Pro dan Kontra Oleh: Zahratul Jannah (Jamaah UU No 20 tahun 2013 memperkenalkan istilah Dokter Layanan Primer sebagai strata baru pendidikan kedokteran di Indonesia. Sebagai tambahan hanya dokter layanan Dokter primer dokter spesialis dokter subspesialis yang bisa masuk dan berada dalam system !aminan "esehatan Nasional. "elak hanya dokter layanan primer dan dokter praktik Layanan umum yang telah mengikuti program yang dapat men#adi dokter$dokter penyedia Primer pelayanan kesehatan primer bila ingin men#adi bagian dari system sebagai penyedia pelayanankesehatan primer. %ila tidak seorang dokter praktik umum tanpa kompetensi dokter layanan primer hanya bisa berpraktik s&asta ditengah$tengah system !"N yang membuat masyarakat tak perlu membayar tiap kali berobat Program Dokter Layanan Primer ini bukan utk mempersulit tp utk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer 'terlepas dari sistem %P!S( dan meningkatkan dera#at dokter layanan primer itu sendiri termasuk dlm hal insenti) dan remunerasi. Serta utk menekan angka kesakitan penduduk shg anggaran negara tdk membengkak. "arena DLP ini hrs menguasai 1** penyakit yg mrpkan +0 persen mslh kesehatan di masyarakat. ,p utk masa peralihan ini dokter umum yg skrg tetap bebas berpraktik. -kan ad pemutihan bertahap dgn standar terukur. Negara lain sudah melakukan pemutihan se#ak thn 0$an. "ita sudah tertinggal 30 tahun. Lulusan Dokter layanan Primer di negara lain dikenal dengan sebutan /P ataupun )amily mediine speialist 'Sp.( yang pasti memang standarnya harus menempuh tambahan pendidikan lagi setelah internship. !ika Indonesia tidak mampu menyamainya maka Indonesia akan tersingkir di era -,- 201* di mana dokter asing boleh beker#a di Indonesia atau sebaliknya. Sesuai dengan pasal + ayat 3 No 20 tahun 2013 di#elaskan bah&a pendidikan dokter layanan primer merupakan #en#ang pendidikan lan#utan setara spesialis yang dapat diikuti oleh dokter lulusan program studi pendidikan dokter. Program pendidikan dokter layanan primer ini tidak di&a#ibkan namun diharuskan untuk dokter$dokter baru lulusan program studi pendidikan dokter yang menginginkan untuk dibiayai system sebagai dokter layanan primer pada !aminan "esehatan Nasional. Diisukan bah&a seluruh biaya pendidikan Dokter Layanan Primer akan dibiayai oleh negara. Dokter Layanan Primer diharapkan bisa berperan sebagai gate keeper yang akan menangani +0 kasusnya sendiri hingga tuntas sedangkan 20 kasus kan diserahkan ke pelayanan kesehatan #en#ang berikutnya. 4al ini harus dilakukan karena akan ter#adi pemborosan biaya apabila setiap kasus yang diitangani harus diru#uk 5alaupun disetarakan dokter layanan primer berbeda dengan dokter spesialis. enurut Direktur Utama 6S 7ipto angunkusumo Dr. dr. 78eresna. 78eresna. 4. Soed#ono
Sp.PD$"/er yang membedakan dokter spesialis dokter umum dan dokter layanan primer adalah kompetensi area dan peker#aannya. Dibanding dokter umum biasa dokter layanan primer memiliki 10 atau 11 item yang akan membedakan bukan hanya #enis area kompetensinya sa#a tapi bagaimana pendekatan kepada pasien dalam masalah kesehatan. isalnya dokter yang mengobati batuk pilek di layanan primer. Dia harus periksa dan menetapkan obat ini. ungkin dokter umum akan langsung memberikan obat tapi dokter layanan primer tidak begitu. Dokter layanan primer tidak akan memberikan obat langsung karena dia akan menari tahu lebih dalam lagi mengenai sebab pasien batuk pilek. Seperti )aktor$)aktor apa yang menyebabkan pasien batuk pilek. -pakah 9irusnya dari diri sendiri keluarga lingkungan atau sekitar rumahnya ada yang mengalami batuk pilek. "emudian apakah batuk pilek ang dialami hanya sekali atau berulang dan tidak pernah terpikirkan oleh dokter sebelumnya. Untuk pendidikan dokter layanan primer perlu &aktu 2$3 tahun untuk setiap angkatannya dengan bobot *0$:0 S"S. Dan saat ini proses pendidikan ini masih dalam tahap penyusunan standar kompetensi dan membutuhkan &aktu sekitar * tahun. -rtinya dokter layanan primer baru ada pada 201:. Nanti proses pendidikan akan mengau pada 6S7 karena idealnya dokter layanan primer akan beker#a di pelayanan primer dan bukan berarti tidak perlu mengenal 6S. Untuk men#adi dokter layanan primer 78eresna menyampaikan bah&a semua dokter umum berpotensi men#adi dokter layanan primer karena dia setara dengan spesialis. Sebelumnya akultas "edokteran Uni9ersitas Indonesia sendiri baru akan membuka program pendidikan dokter layanan primer pada 201;. Nantinya dokter layanan primer akan memiliki gelar dokter Sp. 'amily ediine$dokter keluarga(. Program Sp. ini #uga untuk mengimbangi pera&at yang pendidikannya sudah S."ep.Ners dengan masa studi hampir mirip dengan dokter umum yang sekarang bahkan memiliki spesialisasi dan S2 dan S3. 4al ini tidak bisa diegah karena di luar negeri 6S sa#a dimanaged oleh pera&at. 6ekan pera&at sa#a bisa sekolah terus dengan biaya sendiri. Sehingga tidak masuk akal #ika dokter umum sekarang minta kenaikan insenti) dll di saat sekolahnya sa#a sudah kalah lama dengan pera&at. Dan akan aneh #uga #ika Sp. tidak didukung dokter spesialis yang lain karena mereka bahkan selama ini #uga menga#ar teman$teman pera&at yg mengambil spesialiasi S2 dan S3.
