PERMENPAN No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAA PENDAY AGUNAAN N APARA APARATUR TUR NEGARA NEGARA DAN REFORMASI REFORMASI BIROKRA BIRO KRASI SI INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA NEGARA PENDAYAGUN PENDAYAGUNAAN AAN APARATUR NEGARA NEGAR A DAN DA N REFORMAS REFORMASII BlROKRASl BlRO KRASl NOMOR

:

19

TAHUN 2009

PEDOMAN MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN PENGAWASAN INTERN MENTER MEN TERII NEGARA PENDAYAGUNAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa bahwa pengawasan pengawasan intern pemerintah merupakan merupak an salah sal ah satu unsur Pemerintah yang penting dalarn rangka kepemerintahan yang baik;

b.

bahwa dalam rangka kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawa jawab b diperl diperluka ukan n adan adanya ya pengaw pengawasa asan n oleh Aparat Aparat Pengawasan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP (APIP)) yang berkua be rkualit litas; as;

c.

bahwa bahwa dalam dalam rangka mewujudkan pengawasan pengawa san APlP APl P yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APlP dan standar audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu mutu audit;

d.

bahwa untuk maksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Birokrasi.

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggar Penyelenggara a Negara Yang Bersih dan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara; 3.

Undang- Undang...

3.

Undang-Undang Republik lndone l ndonesia sia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara; Negara; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara;

15

Tahun 2004

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah;; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian lntern Pemerintah; Peraturan Peraturan Presiden Republik Republik lndonesia Nomor 7 Tahun Tah un 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Peraturan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Preside Pres iden n Nomor Nomor 94 Tahun 2006; lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi;

Percepatan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 30 Maret 2007 Nomor: Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Pengawasan lntern lnte rn Pemerintah Tahun 2007-2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31 Maret 2008 Kode Etik Aparat Pengawasan Pengawasan lnte rn Pemerintah; Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Negar a Nomor: 31 Maret 2008 Standar Audit Aparat Pengawasan lntern Pemerintah.

Menetapkan:...

3.

Undang-Undang Republik lndone l ndonesia sia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara; Negara; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara;

15

Tahun 2004

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah;; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian lntern Pemerintah; Peraturan Peraturan Presiden Republik Republik lndonesia Nomor 7 Tahun Tah un 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Peraturan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Preside Pres iden n Nomor Nomor 94 Tahun 2006; lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi;

Percepatan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 30 Maret 2007 Nomor: Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Pengawasan lntern lnte rn Pemerintah Tahun 2007-2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31 Maret 2008 Kode Etik Aparat Pengawasan Pengawasan lnte rn Pemerintah; Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Negar a Nomor: 31 Maret 2008 Standar Audit Aparat Pengawasan lntern Pemerintah.

Menetapkan:...

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PEDOMAN MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN PENGAWASAN INTERN

PERTAMA

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan ini; in i;

KEDUA

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan dipergunakan sebagai acuan acuan bagi seluruh seluru h guna memastikan memastikan bahwa bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai dengan kode etik APIP dan standar audit APIP; Peraturan Peraturan ini diberlakukan sejak ditetapkan, dengan mendorong seluruh auditor APlP masuk dalam Fungsional Auditor, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Jakarta 2009 Pada : Negara Aparatur Negara dan

PERATURAN

NOMOR:

TAHUN

MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN (APIP)

BAB PENDAHULUAN

PENGANTAR

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada terdiri dari Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal Departemen (Itjen), lnspektorat Utamallnspektorat atau Deputi Pengawasan LPND, lnspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APlP dan daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kepemerintahan yang baik dan peningkatan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 01

