PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN SUMOBITO
DESA CURAHMALANG
JALAN JAKARTA NOMOR 01 KODE POS 61483 E-mail :
[email protected] PERATURAN DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CURAHMALANG Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Amanah; Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D); 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 3/E); Dengan Persetujuan Bersama
2 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHMALANG dan KEPALA DESA CURAHMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Curahmalang 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD (nama desa) 5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa. 7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa. 8. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. 9. Pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha desa. 10.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pembentukan BUM Desa adalah untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 Tujuan pembentukan BUM Desa adalah : a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa; b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa. BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 4 (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa Amanah (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi Pengelola Pasal 5 Organisasi pengelola Pemerintahan desa.
BUM
Desa
terpisah
dari
organisasi
4 Pasal 6 (1) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas : a. penasehat; dan b. pelaksana. (2) penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Direktur; dan b. kepala unit usaha jasa keuangan mikro (4) pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan persyaratan: a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit selama 2 (dua) tahun; c. tidak pernah menjalani pidana penjara; d. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan e. tidak berkedudukan sebagai ketua/anggota BPD dan perangkat Desa Pasal 7 (1) Masa kepengurusan Pelaksana adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (2) Pengangkatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 8 Masa kepengurusan Pelaksana berakhir apabila: 1. telah selesai masa kepengurusannya; 2. meninggal dunia; 3. mengundurkan diri; 4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; 5. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 6. terlibat perkara perdata. Pasal 9 Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 10
5 (1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada AD/ART (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Pasal 11 (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari Pelaksana mengenai pengelolaan usaha desa.
Pasal 12 (1) Pelaksana bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha Desa (2) Pelaksana mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 13 Penasehat dan Pelaksana mendapatkan honorarium besarnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
yang
BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN Pasal 14 (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDesa menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut : a. Jasa keuangan mikro; b. Jasa BRI Link c. Menjalankan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 15
6 Modal BUMDesa berasal dari: a. Modal Pemerintah Desa yang dipisahkan; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; d. Pinjaman; dan/atau e. Kerjasama usaha dengan pihak lain. BAB VII BAGI HASIL USAHA Pasal 16 (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut: a. 25 % untuk pemupukan modal usaha; b. 30 % untuk pemegang saham secara proporsional; c. 25 % untuk Kas Desa; d. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau Pelaksana e. 15 % untuk pengurus, pengawas dan Penasehat BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 17 (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan. (3) Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Kerjasama usaha antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. subjek kerjasama; b. objek kerjasama;
7 c. d. e. f. g. h.
jangka waktu; hak dan kewajiban; pendanaan; keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan. BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 19
(1) Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa secara tertulis kepada Penasehat. (2) Penasehat melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dalam forum musyawarah Desa. (3) Proses pertanggungjawaban Pelaksana BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. setiap akhir tahun anggaran Pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Penasehat melalui forum musyawarah Desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDesa; b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat : 1) laporan kinerja pengelola BUM Desa selama 1 (satu) tahun; 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan; 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba/rugi; dan 4) rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART. BAB X KETENTUAN PENUTUP
8 Pasal 20 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di : CURAHMALANG Pada tanggal : 12 Januari 2015 KEPALA DESA,
ENI SULCHIYATIN Diundangkan di : CURAHMALANG Pada tanggal
: 22 JANUARI 2015
SEKRETARIS DESA,
HARIONO BERITA DESA CURAHMALANG TAHUN 2015 NOMOR …1…./E
