Perdes No 5 Tentang Keamanan Desa

PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

DESA DESA PEM PEMONGK ONGKO ONG KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017

Email: [email protected] ,

website: www.desapemongkong.com

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







DESA PEMONGKONG KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jln. Bako tinggi, desa pemongkong, pos 83676, mobile 085205678919

PERATURAN DESA PEMONGKONG P EMONGKONG KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR OMOR:: 5 TAHUN HUN 201 2017

Tentang KEAM KEAMAN ANAN AN DAN DAN KETE KETERT RTIB IBAN AN UMUM UMUM DESA PEMONGKONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEMONGKONG Meni enimban bang

: a. Bahw ahwa keb kebut utuh uhan an akan akan ras rasa am aman dan dan dam damai ai adala dalah h suatu keharusan bagi Hidup dan kehidupan demi terciptanya terciptanya kerukunan kerukunan hidup bermasyarakat, bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara b. Bahwa Bahwa keamanan keamanan dalam dalam wilayah wilayah Desa Desa merupakan merupakan syarat syarat utama

untuk

mendukung

terwujudnya

masyarakat

madani yang adil, makmur, dan beradab berdsarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Bahwa Bahwa sebuah sebuah Desa Desa dan wilay wilayahny ahnya a di pandang pandang perlu perlu untuk menciptakan keamanan

ketertiban demi hidup

yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang menunjang terlaksananya

pembangunan

yang

berkelanjutan







Mengingat

: 1. Undang-undang

No Nomor

69 69

Ta Tahun

19 1958

te tentang

pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;) 2. Undan Undang-u g-und ndang ang

Nomor Nomor

2

Tahu Tahun n

2002 2002

Tent Tentang ang

2004 2004

Tent Tentang ang

Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Undan Undang-u g-und ndang ang Perimbangan dan

Nomor Nomor

Keuangan

Pemerintah

Republik

33

antara

Daerah

Indonesia

Tambahan

Tahu Tahun n

Pusat

(Lembaran

Tahun

Lembaran

Pemerintah

2004

Negara

Negara

Nomor

Republik

126,

Indonesia

Nomor 4438;) 4. Undan Undang-u g-und ndang ang

Nomor Nomor

Pembentukan

12

Tahu Tahun n

Peraturan

2009 2009

Tenta Tentang ng

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5234;) 5. UndangUndang-unda undang ng Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2014 Tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5495;) 6. Undan Undang-u g-und ndang ang Pemerintah Indonesia

Nomor Nomor

Daerah Tahun

23

Tahu Tahun n

(Lembaran 2014

Nomor

2014 2014

Negara 244,

Tent Tentang ang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;) Sebagaimana

Telah

di

Ubah

Dengan

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan atas Undang Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran







7. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor Nomor 43 Tahun Tahun 2014 2014 Tentang Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa Indonesia

Tahun

2014

(Lembaran Negara Republik Nomor

123,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 8. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 5 tahun tahun 2007 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 9. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 7 tahun tahun 2007 2007 tentang kader Pemberdayaan Masayarakat. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1;) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Lombok Timur Nomor 4 Tahun

2008

Tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambaha Tambahan n Lembar Lembaran an Daerah Daerah Kabup Kabupaten aten Lombok Lombok Timur

nomor

2;)

Sebagaimana Sebagaimana

diubah

Dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun

2009

Tentang

Perubahan

Atas

Perubahan

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok

Timur

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10;). 12. Peraturan Bupati Bupati Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Timur nomor 27 tahun 2016 tentang kewenangan Desa Berdasarkan hak







DENGAN PERSETUJUAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARAT PERMUSYAWARATAN AN DESA (BPD) DESA PEMONGKONG MEMUTUSKAN

Menetapk Menetapkan an : PERATURAN PERATURAN DESA PEMONGK PEMONGKONG ONG TENTANG TENTANG KEAMANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA PEMONGKONG BAB I KETENTUAN UMUM Bagian ke Satu Umum