BPKP yang bertangungjawab langsung kepada Presiden melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara kegiatan tertentu yang meliputi: (a) kegiatan yang bersifat sektoral; (b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan (c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Departemen dan LPND dilakukan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utamallnspektorat atau Deputi Pengawasan untuk kepentingan Menteri atau Kepala LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaannya tidak terbatas pada fungsi audit, tetapi juga fungsi pembinaan lnspektorat Daerah terhadap pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaan dilakukan untuk kepentingan Kota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada didalam kepemimpinannya. 02

03 Kelancaran pelaksanaan APlP perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif. Kementerian Negara PAN pada tahun 2007 telah melakukan Pedoman Kendali Mutu Audit

1

penyusunan kode etik dan standar audit APIP dan telah menerbitkannya dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kode Etik dan Standar Audit. Penyusunan Kode Etik APIP dan Standar Audit APlP dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan. Untuk memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendalian oleh APIP berupa kendali mutu pelaksanaan audit. 04

Sistem pengendalian mutu audit merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APlP yang prosedur dan program pengendalian pada lingkup unit APlP sebagairnana tercantum pada standar audit APIP. 05

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendali Mutu Audit bagi Aparat Pengawasan lntern Pemerintah, yang disingkat PKMA-APIP, yang terdiri dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APlP telah tanggung profesionalnya kepada auditi dan pihak lainnya. 06

PENGERTIAN-PENGERTIAN Pengertian-pengertianberikut ini digunakan dalam PKMA-APIP ini: mutu dalam a udi t oleh APlP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APlP dan auditornya telah kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya. 07

audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang dipedomani oleh Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP). Kode etik adalah pernyataan prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasan. Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) adalah lnstansi Pemerintah yang mempunyai pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 1. jawab kepada Presiden; Pedoman Kendali Mutu Audit

2

Utama yang 2. lnspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Lembaga Pemerintah Departemen Negara; 3. lnspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; yang bertanggung jawab kepada 4. lnspektorat Pemerintah Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata yang baik. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan dan fungsi instansi pemerintah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk. memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau yang telah ditetapkan. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu programlkegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. suatu kegiatan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan, da n menentukan faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Audit kinerja adalah audit yang terdiri aspek efektivitas.

aspek ekonomi da n efisiensi

audit

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai fungsional auditor pihak lain yang diberi wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan nama APIP. Auditor investigatif adalah auditor yang untuk melakukan audit investigatif.

kualifikasi dan diberi wewenang

Auditi adalah oranglinstansi pemerintah yang diaudit oleh APIP. Pedoman Kendali Mutu Audit

3

Auditi adalah

pemerintah yang diaudit oleh APIP.

lnstansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan

atau unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. Organisasi adalah

Daerah atau institusi

yang rnenurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai Visi adalah

APIP.

umum mengenai keadaan yang diinginltan pada akhir periode

perencanaan. Misi adalah

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah

yang diambil oleh Pemerintah

untuk

mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Risiko adalah kondisi atau

yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya

MAKSUD DAN TUJUAN

08 Disusunnya PKMA-APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah

berikut ini: a. Ketidakefektifan pengawasan intern; b. Proses audit yang tidak transparan; c. Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mut u audit yang kurang memadai; d. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak mencapai pelaksanaan audit; e. Belum adanya Pedoman Kendali Mutu Audit APlP yang mendukung agar audit dapat lebih efisien dan efektif.

09 Tujuan disusunnya PKMA-APIP ini adalah memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APlP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

Pedoman Kendali Mutu

4

RUANG

Kegiatan utama APlP meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Pedoman Kendali Mutu Audit APlP ini hanya mengatur kendali mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh APlP sehubungan dengan diterbitkannya kode etik APlP dan standar audit APIP. demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerja an APIP, prinsip-prinsip yang ada dalam kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka pedoman kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan. Standar audit sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Standar Audit APlP mengatur dua jenis audit, yaitu audit kinerja dan audit investigatif. 11

