Mosi 3: Perlunya LAMPT-Kes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan)selaku Lembaga Akreditasi Spesifik di Bidang kesehatan yang Sustainable dalam Menjaga Kualitas Lulusan Mahasiswa Farmasi
Definisi
: Akreditasi Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 1 ayat 22 LAM-PTKes Lembaga ini akan melakukan akreditasi pada seluruh program studi kesehatan dengan terlebih dahulu dimulai dari tujuh program studi, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, farmasi dan kesehatan masyarakat. LAM yang didirikan oleh organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan kesehatan ini diinisiasi untuk menjawab kekurangan kekurangan akreditasi yang selama ini dilakukan oleh BAN-PT, terutama dalam pemenuhan pemenuhan instrumen spesifik yang bisa memotret kekhasan profesi kesehatan. Limitasi
: akreditasi lembaga kesehatan
Peluang kontra definisi: Pro
Latar Belakang
Landasan Konstitusi
Data
Pentingnya akreditasi untuk menstimulus sistem pendidikan yang baik. BAN-PT sebagai satu-satunya badan akreditasi perguruan tinggi nasional terlalu umum, sehingga tidak memberikan penilaian spesifik mengenai kesehatan dan seringkali uji yang diberikan kurang relevan untuk kesehatan, seperti perlunya publikasi ilmiah untuk pendidikan profesi yang sesungguhnya tidak perlu. UU no 12 tahun 2012 pasal 29 ttg (PT) kerangka kualifikasi nasional acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan, dimana penilian mutu pendidikan tinggi lewat akreditasi akan dilaksanakan oleh BAN-PT, sementara program studi akan dilaksanakan lembaga akreditasi mandiri yang direkomendasikan BANPT kepada pemerintah. BAN-PT sebagai lembaga pemerintah dinilai kewalahan mengurus akreditasi program studi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sementara ada 16.777 prodi satu-satunya lembaga akreditasi Keterbatasan asesor yang baru 8368nya terakreditasi padahal banyak yang sudah mengajukan ke BAN-PT
Kontra
UU No 20 tahun20003 tentang SISDIKNAS kerangka kepada pemerintah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan amanat UUD 45
National League for Nursing Accrediting commission
Argumen
Meningkatkan independensi dan kredibilitas
Assesment lebih mengarah ke hal yang berhubungan dengan sistem pendidikan kesehatan Jumlah asesor Ban-PT terbatas Saat ini satu-satunya lembaga yang mengurus ribuan permohonan akreditasi Sudah ada arahan pembentukan untuk profesi lain, misalnya, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education Penjagaan kualitas akan lebih sustainable, karena pengujian akreditasi dilakukan periodik dan berkesinambungan.
BAN PT tidak menunjukkan performa baik dalam memberikan akreditasi misal APTISI (asosiasi perguruan tinggi swasta) ingin mendirikan LAM juga krna BAN tidak memahami karakter kampus swasta
Solusi
LAM-PT Kes disusun bersama, untuk diakui oleh pemerintah, hanya satu secara nasional (seperti aturan yang diterapkan di Uni Eropa).
