi parkir Xt : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu X(t-1): Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya Tujuan perhitungan laju pertumbuhan retribusi parkir tersebut untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 positif atau negatif. “Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke


tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan” (Adi 2013: 59). 4.

Matriks Potensi Tujuan menggunakan analisis matriks potensi adalah untuk menentukan retribusi parkir masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005), dalam menentukan kriteria retribusi parkir tersebut. Adapun kriteria matriks potensi tersebut yaitu sebagai berikut: a.


b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014


mengalami penurunan, dan Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah. c.

Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah.

d.

Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan kedalam rumus tabel Kriteria matriks potensi retribusi parkir pada tabel tiga (3) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 37, berikut kriteria matriks potensi retribusi parkir tersebut:


Tabel 6: Kriteria Matriks Potensi Retribusi Parkir Kontribusi Pertumbuhan Potensial Tidak Potensial Positif Prima Berkembang Negatif Potensial Terbelakang Sumber: Haning dan Radianto, 2005


BAB IV GAMBARAN UMUM A. Sejarah Kota Yogyakarta Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Gianti pada tanggal 13 februari 1755 yang ditandatangani kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua: setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede, dan ditambah daerah mancanegara yaitu: Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, dan Grobogan. Setelah selesai Perjanjian pembagian Daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada didalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada

50


sebuah desa kecil bernama Pachetokan, dan disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabat hutan tadi untuk didirikan kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati Pesanggrahan Ambarketawang daerah gamping, yang tengah dikerjakan juga. Pesanggrahan tersebut diresmikan pada tanggal 9 Oktober 1755, dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya, dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan


menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945.

B. Kondisi Geografis 1.

Batas Wilayah Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 (empat) daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara : Kabupaten Sleman Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman Sebelah selatan: Kabupaten Bantul Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.


2.

Keadaan Alam Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu: Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong Bagian tengah adalah Sungai Code Sebelah barat adalah Sungai Winongo

3.

Luas Wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,50 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY, dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 RW, dan 2.525 RT.

4.

Tipe Tanah Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, Kondisi ini disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami penyusutan.


5.

Iklim Tipe iklim Kota Yogyakarta "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin yang bertiup pada umumnya adalah angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, sedangkan pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

6.

Demografi Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk kota Yogyakarta tahun 2010 adalah 402.709 orang yang terdiri dari 195.704 orang laki-laki dan 207.005 orang perempuan. Secara keseluruhan penduduk kota yogyakarta dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Pertambahan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada tahun 2010 kepadatan penduduk kota Yogyakarta sebesar 11.958 jiwa/km2, tahun 2011 sebesar 12.077 jiwa/km2, tahun 2012 sebesar 12.234 jiwa/km2, dan sampai tahun 2013 kepadatan penduduk kota Yogyakarta tercatat sebanyak 12.391 jiwa/km2.


C. Gambaran Penerimaan Retribusi Parkir 1.

Sumber Penerimaan Retribusi Parkir Penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta berasal dari UPT Maliboro dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Penerimaan retribusi parkir yang dipungut UPT malioboro meliputi lokasi parkir kawasan I disepanjang jalan malioboro, dan penerimaan retribusi parkir yang dipungut Dinas Perhubungan meliputi lokasi parkir di lima ratus lima puluh tujuh ruas jalan di Kota Yogyakarta yang terdiri dari kawasan I dan kawasan II.

2.

Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7: Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum No Jenis Kendaraan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Truk gandengan, sumbu III atau lebih Truk Besar Bus Besar Truk sedang atau Box Bus sedang Sedan, Jeep,Pickup, Station Wagon atau Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sepeda Motor Sepeda Listrik Sepeda

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

Tarif Kawasan I Kawasan II (Rupiah) (Rupiah) 30.000 20.000 20.000 15.000 20.000 15.000 15.000 10.000 15.000 10.000 2.000 2.000 1.000 500 500

1.000 500 500


3.

Proses Pemungutan Retribusi Parkir Proses pemungutan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta berawal dari pengurus atau Penyimpan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerahkan karcis yang sudah diporporasi kepada Pembantu Bendahara Penerimaan, penerimaan karcis yang sudah diporporasi oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dicatat ke dalam Register Distribusi Karcis Retribusi Parkir. Juru Pungut setiap awal hari kerja meminta panjar karcis terporporasi kepada Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan estimasi kebutuhan karcis parkir setiap hari, karcis yang diterima oleh juru pungut dicatat dalam Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir. Juru pungut menyerahkan buku dua kepada juru parkir. Juru Parkir menggunakan karcis tersebut untuk memungut retribusi parkir, pengguna atau pemakai jasa parkir diberi karcis oleh juru parkir sebagai tanda bukti. Juru Parkir kemudian menghitung jumlah penerimaan retribusi parkir dan menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada Juru Pungut. Juru parkir mendapat Tanda Bukti Setor dari Juru Pungut.

4.

Proses Penerimaan Retribusi Parkir Proses penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta berawal dari Juru Parkir menyetorkan uang retribusi parkir yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Juru Pungut, uang retribusi parkir oleh Juru Pungut dicatat di buku rekapitulasi penerimaan harian. Juru Pungut pada


akhir hari kerja menyerahkan uang retribusi parkir kepada Pembantu Bendahara Penerimaan, hasil retribusi parkir oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dicatat di buku penerimaan dan penyetoran retribusi parkir. Juru Pungut dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan (TKB) oleh Pembantu Bendahara Penerimaan. Pembantu Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja menyetorkan uang ke bank dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, Kontribusi retribusi parkir terhadap Retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014, dan potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014. Data tersebut di peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 1.