DAN

dan referensi yang digunakan dalam penyusunan PKMA-APIP adalah sebagai berikut: I. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kode Etik APIP. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Standa r Audit APIP. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 2. Referensi Akmal, Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, edisi kedua, PT Indeks, Jakarta, 2009. Pemeriksa Keuangan, Petunjuk Pelaksanaan Keyakinan Mutu, 2009. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Draft Pengendalian Mutu Pengawasan Melalui Mu tu (KM), Maret 2006. 12

-

Pedoman Kendali Mutu Audit

5

Cangemi, Michael P. and Tommie Singleton, Managing the Audit Function - A Audit Department Procedures Guide, edisi ke-3, John Wiley Sons, Inc., 2003. Indian and Northern Affairs Canada, Internal Audit Manual, 2008. Office of lnspectorate General, Audit Quality Control Policies and Procedures, 2005. Sawyer, Lawrence B., et all., Sawyer's Internal Auditing, edisi ke-5, the Institute of Internal Auditors, 2003. US-GAO, A n Audit Quality Control System: Essential Elements, Agustus 1 993.

PKMA-APIP ini disusun sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bab Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APlP Bab Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit Bab V Pedoman Pengendalian Mutu Audit Bab Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit Bab Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit Bab Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Bab Pedoman Pengendalian Mutu Tata Dan Sumber Daya Manusia 13


6

BAB PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

PENDAHULUAN Belakang Setiap organisasi harus mempunyai tujuan, demikian pula APlP harus mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Penetapan tujuan ini penting, baik sebagai arahan jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan organisasi. 01

Berbagai peraturan menetapkan bahwa unit organisasi eselon I dan harus menyusun rencana strategis, misalnya seperti yang diatur dalam undang nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Startegis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya. 02

Standar A udit Terkait Standar audit yang diacu dalam penyusunan rencana strategis pengawasan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab APlP adalah bahwa: APlP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APlP wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan Visi, misi, dan tujuan, serta kewenangan, dan tanggung jawab APlP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh organisasi. 03

Maksud dan Tujuan Pedoman penyusunan rencana strategis dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APlP dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang merupakan rujukan pelaksanaan kegiatan APlP dan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab APIP. 04

Pedoman Kendali Mutu Audit APlP

7

05 Pedoman ini bertujuan agar APlP mempunyai rencana strategis yang akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan dan keberadaan APlP diketahui serta dipahami oleh auditi.

Sistematika Pedoman 06 Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan serta masing-masing subbab sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Penyusunan rencana strategis 3. Penyusunan pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab. PENYUSUNAN RENCANA

Rencana Strategis yang disusun oleh APIP mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan. 07

08

Prosedur penyusunan rencana strategis dapat diuraikan sebagai

berikut: 1. Menetapkan visi Visi yang berupa pernyataan umum tujuan yang hendak dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang. Visi hendaknya disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan visi dan misi organisasi dan disusun melalui proses perumusan oleh APlP dengan meminta masukan da ri dibawahnya baik maupun fungsional serta sumber lainnya yang berkaitan. Visi dibuat secara singkat, jelas dan 2. Menetapkan misi Misi APlP merupakan penjabaran dari visi dalam rangka upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi disusun melalui proses perumusan seluruh jajaran APlP berdasarkan visi yang telah ditetapkan. Misi disusun secara singkat, jelas dan serta dapat merujuk pada visi yang telah ditetapkan. 3. Menetapkan tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran pengawasan dirumuskan oleh jajaran APlP berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran dibuat secara singkat dan jelas. Sasaran sudah harus mempunyai indikator yang dapat diukur. 4. Menetapkan strategi tujuan dan sasaran ditetapkan, APlP kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil dikomunikasikan kepada auditi untuk memperoleh masukan.