Dana sudah dianggarkan pemerintah, untuk apa menganggarkan secara mandiri? Harganya mahal, ada kemungkinan hanya universitas bagus Sustainable dipertanyakan bagi LAMPT-Kes itu sendiri yang sumber dananya masih tidak jelas Sudah ada aturan pemberian akreditasi C untuk yang belum mendapat akreditasi tapisudah memiliki izin Adanya LAM dapat memicu pembentukan LAM-LAM lain, selain ada kecenderungan untuk akreditasi sebagai bisnis, mungkin juga terjadi standar yang berbeda antara LAM LAMPkes ada keraguan dana. Sebenarnya dari pemerintah sudah merestui pembentukan LAMPT kes tapi tidak ada pendanaan dari pemerintah. Biaya untuk akreditasi dapat digunakan untuk membiayai perbaikan Penjagaan kualitas lulusan tidak ditentukan dari kurikulum dan akreditasi, melainkan dari pendidikan paska lulus. Sertifikasi lulusan farmasi Menurut UUD 45,Pemerintah Indonesia yang diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Persebaran pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia yang tidak merata dan keterbatasan kemampuannya Lembaga akreditasi nasional Pendidikan Kesehatan yang tidak mandiri, dimana sebagaian dananya disubsidi oleh APBN, peningkatan kualitas kurikulum
Mosi 7: Pentingnya Regulasi dalam Pembatasan Penggunaan Bahan Baku Antibiotika Impor sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Antibiotika dari Negeri Sendiri
Definisi
: antibiotik= bahan baku antibiotik =
Limitasi
: dasarnya adalah kemandirian. Lebih dijelaskan tentang mekanisme regulasi
pembatasannya. Bahwa pembatas disini bertahap. Terus cerita dikit tentang solusi. Peluang kontra definisi: mempertanyakan pembatasan seperti apa dan mekanisnya bagaimana yang diajukan pro. Pro
Latar
Kemandirian bangsa. Mekanisme
Kontra
Belakang
pembatasan bertahap. Proyek bahan baku ini proyek rugi jadi yg melaksanakan harusnya negara.
Landasan Konstitusi Data
1.Bahan baku antibiotik impor BPPT tahun 2009 sudah menyatakan siap dan bisa untuk embuat bahan baku amoxicilin tinggal beli alatnya aja 2.Penelitian bahan obat antibiotik telah dilakukan bppt dari 10 tahun lalu 3.kebutuhan antibiotik mencapai 893ton 4.farma material management club :nilai impor bahan baku indonesia 2012 11,9-12,3 triliun. 5. 2008 kimia farma meminta harga amoxicilin dinaikkan dari 370 jd 400 krn bahan baku mahal (makanya bikin sendiri aja) harga bahan baku sudah sampai 5ousd kalau dijual 370 rugi. 5.LIPI sudah punya 3.500 isolat murni aktinomisetes 6.impor bahan baku obat Indonesia didominasi bahan baku anti biotik, rentan peubahan harga, kulitas dan kesinambungan pasokan, 96%bahan baku diimpor 7. Indofarma mau ambil bagian bikin bahan baku antibiotik tapi kerjasama dg asing pt zhuhai united laboratories, meminjamkan mesin senilai 10miliar. India dan China India mengembangkan teknologi 8. Nilai ekspor Indonesia semakin menurun, tingginya impor akan melemahkan neraca perdagangan dan Indonesia akan mengalami defisit. 9. Berisiko mengalami kondisi kekurangan pasokan obat seperti saat krisis ekonomi pada tahun 1997 10. Kemenkes berencana memberi insentif untuk investasi bahan pembangun fasilitas bahan baku farmasi, termasuk keringanan pajak penghasilan pengambalian pajak dan insentif lain 11. Perusahaan asing yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembuatan bahan baku farmasi dan produksi obat