Data Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Data realisasi penerimaan retribusi parkir selama lima tahun dari tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 8: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( dalam Rupiah ) 2010 1.907.694.500 2011 1.971.718.000 2012 2.068.743.000 2013 3.296.483.500 2014 9.093.990.000 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

58


59

2.

Data Target Penerimaan Retribusi Parkir Data target penerimaan retribusi parkir selama lima tahun dari tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 9: Target Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Target Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( dalam Rupiah ) 2010 1.850.056.000 2011 1.963.800.000 2012 2.038.912.500 2013 3.241.666.000 2014 9.075.425.000 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

3.

Data Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Data biaya pemungutan retribusi parkir selama lima tahun dari tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 10: Biaya Pemungutan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Biaya Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( dalam Rupiah ) 2010 348.000.000 2011 433.888.000 2012 470.348.500 2013 472.210.000 2014 439.385.000 Sumber: UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Data biaya pemungutan retribusi parkir dari tahun 2010-2014 jika sesuai dengan insentif pemungutan retribusi parkir paling tinggi sebesar lima persen dari realisasi penerimaan retribusi parkir, dapat dilihat pada tabel berikut:


60

Tabel 11: Biaya Pemungutan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun Biaya Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( dalam Rupiah ) 2010 95.384.725 2011 98.585.900 2012 103.437.150 2013 164.824.175 2014 454.699.500 Sumber: Data diolah

4.

Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Data realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun dari tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 12: Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2010-2014 Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah ( dalam Rupiah ) 2010 32.214.650.779 2011 34.408.438.184 2012 38.780.600.268 2013 40.338.698.611 2014 56.095.909.175 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

B. Analisis Data 1.

Analisis Efektivitas Retribusi Parkir dan Efisiensi Retribusi Parkir a.

Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir dengan target yang telah ditentukan. Efektivitas retribusi parkir dapat


61

diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dan data anggaran atau target retribusi parkir. “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik” (Halim 2008: 234). Rasio efektivitas retribusi parkir, dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008: 234): Rasio efektivitas =


Perhitungan efektivitas retribusi parkir adalah sebagai berikut: 1) Efektivitas retribusi parkir tahun 2010 =

1.907.694.500 x 100% 1.850.056.000

= 103,12% 2) Efektivitas retribusi parkir tahun 2011 =

1.971.718.000 x 100% 1.963.800.000

=100,40% 3) Efektivitas retribusi parkir tahun 2012 =

2.068.743.000 x 100% 2.038.912.500

=101,46%


62

4) Efektivitas retribusi parkir tahun 2013 =

3.296.483.500 x 100% 3.241.666.000

=101,69% 5) Efektivitas retribusi parkir tahun 2014 =

9.093.990.000 x 100% 9.075.425.000

=100,20% Efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 13: Perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Realisasi Target Efektivita Kriteria Retribusi Retribusi s Parkir di Tepi Parkir di Tepi (%) Jalan Umum Jalan Umum (Rupiah) (Rupiah) 2010 1.907.694.500 1.850.056.000 103,12 Efektif 2011 1.971.718.000 1.963.800.000 100,40 Efektif 2012 2.068.743.000 2.038.912.500 101,46 Efektif 2013 3.296.483.500 3.241.666.000 101,69 Efektif 2014 9.093.990.000 9.075.425.000 100,20 Efektif Rata-rata 101,38 Efektif Sumber: Data diolah

Tabel 13 (tiga belas) diatas menunjukkan: a) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 103,12%, Hasil


63

ini menunjukkan realisasi penerimaan retribusi parkir melebihi target yang telah ditentukan sebesar 3,12%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar Rp1.850.056.000 dan realisasinya mencapai Rp1.907.694.500, hal ini menunjukkan adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan sebesar Rp57.638.500. b) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta

pada

tahun

2011

sebesar

100,40%. Hasil ini

menunjukkan adanya penurunan penerimaan retribusi parkir sebesar 2,72% pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 103,12%, namun demikian penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, yaitu sebesar 100,40%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar Rp1.963.800.000 dan realisasinya mencapai Rp1.971.718.000. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan sebesar Rp7.918.000. c) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 101,46%. Hal ini menunjukkan


64

adanya peningkatan penerimaan retribusi parkir sebesar 1,06% pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 100,40%, dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota yogyakarta dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, yaitu sebesar 101,46%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar Rp2.038.912.500 dan realisasinya mencapai Rp2.068.743.000. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan sebesar Rp29.830.500. d) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 101,69%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan retribusi parkir sebesar 0.23% pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 101,46%, dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota yogyakarta dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, yaitu sebesar 101,69%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar Rp3.241.666.000 dan realisasinya mencapai Rp3.296.483.500. Hal ini menunjukkan


65

adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan sebesar Rp54.817.500. e) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 100,20%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan penerimaan retribusi parkir sebesar 1,49% pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 101,69%,

namun

demikian

penerimaan

retribusi

parkir

di

Pemerintah Kota Yogyakarta masih dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, yaitu sebesar 100,20%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar Rp9.075.425.000 dan realisasinya mencapai Rp9.093.990.000. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan realisasi penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan sebesar Rp18.565.000. Kenaikan penerimaan retribusi parkir yang terjadi pada tahun 2014 yang mencapai hingga Rp9.093.990.000 dikarenakan pada tahun 2014 terjadi perubahan dalam hal penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencatat penerimaan bruto yaitu sebesar seratus persen (100%) penerimaan retribusi parkir, sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta hanya


66

mencatat penerimaan neto (yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta ) yaitu 25% dari kawasan I dan 20% dari kawasan II. Perubahan pada pencatatan tahun 2014 dikarenakan adanya saran dari BPK kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir sebesar bruto. f)

Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan efektif karena persentese efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 101,38%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kota

Yogyakarta

khususnya

UPT

Malioboro

dan

Dinas

Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya.