Pasal 1 Dalam keputusan keputusan ini ini yang yang dimaksud dimaksud dengan: 1. Desa Desa ada adala lah h Desa Desa Pem Pemon ongk gkon ong g 2. Masyaraka Masyarakatt adalah adalah seluru seluruh h masyara masyarakat kat Repub Republik lik Indon Indonesia esia 3. Masyaraka Masyarakatt Desa Pemongk Pemongkong ong adalah adalah seluruh seluruh pendud penduduk uk yang berdom berdomisil isilii di dalam wilayah Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 4. Kepa Kepala la Desa Desa adal adalah ah Kepa Kepala la Desa Desa Pemo Pemong ngko kong ng 5. BPD adalah adalah Badan Badan Permu Permusyaw syawarata aratan n Desa Desa di Desa Desa Pemongk Pemongkong ong 6. Ketertib Ketertiban an Sosial Sosial adalah adalah keadaan keadaan keteratu keteraturan ran sosial sosial sesuai sesuai denga dengan n normanorma,

nilai-nilai

pemerintah

dan

agama,

adat

rakyat

dapat

dan

budaya

melakuan

yang

berlaku,

kegiatan

dimana

secara

tertib,

teratur,nyaman dan tentram 7. Asusi Asusila la adala adalah h perbua perbuatan tan yang yang dapa dapatt menyin menyingg ggung ung rasa rasa kesus kesusil ilaan aan dan melanggar norma-norma yang berlaku serta tidak dapat diterima secara umum baik hukum agama maupun hukum adat dan hukum Negara 8. Orang Orang adalah adalah individu individu atau atau pribadi pribadi baik baik berjenis berjenis kelami kelamin n laki-laki laki-laki atau atau perempuan 9. Warga Warga adalah adalah masyar masyarakat akat yang yang bermuk bermukim im di wilay wilayah ah hukum hukum Desa Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 10. Badan atau organisasi adalah adalah setiap perkumpulan yang yang berbadan hukum







12. RT atau Rukun Tetangga adalah adalah Rukun Tetangga Tetangga di Wilayah hukum Desa Pemongkong 13. Jalur hijau hijau adalah, adalah, Taman Taman atau atau Tempat-tempat Tempat-tempat Umum lainnya. 14. BKD adalah Badan Keaman Desa Pemongkong Pemongkong Kecamatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Bagian Bagian Ke Dua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1. Maksud dari Peraturan Desa Desa ini adalah untuk untuk mengatur mengatur segala hal hal yang berkaitan dengan Ketertiban dan Keamanan Desa 2. Penyelen Penyelenggar ggaraan aan Keten Ketentrama traman n dan Keterti Ketertiban ban Umum Umum dimkas dimkasudkan udkan untuk untuk mewujudkan kehidupan serta penghidupan Masyarakat menjadi aman, nyaman, tentram, tertib dan teratur 3. Tujuan dari Peraturan Desa ini ini adalah adalah agar agar terciptanya terciptanya keamanan, keamanan, kenyamanan, kenyamanan, dan Ketertiban Ketertiban dalam dalam Kehidupan Kehidupan bermasyarakat bermasyarakat khususnya di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sehingga Masyarakat bisa dengan tenang menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari 4. Mencegah dan menanggulangi menanggulangi adanya gangguan gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Bagian Ke Tiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang Lingkup dari Perturan Desa ini adalah: 1. Mengatur segala hal yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan Ketertiban Ketertiban dan Keamanan Keamanan Masyarakat Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 2. Mengat Mengatur ur ten tentan tang g Ket Ketert ertiba iban n Sosial Sosial,, Umum Umum dan Susil Susila a Masya Masyarak rakat at dan kewenangan perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Desa ini









B A B II KETERTIBAN UMUM

Pasal 4 1. Setiap Setiap orang atau Warga Warga yang yang akan mengadak mengadakan an keramaia keramaian n dan atau pertunjukan didalam Wilayah Desa Pemongkong yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari Muspika Kecamatan Jerowaru melalui Pemerintah Desa Pemongkong 2. Setiap

orang

atau

Masyarakat Masyarakat

yang

akan akan

mengadakan mengadakan

keramaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.