Pasal 14 UU No.36 tahun 2009 pemerintah penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat Hingga tahun 2025, produksi diharapkan mampu mengurangi impor menjadi sekitar 30%, industri amoksilin ditargetkan berdiri pada 2 tahun ketua direktur pusat farmasi dan medika BPPT (sudah 1 ton), masih ada 1000 ton Regulasi tidak otomastis meningkatkan penggunaan bahan baku, yang meningkatkan penggunaan bahan baku negeri sendiri adalah kualitas dan harga. Apa jawaban Anda terhadap: Resiko rugi Kegagalan Kualitas yang berbeda Padahal sudah tahu pentingnya antibiotika Tidak masalah mengimpor bahan baku, asal kualitasnya lebih baik dan harga bersaing, bahkan bisa menjadi komoditas impor. Banyak negara maju seperti Singapura yang tidak memiliki bahan baku namun mandiri. Yang terpenting, masalah kemandirian tidaklah sepenting/seurgen masalah kesehatan rayat Indonesia yang butuh antibiotik dalam jumlah banyak, stabilitas perekonomian industri dalam negeri, pekerja industriyang terancam bangkrut. Nilai bisnis farmasi domestik di 2014 bisa mencapai US$ 6,1 miliar Pabrik obat generik butuh investasi minimal Rp 100 juta dan baru bisa beroperasi empat tahun kemudian Membangun industri bahan baku obat adalah tidak ekonomis, banyak pemain global dan pasar farmasi baru 0,5% dari pasar farmasi global. Pada tahun 2008 saja, BUMN Farmasi sudahterancam bangkrut. Sri Lanka yang pada tahun 1987 menciptakan State Pharmaceutical Manufacturing Corporation (SPMC) untuk meregulasi impor bahan baku dan pembuatan obat esensial . Direkomendasikan oleh WHO sebagai negara contoh untuk pelayanan kesehatan dan penjaminan obat esensial, careful cost
di Indonesia 12. Pembatasan amoksisilin dan penisilin
and benefit untuk menekan Regulasi keamanan dan kualitas
Argumen
Kebutuhan antibiotik di indonesia tinggi dan ada peluang ekspor Kemandirian bangsa
Investasi besar. Indonesia belum siap. Kesiapan! Pemerintah pernah bikin regulasi tiap PMA harus bikin bahan baku tiap 5 tahun tapi akhirnya Cuma bikin 1 kg. Bagaimana mekanisme mencegah kerugian (untuk pelaksana non pemerintah), lalu APBN darimana (untuk pemerintah), cadangan devisa terus menurun.
Solusi
Utk mendukung kemandirian bangsa, pemerintah harus tegas dan mau ambil resiko di project bahan baku obat ini. Diadakan regulasi pembatasan berjenjang. Dimana perusahaan farmasi membuat bahan baku dari akhir dulu baru ke awal. Dan setelah berhasil dibuat bahan baku dr tiap langkah bahan baku itu harus dipake oleh industri.( BUMN bikin holding), joint venture.
Yang penting bukan di regulasinya. Tdak perlu adanya regulasi pembatasan tapi lebih ke implementasi dan realisasinya aja. Jd tetep mendukung kemandirian bangsa, pake bahan antibiotik sendiri tapi tanpa undang undang. Pemerintah membuat suatu masterplan penjaminan kebutuhan antibotika Indonesia dengan capaian target yang jelas, dengan manajemen produksi dan impor yang perbandingannya diatur dengan baik.
Mosi 11: UU Pengawasan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagai Suatu Bentuk Jaminan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia
Definisi
: UU Pengawasan yang mengatur produksi, distribusi, promosi, pemusnahan, recall,
iklan, peran serta masyarakat, adanya standarisasi keamanan, khasiat, manfaat dan mutu. Limitasi
:
Peluang kontra definisi: Pro
Latar Belakang
Landasan Konstitusi
Kurang kuatnya UU 36 th. 2009 untuk mengatur pengawasan sediaan farmasi melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan Posisi UU lebih kuat dari PP (72) (jaminan yang lebih kuat daripada PP)
Kontra
Menurut Hendrick L. Blumm, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat
kesehatan masyarakat: Perilaku Lingkungan Keturunan Pelayanan kesehatan Data Argumen
Solusi
Indikator derajat kesehatan meliputi: 1. Umur harapan hidup 2. Jumlah kematian 3. Angka kesakitan 4. Penyakit menular 5. Status gizi 6. Kesehatan lingkungan 7. Pelayanan kesehatan OT akan lebih teregulasi sebagai produk farmasi yang bisa digunakan sebagai alternatif terapi Infrastruktur akan menyusul (meningkat) seiring berlakunya regulasi Indonesia tidak punya regulasi perlindungan masyarakat dari kasus keracunan obat, padahal negara lain punya aturan regulasi tersebut: Contoh kasus keracunan obat/obat palsu terlalu marak dan tidak ada sanksiuntuk pemalsuan obat recall. Ada iklan dan suplemen kesehatan yang belum diatur di regulasi manapun Pada tahun 2003, sebanyak 284 kasus pelnggaran obat, mulai dari peredaran obat keras di sarana tidak resmi, obat palsu dan obat tanpa izin edar. RUU Pengaturan dan Pengawasan disahkan menjadi UU
