PERATURAN DESA SAGULI NG KABUPATEN CI AMI MI S NOMOR : -TAHUN 2017 TENTANG PENDAPATAN ASLIDESA/PUNGU GUTAN DESA DENGAN RAHMA MATTUHAN YANG MA MAHA ESA KEPALADESASAGULI NG ,
Meni mban :
a. Bahwase bag aipe l aks anaan Pe r mendagr iNo113 t ent angPe mbang unan Desa,unt uk
g
segal a pungut an bai k ber upa benda dan at au bar ang yang si f at nya membebani masyar akatyangdi l akukanol ehPeme mer i nt ahDesadi t et apkandengan Per at ur anDesa. b. Bahwa Pendapat an Asl i Desa/ Pungut an Desa me r upakan sal ah sat u sumber pendapat an dan mer upakan sal ah sat u bent uk part i si pasimasy ar akat des a,maka dal am r angka meni ngkat kan dan pemb mbi naan mas yar akatsecar a ber day a guna dan ber hasi lguna,makadi pandangper l uunt ukme ne t apkanPer at ur anDesa. c. Dal am menunj angsukse snyapemb mbangunan didesa per l u adanyapengg al i an sumber sumb mber pot ensiswaday a mas yar akat y ang di at ur dal am Anggar an Pendapat an dan Bel anj aDe Desa. d. bahwa waber das ar kan per t i mbangan sebag ai mana di maks ud padahur ufadan hur ufb, per l u menet apkan Pendapat an Asl iDesa ber upa Besar an Pungut an Desa deng an Per at ur anDes a.
Mengi ngat :1.
Undangundang Nomo mor 6 Tahun 2014 t ent ang Desa ( Le mbar an Negar a Republ i k I ndones i aTahun 2014 Nomo mor7,Tamb mbahan Lebar an Negar aRepubl i kI ndones i aNomo mor
2.
5495) ; Pe r at ur an Pe mer i nt ah Nomor 43 Tahun 2014 yang t el ah diubah de ngan Pe r at ur an Pemer i nt ah Nomo mor 47 Tahun 2014 t ent ang Per at ur an Pel aks anaan Undangundang Nomo mor6 Tahun 2014 t ent angDesa( Lemb mbar an Neg ar aRepubl i kI ndones i aTahun 2014
3.
Nomo mor213,Tamb mbahanLemb mbar anNeg ar aRepubl i kI ndones i aNomo mor5539) ; Pe r at ur anPemer i nt ahNomor60Tahun 2014t ent angDanaDesaYangBer sumb mberDar i Anggar an Pendapat an Bel anj a Negar a( Lembar an Neger a Republ i kI ndonesi a Tahun
4.
2014Nomo mor168,Tamb mbahanLemb mbar anNeg ar aRepubl i kI ndones i aNomo mor5558) ; Per at ur anMe Ment er iDal am Neger iNomo mor113Tahun2014t ent angPenge l ol aanKeuangan
5.
Desa; Per at ur an Ment er i Da Dal am
6.
Pe mbang unanDesa; Per at ur an Ment er iDesa,Pembangunan Dae r ah Ter t i nggaldan Tr ansmi mi gr as iNomo mor1
Neger i Nomor 114 Tahun 2014 t ent ang Pedo man
Tahun 2015 t ent ang Pedoman Kewenangan Ber dasar kan Hak Asal Usul dan KewenanganLokalBer se kal aDes a;
7.
Per at ur an Ment er iDesa,Pembangunan Dae r ah Ter t i nggaldan Tr ansmi mi gr as iNomo mor2 Tahun 2015 t ent ang Pedoman,Tat a Ter t i b dan Mekani sme Pengambi l an Keput usan
8.
Musy awar ahDe Desa; Per at ur an Ment er iDesa,Pembangunan Dae r ah Ter t i nggaldan Tr ansmi mi gr as iNomo mor5
Tahun2015t ent angPene t apanPr i or i t asPenggunaanDanaDesaTahun2015; 9. Per at ur an Daer ah Kabupat en Ci ami s Nomor : 6 Tahun 2006 Tent ang Badan 10.