9 LAMPIRAN : PERATURAN DESA CURAHMALANG NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015 SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA AMANAH DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO Badan Pengawas ---------Penasehat
Pelaksana
Pelaksana
Bag Administrasi
Kepala Unit Usaha
Kepala Unit Usaha
Bag Keuangan
Kepala Unit Usaha
KEPALA DESA CURAHMALANG
ENI SULCHIYATIN
10
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN SUMOBITO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHMALANG Alamat : Jl. Jakarta Nomor 1 Kode Pos 61483
CURAHMALANG KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188 / 1 / 415.68.12 / BPD / 2015 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHMALANG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Amanah dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D); 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 3/E); MEMUTUSKAN Menetapkan Kesatu
: : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa Amanah
Kedua
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
11
Ditetapkan di : CURAHMALANG Pada Tanggal : 16 Januari 2015 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
SANTIONO
12 BERITA ACARA Nomor : 180 / 1
/ 415.68.12 / 2015
Nomor : 180 / 1 / 415.68.12 / BPD / 2015 PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA CURAHMALANG DAN BPD CURAHMALANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH Pada hari JUM’AT tanggal ENAM BELAS bulan JANUARI tahun DUA RIBU LIMA BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini -------------------------------------------I. HJ. ENI SULCHIYATIN, SH : KEPALA DESA CURAHMALANG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Curahmalang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMAII. SANTIONO H. JUMIYONO
: KETUA BPD DESA CURAHMALANG : WAKIL KETUA BPD DESA CURAHMALANG selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. ----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Amanah yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-------------------------------------------------------------------------------Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya----------------------------------PIHAK KEDUA KETUA BPD CURAHMALANG
PIHAK PERTAMA KEPALA DESA CURAHMALANG
SANTIONO
HJ. ENI SULCHIYATIN, SH
WAKIL KETUA BPD CURAHMALANG
H. JUMIYONO
13
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN SUMOBITO
DESA CURAHMALANG
JALAN JAKARTA NOMOR 01 KODE POS 61483 E-mail :
[email protected] KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG Nomor : 188 / 1 / 415.68.12 / 2015 TENTANG SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS BUMDES AMANAH KEPALA DESA CURAHMALANG; Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Pengurus dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Amanah;
b. Bahwa untuk melaksanakan konsideran pada huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D); 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 3/E); 6. Peraturan Desa Curahmalang Nomor 1 tahun 205 tentang Badan Usaha MIlik Desa “AMANAH” (lembaran
14 desa nomor 1 tahun 2014. Memperhatikan
: Hasil rapat pembentukan pengurus dan pengawas Bumdes Amanah tanggal 2 Januari 2015
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
:
Susunan Pengurus dan Pengawas Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) Amanah Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito
sebagaimana
tersebut
pada
lampiran
1
Keputusan ini; KEDUA
: Masa
Jabatan
Pengurus
dan
Pengawas
Bumdes
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali; KETIGA
: Kepada Pengurus dan Pengawas
sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Pengawas
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Amanah Desa Curahmalang KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : CURAHMALANG Tanggal : 25 Januari 2015 KEPALA DESA CURAHMALANG
ENI SULCHIYATIN
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ; 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang; 3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ; 4. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
15 5. Sdr. Camat Sumobito; 6. Sdr. Ketua BPD Curahmalang;
16 Lampiran :
KEPUTUSAN CURAHMALANG
KEPALA
DESA
Nomor : 188/1/415.68.12/2015 Tanggal : 25 JANUARI 2015
SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS BUMDES AMANAH DESA CURAHMALANG NO
NAMA
JABATAN
UNSUR
1.
Hj. ENI SULCHIYATIN, SH
Komisaris
Kepala Desa
2.
MATHOSIN
Ketua
Tokoh Masyarakat
3.
DEDIK IRAWAN, S.Sos.I
Sekretaris
Tokoh Pemuda
4.
WINARSIH
Bagian Keuangan
Tokoh Perempuan
5.
NURUL LAILA
Kepala Usaha Pinjam
6.
H. M. JAZULI, ST
Koord. Pengawas
LPMD
7.
ASMADI
Anggota Pengawas
Tokoh Masyarakat
8.
NURUL ADIB
Anggota Pengawas
Tokoh Masyarakat
Unit Tokoh Perempuan Simpan
KEPALA DESA CURAHMALANG
Hj. ENI SULCHIYATIN, SH
17
ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) AMANAH DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
PENDAHULUAN
Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi faktor
pendukung
dalam
rangka
penguatan
ekonomi
perdesaan.
Oleh
karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain : (i) pengembangan kemampuan
SDM
sehingga
mampu
memberikan
nilai
tambah
dalam
pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan
skala
dikembangkan,
(iv)
ekonomi
kompetitif
menguatkan
terhadap
usaha
kelembagaan
ekonomi
ekonomi
desa,
yang (v)
mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha
ekonomi
mereka.