67

b.

Analisis Efisiensi Retribusi Parkir Analisis efisiensi retribusi parkir digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir dengan biaya pemungutan terendah. Rasio efisiensi retribusi parkir, dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008: 234): Rasio efisiensi = “Kinerja


pemerintah

daerah

dalam

melakukan

pemungutan

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik” (Halim 2008: 234). Perhitungan efisiensi retribusi parkir adalah sebagai berikut: 1) Efisiensi retribusi parkir tahun 2010 =

348.000.000 X 100% 1.907.694.500

= 18,24% 2) Efisiensi retribusi parkir tahun 2011 =

433.888.000 X 100% 1.971.718.000


470.348.500 X 100% 2.068.743.000


68


472.210.000 X 100% 3.296.483.500


439.385.000 X 100% 9.093.990.000

= 4,83% Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 14: Perhitungan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Biaya Realisasi Efisiensi Kriteria Pemungutan Penerimaan (%) Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Parkir di Tepi Jalan Umum Jalan Umum (Rupiah) (Rupiah) 2010 348.000.000 1.907.694.500 18,24 Sangat Efisien 2011 433.888.000 1.971.718.000 22,01 Sangat Efisien 2012 470.348.500 2.068.743.000 22,74 Sangat Efisien 2013 472.210.000 3.296.483.500 14,32 Sangat Efisien 2014 439.385.000 9.093.990.000 4,83 Sangat Efisien Rata-rata 16,43 Sangat Efisien Sumber: Data diolah


69

Tabel 14 (empat belas) menunjukkan: a) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 sebesar 18,24%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir pada tahun 2010 sebesar 18,24% dari realisasi penerimaan retribusi parkir. b) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011 sebesar 22,01%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir pada tahun 2011 sebesar 22,01% dari realisasi penerimaan retribusi parkir. c) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 22,74%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir pada tahun 2012 sebesar 22,74% dari realisasi penerimaan retribusi parkir. d) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 14,32%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir pada tahun 2013 sebesar 14,32% dari realisasi penerimaan retribusi parkir. e) Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 4,83%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,83% dari realisasi penerimaan retribusi parkir.


70

f)

Rata-rata efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 sebesar 16,43%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir selama tahun 2010-2014 sebesar 16,43 dari total realisasi penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan

Perparkiran

dikatakan

sangat

efisien

dalam

merealisasikan penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014, karena persentase efisiensinya lebih kecil dari sembilan puluh persen.

2.

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi parkir terhadap total retribusi daerah. Kontribusi retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (halim 2004: 163): Kontribusi =

X X 100% Y


71

Keterangan: X : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Y : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Perhitungan kontribusi retribusi parkir adalah sebagai berikut: a.

Kontribusi retribusi parkir tahun 2010 =

1.907.694.500 X 100% 32.214.650.779

= 5,92% b.


1.971.718.000 X 100% 34.408.438.184

= 5,73% c.


2.068.743.000 X 100% 38.770.585.268

= 5,34% d.


3.296.483.500 X 100% 40.338.698.611

= 8,17% e.


9.093.990.000 X 100% 56.095.909.175


72

= 16,21% Kontribusi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 15: Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2010-2014 Tahun Realisasi Retribusi Realisasi Kontribusi Parkir di Tepi Retribusi (%) Jalan Umum Daerah (Ribuan) (Ribuan) 2010 1.907.694.500 32.214.650.779 5,92 2011 1.971.718.000 34.408.438.184 5,73 2012 2.068.743.000 38.780.600.268 5,33 2013 3.296.483.500 40.338.698.611 8,17 2014 9.093.990.000 56.095.909.175 16,21 Rata-rata 8,27 Sumber: Data diolah

Tabel 15 (lima belas) di atas menunjukkan: 1) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 sebesar 5,92%. 2) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011 sebesar 5,73%, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang memberikan kontribusi retribusi parkir sebesar 5,92%. 3) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 5,33%, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,40% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang memberikan kontribusi retribusi parkir sebesar 5,73%.


73

4) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 8,17%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,83% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang memberikan kontribusi retribusi parkir sebesar 5,34%. 5) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 16,21%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,04% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang memberikan kontribusi retribusi parkir sebesar 8,17%. 6) Rata-rata kontribusi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 sebesar 8,27%. Kontribusi retribusi daerah dapat diketahui pada tabel berikut: Tabel 16: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2010 No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Retribusi Kontribusi Daerah (%) (Rupiah) 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.803.064.191 14,91 2 Retribusi pelayanan 1.782.001.950 5,53 persampahan atau kebersihan 3 Retribusi penggantian biaya 1.160.049.000 3,60 KTP dan akte catatan sipil 4 Retribusi pemakaman umum 30.265.000 0,09 5 Retribusi parkir ditepi jalan 1.907.694.500 5,92 umum 6 Retribusi pasar 13.006.982.663 40,38 7 Retribusi pengujian kendaraan 1.217.108.727 3,78 bermotor 8 Retribusi pemakaian kekayaan 31.682.800 0,10 daerah 9 Retribusi terminal 1.984.107.050 6,16 10 Retribusi tempat khusus parkir 925.684.500 2,87


74

Tabel 16: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2010 (Lanjutan) 11 Retribusi rumah potong hewan 168.091.000 0,52 12 Retribusi pengolahan air 367.362.900 1,14 limbah 13 Retribusi penjualan produksi 86.536.500 0,27 usaha daerah 14 Retribusi ijin mendirikan 4.157.401.737 12,91 bangunan 15 Retribusi ijin gangguan 561.255.761 1,74 16 Retribusi perijinan usaha di 25.362.500 0,08 bidang pariwisata Total 32.214.650.779 100 Sumber: Data diolah