Per musy awar at anDesa at auBPD Pe r at ur an Daer ah Kabupat en Ci ami s Nomo mor 6 Tahun 2006, t ent ang Badan Per musy awar at an Desa (Le mbar an Dae r ah Kabupat en Ci ami mi sTahun 2006 Nomo mor 6
11.
Se r iD ) ; Pe r at ur an Dae r ah Kabupat en Ci ami mi s Nomo mor 7 Tahun 2007, t ent ang Pe r angkat Desa (Lemb mbar anDaer ahKabupat enCi ami mi sTanun2007Nomo mor7Ser iD ) ;
Mempe r ha :
Ber i t aAcar aHasi lMusy awar ahDe Des a2015yangdi se l engg ar akan padat angg al…. …. .Januar i
t i kan
2017me menge naiPemb mbahasanPendapat anAsl iDes a/Bes ar anPungut anDes a,RencanaKer j a Pembangunan De Desa ( RKP De Desa)dan Sasar an Al okas iDana De Desa Dan Pene t apan Lokas i DanaDesa Tahun Anggar an2017. DenganPer se t uj uanBer sama ma BADAN PERMU MUSYAWARATANDE DESABANJAR dan KEPALADE DESABANJAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1) Desa adalah adalah Kesatuan Kesatuan masyarakat masyarakat hukum hukum yang yang memiliki memiliki kewenanga kewenangan n untuk mengat mengatur ur dan mengur men gurus us kep kepent enting ingan an masy masyara arakat kat set setemp empat at ber berdas dasark arkan an asa asal-u l-usul sul dan ada adatt ist istiad iadat at setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 2) Pemer Pemerintaha intahan n Desa adalah adalah kegiatan kegiatan pemerintah pemerintah yang yang dilaksanaka dilaksanakan n oleh Pemerint Pemerintah ah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. ) Pemer Pemerintah intah Desa adalah Kepala Desa dan Perang Perangkat kat Desa. !) Bad Badan an Permusy Permusyawar awarata atan n Desa yang yang selan"u selan"utny tnyaa disebut disebut BPD adalah adalah #embag #embagaa legislas legislasii dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa$ %nggaran Pendapatan dan Belan"a Desa. &) Benda Bendaharaw harawan an desa selan"utnya selan"utnya disebut disebut Bendaharaw Bendaharawan an adalah adalah seseorang seseorang yang ditugask ditugaskan an untuk menerima$ menyimpan$ membayar atau menyerahkan uang$ surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggung"awabkannya. mempertanggung"awabkannya. ') (um (umber ber Pendapat Pendapatan an Desa ada adalah lah pendapa pendapatan tan asli des desa$ a$ pen pendap dapata atan n yan yang g ber berasa asall dar darii pemberian pemerintah$ Pemerintah Propinsi$ dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. ) Kekay Kekayaan aan Desa adalah adalah segala segala kekayaan kekayaan dan sumber sumber penghasilan penghasilan dari dari dan bagi bagi desa yang yang bersangkutan. *) (wa (waday dayaa ada adalah lah kemampua kemampuan n dar darii sua suatu tu kelompok kelompok masyara masyarakat kat dengan dengan kes kesada adaran ran dan inisiati+ sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan "angka pendek maupun "angka pan"ang yang dirasakan dalam dalam kelompok masyarakat itu.
