BLOK 1 / PROFESIONALISME FAJAR HANDAYANI / KELOMPOK C / 17811207
Tujuan Belajar : 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai profesionalisme Apoteker berdasarkan landasan huku, etika dan sumpah yang berlaku. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelayanan kefarmasian psikotropikan di apotek. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai syariat islam yang terkait dengan rezeki yang halal dan berkah. SUMMARY Pada skenario 1 ini terdapat kasus, seorang suami istri kedapatan memiliki obat dengan merek dagang Dumolid yang dibeli di Apotek tanpan resep dokter. Dimana kandungan zat aktif Dumolid adalah nitrazepam yang termasuk psikotropika golongan IV(1). Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) di Apotek tersebut, yang juga sebagai pemilik Apotek sedang berlibur ke Eropa sejak satu bulan yang lalu. Asisten Apoteker juga manuturkan kalau APA hanya sebulan sekali mendatangi Apotek, dan juga tidak memiliki Apoteker Pendamping (Aping). Menurut salah seorang mantan Aping di Apotek tersebut, APA selalu memerintahkan untuk tetap melayani pasien yang ingin menebus obat tanpa resep dokter karena untuk menambah keuntungan penjualan obat di Apotek. Undang-undang Undang-undang No. No. 5 Tahun 1997, pada pasal 14 yaitu penyerahan psikotropika oleh apotek, RS, puskesmas, balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter (1). Kode etik yang dilanggar yaitu, pasal 5 yaitu seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan dan pasal pasal 9 yaitu seorang Apoteker harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani(2). Kode Etik Apoteker Indonesia sendiri terdiri dari 8 pasal tentang kewajiban umum, 1 pasal tentang kewajiban terhadap pasien, 2 pasal terhadap petugas kesehatan lain, 3 pasal tentang kewajiban terhadap teman sejawat dan penutup(2). Apoteker juga melanggar PP 51 tahun 2009, pasal 1 yaitu pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, pasal 24 yaitu apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(3). Permenkes No 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang standar pelayanan di Apotek, yaitu pada pasal 2 yaitu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety) (4). Apoteker tersebut telah lalai dengan melayani pembeli obat psikotropik tanpa resep dokter yang dapat membahayakan pasien. Dalam melaksanakan keahlian kefarmasiannya Apoteker telah lalai dengan tidak mampu memenuhi dua poin dari sembilan Standar Kompetensi Apoteker yaitu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik, menyelesaikan masalah
BLOK 1 / PROFESIONALISME FAJAR HANDAYANI / KELOMPOK C / 17811207
terkait dengan penggunaan sediaan farmasi, komunikasi dalam pemberian informasi kesehatan masyarakat (5). Dalam syariat islam yang terkait dengan rezeki yang halal dan berkah. Tentu mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana diperintah Allah dalam surah Al-Baqarah: 168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(6). Profesi Apoteker itu telah diberika amanah dengan mengikrarkan sumpah Apoteker dan amanah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apoteker tersebut seharusnya untuk mendapatkan rezeki yang halal dan sesuai dengan undangundang yang berlaku di Indonesia terkait profesi Apoteker dan sumpahnya, seharusnya Apoteker tersebut dalam melakukan praktik kefarmasiannya harus wajib hadir di Apotek guna mengaplikasikan keilmuan Apoteker dalam komunikasi, informasi, edukasi dan penyerahan obat terhadap pasien terutama bagi pasien/pembeli yang membeli obat psikotropik. Apabila Apoteker melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sumpah apoteker yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat, perlu diberikan sanksi tegas berupa pertama pemberian peringatan tertulis, selanjutnya rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) (1). 1. Anonim, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5: Tentang Psikotropika, Direktorat jendral Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, Jakarta. 2. Anonim, 2009, Kode Etik Apoteker , Kongres Nasional XVIII, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta. 3. Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah No. 51: Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 4. Anonim, 2016, Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek , Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 5. Anonim, 2011, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta. 6. Al Quran: Surah Al Baqarah 158