Pedoman Kendali Mut u Audit

8

Berdasarkan masukan di maka strategi pengawasan dirumuskan kembali. Strategi yang telah dirumuskan dibagi habis kepada seluruh unsur unit yang melakukan fungsi audit yang akan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan. APlP menyusun matriks yang rnemperlihatkan hubungan strategi, penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan sasaran pengawasannya. Menetapkan program APlP program kegiatan pengawasan yang akan dilakukannya berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. 6. Menetapkan kegiatan APlP menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program yang telah ditetapkan. di 09 Prosedur pada GambarI di bawah ini.

dapat digambarkan sebagaimana terdapat

Gambar 1: Penyusunan Rencanz Strategis Rencana APlP yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan ditetapkan sesuai peraturan undangan. Matriks yang memperlihatkan hubungan strategi, penanggung jawab pelaksanaan pengawasan, dan sasaran pengawasannya yang dituangkan ke dalam sebuah formulir tujuan, sasaran dan strategi pengawasan dapat dilihat pada 1. PENYUSUNAN PERNYATAAN VISI, MISI, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

DAN

TUJUAN

SERTA

12 APlP harus menyusun pernyataan visi, misi, dan tujuan kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditi yang menjadi obyek auditnya. Pedoman Kendali M u t u A u d i t

9

Pernyataan dibuat berdasarkan visi, misi dan ditetapkan kewenangan dan tanggung yang merupakan dan fungsi APIP. 13

14

oleh

Pernyataan organisasi.


ditandatangani oieh

APlP

yang telah pokok

dan disahkan

10

PEDOMAN

BAB MUTU PERENCANAAN AUDIT APlP

PENDAHULUAN Belakang 01 APlP mempunyai kewenangan untuk melakukan audit pada auditi di lingkungan organisasi APIP. lnsitusi yang diaudit biasanya relatif tetap, namun ukuran besar dan kegiatannya bervariasi. 02 Kondisi

itu mendukung penyusunan perencanaan audit yang lengkap dan tepat berdasarkan ukuran risiko masing-masing auditi. 03 Auditi yang mempunyai ukuran risiko

tinggi diperiksa lebih sering dan lebh dalam dibandingkan dengan auditi yang berisiko lebih Suatu auditi yang berisiko dapat diaudit minimal selama 3 hari, dengan pertimbangan hari I mereviu pengendalian yang dilaksanakan, hari ke memeriksa pelaksanaan kegiatan, keuangan dan fisik dan hari ke mengomunikasikan hasil audit. Hari pelaksanaan audit pada umumnya minimal 10 hari kerja.

Standar Audit Terkait Standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu perencanaan audit APlP adalah: APlP hams menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP hams mengomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada organisasi dan unit-unit terkait. 04

Maksud dan Tujuan Pedoman pengendalian mutu perencanaan audit APlP dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menyusun perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan auditi, tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya perjalanan dan hasil auditnya untuk satu tahun. 05

Pedoman ini mempunyai tujuan agar APlP mempunyai rencana audit yang rinci dan lengkap, baik jangka menengah lima tahunan maupun jangka 06

Pedoman Kendali Mu t u Audit APlP

.

11

pendek tahunan serta memastikan ukuran bagi pencapaian kinerja APlP terhadap auditi dalam lingkup

Sistematika Pedoman subbab yang menjelaskan urutan 07 Pedoman ini disusun dalam serta dari masing-masing subbab sebagai berikut: Pendahuluan 2. Penetapan risiko untuk seluruh auditi dan peta audit APlP 3. Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana audit jangka menengah lima tahunan 4. Penyusunan rencana audit tahunan. 5. Mengkomunikasikan rencana audit tahunan kepada menteri yang PENETAPAN