,) Partisipasi Partisipasi masyarakat masyarakat adalah adalah peran peran serta masyarakat masyarakat dengan dengan kesadaran kesadaran dan dan inisiati+ inisiati+ sendiri sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. 1)) ot 1 otong ong royong royong ada adalah lah bentuk bentuk ker ker"a "a sam samaa yan yang g spo sponta ntan n dan sudah melembag melembagaa ser serta ta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersi+at suka rela antar warga desa dan atau wargaa desa dengan pemer warg pemerintah intah desa untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dalam meningkatkan meningkatkan kese"ahteraan bersama. 11)) Per 11 Peratu aturan ran Desa adalah sem semua ua kep keputu utusan san yan yang g dit ditetap etapkan kan ole oleh h Kep Kepala ala Desa sete setelah lah mendapat persetu"uan Badan Permusyawaratan Desa. 12)) Pun 12 Pungut gutan an Des Desaa ada adalah lah seg segala ala Pun Pungut gutan an ber berupa upa uan uang g mau maupun pun bar barang ang$$ ata atau u ben benda da yan yang g dila di laku kuka kan n Pem Pemer erin inta tah h De Desa sa te terh rhad adap ap ma masy syara araka katt de desa sa be berd rdasa asark rkan an pe pert rtim imba bang ngan an kemampuan sosial ekonomi ekonomi masyarakat desa yang yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. 1) Pologo Pologoro ro adalah salah satu "enis pungutan pungutan yang dibeb dibebankan ankan masyarakat masyarakat dari pemindahan pemindahan hak atas tanah. BAB II JENIS PUNGUTAN DESA Pasal 2
/enis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh pemerintah desa antara lain : 1) Pu Pung ngut utan an ya yang ng be bera rasa sall da dari ri ba bada dan0 n0pe peru rusa saha haan an ya yang ng be bera rada da di de desa sa se sesu suai ai de deng ngan an klasi+ikasi. 2) Pungu Pungutan tan Pologor Pologoro o atau pungu pungutan tan per"an per"an"ian "ian "ual "ual beli beli tanah. tanah. ) Penye Penyewaaan waaan %lat Kelengk Kelengkapan apan Kantor Kantor untuk untuk rusan (osial (osial Budaya Budaya asyarakat asyarakat Desa. Desa. Pasal 3
(elain "enis-"enis pungutan sebagaimana dimaksud pasal 32) Peraturan desa ini dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersi+at mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetu"uan BPD. BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK Pasal 4
31) Nama Pungutan Pungutan adalah Pungutan Pungutan %dministra %dministrasi si Penyewaan %lat %lat Desa. 32) 4byek pun pungutan gutan adalah adalah setiap warga warga desa dan warga luar desa yang menggunakan menggunakan "asa pelayanan administrasi$ melakukan akti+itas0 kegiatan di desa serta menggunakan sarana dan prasarana desa 3)) (u 3 (uby byek ek pu pung ngut utan an ad adal alah ah or oran ang g pr prib ibad adii at atau au ba bada dan n ya yang ng me meng nggu guna naka kan n (a (ara rana na da dan n Prasarana Desa dalam melakukan akti+itas0 kegiatan di des a. BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA Pasal 5
1) Pemer Pemerin intah tah De Desa sa me memp mpuny unyai ai ke kewe wena nang ngan an da dalam lam pe pela laks ksan anaa aan n pu pung ngut utan an de desa sa se sesu suai ai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Pungut Pungutan an desa yang dimaksu dimaksud d dalam ayat ayat 31) pasal pasal ini dilaksan dilaksanaka akan n oleh Kepala Kepala Des Desaa dibantu oleh perangkat desa yang ditun"uk. ) Pungu Pungutan tan Desa yang yang telah ditar ditarik ik oleh Pemerintah Pemerintah Desa tidak tidak dapat dapat diminta diminta kembali. kembali. BAB V PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA Pasal 6