Tabel 17: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2011 No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Retribusi Daerah (Rupiah) 1 Retribusi pelayanan kesehatan 6.159.319.395 2 Retribusi pelayanan 1.935.061.300 Persampahan atau kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya 1.017.421.500 KTP dan akte catatan sipil 4 Retribusi Pemakaman Umum 28.081.000 5 Retribusi parkir di tepi jalan 1.971.718.000 umum 6 Retribusi pasar 14.157.620.659 7 Retribusi pengujian kendaraan 1.367.191.522 bermotor 8 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 9 Retribusi terminal 1.809.607.150 10 Retribusi tempat khusus parkir 977.990.050 11 Retribusi rumah potong hewan 180.006.000 12 Retribusi pengolahan air 539.479.100 limbah 13 Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Kontribusi (%) 17,90 5,62 2,96 0,08 5,73 41,15 3,97 0,00 5,26 2,84 0,52 1,57 0,00


75

Tabel 17: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2011 (Lanjutan) 14 Retribusi ijin mendirikan 3.695.819.588 10,74 banguan 15 Retribusi ijin gangguan 569.122.920 1,65 16 Retribusi perijinan usaha di 0,00 bidang pariwisata Total 34.408.438.184 100 Sumber: Data diolah

Tabel 18: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2012 No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Retribusi Daerah (Rupiah) 1 Retribusi pelayanan kesehatan 6.617.727.139 2 Retribusi pelayanan 1.990.205.700 persampahan atau kebersihan 3 Retribusi penggantian biaya 397.462.000 KTP dan akte catatan sipil 4 Retribusi pemakaman umum 59.010.000 5 Retribusi parkir ditepi jalan 2.068.743.000 umum 6 Retribusi pasar 13.615.758.571 7 Retribusi pengujian kendaraan 1.326.424.409 bermotor 8 Retribusi pemakaian kekayaan 99.697.000 daerah 9 Retribusi terminal 2.530.898.200 10 Retribusi tempat khusus parkir 998.511.050 11 Retribusi rumah potong hewan 263.429.000 12 Retribusi pengolahan air 527.178.500 limbah 13 Retribusi penjualan produksi 76.222.000 usaha daerah 14 Retribusi ijin mendirikan 7.566.113.606 banguan

Kontribusi (%) 17,06 5,13 1,02 0,15 5,33 35,11 3,42 0,26 6,53 2,57 0,68 1,36 0,20 19,51


76

Tabel 18: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2012 (Lanjutan) 15 Retribusi ijin gangguan 643.220.093 1,66 16 Retribusi perijinan usaha di 0,00 bidang pariwisata Total 38.780.600.268 100 Sumber: Data diolah

Tabel 19: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2013 No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi Retribusi (%) 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.327.166.400 20,64 2 Retribusi pelayanan 2.695.029.575 6,68 persampahan atau kebersihan 3 Retribusi penggantian biaya 263.945.000 0,65 KTP dan akte catatan sipil 4 Retribusi pemakaman umum 83.270.000 0,21 5 Retribusi parkir ditepi jalan 3.296.483.500 8,17 umum 6 Retribusi pasar 13.506.244.381 33,48 7 Retribusi pengujian kendaraan 1.338.252.830 3,32 bermotor 8 Retribusi pemakaian kekayaan 204.479.100 0,51 daerah 9 Retribusi terminal 2.901.812.000 7,19 10 Retribusi tempat khusus parkir 1.233.889.075 3,06 11 Retribusi rumah potong hewan 267,565,000 0,66 12 Retribusi pengolahan air 535.469.700 1,33 limbah 13 Retribusi penjualan produksi 107.142.650 0,27 usaha daerah 14 Retribusi ijin mendirikan 4.820.298.000 11,95 bangunan 15 Retribusi ijin gangguan 757.651.400 1,88 16 Retribusi perijinan usaha di 0,00 bidang pariwisata Total 40.338.698.611 100 Sumber: Data diolah


77

Tabel 20: Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2014 No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi Retribusi (%) 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.342.236.185 4,18 2 Retribusi pelayanan 2.825.144.050 5,04 persampahan atau kebersihan 3 Retribusi penggantian biaya 70.855.000 0,13 KTP dan akte catatan sipil 4 Retribusi pemakaman umum 83.752.500 0,15 5 Retribusi parkir ditepi jalan 9.093.990.000 16,21 umum 6 Retribusi pasar 14.775.868.390 26,34 7 Retribusi pengujian kendaraan 1.352.084.400 2,41 bermotor 8 Retribusi pemakaian kekayaan 167.717.000 0,30 daerah 9 Retribusi terminal 3.002.437.000 5,35 10 Retribusi tempat khusus parkir 1.809.112.000 3,23 11 Retribusi rumah potong hewan 252.840.000 0,45 12 Retribusi pengolahan air 540.345.400 0,96 limbah 13 Retribusi penjualan produksi 174.710.450 0,31 usaha daerah 14 Retribusi ijin mendirikan 18.849.522.050 33,60 bangunan 15 Retribusi ijin gangguan 755.294.750 1,35 16 Retribusi perijinan usaha di 0,00 bidang pariwisata Total 56.095.909.175 100 Sumber: Data diolah

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005), dalam menentukan kontribusi retribusi parkir dalam kategori potensial atau tidak potensial. Kategori kontribusi retribusi parkir ditentukan dengan mengambil rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi


78

daerah sebagai tolok ukur dan kemudian dibandingkan dengan kontribusi retribusi parkir. Rata-rata kontribusi retribusi daerah dapat diketahui dengan mengambil data kontribusi retribusi daerah dari tahun 2010-2014 kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi retribusi daerah yaitu enam belas retribusi daerah. Rata-rata kontribusi retribusi daerah dapat diketahui dengan rumus (Boedijoewono 2007: 75): X

X N

Keterangan: X = Notasi dari rata-rata

Jumlah X = nilai dari data X1....sampai Xn N = Jumlah Frekuensi Kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi daerah, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi dari enam belas retribusi daerah.