UNTUK SELURUH

DAN PETA AUDIT

08 Penetapan

risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena penetapan risiko ini merupakan yang penting untuk dibuat. Dalam rangka memperrnudah pengukuran risiko rentang angkanya lebih baik dibuat kecil, misalnya 1, 2, 3 dan 4 atau dalam kualitas adalah sedang, tinggi dan tinggi. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. I.APlP harus membuat peta auditi. 2. APlP harus menetapkan risiko seluruh auditi. 3. Setiap auditi ditaksir risikonya berdasarkan unsur -unsur risiko yang berkaitan. Unsur-unsur risiko ini jangan terlalu ataupun terlalu sedikit. Unsur-unsur risiko antara lain: a. Suasana yang berhubungan dengan dan tekanan yang dihadapi dalam mencapai organisasi. b. Kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai. c. Ukuran dan volume transaksi. d. Kondisi dan ekonomi. e. atau kegiatan. f. Dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan pemerintah. g. Tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan h. Penyebaran operasi secara geografis. Kecukupan keefektifan pengendalian intern j. Berbagai organisasi, operasi, t eknologi atau ekonomi. k. Pertimb angan profesi I. Dwkungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Periode dan ha sil audit terdahulu. n. Jarak auditi. Selain unsur risiko di dapat juga digunakan pengukuran risiko dari unsur risiko bawaan atau melekat dan risiko pengendalian.


12

4.

5.

6.

risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit dijadikan sebagai sumber masukan utama. APlP selanjutnya menyusun peta audit pada lingkungan organisasinya, yang meliputi auditi, risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, sarana dan prasarana, serta dukungan dana. Penetapan risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan. 09

Formulir peta audit APlP dapat dilihat pada

PENYUSUNAN RENCANA RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH

2.

DALAM TAHUNAN

Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan APlP membuat rencana audit jangka menengah lima tahunan berdasarkan rencana strategis dan data peta audit. 10

Berdasarkan penetapan strategi dan program serta peta audit disusun rencana audit lima tahunan yang dijabarkan dalam obyek audit berupa program, dan kegiatan. Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing -masing obyek audit yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun mana akan dilaksanakan. 12

13

Rencana audit lima tahunan ditetapkan oleh

14

Formulir rencana lima tahunan dapat dilihat pada

APIP. 3.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN 15

Prosedur penyusunan program

audit tahunan dilakukan sebagai

berikut: 1. Penanggungjawab perencanaan menyusun dan mengirimkan usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan kepada pejabat pelaksanaan audit di unit APIP. Usulan setingkat yang bertanggungjawab rencana audit tahunan dituangkan dalam Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT). 2. Penanggungjawab perencanaan mengoordinasikan rencana audit tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungjawab pelaksanaan audit di unit APlP untuk mendapat tanggapan dan saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit tahunan, baik tujuan maupun pemeriksaan. Pedoman

Mutu Audit

13

Hasil koordinasi yang telah disepakati dituangkan ke dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). 3. AP lP menetapkan Program Kerja Audit Tahunan APIP. 16

Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT) dapat dilihat

pada

4.

untuk Program

17

Audit

Tahunan dapat dilihat dalam

5.

Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan mendistribusikan PKAT yang telah disahkan oleh APlP ke organisasi dan unit yang melaksanakan fungsi audit unit yang melaksanakan fungsi tata usaha. 18

PKAT yang telah disahkan dikirimkan kepada menteri yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan nasional dan pelaksanaan kebijakan pengawasan nasional agar tidak pengawasan yang tumpang tindih 19

20

arus penyusunan PKAT A PlP tampak pada Gam bar

2 di

bawah

ini.


14

Gambar 2:


Arus Penyusunan PKAT APlP

PEDOMAN

BAB MUTU PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA AUDIT

PENDAHULUAN

Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tahapan yang diperlukan dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit yang kriteria dan rnemadai. Uraian mengenai penyusunan rencana dan program audit pada tingkat tirn audit adalah: audit pada tim audit adalah proses 1. Penyusunan rencana dan program perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum melaksanakan audit. 2. Berdasarkan rencana audit, tim audit menyusun program audit. 3. Penyusunan rencana dan program audit pada tingkat tim audit ini harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.

Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan penyusunan rencana audit pada tingkat tirn audit adalah: Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor menyusun rencana audit. Pada saat membuat rencana audit, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Pada saat rnerencanakan pekerjaan audit auditor harus berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan auditi terhadap peraturan perundang -undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit harus dievaluasi dan, bila disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. 03

Pedoman Kendali Mu tu Audit

16

Maksud dan Tujuan Pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit pada APIP dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi auditor dalam mengendalikan mutu bagi kegiatan penyusunan rencana dan program kerja audit. 04

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar APIP mampu menyusun rencana dan program kerja audit yang baik. 05

Sistematika Pedoman Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang rnenjelaskan urutan isi dari masing-masing subbab sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit koordinasi dengan auditi c. Pengendalian mutu 06

MUTU KERJA AUDIT PADA

PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM AUDIT

Dalam menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit, tim audit melakukan kegiatan penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan: hasil audit sebelumnya, tindak lanjut rekomendasi yang 1. material berkaitan dengan sasaran audit, 2. Sasaran audit dan pengujian yang 3. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi organisasi, program, aktivitas dan fungsi, aspek lingkungan, 4. Sistem pengendalian intern 5. Kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, audit 6. Pemahaman hak dan kewajiban, hubungan timbal balik dan bagi kedua pihak. 7. Pendekatan audit yang efisien dan efektif. hasil audit. 8. Bentuk dan isi Prosedur pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit adalah: Audit Tahunan, Pengendali Mutu kemudian 1. Berdasarkan pada Program menunjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit. Tim terdiri 08

Pedoman Kendali

Audit

17

2.

3.

4.

5.

6.

dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Ketua tim ditugaskan untuk melengkapi Kartu Penugasan sebanyak rangkap 2 (dua), satu dimasukkan dalam Kerja Audit (KKA) dan satu copy disampaikan kepada Pengendali Teknis, Ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi anggaran waktu pemeriksaan yang disediakan kepada setiap jenis pekerjaan (kegiatan) dalam proses audit tersebut. Sebagai pengendaliannya Ketua Tim harus melengkapi Formulir Alokasi Anggaran Waktu. Pengendali teknis harus memberikan persetujuan alokasi anggaran waktu dengan membubuhkan tanda dalam formulir tersebut. Formulir ini disimpan dalam KKA agar dapat dipakai sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan audit. Ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan sasaran, lingkup, dan metodologi yang akan dipakai. Juga akan dilakukan terhadap pengendalian intern auditi dan kepatuhan auditi terhadap peraturan kernungkinan kecurangan yang dilakukan oleh auditi. Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan) ini dituangkan dalam Mingguan, yang sebaiknya diisi secara bertahap (harian). hasil maka ketua tim bersama dsngan anggota tim akan menyusun rencana audit dalam bentuk Program Kerja Audit yang rnenjabarkan secara langkah-langkah yang akan ditempuh sehubungan dengan pelaksanaan audit. Program Kerja Audit ini kemudian akan disahkan oleh Pengendali Teknis dan diketahui oleh Pengendali Mutu. diperoleh Program Kerja Audit maka Pengendali Teknis sekaligus akan mengisi Formulir Check List, sebagai pengendalian pelaksanaan perencanaan audit pada tingkat tirn audi t ini. 09 Contoh Kartu Penugasan, Formulir Alokasi Anggaran

Mingguan, Program Kerja Audit dan Formulir Check List dapat dilihat dalam 6, 7, 8, 9 dan 10. Formulir ini dapat dikembangkan lebih sesuai kebutuhan yang ada di lapangan.

MUTU

DENGAN

Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit perlu melakukan koordinasi dengan pihak auditi agar pelaksanaan audit dapat be sebagaimana mestinya. Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan auditi rencana audit adalah:


18

1.

2.