Pasal 5 Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang

mengarah pada perjudian, minuman keras, lebih-lebih

Narkoba dan sejenisnya Pasal 6 1. Setiap orang orang atau Warga Warga dilarang dilarang menggunakan menggunakan petasan atau atau sejenisnya sejenisnya yang dapat menimbulkan menimbulkan kebisingan kebisingan atau kegaduhan kegaduhan 2. Setiap orang orang atau Warga dilarang dilarang membunyikan membunyikan alat-alat tertentu tertentu yang yang dapat menimbulkan menimbulkan kebisingan kebisingan dan kegaduhan kegaduhan bagi masyarakat masyarakat umum. 3. Lara Larang ngan an seba sebaga gaim iman ana a dim dimak aksu sudk dkan an pada pada pasa pasall 6 ayat ayat (1 dan dan 2 ) termasuk pada acara perayaan tertentu atau hari-hari besar Nasional maupun hari-hari besar Keagamaan 4. Pelang Pelanggar garan an pada pada kete ketentu ntuan an pasal pasal 6 ayat ayat 1 dan 2, akan akan diken dikenaka akan n sanksi sanksi







4. Pembentukan Pembentukan unit unit ketentraman ketentraman dan ketertiban ketertiban sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pasal pasal 7 ayat (3) di tetap tetapkan kan dengan dengan keputusa keputusan n Kepala Kepala Desa ; 5. Disamping

pembentukan pembentukan

unit

ketentraman

di

masing-masi masing-masing ng

Dusun/wilayah RT, Pemerintah Desa membentuk sebuah Badan yang diberi nama Badan Keamanan Desa (BKD) dan dibentuk berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Kepala Desa Pemong Pemongkong kong Kecama Kecamatan tan Jerowaru Jerowaru Kabupat Kabupaten en Lombok Timur 6. Pengurus dan anggota anggota Badan Keamanan Desa (BKD) (BKD) Desa Pemongkong akan diatur dalam keputusan Kepala Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Timur 7. Pengurus dan anggota anggota Badan Badan Keamanan Keamanan Desa Desa diberikan diberikan honor honor setiap bulan sesuai Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Belanja Desa Desa (APEBDes) 8. Struktur Struktur Jabatan, Jabatan, Tugas Tugas dan Kewajiba Kewajiban n Badan Badan Keama Keamanan nan Desa (BKD) (BKD) diatur dalam dalam Keputusan Kepala Desa Desa pemongkong. pemongkong. Pasa Pasall 8 1. Setiap warga warga atau orang orang dilarang dilarang membuat membuat keributan keributan atau kegaduhan kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat 2. Jika ada orang atau warga yang yang membuat membuat keributan keributan atau bermasalah sebagaim sebagaimana ana yang yang dimaksud dimaksudkan kan pada pada pasal 8 ayat (1) setelah setelah dilak dilakukan ukan mediasi yang dalam hal ini ditangani oleh BKD selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib apabila upaya mediasi dimaksudkan tidak menghasilkan perdamaian antar pihak dan atau yang bersangkutan

Pasa Pasall 9 1. Setiap orang orang atau warga warga yang baru akan bertempat bertempat tinggal tinggal di di Desa







4. Pelang Pelanggar garan an pada pada kete ketentu ntuan an pasal pasal 9 ayat ayat (1,2 (1,2 dan 3) akan akan dikena dikenakan kan sanksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui melalui penanganan penanganan prosesnya oleh oleh BKD Desa pemongkong pemongkong

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasa Pasall 10 1. Setiap orang orang yang mengidap penyakit tertentu dan dan dapat mengganggu mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, hijau, taman, dan dan tempat-tempat tempat-tempat umum lainnya lainnya 2. Para pengida pengidap p penya penyakit kit tersebut tersebut dalam dalam pasal pasal 10 ayat (1) menjadi menjadi tanggun tanggung g jawab orang tua atau keluarganya, keluarganya, kecuali para pengidap penyakit yang keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar, terlantar, maka tanggungj tanggungjawab awab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Desa 3. Seti Setiap ap peng pengid idap ap peny penyak akit it ters terseb ebut ut dala dalam m pasa pasall 10 10 ayat ayat (1) (1) yan yang g buk bukan an warga Desa Pemongkong akan diatur dalam keputusan Kepala Desa baik secara tertulis maupun tidak tertulis Pasal 11 1. Setiap orang orang yang yang perbuatan dan tingkah tingkah lakunya lakunya dapat dapat menimbulkan menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada dijalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya didalam wilayah Desa Pemongkong 2. Setiap

orang

yang yang

kedapatan

atau

terbukti terbukti

melakukan melakukan

perbuatan

sebagaim sebagaimana ana yang yang dimaksud dimaksud pada pada pasal pasal 11 ayat (1) (1) akan ikena ikenakan kan sanksi sanksi berupa peringatan, peringatan, dan jika tetap mengulangi mengulangi perbuatan yang yang sama akan







2. Isu atau atau gosi gosip p sepe seperti rti dalam dalam kete ketentu ntuan an pasal pasal 13 13 ayat ayat (1) (1) adal adalah ah sesuat sesuatu u berita atau kabar kabar yang tidak tidak jelas dan tidak mempunyai mempunyai dasar dasar yang bisa bisa dipertan dipertanggun ggung g jawabkan jawabkan

Pasal 14 1.