uhammad -kbar dari akultas "edokteran Uni9ersitas 4a sanuddin dan 5a&ang S Sukarya dari akultas "edokteran Uni9ersitas Islam %andung mengungkapkan kerugian akibat adanya ketentuan mengenai DLP. Sementara itu terkait dengan dalil mengenai DLP -kbar men#elaskan semua dokter yang mengikuti pendidikan kedokteran menempuh pendidikan di )akultas kedokteran. Lulusan )akultas kedokteran disebut dengan dokter umum. Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran munulah abang$abang spesialis seperti spesialis penyakit dalam dan spesialis sara) dan lulusannya disebut dokter spesialis. Sepan#ang pengetahuannya dan menilik UU Praktik "edokteran -kbar mengatakan surat registrasi sebagai pengakuan kompetensi dokter hanya ada dua yakni kompetensi sebagai dokter atau sebagai dokter umum tidak ada kompetensi dokter layanan primer. Lebih lan#ut -kbar mengatakan dokter atau dokter umum itulah yang dikembangkan oleh "ementerian "esehatan dan %P!S untuk beker#a pada )asilitas pelayanan kesehatan primer. -kbar #uga men#elaskan mengenai hierarki dalam pelayanan kesehatan yang telah dikembangkan untuk proses ru#ukan yaitu pelayanan primer sekunder tersier. Sistem ru#ukan yang kita kenal selama ini ada )asilitas kesehatan primer ada )asilitas kesehatan sekunder yang diladeni oleh dokter spesialis dan ada )asilitas kesehatan tersier yang diladeni oleh dokter spesialis. -kbar tidak melihat di mana nantinya dokter layanan primer yang konon katanya setara dengan spesialis bertempat di dalam hierarki ini. 4ampir senada dengan -kbar 5a&ang menyampaikan DLP tidak #elas de)inisinya. 5a&ang #uga sulit mengkategorikan DLP sebagai dokter spesialis atau dokter umum. Sebab surat registrasi sebagai syarat praktik dokter hanya dikeluarkan untuk dokter dan dokter spesialis. ,erlebih surat tanda registrasi tersebut hanya akan diterbitkan berdasarkan i#a8ah. %ila pada i#a8ah dinyatakan sebagai dokter spesialis maka pada surat tanda registrasi akan ditulis sebagai spesialis tertentu sesuai bidangnya. Sedangkan DLP tidak ada i#a8ahnya. Sebab DLP di Indonesia sebetulnya merupakan dokter yang memberikan pelayanan pertama dan kemudian mera&atnya atau memberi ru#ukan bila tidak bisa menangani ' primary care decision(. Sementara itu uhammad -rdiansyah yang sehari$hari beker#a sebagai dokter di )asilitas pelayanan primer yaitu di rumah sakit maupun di tempat praktik dokter. -rdiansyah men#elaskan bah&a tugasnya sehari$hari adalah melakukan interpretasi klinis terhadap pasien yang dapat berupa pemeriksaan labolatorium sederhana hingga men#atuhkan diagnosa. Namun bila tidak interpretasi klinis sudah tidak sesuai dengan kompetensinya -rdiansyah mengaku akan meru#uk kepada dokter spesialis di layanan sekunder.
,erkait dengan ketentuan mengenai DLP -rdiansyah selaku dokter umum mengaku merasa dikesampingkan kompetensinya. Sebab untuk memperoleh gelar DLP -rdiansyah dan rekan se#a&atnya harus menempuh pendidikan lagi selama dua tahun. -rdiansyah bahkan merasa pendidikan dua tahun untuk memeroleh gelar DLP sia$sia sebab nantinya mereka akan beker#a di layanan primer sama seperti dokter umum. -rdiansyah #uga merasa kha&atir pro)esinya akan tidak bisa menyokong perekonomian keluarganya. Sebab hanya DLP$lah yang dapat beker#a sama dengan %P!S. enurutnya !aminan "esehatan Nasional keluar peraturan bah&a yang bisa beker#a sama dengan %P!S yang gratis dan ada klaimnya dalam soal ekonom ihanyalah yang sudah DLP. Sementara paradokter umum tidak bisa apa$apa. Kesimpulan
Dokter layanan primer yang dianangkan oleh pemerintah masih memiliki pro kontra yang simpang siur. Nantinya hanya dokter layanan primer dan dokter praktik umum yang telah mengikuti program yang dapat men#adi dokter$dokter penyedia pelayanan kesehatan primer. Semua dokter$dokter fresh graduated harus mengikuti pendidikan dokter layanan primer bila ingin men#adi bagian dari system sebagai penyedia pelayanan kesehatan primer. 4al ini men#adi pukulan keras untuk para dokter umum yang harus melan#utkan studinya. -kan tetapi mereka masih ditetapkan beker#a pada layanan primer. Sebaiknya system dokter layanan primer ini diperbaiki lagi sehingga tidak berdampak buruk bagi banyak orang. ,idak adanya i#a8ah kurangnya penempatan dan belum #elasnya program dokter layanan primer ini masih men#adi kendala. Sehingga perlu adanya strata baru mengenai dokter layanan primer ini. ,erlebih lagi belum adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai program dokter layanan primer ini.