Disamping
itu,
keberadaan
BUMDesa
juga
memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana diamanatkan pada Bab X yang menyatakan desa dapat membuat
18 Badan Usaha MIlik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
dengan
harapan
dapat
meningkatkan
pengembangan
usaha
dan
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehubungan dengan hal itu maka Pemerintah Desa Curahmalang membentuk BUMDesa dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1 (1) Pemerintah Desa Curahmalang mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “AMANAH“ (3) BUMDesa “AMANAH” berkedudukan di Desa Curahmalang, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang (4) Daerah kerja BUMDesa “AMANAH” berada Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
di
Desa
BAB II ASAS Pasal 2 BUMDesa “AMANAH” berasaskan Pancasila
BAB III
Curahmalang,
19 BENTUK DAN SIFAT Pasal 3 BUMDesa “AMANAH” berbentuk badan usaha yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa Curahmalang Nomor 1 Tahun 2015
Pasal 4 BUMDesa “AMANAH” bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 5 (1) Visi BUMDesa “AMANAH” mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Curahmalang melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto “MENGEMBAN AMANAH UNTUK MEMBANGUN DESA MENUJU MASYARAKAT CURAHMALANG YANG SEJAHTERA”. (2) Misi BUMDesa “AMANAH” 1. Pengelolaan kegiatan perekonomian desa kemampuan dan daya saing masayarakat desa
untuk
meningkatkan
2. Pengelolaan usaha simpan pinjam dalam menunjang perekonomian masyarakat desa. 3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. 4. Mengelola dana dan program yang masuk ke desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan. BAB V MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6
20 Maksud pembentukan BUMDesa untuk mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 Tujuan pembentukan BUMDesa adalah : 1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa; 2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Curahmalang BAB VI FUNGSI Pasal 8 BUMDesa “AMANAH” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya rumah tangga sasaran (miskin) yang ada di Desa Curahmalang. BAB VII PRINSIP PENGELOLAAN BUMDESA Pasal 9 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa meliputi: 1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. 2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
21 3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. 5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. 6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.
BAB VIII STATUS KEPEMILIKAN Pasal 10 (1) BUMDesa “AMANAH” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat. (2) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDesa “AMANAH” adalah Masyarakat Desa Curahmalang.
BAB IX MODAL DAN KEGIATAN USAHA Pasal 11 Modal BUMDesa berasal dari: 1. Pemerintah Desa; 2. Tabungan masyarakat; 3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; 4. Pinjaman; dan/atau 5. Kerjasama usaha dengan pihak lain. Pasal 12 1. Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah Desa merupakan kekayaan
22 desa yang dipisahkan. 2. Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat. 3. Modal BUMDesa yang berasal Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat berupa dana tugas pembantuan 4. Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman adalah pinjaman dari lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah. 5. Modal BUMDesa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat. Pasal 13 Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa “AMANAH” melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 maksimal 25 %. Pasal 14 (1) BUMDesa ”AMANAH” menjalankan jenis usaha pada bidang perkonomian berupa usaha simpan pinjam; (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. (3) Kegiatan yang dilakukan BUMDesa “AMANAH” meliputi a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat ekonomi lemah yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman ( unit usaha simpan pinjam ) b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan
23 pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDesa.
BAB X JANGKA WAKTU BERDIRINYA Pasal 15 Jangka waktu berdirinya BUMDesa “AMANAH” adalah untuk waktu yang tidak terbatas. BAB XI ORGANISASI PENGELOLA Pasal 16 (1) Struktur organisasi pengelola BUMDesa AMANAH terdiri dari Komisaris atau Penasehat dan Ketua atau Pelaksana Operasional (2) Pelaksana Operasional terdiri dari seorang direktur dan kepala unit usaha (3) Pemilihan Pelaksana Operasional dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB XII PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA Pasal 17 (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan BUMDesa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang- barang inventaris dalam satu tahun buku. (2) Tahun buku BUMDesa “AMANAH” adalah tahun kalender. (3) Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi : a. b. c. d. e.
25% untuk pemupukan modal usaha 30% untuk pemegang saham secara proporsional 25% untuk Kas Desa 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional 15% untuk pengurus, pengawas dan penasehat
24 BAB XIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN Pasal 18 (1) Pembubaran BUMDesa dilakukan apabila dalam keadaan pailit (2) Dalam hal keadaan pailit, kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDesa dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa. BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDesa.