Usaha Usaha dagang dagang atau sejen sejenisn isnya ya yang yang berbah berbahaya aya dan dan atau atau berpote berpotensi nsi mengganggu mengganggu ketertiban ketertiban warga Masyarakat Masyarakat tidak diperbolehkan diperbolehkan beroperasi di dalam Wilayah Wilayah hukum Desa Pemongkong. Pemongkong.

2.

Kegi Kegiat atan an Usa Usaha ha dag dagan ang g sep seper erti ti dima dimaks ksud ud pad pada a pasa pasall 14 14 ayat ayat (1) (1) yang yang bersifat

urgen

harus

mendapat

persetujuan

dari

Pemerintah

Desa

Pemongkong

Pasal 15 1. Setiap Setiap orang orang atau badan badan yang yang berada berada atau atau berdomisi berdomisili li di Desa Pemongk Pemongkong ong dilarang: a. Menyedi Menyediakan akan

atau atau

menggunak menggunakan an

bangunan bangunan

atau atau

tempat tempat

untuk

melakukan perbuatan perbuatan judi dan asusila asusila atau sejenisnya. sejenisnya. b. Melakukan Melakukan perbuat perbuatan an pemikatan pemikatan untuk untuk perbuatan perbuatan asusila asusila c. Melakukan Melakukan perbu perbuatan atan yang yang dapat dapat meresahka meresahkan n Masyarakat Masyarakat 2. Setiap Setiap atau atau bada badan n yang yang melan melangg ggar ar keten ketentua tuan n pada pada pasal pasal 15 ayat ayat (1) akan akan diserahkan pada pihak yang berwajib setelah melalui upaya tindakan pengamanan oleh BKD Desa Pemongkong

B A B . IV TERTIB SUSILA







Pasa Pasall 17 1. Setiap Setiap orang berla berlainan inan jenis jenis kelami kelamin n dilarang dilarang tingga tinggall dan/ atau hidup hidup satu satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang syah berdasarkan Hukum Agama dan Undang-undang yang berlaku 2. Setiap Setiap orang orang berhak berhak melap melapork orkan an kepad kepada a pih pihak ak yang yang berw berwaji ajib b atas atas orang orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat diikat oleh oleh perkaw perkawinan inan yang syah berdasa berdasarkan rkan Hukum Agama Agama dan perundang-undangan yang berlaku 3. Setiap Setiap oran orang g atau atau warga warga yang yang melang melanggar gar kete ketent ntuan uan pada pada pasal pasal 17 ayat ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku setelah melalui upaya tindakan preventif yang dilakukan oleh BKD Desa Pemongkong Pasa Pasall 18 1. Setiap Setiap orang orang berlaina berlainan n jenis jenis kelamin kelamin dan/ dan/ atau yang bukan suami suami istri istri yang syah dilarang berdua-dua berdua-dua an ditempat ditempat gelap 2. Pelang Pelanggar garan an pada pada ketent ketentuan uan pasal pasal 18 ayat ayat (1) (1) akan akan diken dikenaka akan n sanks sanksii berupa peringatan atau teguran langsung kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak mengindahkan peringatan atau teguran dimaksudkan serta meng mengul ulan angi gi perb perbua uata tany nya a

maka maka,,

oleh oleh BKD BKD

Desa Desa

Pem Pemon ongk gkon ong g

dapa dapatt

melakukan upaya berupa tindakan pengamanan untuk kemudian diproses sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 3. Pela Pelang ngga gara ran n pada pada ket keten entu tuan an pasa pasall 18 ayat ayat (1) (1) apa apabi bila la men menim imbu bula laka kan n akibat kerugian baik moril maupun materil disalah satu pihak akan diselesaikan diselesaikan secara kekeluargaan dan akan dimediasi oleh Pemerintah Pemerintah Desa Pemongkong setelah BKD Desa Pemongkong melakukan upaya