1) Ketent Ketentuan uan besarnya besarnya punguta pungutan n Des Desaa dan pelaksan pelaksanaan aan penarika penarikan n pun pungut gutan an des desaa dim dimaksu aksud d pasal 32) merupakan satu kesatuan yang yang terlampir dalam lampiran peraturan desa ini 2) Ket Ketent entuan uan besarnya besarnya punguta pungutan n Des Desaa dan pelaksan pelaksanaan aan penarika penarikan n pun pungut gutan an des desaa dim dimaksu aksud d pasal 3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ) Per Peratu aturan ran Desa mengena mengenaii pun pungu gutan tan desa dimaksu dimaksud d pas pasal al ini ber berlak laku u unt untuk uk satu tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi desa. !) Pe Pera ratu tura ran n de desa sa te tent ntan ang g pu pung ngut utan an de desa sa di dima maks ksud ud ay ayat at 31 31)) pa pasa sall in inii be berl rlak aku u se sete tela lah h ditetapkan ditet apkan oleh Kepala Desa dan telah menda mendapat pat perse persetu"uan tu"uan Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa. BAB VI PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTA PUNGUTAN N DESA Pasal 7
1) Peren5 Peren5ana anaan an Pen Penggu ggunaa naan n dal dalam am pen pengur gurusa usan n dan pengelol pengelolaan aan pungutan pungutan des desaa dim dimaks aksud ud pasal 3) peraturan desa ini ditetapkan dalam %nggaran Pendapatan dan Belan"a Desa 3%PBDes). 2) (emua pendapa pendapatan tan yang berasal berasal dari pungutan pungutan desa desa dimaksud dimaksud ayat 31) pasal pasal ini dimasukan dimasukan dalam Kas Desa dan oleh Bendaharawan Desa di5atat dalam buku administrasi keuangan desa. ) Pu Pung ngut utan an di dima maks ksud ud pa pasa sall 3 3)) Pe Pera ratu tura ran n de desa sa in inii tid tidak ak di dibe bena nark rkan an di digu guna naka kan n un untu tuk k membiayai kegiatan lain dari ren5ana yang telah ditetapkan. !) 6asil pungutan pungutan desa dipergu dipergunakan nakan untuk untuk kepentingan kepentingan penyelengg penyelenggaraan araan pemerinta pemerintahan han dan pembangunan ditingkat desa. &) Khusus punguta pungutan n dari surat keterang keterangan an per"an"ian per"an"ian "ual beli beli tanah 3pologoro 3pologoro)) ditetapkan ditetapkan 1 7 3satu porsen) dari nilai "ual tanah yang penggunaannya ! 7 untuk kas Desa dan ' 7 untuk kese"ahteraan Perangkat Desa yang terakumulasi dengan iuran0 "asa pengukuran dan kesaksian transaksi. BAB VII TATA ARA PEMUNGUTAN Pasal !
31) 32)) 32 3)) 3
Pelaksanaa Pelaksa naan n pung punguta utan n tidak tidak dap dapat at dib diboro orongk ngkan an Penan Pen angg ggun ung" g"aw awab ab 4p 4per eras asio ioan anal al Ke Kegi giat atan an Pu Pung ngut utan an ya yang ng se selan lan"u "utny tnyaa di dise sebu butt P"4 P"4K K adalah perangkat desa yang ditun"uk dengan Keputusan Kepala Desa Penan Pen angg ggun ung" g"aw awab ab %d %dmi mini nist stra rasi si Ke Kegi giat atan an Pu Pung ngut utan an ya yang ng se sela lan" n"ut utny nyaa di diseb sebut ut P"% P"%K K adalah perangkat desa yang ditun"uk dengan Keputusan Kepala Desa
3!) 3&)) 3& 3')) 3' 3) 3*)) 3*
Penanggun Penang gung"a g"awab wab Keuang Keuangan an Punguta Pungutan n yang selan"u selan"utny tnyaa dis disebu ebutt P"K adalah adalah perangka perangkatt desa yang ditun"uk dengan Keputusan Kepala Desa ntu n tuk k pu pung ngut utan an "e "eni niss te tert rten entu tu da dapa patt di dila laks ksan anak akan an ol oleh eh Ko Kole lekt ktor or #a #apa pang ngan an yan ang g penun"ukannya melalui Keputusan Kepala Desa Khus Kh usus us Pu Pung ngut utan an yang menggu mengguna naka kan n "as "asaa pe pelay layan anan an adm admin inist istra rasi si di Ka Kanto ntorr De Desa sa langsung dipungut pada waktu pelayanan berlangsung Pembay Pem bayara aran n Pungut Pungutan an terhu terhutan tang g harus harus dilu dilunas nasii sekalig sekaligus us 8ata 5a 5ara ra pe pemb mbay ayar aran an$$ pe peny nyeto etora ran n da dan n tem tempa patt pem pembay bayar aran an di diat atur ur lebih lebih la lan" n"ut ut da dalam lam Keputusan Kepala Desa. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal "
Dalam hal wa"ib pungutan tidak membayar tepat pada waktun ya atau kurang membayar$ dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1 3satu) persen setiap bulan dari pungutan yang terhitung atau kurang dibayar. Pasal 1#