79

Tabel 21: Perhitungan Rata-rata Kontribusi Daerah dari Tahun 2010-2014 Jenis Retribusi Tahun Rata-rata Daerah 2010 2011 2012 2013 2014 Retribusi 14.91 17.90 17.06 20.64 4.18 15.00% Pelayanan % % % % % Kesehatan Retribusi 5.53% 5.62% 5.13% 6.68% 5.04 5.60% Pelayanan % Persampahan atau Kebersihan Retribusi 3.60% 2.96% 1.02% 0.65% 0.13 1.67% Penggantian Biaya % KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi 0.09% 0.08% 0.15% 0.21% 0.15 0.14% Pemakaman Umum % Retribusi Parkir 5.92% 5.73% 5.33% 8.17% 16.21 8.27% ditepi Jalan Umum % Retribusi Pasar 40.38 41.15 35.11 33.48 26.34 35.30% % % % % % Retribusi Pengujian 3.78% 3.97% 3.42% 3.32% 2.41 3.38% Kendaraan % Bermotor Retribusi 0.10% 0.00% 0.26% 0.51% 0.30 0.23% Pemakaian % Kekayaan Daerah Retribusi Terminal 6.16% 5.26% 6.53% 7.19% 5.35 6.19 % Retribusi Tempat 2.87% 2.84% 2.57% 3.06% 3.23 2.91% Khusus Parkir % Retribusi Rumah 0.52% 0.52% 0.68% 0.66% 0.45 0.57% Potong Hewan % Retribusi 1.14% 1.57% 1.36% 1.33% 0.96 1.27% Pengolahan Air % Limbah Retribusi Penjualan 0.27% 0.00% 0.20% 0.27% 0.31 0.21 Produksi Usaha Daerah Retribusi Ijin 12.91 10.74 19.51 11.95 33.60 17.74% Mendirikan % % % % % Bangunan


80

Tabel 21: Perhitungan Rata-rata Kontribusi Daerah dari Tahun 2010-2014 (Lanjutan) Retribusi Ijin 1.74% 1.65% 1.66% 1.88% 1.35 1.66% Gangguan % Retribusi Ijin 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0,016% Perizinan Usaha di % Bidang Pariwisata Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah 6.26% Kontribusi Retribusi Parkir 8.27% Kategori Retribusi Parkir Potensial Sumber: Data diolah

Tabel 21 (dua puluh satu) diatas menunjukkan jumlah rata-rata kontribusi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 sebesar 8,27%

sedangkan rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah di

Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 sebesar 6,26%. Hasil ini berarti kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah sehingga kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial.

3.

Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Analisis laju pertumbuhan retribusi parkir digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 positif atau negatif. “Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke


81

tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan” (Adi 2013: 59). Laju pertumbuhan retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus (Halim 2004:163): Gx =

Xt

X (t X (t

1)

X 100%

1)

Keterangan: Gx : Laju pertumbuhan retribusi parkir Xt : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu X(t-1): Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya Perhitungan laju pertumbuhan retribusi parkir adalah sebagai berikut: a.

Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Tahun 2010 = 1.907.694.500 1.568.781.500 x 100% 1.568.781.500 = 21,60%

b.

Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Tahun 2011 =

1.971.718.000 1.907.694.500 x 100% 1.907.694.500

= 3,36% c.

Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Tahun 2012 = 2.068.743.000 1.971.781.000 x 100% 1.971.781.000 = 4,92%


82

d.


3.296.483.500 2.068.743.000 x 100% 2.068.743.000

= 59,35% e.


9.093.990.000 3.296.483.500 x 100% 3.296.483.500

=175,87% Laju pertumbuhan retribusi parkir dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 22: Perhitungan Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir dari Tahun 2010-2014 Tahun Xt X(t-1) Gx Keterangan (Rupiah) (Rupiah) (%) 2010 1.907.694.500 1.568.781.500 21,60 Positif 2011 1.971.718.000 1.907.694.500 3,36 Positif 2012 2.068.743.000 1.971.718.000 4,92 Positif 2013 3.296.483.500 2.068.743.000 59,35 Positif 2014 9.093.990.000 3.296.483.500 175,87 Positif Rata-rata 53,02 Positif Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan: 1) Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 21,60%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan retribusi parkir sebesar 21,60% dari penerimaan retribusi parkir tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 yang mencapai Rp1.568.781.500.


83

2) Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,36%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2011 sebesar 3,36% dari penerimaan retribusi parkir tahun 2010. 3) Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,92%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2012 sebesar 4,92% dari penerimaan retribusi parkir tahun 2011. 4) Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 59,35%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2013 sebesar 59,35% dari penerimaan retribusi parkir tahun 2012. 5) Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 175,87%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2014 sebesar 175,87% dari penerimaan retribusi parkir tahun 2013. 6) Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 53,02%. Hasil ini menunjukkan penerimaan retribusi parkir di


84

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama tahun 2010-2014.

4.

Analisis Matriks Potensi Retribusi Parkir Analisis matriks potensi retribusi parkir digunakan untuk menentukan retribusi parkir masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang. Dalam menentukan kriteria retribusi parkir tersebut peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). Kriteria matriks potensi tersebut yaitu sebagai berikut: a.


b.

Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, dan Kontribusi retribusi parkir dikatakan


85

potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah. c.

Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan positif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah.

d.

Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial. Laju pertumbuhan retribusi parkir dikatakan negatif apabila penerimaan retribusi parkir dari tahun 2010 ke tahun 2011, dari tahun 2011 ke tahun 2012, dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, dan kontribusi retribusi parkir dikatakan tidak potensial apabila kontribusi retribusi parkir lebih kecil dari rata-rata seluruh kontribusi retribusi daerah.

Apabila retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori prima berarti retribusi parkir tersebut menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut karena retribusi parkir


86

memberikan kontribusi yang besar bagi retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil. Apabila retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori potensial berarti retribusi parkir tersebut berpeluang menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut karena retribusi parkir memberikan kontribusi yang besar bagi retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta namun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak stabil. Apabila retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori berkembang berarti retribusi parkir tersebut tidak menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut karena retribusi parkir memberikan kontribusi yang sedikit bagi retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta namun dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil. Apabila retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dalam kategori terbelakang berarti retribusi parkir tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian sebaiknya pemungutan retribusi parkir tidak dilakukan, karena memberikan kontribusi yang sedikit dengan tingkat pertumbuhan yang menurun atau tidak stabil. Tabel 23: Matriks Potensi Retribusi Parkir Tahun 2010-2015 Kontribusi Laju Pertumbuhan Kategori Potensial Positif Prima


87

Tabel 23 (dua puluh tiga) diatas menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 dilihat dari matriks potensi masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah kota Yogyakarta. Penerimaan retribusi parkir di pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil ( positif).

C. Pembahasan 1.

Efektivitas Retribusi Parkir dan Efisiensi Retribusi Parkir a.

Efektivitas Retribusi Parkir Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 103,12% dan dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari seratus persen, pada tahun 2011 efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 100,40% dan masih dikatakan efektif, pada tahun 2012 efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi sebesar 101,46% dan dikatakan efektif, pada tahun 2013 efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 101,69% dan dikatakan efektif, dan pada tahun 2014 efektivitas


88

penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 100,20%. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan efektif karena persentese efektivitasnya lebih dari seratus persen yaitu sebesar 101,38%. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya. b.

Efisiensi Retribusi Parkir Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 sebesar 18,24%, pada tahun 2011 efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 22,01%, pada tahun 2012 efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 22,74%, pada tahun 2013 efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 14,32%, dan pada tahun 2014 efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 4,83%. Rata-rata efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 sebesar 16,43%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi


89

parkir selama tahun 2010-2014 sebesar 16,43% dari total realisasi penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dikatakan sangat efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014, karena persentase efisiensinya lebih kecil dari sembilan puluh persen. 2.

Kontribusi Retribusi Parkir Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 sebesar 5,92%, pada tahun 2011 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 5,73%, pada tahun 2012 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 5,33%, pada tahun 2013 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 8,17%, dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 16,21%. Kenaikan kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah yang terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun 2014 terjadi perubahan dalam hal penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pada


90

tahun 2014 mencatat penerimaan bruto yaitu sebesar seratus persen (100%) penerimaan retribusi parkir, sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mencatat penerimaan neto (yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta ) yaitu 25% dari kawasan I dan 20% dari kawasan II. Perubahan pada pencatatan tahun 2014 dikarenakan adanya saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir sebesar bruto. Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 sebesar 8,27% sedangkan rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 sebesar 6,26%, hal ini berarti kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah sehingga kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial. 3.

Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 21,60%, pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif namun mengalami penurunan menjadi 3,36%, pada tahun 2012 Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan


91

pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan menjadi 4,92%, pada tahun 2013 laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan menjadi 59,35%, dan pada tahun 2014 Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta

menunjukkan pertumbuhan

positif dan mengalami kenaikan menjadi 175,87%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun 2014 terjadi perubahan dalam hal penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencatat penerimaan bruto yaitu sebesar seratus persen (100%) penerimaan retribusi parkir, sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mencatat penerimaan neto (yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta ) yaitu 25% dari kawasan I dan 20% dari kawasan II. Perubahan pada pencatatan tahun 2014 dikarenakan adanya saran dari BPK kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penyetoran dan pencatatan penerimaan retribusi parkir sebesar bruto. Rata-rata Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 53,02%. Hasil ini menunjukkan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama tahun 2010-2014.


92

4.

Potensi Retribusi Parkir Potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2010-2014 dilihat dari matriks potensi masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah kota Yogyakarta. Penerimaan retribusi parkir di pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil ( positif).


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.

Efektivitas Retribusi Parkir dan Efisiensi Retribusi Parkir a.

Efektivitas Retribusi Parkir Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan efektif. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya.

b.

Efisiensi Retribusi Parkir Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 dikatakan sangat efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT

Pengelolaan

Perparkiran

dikatakan

sangat

efisien

dalam

merealisasikan penerimaan retribusi parkir selama tahun 2010-2014.

93


2.

Kontribusi Retribusi Parkir Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 sebesar 8,27% sedangkan rata-rata kontribusi seluruh retribusi daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 sebesar 6,26%, hal ini berarti kontribusi retribusi parkir lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah sehingga kontribusi retribusi parkir dikatakan potensial.

3.

Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hasil ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan baik.

4.

Potensi Retribusi Parkir Potensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 dilihat dari matriks potensi, masuk dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi pemerintah kota Yogyakarta. Penerimaan retribusi parkir di pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat atau stabil ( positif).


