PERATURAN DESA PASIRNANJUNG PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG PERANGKAT DESA PASIRNANJUNG
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG NO. NO. 02 TAHUN TAHUN 2009 2009 TENTANG PERANGKAT DESA PASIRNANJUNG PASIRNANJUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIRNANJUNG PASIRNANJUNG Meni Menimb mban ang g
:
a. bahw bahwa a dala dalam m rang rangk ka mend menduk ukun ung g kelan elanca cara ran n pela pelak ksana sanaan an tugas tugas dan dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa; b. bahwa untuk penetapa penetapan n jabatan perangkat perangkat desa dan untuk dapat di pilih, diangkat dan diberhentikan dar jabatan perangkat desa perlu diatur mengenai jabatan perangkat dan tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf huruf a, dan b diatas, Penetapan Jabatan perangkat desa tersebut perlu di tetapkan dalam peraturan desa.
Men Menging gingat at
:
1. Und Undangang-u undan ndang g Nom Nomor 14 tah tahun 1950 1950 tent tentan ang g Pem Pemerin erinta tah h Daer aerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahu 1950 ); 2. Undang-undang Undang-undang Nomor 28 Tahun Tahun 1999 tentang Penyelengga Penyelenggara ra Negara yang Bersih dan Bebas dari dari Korupsi, Kolusi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentuk Pembentukan an Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerin Pemerintahan tahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Tambahan Lembaran Negara R Republik epublik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Peraturan Mentri Mentri dalam Negeri Negeri Nomor 29 Tahun Tahun 20006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 7. Peraturan Peraturan Daer Daerah ah Kabupate Kabupaten n Sumedang Sumedang Nomor Nomor 4 Tahun Tahun 2005 tentang tentang pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) Sebagaimana di ubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D); 8. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sumedang Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala D Desa esa dan Perangkat Desa.
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( B P D )DESA PASIRNANJUNG dan dan KEPALA DESA PASIRNANJUNG MEMUTU MEMUTUSKA SKAN N: Menetapk Menetapkan an :
PERATURAN PERATURAN DESA PASIRNANJUNG PASIRNANJUNG TENTANG PERANGKAT PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Peraturan Desa ini yang di maksud dengan : 1. Desa adalah adalah adalah kesatuan kesatuan masyarak masyarakat at hukum hukum yang memil memiliki iki batas-batas batas-batas wilayah wilayah yang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Pemerintah Desa adalah adalah penyelenggar penyelenggaraan aan urusan urusan pemerintah pemerintahan an oleh Pemerin Pemerintah tah Desa dan Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa dalam mengatur mengatur dan mengurus mengurus kepentingan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat diakui dan dihormati dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Kepala Desa dan Perangk Perangkat at Desa sebagai unsur unsur penyelenggara penyelenggara Pemerintah Desa. 4. Badan Permu Permusyawara syawaratan tan Desa atau yang yang di sebut BPD adalah adalah lembaga lembaga yang merupak merupakan an perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 5. Kepala Kepala Desa adalah Pemimpi Pemimpin n Penyelenggara Penyelenggara pemerin pemerintahan tahan di Desa Bersangkutan Bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. 6. Perangkat Perangkat Desa adalah adalah unsur unsur staf yang memban membantu tu Kepala Desa Desa dalam melaksana melaksanakan kan tugas Dan kewajibannya yang teriri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. 7. Sekretaris Sekretaris Desa adalah adalah Pimpinan Pimpinan Sekretari Sekretariat at pada pemerintah pemerintah Desa Desa dalam wilayah wilayah Kabupaten Sumedang. 8. Dusun adalah adalah bagian wilayah wilayah dalam desa yang merupak merupakan an lingkungan lingkungan kerja kerja pelaksanaan pelaksanaan Pemerintah Desa. 9. Kepala Kepala Dususun atau atau disingkat disingkat Kadus adalah adalah Perangkat Perangkat Pembantu Pembantu Kepala Kepala Desa dalam dalam pelaksana penyelenggara pemerintah desa diwilayah dusun. 10. Kepala Urusan adalah Unsur Unsur Sekretariat Desa dalam wilayah kabupaten Sumedang. 11. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB II PEMERINATAHAN DESA
Pasal 2 Pemerintah Desa PASirnanjung terdiri dari Pemerintah Desa Pasirnanjung dan BPD Pasirnanjung Pasal 3 (1) Pemerintah Desa Pasirnanjung Pasirnanjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari Kepala Desa Pasirnanjung dan Perangkat Desa Pasirnanjung (2) Perangkat Desa Pasirnanjung sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Sekr Sekret etar aris is Desa Desa b. Kepala pala Du Dusun sun c. Kepal Kepala a Urusan Urusan Pemeri Pemerinta ntahan han d. Kepa Kepala la Urus Urusan an Umum Umum e. Kepal Kepala a Urusan Urusan Ekonom Ekonomii dan pemban pembanguna gunan n f. Kepa Kepala la Urus Urusan an Keua Keuanga ngan n g. Kepal Kepala a Urusan Urusan Kesej Kesejaht ahtera eraan an Rakya Rakyat t h. Pelak Pelaksana sana Tekn Teknis is Lapangan Lapangan .................. ........................... ............ ...
