Panduan Praktek Klinik dalam rangka akreditasi RUMAH SAKIT MARINIR CILANDAK 2015Full description
aaFull description
Deskripsi lengkap
asFull description
Panduan Praktek Klinik dalam rangka akreditasi RUMAH SAKIT MARINIR CILANDAK 2015
ilioupi[p0Full description
ppk
PPK PARU (CP TB PARU)Full description
Full description
IMPLEMENTASI PPK DAN CLINICAL PATHWAY RSIA HERMINA JATINEGARA Dr. W.F.P. Kaunang, MARS
SISTEMATIKA I.
PENDAHULUAN Pengertian Latar Belakang Tujuan II. DASAR HUKUM III. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PPK DAN CP 1. Tahap Penyusunan - Upaya - Hambatan - Tindak Lanjut 2. Tahap Pelaksanaan - Upaya - Hambatan - Tindak Lanjut IV. HASIL IMPLEMENTASI PPK V. PENYUSUNAN CLINICAL PATHWAY VI. HASIL IMPLEMENTASI CLINICAL PATHWAY VII. KESIMPULAN
I. PENDAHULUAN
Pengertian
Panduan Praktik Klinis adalah panduan bagi seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang dapat dilengkapi dengan clinical pathway dan prosedur (Permenkes RI no. 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran)
Pengertian Clinical Pathway adalah suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu selama di rumah sakit (Firmanda D, Pratiwi Andayani, Nuraini Irma Susanti, Srie Enggar KD dkk. Clinical Pathways Kesehatan Anak dalam rangka implementasi Sistem DRGs Casemix di RS Fatmawati, Jakarta 2006)
Latar Belakang
1. Belum ada keseragaman dalam standar pelayanan kedokteran 2. Belum optimalnya pemahaman terhadap standar 3. Belum optimalnya ketersediaan tenaga yang konsen terhadap data rumah sakit
Tujuan
1. Mengurangi variasi dalam pelayanan medik
2. Meramalkan lama rawat di RS dan jumlah pemeriksaan
3. Sebagai panduan bagi seluruh staf RS yang terkait dalam pemberian
pelayanan pasien 4. Meningkatkan kepuasan pasien dengan memberikan edukasi tentang rencana perawatan pasien
II. DASAR HUKUM
1. Undang – undang RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang – undang RI no 24 tahun 2011 tentang BPJS 3. Permenkes no. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 4. Permenkes no. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 5. Kepmenkes no. 440 tahun 2012 tentang Tarif RS Berdasarkan INA CBG
II. Perkembangan Implementasi PPK DAN CP
o.
Tahap Penyusunan PPK Kegiatan
.
- Kebijakan tentang pembuatan PPK
.
- Pembentukan tim - Penetapan Uraian Tugas
.
Penyusunan format PPK
.
Pengumpulan Literatur
.
Pembuatan draft PPK
.
Pengajuan ke Mitra Bestari Pakar sesuai (koreksi)
.
Revisi sesuai koreksi dari Mitra Bestari
.
Pengajuan ke komite medik (pengesahan)
.
Pengajuan ke Direktur (Penetapan/ pemberlakuan)
Hambatan
Tindak Lanjut
-
-
- Kurangnya pemahaman tim
- Diklat tentang PPK - Arahan Pimpinan
.
Tahap Pelaksanaan PPK Kegiatan
Hambatan
Tindak Lanjut
Sosialisasi di Rapat Komdik
•
Terbatasnya jumlah peserta yang hadir
•
Face to face ke Dokter
Penyediaan dokumen PPK di
•
Dokumen tidak dijadikan acuan dalam pelayanan
•
Mengingatkan DPJP (Kerjasama dengan pera
Monitoring pelaksanaan
•
•
Sosialisasi ulang di pertemuan dengan KSM, R Komite Medik, Siang Klinik Peningkatan peran dokter ruangan dalam pelaporan di Morning Meeting
setiap unit (R. Tunggu Dokter, R. Rapat dan unit/instalasi) kumen
DPJP kurang peduli
• •
Resistensi almamater
•
Melibatkan mitra bestari dari berbagai alma dalam menyusun regulasi
•
Arogansi profesi
•
Melibatkan mitra bestari untuk mengingatka DPJP Meningkatkan kemampuan perawat dalam berkomunikasi
• •
Kepatuhan DPJP dalam pendokumentasian di BRM
• •
Penggunaan reminding label untuk menginga DPJP dalam kepatuhan dokumentasi Case Manager
IV. Hasil Implementasi PPK No.
1.