UU ini tidak berkaitan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan, melainkan dilatarbelakangi oleh perlunya perlindungan masyarakat sebagai konsumen obat,
Di RUU juga definisinya tidak merangkup obat herbal yang bukan turun temurun (berdasarkan penelitian) Infrastruktur dan kesiapan masih minim untuk mendukung pemberlakukan PP ini. Belum ada aturan ganti rugi terhadap produk gagal yang direcall (pengobatan terhadap efek samping)u Regulasi lain umumnya tidak dalam bentuk UU yaitu Permenkes seperti EC No 726/2004 tentang pengawasan obat manusia dan hewan Pelanggaran obat seperti peredaran obat keras di sarana tidak resmi, obat palsu dan obat tanpa izin edar sudah ditindaklanjuti oleh polisi (projustisia) tanpa UU PP No. 72 yang mengatur mengenai sediaan farmasi Adanya regulasi tentang jaminan kesehatan masyarakat dan pemberlakuan PP tentang perlindungan konsumen dan pemberlakukan CPOB dan CPOTB
Mosi 12: UU Kefarmasian sebagai Payung Hukum bagi Semua Tenaga Kefarmasian dalam Praktik Kefarmasian Terutama di Era SJSN
Definisi Limitasi
: UU Kefarmasian :
Peluang kontra definisi: Pro
Kontra
Latar Belakang
Landasan Konstitusi Data Argumen
Solusi
UU>PP (51) Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peranan penting apoteker di SJSN adalah untuk formulasi, sensitisasi, legislasi, diseminasi, implementasi, setting up dll.
Dokter saja sudah punya UU UU akan melindungi apoteker dari perilaku ilegal (payung hukum), seperti memberikan antibiotik untuk swamedikasi Tidak Apoteker akan
Apa urgensinya? PP saja belum dijalankan dengan baik
Penerapan UU kefarmasian
Mosi 13: Pembatasan Sediaan aerosol sebagai Langkah dalam Mengurangi Global Warming
Definisi
: Sediaan aerosol dengan propelen CFC. Aerosol :koloid zat padat/cair yang
terdispersi dalam gas. Limitasi
: semua sediaan yang berbentuk aerosol termasuk ac, parfum dll.
Peluang kontra definisi: jika pembatasan sediaan farmasetik aerosol yang dibawa oleh pro -> lebih baik membatasi ac dan parfum lah daripada obat aerosol. Sediaan aerosol: sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas saat sistem katup yang sesuai ditekan. (FI IV) Pro
Latar Belakang
Landasan Konstitusi Data
Bahan propelen aerosol adalah CFC yang memiliki dampak penipisan ozon, yang berakibat pada pemanasan global
Keuntungan menggunakan aerosol banyak : mudah diambil, tanpa tercemar, kedap udara(terlindung dari pengaruh o2 &kelembapan), pengobatan topikal bisa merata melapisi kulit tanpa menyentuh. Bahaya kontaminasi tidak ada. Dengan formula yang tepat dan pengontroln
Kontra
Argumen
katup bentuk fisik dan ukuran partikel produk yang dipancarkan dapat diatur & efektivitas obat lebih bagus. Walaupun sedikit, tapi akumulasi akan memberikan dampak yang besar, apalagi saat dibuat di industri (skala besar) Saat ini banyak sediaan aerosol yang sebenarnya tidak terlalu urgent, seperti parfum, dll yang bisa diganti dengan sediaan lain.
Sediaan aerosol tidak harus dengan propelen CFC, jika dibatasi akan menstimulus produksi sediaan aerosol dengan pompa, atau memicu penelitian propelen baru yang tidak mengakibatkan penipisan ozon Solusi
Sediaa aerosol hanya memberikan sumbangsih kecil untuk sumbangan penipisan ozon (terbanyak CO2) dan sumber CFC lain masih banyak (kulkas, AC) Sediaan farmasi banyak yang mutlak perlu propelen, contoh obat asma. Sediaan aerosol lain, walaupun tidak urgent, namun meningkatkan kenyamanan pemakaian dan bermanfaat dalam kualitas produk seperti lebih tahan lama, atau lebih mudah penyerapannya.