(3) Susunan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2), sesuai s esuai dengan Kebutuhan Kebutuhan dan Kondisi Sosial Budaya masyarakat Desa pasirnanjung (4) Bagan Susunan Organiasasi pemerinatah Desa Pasirnanjung tercantum dalam lampiran lampiran Peraturan Desa ini. BAB III PERANGKAT DESA
Pasal 4 (1) Perangkat Perangkat Desa sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud dalam dalam pasal 3 ayat (2) bertugas membantu membantu Kepala Kepala Desa dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam Melaksanakan Melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa Desa sebagaiana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. BAB IV PERSYARATAN
Pasal 5 (1) Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan Urusan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa. (2) Pengangkatan Kepala Kepala Dusun, Kepala Kepala Urusan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pasal 6 (1) Syarat-syarat Syarat-s yarat untuk menjadi Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Lapangan adalah sebagai berikut : a. Bertakwa Bertakwa Kepada Kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Maha Esa; b. Setia kepada kepada Pancasila sebagai sebagai Dasar Negara, Negara, Undang-undang Undang-undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia, Serta Pemerintah; Pemerintah; c. Berpendidikan Berpendidikan paling rendah tamat tamat sekolah Lanjutan tingkat pertama pertama dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar Belajar (STTB) asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; d. Khusus untuk calon petugas teknis lapangan lapangan dan calon Kepala Dusun, pend pendidikan idikan paling rendah tamat Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan ijazah dan surat tanda tamat belajar asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ditambah pengalaman di bidang tugasnya minimal 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan. e. Berumur Berumur paling paling rendah rendah 20 (dua (dua puluh) puluh) tahun; tahun; f. Sehat jasmani jasmani dan rohani rohani yang yang dibuktikan dibuktikan dengan surat keteran keterangan gan Dokter Dokter Pemerintah; g. Penduduk Penduduk Desa setempat setempat dan terdaftar sebagai sebagai penduduk penduduk serta bertempat bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terkhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); h. Tidak pernah dihukum karena karena melakukan melakukan tindak pidana pidana kejahatan dengan hukuman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. Tidak Tidak dicabut hak pilihny pilihnya a sesuai dengan keputusa keputusan n pengadilan pengadilan yang mempunya mempunyaii kekuatan hukum tetap; j. Memenuhi Memenuhi persyarata persyaratan n lainnya lainnya sesuai dengan dengan adat adat istiadat setempat setempat yang dutentukan dutentukan oleh peraturan Desa. (2) Anggota BPD yang yang mencalonka mencalonkan n diri menjad menjadii Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan Urusan dan Pelaksa Pelaksana na Teknis Lapangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat. (3) Dalam hal hal anggota BPD sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud pada pada ayat (2) diangkat diangkat sebagai Kepala Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Teknis Lapangan harus Mengundurkan Mengundurkan diri dari dari BPD. (4) Bagi Calon kepala kepala Dusun Dusun yang berasal berasal dari Dususn Dususn lain apabila apabila diangkat diangkat menjadi menjadi Kepala Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun yang Bersangkutan.
BAB V MEKANISME PENGANGKATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pasal 7 Dalam rangka rangka mengisi mengisi Kepala Dusun Dusun,, Kepala Urusan Urusan dan Pelaksa Pelaksana na Teknis Teknis Lapangan, Lapangan, dibentuk Panitia Pemilihan pengangkatan Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh Masyarakat Masyarakat desa dan lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Desa. Susunan keanggota keanggotaan an panitia panitia / Tim Formatur Formatur sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dalam K Keputusan eputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut: berikut: 1. 1(satu) 1(satu) Orang Orang Ketua Ketua merang merangka kap p anggota; anggota; 2. 1(satu) Orang Orang wakil wakil ketua ketua merangk merangkap ap a anggota; nggota; 3. 1(satu) Orang Orang sekretar sekretaris is nerangk nerangkap ap anggota; 4. Anggota Anggota sesuai sesuai kebutu kebutuhan han;; Tugas Panitia Panitia sebagaim sebagaimana ana dimak dimaksud sud pada pada ayat (1) adalah adalah sebagai sebagai berik berikut: ut: a. membimb membimbing ing dan memban membantu tu kelancara kelancaran n pelaksanaan pelaksanaan pengisia pengisian n Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis lapangan; b. melaksana melaksanakan kan dan dan mengawasi mengawasi proses kegiatan kegiatan pelak pelaksanaan sanaan pengisian pengisian Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis lapangan. c. melapork melaporkan an hasil hasil pelaksanaa pelaksanaan n pengisian pengisian Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Kepala Urusan dan dan pelaksana pelaksana Teknis lapangan kepada bupati melalui Camat. Tatacara Tatacara pemben pembentukan tukan wewenang, wewenang, tanggung tanggung jawab panitia panitia pengangka pengangkatan tan Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis lapangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Desa.
Pasal Pasal 8 Panitia Pengangkatan Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis Teknis lapangan apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum penutupan penutupan pendaftaran pendaftaran.. Pasal Pasal 9 Panitia pengangkatan Kepala Dusun, Kepala Urusan dan pelaksana Teknis lapangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam pasal 4 ayat (1) bertanggung bertanggung jawab dalam pelaksana pelaksanaan an pemilihan Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan berjalan tertib, lancar dan aman. Bagian Kedua Pencalonan Dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Urusan Dan Teknis Lapangan Pasal Pasal 10 (1) Panitia Panitia Melaksanak Melaksanakan an KEgiatan Penjari Penjaringan ngan bakal bakal Calon, Kepala Kepala Urusan dan dan pelaksana pelaksana Teknis lapangan pada waktu yang telah ditetapkan. (2) Permo Permohon honan/l an/lam amara aran n pencalo pencalonan nan Kepala Kepala Urusan Urusan dan pelak pelaksana sana Tekn Teknis is lapanga lapangan n diajukan dengan ditulis dengan tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3). Pasal 11 (1) Apabila Apabila sampai sampai dengan berak berakhirnya hirnya masa masa pendaftaran pendaftaran belum belum ada ada bakal bakal calon, maka maka penutupan pendaftaran akan diperpanjang paling lama 2 kali masa perpanjangan masing-masing masing-masing selama selama 7 (tujuh) (tujuh) hari. (2) Apabila Apabila sampai sampai batas batas waktu sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d pada ayat (1) belum belum ada ada yang mendaftar, maka panitia melaporkan kepada Kepala Desa. (3) Apabila Apabila jabatan jabatan Kepala Kepala Urusan Urusan dan dan pelak pelaksana sana Tekni Teknis s lapangan lapangan kosong kosong atau berakhir berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa dangan persetujuan BPD membubarkan panitia dan mengajukan bakal calon Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan yang memenuhi syarat kepada Bupati melalui Camat untuk nendapatkan pertimbangan.