ntuk penagihan sanksi administrasi dimaksud pasal ,$ dilakukan dengan menggunakan (urat 8agihan Pungutan Desa yang selan"utnya disebut (8PD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Penanggung"awab 4perasioanal Kegiatan Pungutan yang selan"utnya disebut P"4K. BAB I$ PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
1) Pertanggung Pertanggung"awaba "awaban n pelaksanaan pelaksanaan pengawasan pengawasan pendapa pendapatan tan desa yang berasal berasal dari pungutan pungutan desa sesuai dengan ditetapkan dalam %nggaran Pendapatan dan Belan"a Desa 3%PBDes) dan disampaikan dalam laporan pertanggung"awaban Kepala Desa. 2) Pengaw Pengawasan asan terhadap terhadap pelaksa pelaksanaan naan dimaksud dimaksud dalam dalam ayat 31) 31) pasal ini dilakuka dilakukan n oleh Bupati Bupati atau pe"abat lainnya yang ditun"uk serta pengawasan oleh BPD. ) Komisi 1 BPD BPD memiliki memiliki kewenangan kewenangan sebagai sebagai pengaw pengawas as untuk melakuk melakukan an penyidikan penyidikan atas atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa berdasarkan (urat Perintah 8ugas Penyidikan yang dikeluarkan oleh pimpinan BPD. Pasal 12
9ewenang 9e wenang pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi : 1) en enerim erima$ a$ me men5ar n5arii dan meliput meliput keterang keterangan an ata atau u lap lapora oran n seh sehubu ubunga ngan n den dengan gan adanya adanya tindak tin dakan an pel pelang anggar garan an ter terhad hadap ap pel pelaks aksana anaan an pun pungut gutan an des desaa aga agarr ket ketera eranga ngan n ter terseb sebut ut men"adi "elas dan lengkap 2) en enerim erimaa ket ketera eranga ngan n dan bahan bahan bukti dari orang orang pribadi pribadi dan ata atau u badan$ badan$ seh sehubu ubunga ngan n dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa ) emer emeriksa iksa buku-buku buku-buku$$ 5atatan-5atatan 5atatan-5atatan dan dan dokumen-dok dokumen-dokumen umen laporan laporan lain sehubungan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa
!) emanggil emanggil orang orang untuk didengar didengar keterang keterangannya annya sebagai sebagai saksi atau atau tersangka tersangka atas tindak tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan pungutan desa &) e ela laku kuka kan n ti tind ndak akan an la lain in ya yang ng di dian angg ggap ap pe perl rlu u un untu tuk k ke kelan lan5a 5ara ran n pr pros oses es pem pemer erik iksa saan an tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa. Pasal 13
6asil temuan dilaporkan se5ara "elas dan lengkap kepada pimpinan BPD untuk diteruskan kepada Kepala Desa sebaga sebagaii dasar untuk membe memberikan rikan sanksi admin administrasi istrasi terhadap pelanggaran pelanggaran terseb tersebut ut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang yang berlaku. Pasal 14
%pabila pelaku tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Bendaharawan Desa$ maka dilakukan tindakan tuntutan perbendaharaan. Pasal 15
%pabila pelaku tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Perangkat Desa atau pegawai Desa lainnya yang bukan Bendaharawan Desa$ maka dilakukan tindakan tuntutan ganti rugi.
Pasal 16
31) %pabil %pabilaa tun tuntut tutan an seb sebaga agaima imana na dim dimaksu aksud d dal dalam am pas pasal al 1& tid tidak ak dap dapat at dip dipenu enuhi hi ole oleh h pel pelaku aku tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa$ maka dikeluarkan perintah penyitaan barang senilai kerugian yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetu"uan BPD. BPD. 32) 8a 8ata ta 5ar 5ara$ a$ ben bentuk tuk dan isi per perint intah ah peny penyitaa itaan n ser serta ta hal lain men mengen genai ai tun tuntut tutan an seba sebagai gaima mana na dimaksud dalam ayat 31 diatur lebih lan"ut dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB $ PENUTUP Pasal 17
6al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepan"ang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lan"ut dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 1!