B A B. V KEWENANGAN

Pasal 20 1. Pengaw Pengawasa asan n dan/at dan/atau au deng dengan an sebuta sebutan n lain lain adalah adalah Koordi Koordinas nasii terhad terhadap ap pelaksan pelaksanaan aan Peratura Peraturan n Desa ini dilaku dilakukan kan oleh oleh perangkat perangkat Desa Desa dalam dalam hal ini yang menan menangani gani Urusan Urusan Ketentr Ketentraman aman dan Ketert Ketertiban iban,, selanjutn selanjutnya ya disebut Koordinator. 2. Koor Koord dinator ator sebag bagaiman imana a di dima maks ksud ud pada ada pasal asal 20

aya ayat (1 (1) di diang angkat kat

berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pasal 21 1. Koor Koordi dina nato torr seba sebaga gaim iman ana a dim dimak aksu sudk dkan an pada pada pasa pasall 20 20 ayat ayat ( 1 dan dan 2 ) berwenang untuk mengawasi, memonitoring dan memberikan arahan kepada kepada BKD Desa Pemongkon Pemongkong g dalam dalam melaksanak melaksanakan an tugasnya tugasnya sebagai sebagai Badan Badan Keaman Keamanan an Desa Desa sesua sesuaii dengan dengan yang yang tela telah h dia diatur tur dan diteta ditetapka pkan n dalam dalam Peraturan Peraturan Desa ini. ini. 2. Koor Koordi dina nato torr seba sebaga gaim iman ana a dis diseb ebut utka kan n pada pada pasa pasall 21 ayat ayat (1) (1) dala dalam m menjalankan menjalankan tugasnya tugasnya harus melalui melalui petunjuk atau mengetahui mengetahui Kepala Desa pemongkong







2. Sega Segala la tin tinda daka kan n atau atau perb perbua uata tan n yang yang men menga gara rah h pada pada pela pelang ngga gara ran n ketent ketentuan uan yang yang diat diatur ur dalam dalam perat peratura uran n Desa Desa ini ini dapat dapat dib diberi erikan kan sanksi sanksi sesuai sesuai peraturan peraturan perun perundang dang – undangan undangan yang yang berlak berlaku. u. 3. Pengaturan tentang sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksudkan pada pasal 23 ayat (2) adalah sebagaimana sebagaimana menurut perundang-undang perundang-undangan an yang berlaku. berlaku. Pasal 24 Peraturan Desa ini dapat dilakukan perubahan dikemudian hari jika terdapat terdapat kekeliruan kekeliruan di dalamnya dalamnya..

B A B. VIII VIII PENUTUP

Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur mengenai tehnis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa Pasa Pasall 26 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan,agar diundangkan,agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Pada Tanggal

: PEMONGKONG : 29 Maret 2017







LAMPIR LAMPIRAN AN NOMOR TANGGAL TENTANG

: KEPUT KEPUTUS USAN AN KEPA KEPALA LA DES DESA A PEMON PEMONGKO GKONG NG : 141/7/ TRANTIB/III/2017 : 18 Maret 2017 :PEMBENTUKAN :PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGANGKATAN PENGURUS PENGURUS BADAN KEAMANAN DESA (BKD)

TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN KEAMANAN DESA (BKD) 1. Membantu Kepala Kepala Desa Desa menjaga menjaga dan melindungi melindungi seluruh lapisan lapisan warga warga

masyarakat Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dari segala bentuk ancaman atau gangguan keamanan, ketertiban, ketertiban, serta kenyamanan hidup masyarakat; 2. Berlandaskan Berlandaskan Perdes Perdes Nomor 4 Tahun Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Desa Pemongkong, serta berpedoman pada Peraturan dan Perun Perundang dang-und -undanga angan n Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia,, BKD BKD berkewaj berkewajiban iban ikut

serta

membantu

Aparatur

keamanan

dalam

rangka

memberi

Pengayoman, Perlindungan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat secara umum di dalam wilayah Desa Pemongkong; 3. BersamaBersama-sama sama aparat aparatur ur keamanan keamanan yang ada, ada, sepert sepertii BHABINKAM BHABINKAMTIBM TIBMAS, AS, BABINSA, dan PAMSWAKARSA yang ada di wilayah Desa Pemongkong secara bersama-sama melaksanakan Patroli dalam rangka meninjau, mengawasi, menjaga serta melayani warga masyarakat agar tidak terjadi

Perdes No 5 Tentang Keamanan Desa

Recommend Documents