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Bagian Ketiga Tatacara Penyaringan dan Pengangkatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan Pasal Pasal 12 Setelah dilaku dilakukan kan penjari penjaringan ngan bakal bakal calon Kepala Kepala Urusan dan dan pelaksana pelaksana Teknis Teknis lapangan, lapangan, panitia pengangkatan perangkat desa melakukan penyaringan. Penyaringa Penyaringan n sebagaimna sebagaimna dimaksud dimaksud pada ayat ayat (1) dilakuk dilakukan an melalui melalui seleksi seleksi admin administrasi istrasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat o oleh leh panitia. Bagi calon pelak pelaksana sana teknis teknis lapangan lapangan disampi disamping ng melaksan melaksanakan akan ujian ujian tertulis tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan ujian pengetahuan teknis terkait. Bakal Bakal calon yang dapat dapat ditetapka ditetapkan n sebagai calon calon Kepala Kepala Urusan Urusan dan pelaksa pelaksana na Teknis Teknis lapangan merupakan merupakan bakal calon yang lulus dalam penyaringan. Penetapan Penetapan nama nama calon calon Kepala Kepala Urusan Urusan dan pelak pelaksana sana Teknis Teknis lapangan lapangan dituangkan dituangkan dalam berita acara hasil seleksi bakal calon yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia. Apabila Apabila dalam kegiatan kegiatan penyar penyaringan ingan bakal bakal calon tidak tidak ada seorangp seorangpun un Bakal Bakal calon yang lulus maka diawali lagi dari kegiatan penjaringan dan penyaringan penyaringan bakal calon.
Pasal 13 Berita Berita acara hasil hasil seleksi seleksi bakal bakal calon disampai disampaikan kan kepad kepada a Kepala Kepala Desa oleh oleh panitia. panitia. Dalam hal hanya hanya ada (1) (1) satu calon yang yang dinyatakan dinyatakan lulus, lulus, maka maka Kepala Kepala desa desa membu membuat at keputusan pengangkatan. Apabila Apabila calon yang yang dinyatakan dinyatakan lulus lebih lebih dari dari 1 (satu) maka maka Kepala Desa mengangk mengangkat at salahsatu calon dari nilai tertinggi hasil seleksi. Apabila Apabila terdapat terdapat calon calon dengan dengan nilai nilai tertingi tertingi sama lebih lebih dari dari 1 (satu) (satu) maka maka diadakan diadakan ujian ujian tertulis ulang sampai diperoleh satu calon yang mendapat nilai tertinggi. Keputusan Keputusan Kepala Kepala Desa Desa tentang tentang pengangka pengangkatan tan calon calon Kepala Kepala Urusan Urusan dan dan pelaksana pelaksana Teknis lapangan menjadi perangkat perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan ayat (3) disampailan kepada Camat.
Bagian Keempat Tata Cara Penyaringan dan pengangkatan Kepala Dusun Pasal Pasal 14 Setelah dilaku dilakukan kan penjar penjaringan ingan bakal bakal calon calon Kepala Kepala Dusun, Dusun, Panitia melak melakuka ukan n penyaringan. Penyaringa Penyaringan n sebagaimna sebagaimna dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1) dilakukan dilakukan melalu melaluii seleksi seleksi administrasi administrasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh panitia. Bagi calon Kepala Kepala Dusun Dusun disampin disamping g melaksanak melaksanakan an ujian ujian tertulis tertulis sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan melaksanakan ujian pengetahuan pengetahuan Pengetahuan wilayah dusun dusun yang bersangkutan. Bakal Bakal calon yang dapat dapat ditetapka ditetapkan n sebagai sebagai calon Kepala Kepala Dusun Dusun merupak merupakan an bakal bakal calon yang lulus dalam penyaringan. Penetapan Penetapan nama nama calon Kepala Kepala Dusun Dusun dituangk dituangkan an dalam dalam berita berita acara acara hasil seleksi seleksi bakal calon yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia. Apabila Apabila dalam kegiatan kegiatan penyarin penyaringan gan bakal bakal calon tidak tidak ada ada seorangpun seorangpun Bakal Bakal calon yang yang lulus maka diawali lagi dari penjaringan dan penyaringan bakal calon. Berita Berita acara hasil hasil seleksi seleksi bakal bakal calon disampai disampaikan kan kepad kepada a Kepala Kepala Desa oleh oleh panitia. panitia.
Bagian Kelima Pemilihan Calon Kepala Dusun Pasal 15 (1) Kepala Kepala Dusun Dusun dipili dipilih h secar secara a langsu langsung ng oleh oleh warga warga dusun dusun yan yang g bersa bersangk ngkuta utan n setela setelah h melalui tahap penjaringan dan penyaringan calon Kepala Dusun yang dilaksanakan oleh panitia, yang dituangkan oleh Berita Acara pemilihan Perangkat Desa. (2) Calon Kepala Kepala Dusun Dusun dengan dengan suara terbanyak terbanyak ditetapkan ditetapkan menja menjadi di Kepala Kepala Dusun dengan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Keputusan Keputusan Kepala Kepala desa tentang tentang pengangkata pengangkatan n calon Kepala Kepala Dusun Dusun menjadi menjadi perangka perangkat t desa disampsikan kepada camat.