Hasil Implementasi
Tindak Lanjut
Pada kasus yang sering, tebanyak varian (terutama) :
Beberapa kasus perlu dilengkapi dengan Clinical Pathway
- Pemberian Terapi - Lama Rawat
V. Penyusunan Clinical Pathway Berdasarkan : 02
03
sus yang pilih :
01
04
Kasus paling sering dijumpai
02
Varian
Berbiaya Tinggi
03
A
D
Diare Akut Pada anak
Persalinan Sectio Caesaria
Kasus yang memerlukan biaya tinggi
B
E
04
Hiperbilirubinemia
Appendisitis Akut
Kasus risiko tinggi
Kasus yang memiliki banyak keragaman dalam pengelolaan
C
Partus Spontan
ALASAN PEMILIHAN KASUS No.
KASUS
Paling sering dijumpai
Resiko Tinggi
Biaya Tinggi
Varian
1.
Diare Akut
√
√ (Terapi & Lama rawat)
2.
Hiperbilirubinemia
√
√ (Lama rawat)
3.
Partus Spontan
√
√ (Terapi & Lama rawat)
4.
Sectio Caesaria
5.
Apendisitis Akut
√
√
√ (Lama rawat) √ (Lama rawat)
VI. HASIL IMPLEMENTASI CLINICAL PATHWAY
Clinical Pathway No. 1.
KASUS
SEBELUM
SESUDAH
Diare Akut - Penggunaan antibiotik a. Tanpa Antibiotik
64%
85%
b. Dengan Antibiotik
36%
15%
a. ≤ 3 hari
73%
87%
b. > 3 hari
27%
13%
- Lama Rawat
2.
TINDAK LANJUT • Sosialisasi hasil di rapat KSM anak dan Komite Medik • Penyegaran ilmu tentang diare dengan melibatkan dr anak sub gastroenterologi anak sebagai narasumber saat rapat KSM anak.
• Sosialisasi hasil di rapat KSM anak dan Komite Medik
Hiperbilirubinemia - Lama Rawat a. ≤ 3 hari
75%
97%
b. > 3 hari
25%
3%
• Penyegaran ilmu tentang hiperbilirubinemia dengan melibatkan dr anak sub perinatologi anak sebagai narasumber saat rapat KSM anak berikutnya.
Clinical Pathway No. 3.
KASUS
SEBELUM
SESUDAH
• Sosialisasi hasil di rapat KSM obgyn dan Komite Medik
Partus Spontan - Penggunaan antibiotik a. Tanpa Antibiotik
73%
97%
b. Dengan Antibiotik
27%
3%
• Pendekatan persuasif kepada dokter terkait yang masih tidak sesuai PPK dalam terapi • Sosialisasi hasil di rapat KSM obgyn dan Komite Medik
- Lama Rawat
4.
TINDAK LANJUT
a. ≤ 3 hari
58%
95%
b. > 3 hari
42%
5%
• Pendekatan persuasif kepada dokter terkait yang merawat lama hari tidak sesuai PPK. • Sosialisasi hasil di rapat KSM obgyn dan Komite Medik
Sectio Caesaria - Lama Rawat a. ≤ 3 hari
58%
95%
b. > 3 hari
42%
5%
• Pendekatan persuasif kepada dokter yang merawat tidak sesuai PPK
Clinical Pathway No. 5.
KASUS
SEBELUM
SESUDAH
TINDAK LANJUT • Sosialisasi hasil di rapat KSM bedah dan Komite Medik
Apendisitis Akut - Lama Rawat a. ≤ 3 hari
44%
96%
b. > 3 hari
56%
4%
• Pendekatan kepada dokter terkait yang tidak sesuai lama rawat berdasarkan PPK.
VII. KESIMPULAN • Implementasi PPK dan CP: 1. memerlukan dukungan pimpinan tertinggi 2. dapat mengurangi varian 3. sebagai kontrol mutu 4. dapat menetapkan prioritas kegiatan yang dievaluasi 5. memerlukan keterlibatan pimpinan dalam hal pengawasan pelaksanaan 6. dapat menurunkan angka Insiden Keselamatan Pasien 7. merupakan upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien yang harus dilakukan secara terus menerus