Peraturan desa ini berlaku mulai se"ak tanggal ditetapkan. Dan memiki daya surut se"ak tanggal 1 /anuari 21&. %gar setiap warga masyarakat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya penempatannya dalam #embaran Desa. D8;8%PK%N D
:
B%N/%<
P%D% 8%N%#
:
2& ; 21&
K;P%#% D;(% B%N/%<
SYAI%UL
D8;8%PK%N D P%D% 8%N%#
: :
B%N/%< 2& ; 21&
(;K<;8%<( (;K<;8% <( D;(% B%N/%< B%N/% <
A&MAD SUIRYO
#;B%<%N #;B%<% N D;(% B%N/%< K;=%%8 K;=%%8%N %N 8% 8%#9% #9%N N N44< 8%6N 8%6N 21&
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR KEAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KEPUTUSAN KEPUTUS AN BADAN B ADAN PERMUS PERMUSYA YAWARA ARAT TAN DESA BANJAR BA NJAR NOMOR #3 TA TA&UN &UN 2#15
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENDAPATAN ASLI DESA' BESARAN PUNGUTAN DESA
DENGAN RA&MAT TU&AN YANG MA&A ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR
enimban
a.:
g
bah ahwa wa unt ntu uk mel elak aksa sana naka kan n ket eten entu tuan an pas asal al ! Per erat atur uran an Pe Pem mer erin inta tah h
b.
Perm Pe rmus usy yaw awar arat atan an
Desa De sa
Ban" Ba n"ar ar
Ke5a Ke 5am mat atan an
8ali liwa wang ng
Kabupaten (umbawa Barat untuk memperoleh persetu"uan bersama> bahwa Penetapan Besaran Pungutan Desa yang dia"ukan sebagaimana dimaksud pada huru+ a$ merupakan
5.
dalam %nggaran %nggaran Pendapatan dan Belan"a Desa > bah ahwa wa ber erd das asar arka kan n per perti tim mba bang ngan an pad adaa hur huru+ u+ a dan dan b$ di dip pan anda dan ng per perlu lu menetapkan meneta pkan Peraturan Desa Ban"ar Ke5amatan 8ali aliwang wang Kabup Kabupaten aten (umbawa Barat 8ahun %nggaran 21&.
engingat
1.:
ndang-und ndan g-undang ang Nomo Nomorr ' 8a 8ahun hun 21! tentan tentang g Desa 3#em 3#embaran baran Negara
2.
Peraturan Pemerintah Nomor ! 8ahun 21! 8ahun 21! tentang Peraturan Pelaksanaan ndang-undang Nomor ' 8ahun 21! tentang Desa 3#embaran Negara
.
Negara Peratu Per aturan ran Pem Pemeri erinta ntah h Nom Nomor or ' 8a 8ahun hun 21 21! ! ten tentan tang g Dan Danaa Des Desaa ?ang Bersumber Dari %nggaran Pendapatan Belan"a Negara 3#embaran Negera
!.
Pera Pe ratu tura ran n e ent nter erii Da Dala lam m Ne Nege geri ri No Nomo morr 11 8ahu hun n 2 21! 1! te tent ntan ang g
&.
Pengelolaan Keuangan Desa> Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 11! 8ahun 21! tentang Pedoman
'.
Pembangunan Desa> Peraturan enteri Desa$ Pembangunan Daerah 8ertinggal dan 8ransmigrasi Nomor 1 8a 8ahun hun 21& tentang t entang Pedoman Kewenangan Ke wenangan Berdasarkan 6ak %sal
.
sul dan Kewenangan #okal Bersekala Desa> Peraturan enteri Desa$ Pembangunan Daerah 8ertinggal dan 8ransmigrasi Nomor 2 8a 8ahun hun 21& tentang Pedoman$ 8a 8ata ta 8e 8ertib rtib dan ekanisme
*.
Pengambilan Keputusan usyawarah Desa> Peraturan enteri Desa$ Pembangunan Daerah 8ertinggal dan 8ransmigrasi Nomor & 8a 8ahun hun 21& tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
,.