(1)
(2) (3)
Bagian Keenam Pelantikan Calon Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan Pasal Pasal 16 Pelantikan Pelantikan calon calon perangkat perangkat desa desa menjadi menjadi Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Kepala Urusan dan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Lapangan dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di balai/kantor desa atau ditempat lain diwilayah desa bersangkutan. Sebelum memangku memangku jabatan, jabatan, Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Kepala Urusan Urusan dan Pelak Pelaksana sana Teknis Teknis Lapangan wajib Mengucapkan Mengucapkan sumpah sumpah /janji. Susunan kata-kata kata-kata sumpah/janj sumpah/janjii sebagaimana sebagaimana dimak dimaksud sud pada pada ayat (2) adalah adalah sebagai sebagai berikut : Demi Allah Saya bersumpah. - Bahwa saya akan akan memenuh memenuhii kewjiban kewjiban saya selaku selaku ................. ................ . (Menyebut jabatan jabatan Masing-masing) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan - Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 dan melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Ketujuh Tindakan Dan Sanksi Pasal Pasal 17 Panitia atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan akan dikenakan tindakan hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Pembiayaan Pasal Pasal 18 Biaya penyelenggaraan pengangkatan dan atau pemilihan Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
BAB VI MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal Pasal 19 (1) Masa jabatan jabatan Sekretaris Sekretaris Desa diatur sesuai dengan dengan ketentua ketentuan n pertaturan pertaturan Perund Perundangangundangan undangan yang berlaku. berlaku. (2) Masa jabatan jabatan Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Urusan Urusan dan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Teknis Lapangan Lapangan adalah adalah 6 (Enam) tahun dan dapat dipilih atau di angkat kembali. kembali. (3) Dalam hal hal masa jabatan jabatan Kepala Kepala Dusun, Dusun, Kepala Kepala Urusan dan dan Pelaksana Pelaksana Teknis Teknis Lapangan Lapangan akan berakhir, berakhir, maka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir Kepala Desa secara tertulis memberitahukan yang bersangkutan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir. (4) Kepala Kepala Dusun, Kepala Kepala Urusan Urusan dan Pelaksan Pelaksana a Teknis Teknis Lapangan setelah setelah meneri menerima ma surat surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses pemberhentiannya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal Pasal 20 (1)
Perangka Perangkatt Desa diberik diberikan an Penghasila Penghasilan n tetap setiap bulan dan dan atau tunjanga tunjangan n lainnya lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan Penghasilan tetap tetap dan atau atau tunjangan tunjangan lainnya lainnya diterim diterima a Perangkat Perangkat Desa Desa sebagaima sebagaimana na dimakasud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa . Pasal 21 Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Perangkat Desa menerima penghasilan sesuai dengan Dengan Kemampuan Keuangan desa.
(1) (2)
(3)
Pasal 22 Perangka Perangkatt Desa selain mener menerima ima penghasi penghasilan lan dapat dapat diberikan diberikan tunjan tunjangan gan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jenis Jenis Tunjan Tunjangan gan sebaga sebagaima imana na dima dimaksu ksud d pada pada ayat (1) antara antara lain: lain: a. Tunj Tunjan angan gan Keseh Kesehata atan; n; b. Tunj Tunjan angan gan Uang Uang Duk Duka; a; c. Tunj Tunjan angan gan jasa jasa Penga Pengabd bdia ian; n; d. Tunj Tunjan angan gan Kel Kelua uarg rga. a. Tunjangan Tunjangan sebagaima sebagaimana na dimaksu dimaksud d pada ayat (2) ditetapka ditetapka setiap setiap tahunnya tahunnya dalam dalam APB APB Desa
Pasal 23 Tunjangan Kesehatan menyangkut biaya pemeriksaan kesehatan, pengobata dan perawatan bagi kepala desa dan Perangkat desa seta keluargannya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(1)
(2)
Pasal 24 Tunjan Tunjangan gan Uang Uang Duka Duka diber diberik ikan an kepad kepada a Kepala Kepala Desa Desa atau atau Peran Perangka gkatt Desa yang yang meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa. Tunjangan Tunjangan uang uang duka diberi diberikan kan kepad kepada a ahli waris waris yang berhak berhak disampi disamping ng diberika diberikan n tunjangan lainnya dari Pemerintah Desa.
Pasal 25 Tunjangan jasa pengabdian diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhetikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturutturut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 tahun untuk Perangkat Desa Sebagai Pejabat Pemerintah Desa.
(1) (2)
Pasal 26 Tunjangan Tunjangan Keluarga Keluarga diberi diberikan kan Kepada Kepada Kepala Kepala Desa Dan Dan Perangka Perangkatt Desa untuk seoran seorang g isteri/suami dan sebanyak-banyaknya 2(dua) orang anak dalam tanggungan. Tunjangan Tunjangan Keluar Keluaraga aga sebagainma sebagainmana na dimaksu dimaksud d pada ayat (1) buka bukan n berasal berasal dari Pegawai Pegawai Negeri.
Pasal 27 Pelaksanaan pemberian penghasilan dan tunjanagan bagi perangkat Desa atau Pejaba Perangkat Desa dihitug sejak tanggal pelantikan samapai dengan ditetapkannya keputusan Pemberhentian.
(1) (2)
Pasal 28 Pengawasan Pengawasan terhadap terhadap Pelaksa Pelaksanaan naan Kedud Keduduka ukan n Keuangan Keuangan Kepala Kepala Desa Desa dan Perangk Perangkat at Desa dilakukan oleh BPD, Bupati atau Pejabat jang ditunjuk. Penyalah Penyalah gunaan gunaan pelaksan pelaksanaan aan kedud kedudukan ukan keuanga keuangan n Kepala Kepala Desa dan dan Perangkat Perangkat Desa Desa dikenaka sangsi sesuai dengan ketentuan perturan Perundang-undangan.