BAB XV PENUTUP Pasal 20 (1) Anggaran dasar ini berlaku pada saat ditetapkan dalam rapat pendirian. (2) Demikian anggaran dasar ini ditanda tangani oleh pendiri yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan BUMDesa Curahmalang pada tanggal 22 Januari 2015
Anggota Pendiri No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama MATOSIN DEDIK IRAWAN KUSWATIN NURUL LAILA H. M. JAZULI, ST ASMADI MARIO TANUMIHARJA
Tanda tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
25 Mengetahui
Curahmalang, 22 Januari 2015
Ketua BPD Curahmalang
KEPALA DESA CURAHMALANG
SANTIONO
Hj. ENI SULCHIYATIN, SH
26 ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat Keanggotaan Setiap masyarakat Desa Curahmalang dapat menjadi anggota BUMDesa “AMANAH” dengan syarat : (1) Setiap anggota BUMDesa mengajukan secara tertulis kapada pengurus; (2) Setiap anggota BUMDesa menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); (3) Setiap anggota BUMDesa ditetapkan oleh Pengurus dengan musyawarah. Pasal 2 Hak dan Kewajiban (1) Hak Anggota : a. Setiap anggota BUMDesa berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan; b. Setiap anggota BUMDesa berhak memilih dan dipilih; c. Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan
yang
diperoleh
keuntungan dari BUMDesa. (2) Kewajiban Anggota : a. b. c. d.
Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUMDesa; Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUMDesa; Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDesa; Ketentuan pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya. Pasal 3 Hilangnya Status Keanggotaan
Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaannya karena : (1) Berhenti atas permintaan sendiri; (2) Diberhentikan;
27 (3) Meninggal dunia. (4) Pindah domisili keluar dari desa Curahmalang Pasal 4 Sanksi dan Pembelaan (1) Sanksi diberikan kepada anggota apabila : a. Mencemarkan nama baik BUMDesa; b. Melanggar AD/ART BUMDesa; (2) Sanksi diberikan kepada anggota berupa : a. Teguran; b. Peringatan
secara
tertulis
yang
dilakukan
pengurus
terhadap
anggotanya maksimal 3 (tiga) kali; c. Skorsing; d. Pemberhentian. Pasal 5 Anggota yang dikenakan skorsing oleh pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum musyawarah BUMDesa.
BAB II TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN Pasal 6 (1)
(2)
Susunan BUMDesa terdiri dari : a.
Badan Pengawas;
b.
Pengurus;
Kebijakan
untuk
mengembangkan
kegiatan
usaha
dari
BUMDesa
ditetapkan rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus. (3)
Pemilihan
pengurus
dilaksanakan
melalui
musyawarah
desa
dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4)
Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDesa “AMANAH” adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut : a. Putra Desa Curahmalang yang berdomisili di Desa Curahmalang sekurang kurangnya 1 (satu) tahun.
28 b. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDesa “AMANAH” c. Mempunyai
wawasan
yang
cukup
untuk
dapat
mengelola
dan
mengembangkan BUMDesa “AMANAH" (5)
Pengurus BUMDesa “ AMANAH” dapat diganti apabila : a. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDesa b. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDesa sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai c. Meninggal dunia d. Mengundurkan diri
(6)
Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Desa.
(7)
Pengurus BUMDesa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak. Pasal 7 Susunan Pengurus
(1)
(2)
Pengurus BUMDesa dapat terdiri dari : a.
Seorang Direktur;
b.
Seorang Bagian Administrasi;
c.
Seorang Bagian Keuangan;
d.
Beberapa Koordinator Bidang Usaha.
Kepala
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
tidak
diperkenankan menjadi Pengurus BUMDesa. (3)
Pengurus
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Desa
melalui
Badan
Pengawas. (4)
Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilh kembali. Pasal 8
29 Hak, Kewajiban dan Tugas Pengurus (1)
Pengurus BUMDesa “AMANAH” Deas Curahmalang mempunyai hak: a. Mendapatkan honor yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa; b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa; c. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa; d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa; e. Menambah jenis usaha BUMDesa; f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga; g. Memberikan
masukan
kepada
pemerintah
desa
dalam
rangka
pengembangan BUMDesa; h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah. (2)
Pengurus BUMDesa AMANAH Desa Curahmalang mempunyai kewajiban : a. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional; b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; c. Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa; d. Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDesa kepada pemerintah desa; e. Menjunjung tinggi nama baik BUMDesa; f. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
(3)
Pengurus BUMDesa “AMANAH” mempunyai tugas: a. Direktur 1) Memimpin organisasi BUMDesa 2) Melakukan pengendalian kegiatan BUMDesa 3) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha 4) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pengawas. 5) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap triwulan melalui musyawarah desa.