B. Keterbatasan Penelitian Peneliti dalam melakukan penelitian Analisis Potensi Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Parkir memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini yaitu data biaya pemungutan retribusi parkir yang diperoleh dari UPT Malioboro dan Dinas

Perhubungan

Kota

Yogyakarta

tidak

disertai

dengan

rincian

biaya-biayanya, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui jumlah biaya pengadaan karcis, jumlah biaya pengadaan seragam, dan jumlah tunjangan yang diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir.

C. Saran Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1.

Bagi Peneliti Selanjutnya a.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data biaya pemungutan dengan rincian biaya-biayanya, agar hasil penelitiannya lebih relevan.

b.

Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti penyebab gap antara kriteria efisiensi di buku Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan kenyataan di lapangan, agar penelitiannya lebih relevan.

2.

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta a.

Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT pengelolaan perparkiran diharapkan dapat


b.

mempertahankan efektivitas Penerimaan retribusi parkir yang sudah efektif.

c.

Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT pengelolaan perparkiran diharapkan dapat mempertahankan efisiensi penerimaan retribusi parkir yang sudah sangat efisien.

d.

Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan bagian UPT pengelolaan perparkiran diharapkan dapat mempertahankan Penerimaan retribusi parkir yang sudah masuk dalam kategori Prima.


DAFTAR PUSTAKA Adi, Andreas Suryo. 2012. “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Administrator. 2007. Sejarah Kota Yogyakarta. www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta. September 2015

Diakses

tanggal

20

Administrator. 2007. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta. www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta. Diakses tanggal 20 September 2015 Boedijoewono, Noegroho. 2007. Pengantar Statistika. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta. Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Halim, Abdul. dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan keuangan daerah. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi radianto. 2005. “Analisis potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta”. Jurnal aset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1. (Februari). No. 1: 66-67. Hasan, Abdul Rachman dan Suratman. 2013. “An Analysis of the Implementation of Parking management Policies in increasing the Regional Income of Makassar City”. Journal Of Humanities And Social Science. Vol. 13. (July-August). No. 3: 01-06. Hendrati, Marta Ignatia dan Hadi Sumarsono. 2009. “Analysis of Effectiveness and Parking Levy Gap In Malang Regency”. Journal of Economic, Business, and Accountancy Ventura accreditation. Vol. 15. (April). No. 1: 71-80. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.


Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. Juliansyah, Elvy. 2012. “Analisis retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Sintang”. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 4. (Februari). No 1: 55-64. Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mahmudi, 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Yogyakarta. Mikha, Danied. 2010. “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sleman”. Kajian Akuntansi. Vol.5. (juni). No. 1:1907-1442. Noverita, Fransiska. 2010. “Efisiensi, Efektivitas, Laju Pertumbuhan serta Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perdana, Dita Krisna. 2012. “Efisiensi, Efektivitas, Laju Pertumbuhan Serta Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.


Pusat, Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Putra, Boby Fandhi, Dwi Atmanto dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. “Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 10. (Mei). No. 1: 01-09. Supardiyono, YP., YFM. Gien Agustinawansari dan Yusef Widia Karsana. 2010. “Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi akuntansi”. Edisi Revisi kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, yogyakarta. Tim, Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Reality Publisher, Surabaya. TmBooks. 2013. Perpajakan. Edisi Pertama. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta. Walikota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Walikota Yogyakarta, Keputusan Walikota Yogyakarta No. 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas jalan Menurut Kelasnya Di Kota Yogyakarta.


LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

1.

Bagaimana cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan pembagian lokasi yang masuk dalam kawasan I dan lokasi yang masuk dalam kawasan II ?

2.

Dari 87 lokasi parkir yang ada di kawasan I, lokasi mana yang menjadi unggulan dalam memperoleh pendapatan di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

3.

Pada setiap lokasi parkir di kota yogyakarta memiliki juru parkir masing-masing. Bagaimana cara untuk dapat menjadi juru parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

4.

Apakah ada batasan umur dalam menentukan juru parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

5.

Bagaimana cara penagihan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

6.

Sanksi apa yang diberikan kepada juru parkir “yang bandel” jika tidak memenuhi kewajibannya (menyetorkan hasil retribusi parkir) ?

7.

Bagaimana cara Pemerintah Kota Yogyakarta melihat potensi retribusi parkir ?

8.

Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target penerimaan retribusi parkir ?

9.

Upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatkan atau pemasukan dari retribusi parkir ?


Lampiran 2 Hasil Wawancara 1.

Pemerintah Kota Yogyakarta menentukan pembagian lokasi yang masuk dalam kawasan I dan lokasi yang masuk dalam kawasan II berdasarkan tingkat keramaiannya. Kawasan 1 merupakan kawasan yang ramai dan lalu lintas nya juga ramai. Kawasan 2 merupakan kawasan yang lebih sepi dari kawasan 1.

2.

Dari 87 lokasi parkir yang ada di kawasan I, lokasi yang menjadi unggulan dalam memperoleh pendapatan di pemerintah kota Yogyakarta yaitu lokasi di sepanjang Jl solo, jl malioboro dan jl. Ahmad yani karena merupakan pusat ekonomi.

3.

Cara untuk dapat menjadi juru parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: a.

Mengajukan surat permohonan menjadi juru parkir, dengan mengisi formulir dan blangko pendaftaran menjadi juru parkir yang sudah di siapkan oleh dinas perhubungan.

b.

Membawa syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) Identitas diri ktp atau sim, 2) Gambar lokasi dan nama jalan yang akan dijadikan lokasi parkir. 3) Membawa surat tidak keberatan dari pemilik perusahaan atau toko yang akan dijadikan lokasi parkir.

4.

Tidak ada ketentuan menjadi juru parkir berdasarkan umur di Pemerintah Kota Yogyakarta. Calon juru parkir harus sehat jasmani dan rohani, dan dapat membaca dan menulis.