BAB VIII URAIAN TUGAS
Pasal Pasal 29 (1) (2) (3)
Sekretaris Sekretaris Desa Desa Berkedu Berkeduduka dukan n sebagai unsur staf pemban pembantu tu Kepala Kepala Desa dan Memimpi Memimpin n sekretariat desa atau ketatausahaan. Sekretaria Sekretariatt Desa terdiri terdiri dari dari Sekretaris Sekretaris Desa sebagai pemim pemimpin pin Sekretr Sekretriat iat Desa dan kepala-kepala urusan. Sekretaris Sekretaris Desa Desa menjalank menjalankan an tugas admini administrasi strasi dan dan bertanggungja bertanggungjawab wab kepada kepada kepala kepala Desa.
Pasal 30 Sekretaris desa adalah dalam membatu membatu kepala Desa mempunyai mempunyai tugas : a. Melaksanak Melaksanakan an urusan urusan surat-menyur surat-menyurat at , Kearsi Kearsipan pan dan laporan; laporan; b. Memim Memimpin pin,, mengk mengkoor oordin dinasi asika kan n dan dan menge mengenda ndalia liaka kan n serta serta mengaw mengawasi asi semua semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa. c. Mengadakan Mengadakan kegiatan kegiatan inventa inventarisasi risasi ( mencatat,me mencatat,mengawasi ngawasi ,memeliha ,memelihara ra kekayaan kekayaan Desa), d. Melaksanak Melaksanakan an administrasi administrasi kepend kependudud ududkan kan ,administra ,administrasi si pembanguna pembangunan n dan administrasi administrasi kemasyarakatan e. Merum Merumusk uskan an kegiat kegiatan an Kepala Kepala Desa, Desa, f. Menyusu Menyusun n Ranca Rancangan ngan Anggaran Anggaran Pendap Pendapata atan n Belan Belanja ja Desa Desa,, g. Mengadakan Mengadakan dan melak melaksanak sanakan an persiap persiapan an Rapat Rapat ddan ddan mencatat mencatat hasil-hasil hasil-hasil Rapat, h. Melaksa Melaksanak nakan an Administ Administras rasii Kepegawa Kepegawaian ian AparatD AparatDesa esa,, i. Member Memberik ikan an Sara Saran n dan dan penda pendapat pat kepa kepada da Kepa Kepala la Desa Desa,, j. Melaksa Melaksanak nakan an tugas tugas lain lain yang yang diber diberik ikan an oleh oleh Kepa KepalaD laDesa esa Pasal 31 sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud
Dalam melaksana melaksanakan kan Tugas Tugas dalam Pasal 32, Sekretaris Sekretaris Desamempunyai fungsi; a. Pelaksanaan Pelaksanaan admin administrasi istrasi bidang bidang pemerin pemerintahan,P tahan,Pemba embangunan ngunan dan dan kemasyara kemasyarakatan katan;; b. Pelaksanaan Pelaksanaan Surat menyurat,k menyurat,kearsi earsipan pan dan laporan; laporan; c. Pela Pelaks ksan anaa aan n uru urusa san n keu keuan angan gan;; d. Pelaksanaan Pelaksanaan tugas tugas dan fungsi Kepala Kepala Desa Desa apabila Kepala Kepala Desa Desa berhalan berhalangan gan melaksan melaksanakan akan tugas; e. Penyusunan Penyusunan laporan laporan pelaksa pelaksanaan naan kegiatan kegiatan petugas petugas teknik teknik lapa lapangan ngan dan dan kepala kepala dusun; f. Pengko Pengkoor ordin dinasi asian an Tuga Tugas-tuga s-tugass Kepal Kepala a urusa urusan n dan dan staf. staf.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
Pasal 32 Kepala-kep Kepala-kepala ala Urusan Urusan bertugas bertugas membantu membantu sekretari sekretariss Desa dalam melaksan melaksanakan akan tugas dan wewenangnya. Kepala-kep Kepala-kepala ala urusan urusan bertugas bertugas membantu membantu sekre sekretaris taris Desa dalam dalam memeber memeberika ikan n pelayananadministrasi desa. Kepala-kep Kepala-kepala ala urusan urusan diangka diangkatt oleh Kepala Kepala Desa Desa dari dari pendudud pendududk k desa. desa. Pengangkatan Pengangkatan kepala kepala-kepal -kepala a urusan urusan sebagai sebagai mana mana dimaksud dimaksud pada pada Ayat (4) ditetapk ditetapkan an dengan keputusan kepala Desa. Dalam melaksan melaksanakan akan tugasnya,K tugasnya,Kepala epala-kepa -kepala la Urusan Urusan berada berada dibawahSekr dibawahSekretari etariss Desa. Kepala-kep Kepala-kepala ala urusan urusan bertanggu bertanggung ng jawab kepada kepada Kepala Kepala Desa Mulai Mulai sekretar sekretaris is Desa Kepala-kep Kepala-kepala ala urusan urusan sebagai sebagai mana mana dimak dimaksud sud pada pada ayat (1) dapat dapat terdiri terdiri dari; dari; a. Kepal Kepala a Urusa Urusan n Umum Umum dan pemeri pemerintah ntahan; an; b. Kepala Kepala Urusan Urusan ekonomi ekonomi dan pembangun pembangunan; an; c. Kepal Kepala a Urusan Urusan kese kesejah jahter teraan aan rak rakyat; yat; d. Kepala Kepala Urusan Urusan lainnya lainnya sesuai sesuai dengan dengan kebutu kebutuhan han desa.