30 6) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa akhir tahun melalui musyawarah desa Pertanggungjawaban. b. Bagian Administrasi 1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk
mendukung
kegiatan
Direktur. 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa. 3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa. 4) Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman (Unit Simpan Pinjam ). 5) Bersama Direktur dan Bagian Keuangan membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (Unit usaha simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ). c. Bagian Keuangan 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan buktibukti yang sah. 2) Membantu Direktur
dalam
membahas
dan
memutuskan
permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (unit usaha simpan pinjam) 3) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDesa yang sesungguhnya. 4) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti - bukti yang sah 5) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan. 6) Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur. d. Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam 1) Melaksanakan tugas harian dalam memberikan pelayanan simpan pinjam pada anggota BUMDesa “AMANAH” 2) Menerima uang setoran dari anggota 3) Memvalidasi dan verifikasi proposal pengajuan pinjaman anggota BUMDesa “AMANAH” 4) Bersama dengan Direktur, memberikan persetujuan terhadap pencairan pengajuan dana yang diajukan anggota 5) Melaksanakan tugas yang diberikan Direktur. 6) Bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 9 Sanksi
31 Apabila
pengurus
BUMDesa
“AMANAH”
Desa
Curahmalang
melaksanakan tugas dan kewajbannya akan dikenakan sanksi
tidak sebagai
berikut: 1. Diberikan sanksi administrative 2. Diberhentikan dengan tidak hormat; dan 3. Diproses secara hukum
BAB III PENGAWAS Pasal 10 Ketentuan tentang Pengawas BUMDesa “AMANAH” meliputi: a. Pengawas
BUMDesa
“AMANAH”
dibentuk/dipilih
melalui
mekanisme
musyawarah desa. b. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Jombang. Pasal 11 Kewajiban dan Hak Pengawas (1)
Pengawas mempunyai kewajiban : a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDesa AMANAH b. Membantu
penyelesaian
masalah
yang
dihadapi
oleh
pengurus
BUMDesa c. Menciptakan BUMDesa tetap sehat dan berkembang. (2)
Pengawas mempunyai hak
:
a. Menerima laporan dan melakukan audit terhadap perkembangan keuangan dari BUMDesa b. Memperoleh imformasi dari BUMDesa terkait dengan program – program yang masuk c. Mendapatkan gaji dari BUMDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun. BAB IV
32 PENGELOLAAN USAHA BUMDESA Pasal 12 Usaha Simpan Pinjam (1) Usaha simpan pinjam BUMDesa diberikan untuk usaha yang produktif maupun usaha pemula. (2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMDesa setiap minggu semua anggota membayar angsuran uang pokok dan jasa kepada BUMDesa dengan menggunakan buku yang disediakan. (3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDesa dilakukan setiap bulan Pasal 13 Ketentuan Peminjaman (1) Anggota yang meminjam pada BUMDesa “AMANAH” harus membentuk kelompok peminjam dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. (2) Besarnya pinjaman setiap orang maksimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). (3) Pinjaman diangsur selama 20 (duapuluh) kali angsuran dengan angsuran setiap minggu pada hari Kamis (4) Besarnya bunga angsuran adalah sebesar 0,5% (5) Kelompok peminjam dipimpin ketua kelompok. (6) Kelompok bertanggungjawab terhadap keterlambatan atau tunggakan peminjaman anggota.
BAB V KEUANGAN, HARTA BENDA DAN PERMODALAN Pasal 14 Keuangan dan Harta Benda (1)
Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setinggi-tingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa.
33 (2)
Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDesa setiap akhir tahun.
(3)
Laporan keuangan dan pembukuan BUMDesa diperiksa oleh Badan Pengawas.
(4)
Keuntungan BUMDesa dimasukan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa
(APBDes)
setiap
akhir
tahun
anggaran
sebagai
salah
satu
penerimaan yang sah. (5)
Dalam hal modal BUMDesa dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi operasional.
