11
1.
Profesionalisme Keperawatan Pelayanan keperawatan merupakan pelayanan profesional, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan
ditentukan
salah
satunya
dari
kualitas
pelayanan
keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Praktik profesional perawat merupakan ciri utama profesi yang diharapakan tetap dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya guna mempertahankan standar praktik profesional yang tinggi. Persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI) dalam rumusan kerangka kerja kompetensi bagi perawat Indonesia telah menetapkan pengembangan profesional sebagai ranah ketiga, sesuai dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh International Council of Nurses (ICN). Dalam ranah ranah tersebut, salah satu elemen kompetensi yang harus
dimiliki
perawat
adalah
melakukan pengembangan
keprofesionalberkelanjutan. Menurut (Fadhillah, 2015) Undanng-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan merupakan instrument pengembangan profesionalisme perawat: 1.
Mengatur jenis perawat, menetapkan kejelasan kualifikasi perawat
dan
memudahkan
pengembangan sistem keperawatan
dalam
perencanaan
dan
22
2. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi perawat a.
Harus adanya wahana pendidikan keperawatan dan berkoordinasi dengan
organisasi
profesi
(PPNI)
mensinkronkan pelayanan pendidikan b. Memperkuat fungsi fasilitas pelayanan kesehatan (RS) sebagai penyelenggaraan pendidikan ners: Dosen dan SNPK, dll. 3.
Mengatur sistem kredensialing (registrasi dan lisensi) sebagai karakteristik perawat sebagai profesi
4. Pengaturan tugas dan wewenang menegaskan kemandirian dan kolaborasi dengan tenaga medis dan sesame perawat 5.
Pengaturan lembaga 2 (Konsil, Organisasi profesi/Kolegium) memperkuat penerapan aspek 2 keprofesian (Kode etik, standar, pendisplinan)
Berdasarkan UU No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan, pasal 53. Pengembangan praktik keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan. Pengembangan
praktik
keperawatan
bertujuan
untuk
mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik, atau pengelola fasilitas
33
pelayanan kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Pendidikan nonformal atau pendidikan
44
berkelanjutan ditempuh dengan menyelesaikan pendidikan keperawatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi perawat, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional yang dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
berkoordinasi
dengan
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintah di bidang kesehatan. UU No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan, pasal 55, pasal 56, dan pasal 57. Pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, konsil keperawatan, dan organisasi profesi sesuai dengan fungsi masing-masing yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, melindungi masyarakat atas tindakan perawat yang tidak sesuai dengan standar, dan memberikan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan pasal 44. Kolegium keperawatan merupakan badan otonom di dalam organisasi profesi perawat yang bertanggung jawab kepada organisasi profesi perawat. Berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Dalam pasal 41 UU No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Organisasi profesi perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum. Dimana bertujuan, meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat, mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka men