Pasal 33 Kepala Kepala Urusan Urusan umum umum dan pemer pemerintaha intahan n mempunya mempunyaii tugas melaku melakuka ka urusan urusan ketatausahaan,kearsipan,rumah tangga,menyusun rencana ,mengepaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
Untuk melak melaksanak sanakan an tugas sebagai sebagai mana mana dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1) kepala urusan urusan umum umum dan pemerintahan mempunyai fungsi; a. Penyusunan Penyusunan program program serta penyelenggaraa penyelenggaraan n ketatausahaan ketatausahaan dan kearsipan; kearsipan; b. Penyusunan program serta melakukan melakukan urusan perlengkapan dan dan inventaris desa; c. Penyusunan Penyusunan progra program m dn ruma rumah h tangga desa; desa; d. Penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan dan belanja desa; desa; e. Penyusunan rencana rencana laporan laporan keuangan keuangan pertanggungjawaban pertanggungjawaban Kepala Desa f. Penyusunan Penyusunan pertanggungja pertanggungjawaban waban administrasi administrasi keuangan keuangan pemerintah pemerintahan an desa; g. Penyusunan rencana penyelenggaran pemerinahan pemerinahan desa dan pemerintahan pemerintahan umum; umum; h. Penyusunan rencana dan dan pengumpulan bahan dalam rangka pembianaan pembianaan wilayah dan dan masyarakat; i. Penyusunan program dan pelayananan pelayananan kepda masyarakatdi bidang pemerintahan; pemerintahan; j. Penyusunan Penyusunan rencana rencana dan melaku melakukan kan pengadm pengadministra inistrasian sian di bidang bidang pemeritahan,ketentraman pemeritahan,ketentram an dan ketertiban; k. Penyusunan program dan pengadministrasian pengadministrasian di bidang kependuduka kependudukan n dan catatan sipilserta administrasi pertanahan.
Pasal 34 (1) Kepala Urusan Ekonomi dan pembangunan mempunyai mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi elaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembngunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnnya yang di berikan oleh Kepala Desa. (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kepala urusan ekonom ekonomii dan pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan Penyusunan program program dan penyelenggar penyelenggaraan aan pembangunan pembangunan di desa; desa; b. Penyusunan progam dan bimbingan di bidang perekonomian, perekonomian, distri busi dan produksi; produksi; c. Penyusunan progra program m dan melakukan melakukan pelayana kepada masyarakat di di bidang perekonomian perekonomian dan pembangunan; d. Penyusunan program dan melakukan melakukan koordinasi koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pembngunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desanya.
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 35 Kepala Kepala Urusan Urusan Kesejahte Kesejahteraan raan rakyat rakyat mempunya mempunyaii tugas menyusu menyusun n rencana, rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa Untuk menyele menyelenggara nggarakan kan tugas tugas sebagaimana sebagaimana dimak dimaksud sud pada pada ayat (1) Kepala Kepala Usuran Kesejaheraan Rakyat mempunyai Fungsi : a. Penyusunan Penyusunan progra program m dan melakuk melakukan an pelayanan pelayanan kepad kepada a masyarak masyarakat at di bidang bidang kesejahteraan Sosial; b. Penyusunan Penyusunan program program dan melakuk melakukan an pembinaan pembinaan dalam dalam bidang keagam keagamaan, aan, keluarga keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat; c. Penyusunan Penyusunan program program dan dan memba membantu ntu kegiatan kegiatan Zakat, infak dan sodaqoh sodaqoh;; d. Penyusunan Penyusunan program program dan dan pengum pengumpulan pulan bahan bahan serta menyelengga menyelenggarak rakan an pengadministrasian si bidang kesejahteraan sosial.
Pasal 36 Pelaksana Pelaksana Tekn Teknis is lapangan lapangan merupak merupakan an pendud penduduk uk desa yang melak melakuka ukan n suatu suatu tugas tertentu dalam urusan agama, sosial kemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan dan atau urusan lain menurut adat kebiasaan desa setempat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Pelaksana Pelaksana teknis teknis lapanganm lapanganmerup erupaka akan n unsur pelaksa pelaksana na yang menjala menjalankan nkan tugasnya tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
Pasal 37 Kepala Kepala Dusun Dusun Merupak Merupakan an pemban pembantu tu Kepala Kepala Desa Desa yang mengepalai mengepalai suatu dusun. dusun. Kepala Kepala Dusun Dusun sebagai sebagai unsur pelaksana pelaksana tugas tugas Kepala Kepala Desa dalam dalam Wilayah Wilayah kerjanya. kerjanya. Kepala Kepala Dusun Dusun Mempunya Mempunyaii Tugas Tugas menjalan menjalankan kan kegiatan kegiatan Kepala Kepala Desa Desa dalam dalam kepemimpinan Kepala dea di wilayah kerjanya. Untuk menjal menjalanka ankan n tugas sebagaima sebagaimana na dimaksu dimaksud d pada ayat ayat (2) Kepala Kepala Dusun Dusun mempunyai Fungsi : a. Pelaksana Pelaksana kegiatan kegiatan pemerintaha pemerintahan n dan pembangunan pembangunan serta pembinaa pembinaan n ketentraman ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; b. Pelaksana Pelaksana Peraturan Peraturan Desa diwilayah diwilayah kerja kerjanya; nya; c. Pelak Pelaksan sana a kebij kebijak akan an Kepa Kepala la Desa. Desa.
BAB IX HUBUNGAN KERJA
Pasal 38 Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa : a. Merupaka Merupakan n unsur unsur penyelenga penyelengara ra pemer pemerintaha intahan n desa; desa; b. Dalam menjala menjalankan nkan tugasnya tugasnya BPD berkeduduk berkedudukan an sebagai mitra mitra kerja pemerin pemerintah tah desa. Pasal 39 Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Lembaga Kemasyarakatan desa : a. Merupakan Merupakan mitra mitra kerja kerja pemerintah pemerintah desa desa dalam membe memberdaya rdayakan kan desa; desa; b. Bersifat Bersifat kemitr kemitraan, aan, konsultatif konsultatif dan dan koodin koodinatif. atif.
Pasal 40 Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan warga masyarakat : a. Pemerintah desa merupakan merupakan pelayana masyarakat, masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan masyarakat; b. Masyarakat Masyarakat mempunya mempunyaii kewajiban kewajiban untuk berfartisipasi berfartisipasi aktif dalam pelaksanaa pelaksanaan n pembangunan desa.