8ahun 21&> Peraturan Daerah Kabupaten (umbawa Barat Nomor 2 8ahun 2, tentang %lokasi Dana Desa 3#embaran Daerah Kabupaten (umbawa Barat 8ahun
1.
2, Nomor ,)> Peraturan Daerah Kabupaten (umbawa Barat Nomor 8ahun 2, tentang
11.
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa> Peraturan Daerah Kabupaten (umbawa Barat Nomor 8ahun 21! tentang
12.
%nggaran dan Pendapatan Daerah 8ahun %nggaran %nggaran 21&> Pera Pe ratu tura ran n Bu Bupa pati ti (u (um mba bawa wa Ba Bara ratt No Nom mor 1 8ahu hun n 2 21! 1! te tent ntan ang g
1.
Pengelolaan %lokasi Dana Desa di Kabupaten (umbawa Barat> Peraturan Bupati (umbawa Barat Nomor ' 8ahun 21! tentang Pen"abaran %nggaran Pendapatan dan Belan"a Daerah 8ahun 8ahun 21&. MEMUTUSKAN
ene e neta tapk pkan an
: Ke Kepu putu tusa san n Ba Bada dan n Pe Perm rmus usy yaw awar arat atan an De Desa sa Ba Ban" n"ar ar 8ent ntan ang g Pe Pers rset etu" u"ua uan n
K;(% K; (%8 8
Penetapan Besaran Pungutan Desa. : e em mbe beri rika kan n per perse setu tu"u "uan an pe pene neta tap pan Bes esar aran an Pu Pun ngu guta tan n Des Desaa
K;D K; D% %
: Ke Kepu putu tusa san n in ini mul mulai ai be berl rlak aku u se"a se"ak k tan tang gga gall dit ditet etap apka kan n dan dan mem emil ilik ikii day dayaa laku surut se"ak tanggal 1 /anuari 21&. Diteta Dite tapk pkan an di Pada 8anggal
: Ba Ban n"a "ar r : 2& ei 21& Ketua BPD
&( SYA&ID
8embusan 8e mbusan disampaikan kepada ?th. : 1. Bupati Bupati (umb (umbawa awa Barat Barat di 8al 8aliwa iwang ng > 2. Ketua DP . Kepala B%PP;D B%PP;D% % Kabupaten Kabupaten (umba (umbawa wa Barat di di 8ali 8aliwang wang > !. nspektur nspektur nspekto nspektorat rat Daerah Kabupaten Kabupaten (umbawa (umbawa Barat Barat di 8ali 8aliwang wang > &. Kepala DPPKD DPPKD Kabupaten Kabupaten (umbawa (umbawa Barat Barat di 8aliwang aliwang > '. Kepala BPPD BPPD Kabupaten Kabupaten (umbawa (umbawa Barat Barat di 8aliwang aliwang > . Kepa Kepala la Bagi Bagian an %dmini dminist stras rasii Pemeri Pemerint ntah ahan an mum mum (etd (etdaa Kabu Kabupa pate ten n (umb (umbaw awaa Barat di 8aliwang > *. =amat =amat 8al 8aliwa iwang ng di di 8al 8aliwa iwang ng > ,. Kepa Kepala la Des Desaa Ban" Ban"ar ar di di Ban" Ban"ar ar > 1. 1. %rsi %rsip. p.
#%P< #%P <%N %N N44< 8%N%#
: : :
P;ND%P P;ND %P% %8%N %(# (# D; D;(% (%00 P PN N8 8% %N %D DN N( (8< 8<%( %( D; D;(% (% 1 8% 8%6N 6N 21& 1 %<;8 21& PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI DESA
NO(
URAIAN
JUMLA&
KETERANGAN
1
2
3
4
1.
Penyewaan Kursi Desa
2.$-
2.
Penyewaan ong-enang
2.$-
B%N/%<$ 2& ; 21& KEPALA DESA BANJAR
SYAI%UL
PERATURAN DESA BANJAR KEAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR ) #3 TA TA&UN &UN 2#15 TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA' PUNGUTAN ADMINISTRASI DESA
TA&UN ANGGARAN 2#15
DISUSUN OLE& )
PEMERINTA& PEMERINTA & DESA D ESA BANJAR KEAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2#15