(6)
Dalam hal BUMDesa menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.
(7)
Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pengawas. Pasal 15 Pendapatan dan pembiayaan
(1)
Biaya–biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDesa “AMANAH” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDesa pada setiap bulannya.
(2)
Pendapatan
setiap
bulan
yang
diperoleh
BUMDesa
“AMANAH”
pengeluarannya diatur untuk Biaya Operasional seperti: Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll. (3)
Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDesa “AMANAH” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain–lainnya. Pasal 16 Permodalan
(1)
BUMDesa mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
(2)
BUMDesa dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
34 (3)
Apabila modal BUMDesa terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/ pihak ketiga bagian modal BUMDesa in harus diatur dengan perjanjian. BAB VI PEMBUKUAN Pasal 17
(1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem
pembukuan
keuangan
standar
(akuntansi)
seperti
neraca,
rugi/laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDesa. (2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember. BAB VII PERUBAHAN AD/ ART Pasal 18 Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah BUMDesa. BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 19 Forum pengambilan keputusan terdiri dari : (1) Musyawarah Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDesa maupun menetapkan pembubaran BUMDesa. (2) Musyawarah Desa Khusus, sebagai forum musyawarah untuk penyelesaian masalah-masalah mendesak seperti perubahan/penyempurnaan AD/ART, penyalahgunaan keuangan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa.
35 (3) Rapat Akhir Tahun (RAT), sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDesa. (4) Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha. BAB IX PEMBUBARAN Pasal 20 (1)
BUMDesa dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengawas.
(2)
Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila forum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan forum rapat.
(3)
Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDesa hanya dapat diambil jika BUMDesa ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksa tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan fungsi BUMDesa.
(4)
Bilamana BUMDesa dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDesa setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Curahmalang. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
36 (2) Demikian Anggaran Dasar BUMDesa ini dibuat dan ditetapkan melalui forum Musyawarah Desa, apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan dan penyempurnaan melalui Musyawarah Desa Khusus.
Ditetapkan di : CURAHMALANG Pada Tanggal : 22 JANUARI 2015 KEPALA DESA CURAHMALANG
Hj. ENI SULCHIYATIN, SH Diundangkan di : Curahmalang Pada tanggal
:
SEKRETARIS DESA,
HARIONO LEMBARAN DESA CURAHMALANG TAHUN 2015 NOMOR ……./E
37
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BADAN USAHA MILIK DESA “AMANAH”
DESA
:
CURAHMALANG
KECAMATAN
:
SUMOBITO
KABUPATEN
:
JOMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN SUMOBITO
DESA CURAHMALANG
38 Alamat : JALAN JAKARTA NOMOR 01 KODE POS 61483 E-mail :
[email protected] Blog : desacurahmalangsumobito.blogspot.com 2015
39 BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN AD ART BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) AMANAH DESA CURAHMALANG KECAMATAN SUMOBITO JOMBANG Berkaitan dengan akan penyusunan AD/ART BUMDesa “AMANAH” desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Jombang maka Pengurus BUMDesa “AMANAH”, Pemerintah Desa Curahmalang bersama dengan Badan Purmusyawaratan (BPD) Desa Curahmalang telah melaksanakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada : Hari dan tanggal : KAMIS, 22 Januari 2015 Jam
: 19.30 WIB
Tempat
: Kantor Desa Curahmalang
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :
A. Materi atau topik 1. Penjelasan tentang AD dan ART BUMDesa “AMANAH” Desa Curahmalang 2. Menetapkan AD dan ART B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber 1. Pemimpin rapat : Ketua BUMDesa 2. Notulen : Bagian Administrasi 3. Nara Sumber : 1. Kepala Desa Curahmalang 2. Ketua BPD Curahmalang C. Hasil dari rapat adalah sebagai berikut : 1. Tersusun AD dan ART BUMDesa “AMANAH” Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito 2. Semua peserta mensepakati penyusunan AD/ART BUMDesa “ AMANAH”
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Curahmalang, 22 Januari 2015
Pemimpin Rapat
Notulis/Sekretaris
MATOSIN
……………………
Mengetahui Ketua BPD Curahmalang
Kepala Desa Curahmalang
SANTIONO
Hj. ENI SULCHIYATIN, SH
40