Pasal 41 Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah : a. Pemerin Pemerintah tah dan pemerintah pemerintah Provinsi Provinsi wajib membina membina dan penyelengar penyelengaraan aan pemerint pemerintah ah desa; b. Pemerin Pemerintah tah kabupaten kabupaten dan kecamatan kecamatan wajib , membina membina dan mengawasi mengawasi penyelenggaaan penyelenggaaan pemerintahan desa.
Pasal 42 Hubungan Kerja antara Kepala Desa dan BPD : a. Kepala Kepala Desa dalam dalam menjalank menjalankan an tugasnya berko berkoordin ordinasi asi dengan BPD; BPD; b. Bersifat Bersifat kemitr kemitraan, aan, koordinati koordinatiff dan konsultatif. konsultatif.
Pasal 43 Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan lembaga Kemasyarakatan Desa : a. Merupakan Merupakan mitra mitra kerja kerja Kepala Kepala Desa dalam meberd meberdayak ayakan an masyarakat masyarakat Desa; Desa; b. Bersifat Bersifat kemitr kemitraan, aan, koordinati koordinatiff dan konsultatif. konsultatif.
Pasal 44 Hubungan Kerja antara Kepala Kepala Desa Dengan Masyarakat Masyarakat Desa : a. Kepala Kepala Desa merupak merupakan an pelayan pelayan masyarakat masyarakat oleh karena karena itu dalam dalam menjalank menjalankan an tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat; b. Masyarakat Masyarakat mempunya mempunyaii kewajiban kewajiban untuk berfartisipasi berfartisipasi aktif dalam pelaksanaa pelaksanaan n pembangunan desa. Pasal 45 Hubungan antara Kepala Desa dengan perangkat desa : a. Kepala Kepala Desa merupaka merupakan n pimpinan pimpinan Pemerintah Pemerintah Desa sehingga mempunya mempunyaii tugas membina, membina, mengarahkan mengarahkan kinerja perangkat Desa; b. Dalam Menjala Menjalankan nkan tugas tugas dan fungsinya perangkat perangkat desa bertanggungja bertanggungjawab wab kepada kepada kepala kepala desa.
Pasal 46 Hubungan kerja antara perangkat desa dengan warga masyarakat : a. Perangkat desa merupakan merupakan pelayan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam dalam menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentiingan masyarakat; b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisifasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Pasal 47 Hubungan antara perangkat desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa : a. Lembaga Lembaga Kemasyarak Kemasyarakatan atan Desa merupa merupakan kan mitra mitra kerja kerja perangka perangkatt desa dalam memberdayakan memberdayakan masyarakat desa; b. Hubungan Hubungan yang bersifat bersifat kemitr kemitraan, aan, konsulta konsultatif tif dan koordin koordinatif. atif.
BAB X LARANGAN
Pasal Pasal 48
Perangkat Desa dilarang : a. Menjad Menjadii pengu pengurus rus par partai tai poli politik tik;; b. Merangkap Merangkap jabatan jabatan sebagai sebagai ketua atau atau anggota bpd dan lembaga lembaga kemasyar kemasyarakata akatan n di desa; c. Menyal Menyalah ahgu guna naka kan n we wewen wenan ang; g; d. Melakuka Melakukan n Kolusi, Korupsi Korupsi dan Nepotisme, Nepotisme, menerima menerima uang uang jasa dari pihak pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; e. Melangga Melanggar r sump sumpah/ ah/jan janji ji jaba jabatan; tan; f. Merugikan Merugikan kepen kepentingan tingan umum, umum, meresa meresahka hkan n sekelompo sekelompok k masyarak masyarakat at dan mendiskrinimasukan warga atau golongan masyarakat lain; g. Melakuka Melakukan n perbuatan perbuatan yang bertentangan bertentangan dengan dengan peraturan peraturan perundang-un perundang-undanga dangan n yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA
Pasal Pasal 49 (1) Tindakan Tindakan penyidik penyidikan an terhadap terhadap perangka perangkatt desa dilaksanaka dilaksanakan n setelah mempero memperoleh leh persetujuan tertulis dari Kepala Desa. (2) Hal-hal yang yang dikecualik dikecualikan an dari dari ketentuan ketentuan sebagai sebagai mana mana dimaksud dimaksud pada pada ayat (1) adalah adalah : a. Tertangkap Tertangkap tangan melak melakuka ukan n tindak pidana pidana kejahatan. kejahatan. b. Diduga Diduga telah melakuka melakukan n tindak pidana pidana kejaha kejahatan tan yang diancam dengan dengan pidana pidana mati. (3) Tindakan Tindakan penyidi penyidikan kan sebagaiman sebagaiman dimaksu dimaksud d pada pada ayat (2) diberitah diberitahuka ukan n secara tertulis tertulis oleh atasan penyidik Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali 24 jam.
BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal Pasal 50 (1)
Pera Perangk ngkat at Desa Desa berh berhen enti ti kare karena na : a. Meninga Meningall dunia dunia;; b. Mengundurk Mengundurkan an diri atas permin permintaan taan sendiri; sendiri; c. Diberh Diberhenti entika kan. n. (2) Perangkat Perangkat desa desa yang diberhen diberhentikan tikan sebagaim sebagaimana ana dimak dimaksud sud pada ayat (1) huruf huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya jabatannya dan telah dilantik pejabat pejabat yang baru; b. Tidak dapat dapat melaksanakan melaksanakan tugas secara berkelanjutan berkelanjutan atau berh berhalangan alangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak Tidak memenuh memenuhii syarat sebagai Per Perangk angkat at Desa; d. Dinyatakan Dinyatakan melanggar melanggar sumpah/janj sumpah/janjii jabatan; jabatan; e. Tidak melaksanakan melaksanakan kewajibannya kewajibannya sebagai Perangkat Perangkat Desa; f. Melanggar Melanggar larangan larangan bagi bagi perangkat perangkat desa; desa; (3) Pemberh Pemberhentian entian sebagaimana sebagaimanadi di maksu maksud d pada pada ayat ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan ditetapkan dangan dangan keputusan Kepala Desa.