5.

Penagihan retribusi parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: a.

Penagihan dilakukan oleh koordinator di setiap wilayah, koordinator wilayah tersebut setiap hari mutar untuk menarik penerimaan retribusi dari juru parkir, kemudian koordinator wilayah tersebut menyerahkan ke kantor (bendahara) dan kemudian bendahara menyerahkan ke kas daerah.

b.

Ada juru parkir yang langsung datang ke kantor untuk setor penerimaan retribusi ke seksi bendahara dan bendahara memberikan bukti setor ke juru parkir tersebut, kemudian bendahara setor ke kas daerah.

6. Sanksi yang diberikan kepada juru parkir “yang bandel ” jika tidak memenuhi kewajibannya (menyetorkan hasil retribusi parkir) yaitu: a.

Memberikan tegoran secara lisan karena telah melanggar ketentuan yang ada

b.

Memberikan surat peringatan jika getoran secara lisan tidak mempan

c.

Jika masih melanggar juga, dibawa ke pengadilan dan di berhentikan sebagai juru parkir.

7. Pemerintah Kota Yogyakarta melihat potensi retribusi parkir dengan melakukan studi potensi pendapatan. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tim yang melakukan studi potensi pendapatan dan secara berkala melakukan pendataan penggalian potensi, setelah hasil studi didapatkan Dinas Perhubungan diundang oleh tim tersebut untuk melakukan diskusi. Hasil final dari diskusi tersebut yang dijadikan patokan Dinas Perhubungan dalam melihat potensi retribusi parkir.


8.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target penerimaan retribusi parkir yaitu banyaknya juru parkir yang kabur-kaburan saat koordinator wilayah datang untuk mengambil setoran retribusi parkir dan ujung-ujungnya tidak setor.

9.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan atau pemasukan dari retribusi parkir dengan melakukan pembinaan setiap tahun kepada para juru parkir. Pembinaan tersebut berupa pemberitahuan mengenai hak dan kewajiban, sehingga dengan adanya pembinaan tersebut mereka pahan mengenai kewajian mereka untuk menyetor.


Tabel 1 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 (Rupiah) Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir ( dalam Rupiah ) UPT Malioboro Dinas Total Perhubungan 2010 553.065.500 1.354.629.000 1.907.694.500 2011 569.275.000 1.402.443.000 1.971.718.000 2012 584.247.500 1.484.495.500 2.068.743.000 2013 917.028.500 2.379.455.000 3.296.483.500 2014 2.340.000.000 6.753.990.000 9.093.990.000 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Perhubugan Kota Yogyakarta


Tabel 2 Target Penerimaan Retribusi Parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 (Rupiah) Tahun Target Penerimaan Retribusi Parkir ( dalam Rupiah ) UPT Malioboro Dinas Total Perhubungan 2010 550.056.000 1.300.000.000 1.850.056.000 2011 563.800.000 1.400.000.000 1.963.800.000 2012 568.856.250 1.470.056.250 2.038.912.500 2013 900.000.000 2.341.666.000 3.241.666.000 2014 2.275.425.000 6.800.000.000 9.075.425.000 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta


Tabel 3 Biaya Pemungutan Retribusi Parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 (Rupiah) Tahun Biaya Pemungutan Retribusi Parkir ( dalam Rupiah ) Total UPT Malioboro Dinas Perhubungan 348.000.000 2010 348.000.000 433.888.000 2011 85.888.000 348.000.000 470.348.500 2012 122.348.500 348.000.000 472.210.000 2013 124.210.000 348.000.000 91.385.000 439.385.000 2014 348.000.000 Sumber: UPT Malioboro dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Catatan: Tahun 2010 biaya pemungutan retribusi parkir dari UPT Malioboro kosong karena pada tahun 2010 akhir UPT Malioboro masih dalam masa peralihan, sehingga biaya pemungutan retribusi parkir untuk tahun 2010 masih tergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.


Tabel 4 Maksimal Biaya Pemungutan Retribusi Parkir di Pemerintah Kota Yogyakarta dari Tahun 2010-2014 Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2012 (Rupiah) Tahun Realisasi Biaya Pemungutan Biaya Pemungutan Penerimaan Retribusi Parkir Retribusi Parkir Retribusi Parkir 2010 1.907.694.500 5% 95.384.725 2011 1.971.718.000 5% 98.585.900 2012 2.068.743.000 5% 103.437.150 2013 3.296.483.500 5% 164.824.175 2014 9.093.990.000 5% 454.699.500 Sumber: Data diolah


Tabel 5 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 (Ribuan) Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah ( dalam Rupiah ) 2010 32.214.650.779 2011 34.408.438.184 2012 38.780.600.268 2013 40.338.698.611 2014 56.095.909.175 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta


Tabel 6

Time Schedule Penulisan Ilmiah/kerja Praktek Tahun Ajaran 2014/2015 No Keterangan Mei Juli Agustus September Oktober 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Penyusunan Proposal Pengumpulan Data Analisis Data dan Pengolahan Data

4

Penulisan Bab I, Bab II dan Bab III

5

Penulisan IV

6

Penulisan Bab V dan Bab VI Penyelesaian Skripsi

7

Bab


Tabel 7

Rancangan Biaya Penelitian No

Penulisan Ilmiah/kerja Praktek Tahun Ajaran 2014/2015 Keterangan Jumlah Harga Total Rp

1

Biaya Beli Buku

2 Biaya Print 3 Biaya Jilid 4 Biaya Transportasi (Bensin) Total Biaya

3 buah

100.000

300.000

974 lembar 3 kali 15 kali

150 3.000 9000

146.100 9.000 135.000 590.100


PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

Recommend Documents