Pasal Pasal 51 (1) Perangkat Perangkat Desa diberh diberhentik entikan an sementar sementara a oleh Kepala Kepala Desa apabil apabila a dinyatakan dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala Kepala Desa meneritk meneritkan an Keputusan Keputusan Kepala Kepala Desa tentang tentang pemberhe pemberhentian ntian sementar sementara a perangkat desa setelah Kepala Desa menerima salinan penetapan perangkat desa sebagai terduga dan atau tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi berwenang.
(3) Perangkat Perangkat desa di berhen berhentikan tikan oleh oleh Kepala Kepala Desa apabila apabila terbukti terbukti melaku melakukan kan tindak tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Kepala Kepala Desa dapat dapat menerbik menerbikkan kan Keputusa Keputusan n Kepala Kepala Desa tentang pember pemberhentia hentian n perangkat desa setelah Kepala desa menerima salinan putusan pengadilan yang menetapkan hukuman bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi berwenang.
Pasal Pasal 52 (1)
Perangkat Perangkat desa desa di berhen berhentikan tikan sementa sementara ra oleh Kepala Kepala Desa Karen Karena a berstatus berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
(2)
Kepala Kepala Desa mener meneritkan itkan Keputusan Keputusan Kepala Kepala Desa Desa tentang tentang pemberhen pemberhentian tian sementar sementara a perangkat desa setelah Kepala Desa menerima salinan penetapan perangkat desa sebagai terduga dan atau tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi berwenang. Perangkat Perangkat desa desa di berhentik berhentikan an oleh Kepala Kepala Desa Desa apabila apabila terbukti terbukti melaku melakukan kan tindak tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap. Kepala Kepala Desa dapat dapat mener menerbikk bikkan an Keputusa Keputusan n Kepala Kepala Desa tentang tentang pember pemberhentia hentian n perangkat desa setelah Kepala desa menerima salinan putusan pengadilan yang menetapkan hukuman bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari instansi berwenang.
(3)
(4)
Pasal Pasal 53 (1)
(2)
Perangkat Perangkat desa desa yang diberhe diberhentika ntikan n sementara sementara sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 23, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala DesaHarus Merehabilitasi dan atau mengaktifkan mengaktifkan kembali perangkat desa desa yang bersangkutan bersangkutan sampai dengan masa akhir jabatan. Apabila Apabila Peranglkat Peranglkat desa desa yang diberhen diberhentikan tikan semen sementara tara sebagaima sebagaimana na dimaksu dimaksud d pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala desa hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan. Pasal Pasal 54
(1) Bagi Perangk Perangkat at Desa yang duberh duberhentik entikan an sementara sementara.. Kepala Desa Desa dapat menunj menunjuk uk pelaksana harian. (2) Apabila Apabila Perangkat Perangkat Desa diberh diberhentik entikan, an, Kepala Kepala Desa menunju menunjuk k seorang seorang pelaksanaan pelaksanaan harian dari Perangkat Desa lainnya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan. (3) Penunjuk Penunjukan an pelaksanaan pelaksanaan haria harian n Perangkat Perangkat Desa sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksud d pada ayat ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal Pasal 55 Perangkat desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas pokok pokok dan fungsinya sampai sampai dengan berakh berakhirnya irnya masa masa jabatan Perangkat Perangkat Desa yang bersangkutan.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal Pasal 56 Hal-hal yang belum belum di atur dalam dalam peraturan peraturan Desa ini sepanja sepanjang ng menyangkut menyangkut teknis teknis pelaksanaannya, diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
Pasal Pasal 57 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar Agar seti setiap ap oran orang g men menge getah tahui uiny nya. a.
Ditetapkan Ditetapkan di : PASIRNANJUNG Pada Pada tang tangga gall : 1 Febr Februa uari ri 2009 2009 Menyetujui, BADAN PERNUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG
KEPALA DESA PASIRNANJUNG
UNDANG S.Pd
ADJU ADJUM M SYAMSUD SYAMSUDII
BERITA ACARA PERSETUJUAN BADAN PEERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERANGKAT DESA
................................ ............... .................Pada Pada Hari ini Minggu tanggal Satu bulan bulan Februari Februari tahun Dua Ribu Sembilan Sembilan bertempat di kantor Kepala Desa Pasirnanjung Kecamatan cimanggung Kabupaten Sumedang, kami Badan Badan Permusyawaratan Permusyawaratan
Desa (BPD) Pasirnanjung Pasirnanjung telah mengadakan mengadakan musyawarah
untuk membahas rancangan peraturan desa tentang Perangkat Desa Pasienanjung Setelah membaca dan mempelajari mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud dimaksud serta mendengar mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Pasirnanjung tentang Perangkat Desa Pasirnanjung, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perangkat Desa Pasirnanjung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Sepanjang memenuhi ketentuan Perundangundangan. Demikian berita acara persetujuan BPD Pasirnanjung ini di buat berdasarkan musywarah mufakat BPD Pasirnanjung untuk dijadikan bahan lebih lanjut.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG 1.
KETUA
:
Undang, S.Pd
2.
Wk. Ketua
:
Jajang Rahayu
3.
Sekretaris
:
Endang S, S.Pd
4.
Anggota
:
Yaya
5.
Anggota
:
Atang Magim
6.
Anggota
:
Odik
7.
Anggota
:
Sulaeman
8.
Anggota
:
Male
9.
Anggota
:
Uju Sunarya
10. Anggota
:
Yaya Karya
11. Anggota
:
Marsid
(..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… ) (..........………… )