3.

selesai merencanakan audit pada tingkat tim maka Ketua Tim merencanakan koordinasi dengan auditi. Dalam pembicaraan dengan pihak auditi akan dikoordinasikan berbagai yang berhubungan dengan audit yang akan dilakukan. Tim audit juga akan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan auditi, yang belum dimiliki oleh Tim Audit. Pokok permasalahan yang dibahas dalam koordinasi antara lain tujuan dan lingkup kerja audit yang direncanakan, waktu pelaksanaan audit, auditor yang akan ditugaskan, waktu dan tanggung jawab, permasalahan auditi prosedur pelaporan dan proses pengawasan tindak lanjut. Dalam koodinasi harus ada kesepakatan yang kemudian disajikan dalam sebuah Notulensi Kesepakatan antara tim audit dengan auditi. Notulensi seharusnya berisi berbagai informasi yang penting dalam audit tersebut.

Notulensi ini kemudian didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) sebagai panduan selama proses audit berjalan. 13

Contoh

Notulensi

Kesepakatan

dimaksud

dapat

dilihat

pada

11.


19

BAB

PEDOMAN

V MUTU

AUDIT

PENDAHULUAN Belakang Pengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantu penyusunan rencana audit yang efisien dan efektif, untuk dapat mengoreksi jika terjadi penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang dan memberikan arahan audit yang lebih baik serta tepat. standar audit disebutkan, pada setiap tahap audit kinerja dan investigatif, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi ini harus dilakukan pada seluruh tahapan audit secara berjenjang yaitu ketua anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja audit yang dilaksanakan. Standar Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa supervisi harus dilaksanakan pada setiap tahapan audit agar dicapai sasaran audit yang ditetapkan, kualitas yang tinggi, dan meningkatnya kemampuan auditor. 02

Maksud dan Tujuan Pedoman pengendalian mutu supervisi audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APlP dalam terselenggaranya suatu supervisi yang bermutu tinggi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan audit dan lainnya. 03

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan kerja audit memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga tercapai suatu audit yang bermutu tinggi. 04

Sistematika Pedoman Pedoman ini disusun dalam subbab yang menjelaskan urutan serta masing-masing subbab se bagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Pengendalian supervisi oleh ketua tim 3. Pengendalian supervisi oleh pengendali teknis 4. Pengendalian supervisi oleh pengendali mutu 05


20

PENGENDALIAN SUPERVlSl OLEH KETUA TIM Ketua tim selain mempunyai sebagai pemimpin tirn dalam melaksanakan audit di juga mempunyai mengawasi anggota timnya. 06

Pengawasan ketua tirn terhadap anggota timnya dilakukan secara langsung pada setiap kesempatan selama kerja audit berlangsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui reviu yang dibuat oleh anggota tim yang bersangkutan dan untuk yang telah sesuai dengan tujuannya akan ditandai dengan paraf ketua tim di yang bersangkutan sebagai tanda telah mendapat reviu dan disetujui KKA -nya. 07

PENGENDALIAN SUPERVlSl OLEH PENGENDALI Pengendali teknis bertugas mengawasi tim audit yang berada di bawahnya. Secara berkala pengendali teknis akan mendatangi tim audit yang sedang berada di atau menerima pertanyaan dari ketua timnya secara lisan untuk menangani kerja audit yang memerlukan keputusan dari pengendali teknis. Pengendali teknis wajib melakukan kunjungan kepada tirn audit, salah satunya dilakukan pada saat penyelesaian audit di lapangan. Pengendali teknis melakukan reviu yang dibuat oleh ketua tim. Dokumentasi kerja pengendali teknis dicatat dalam suatu lembar kerja yang disebut formulir supervisi pengendali teknis. 09

10

Formulir supervisi pengendali teknis

dapat dilihat pada

12.

Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim, diisi oleh pengendali teknis dan ketua tim, satu lembar disimpan sebagai Audit (KKA) dan satu lembar lagi menjadi arsip pengendali teknis yang bersangkutan. 11

PENGENDALIAN SUPERVlSl OLEH PENGENDALI MUTU Pengendali mutu melakukan pengawasan terhadap semua tirn audit dan pengendali teknis kerja audit yang dilakukannya melalui reviu formulir supervisi oleh pengendali teknis dan konsep yang disampaikan, melakukan reviu langsung dengan pengendali teknis dan ketua tirn dalam suatu reviu, memberikan komentar kinerja audit dan mengisi formulir supervisi untuk mengomunikasikan reviunya. Formulir supervisinya sama dengan formulir supervisi pengendali teknis dan disediakan oleh ketua tirn jika diperlukan. 13


21

BAB

PEDOMAN

MUTU PELAKSANAA N AUDIT

PENDAHULUAN Belakang Pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting dari audit karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi penting. Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan program audit dan kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian agar pelaksanaan audit mempunyai mutu yang tinggi. 01

ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah mengoordinasikan tim audit dalam mencapai tujuan audit, berkomunikasi dengan auditi mengenai kerja audit, yang dijumpai, solusi, mengembangkan temuan audit, mengomunikasikan kerja audit dengan pengendali teknis dan dengan pengendali mutu bersama dengan pengendali teknis, mengomunikasikan temuan dan rekomendasi audit serta memperoleh kesepakatan rekomendasi yang diberikan, dan mendokumentasikan kerja audit dalam kertas kerja audit. Hal menunjukkan bahwa ketua menentukan terselenggaranya suatu kerja audit yang akan menghasilkan audit yang bermutu tinggi. Standar Audit Terkait Standar audit menyebutkan bahwa bukti audit harus dikumpulkan dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan mendukung temuan hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh harus dikembangkan secara memadai. 03

Maksud dan Tujuan Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan untuk panduan bagi APlP dalam suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai dengan rencana, sesuai dengan program audit dan sesuai dengan standar audit serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit. 04

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti untuk menyimpulkan dan mendukung temuan hasil audit sesuai dengan standar audit. 05

Slstematika Pedoman Pedoman Kendali Mutu Audit

22

Pedoman ini disusun dalam subbab yang menjelaskan urutan isi masing-masing subbab sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Pedoman pengendalian waktu audit 3. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan program audit Pedoman pengendalian temuan audit 5. Pedoman pengendalian dokumentasi hasil kerja audit 6. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan standar audit 06

PEDOMAN PENGENDALIAN WAKTU AUDIT Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan audit telah direncanakan dalam PKAT. Ketepatan waktu mulai audit sering terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi lebih cepat atau mundur yang akhirnya akan waktu selesainya audit. 07

Ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaksanakan, sebab ini akan menjadi sumber terjadinya tumpang tindih audit atau terjadinya audit yang bertubi tubi. Karena itu jika ada perubahan waktu mulai audit, APlP harus terlebih dahulu mengomunikasikan perubahan dengan auditi supaya audit yang tumpang tindih atau audit yang bertubi -tubi dapat diminimalkan. 09 Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan audit

untuk dirinya sendiri dan anggota timnya berdasarkan anggaran waktu dalam program kerja audit yang melalui mingguan pelaksanaan audit. Ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirrnasi dan prosedur audit lainnya. Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini dituangkan dalam Mingguan Pelaksanaan Audit. 10

mingguan pelaksanaan

audit dapat dilihat pada

13.

PEDOMAN PENGENDALIAN AUDIT

DENGAN PROGRAM KERJA

Pada program kerja audit yang telah mendapat pengesahan, atau perubahannya jika ada, diisikan pada kolom realisasi sehingga daftar program kerja audit dapat dikendalikan kesesuaian kerja audit dengan program kerja audit. 12

13

Contoh program kerja audit untuk mengisi realisasi dapat dilihat pada 9.


23

Pemeriksaan dan pengesahan program audit harus diberikan sebelum audit dilaksanakan, yaitu dalam tahap perencanaan audit. Kolom dan referensi diisi audit dilaksanakan secara bertahap. 14

PEDOMAN PENGENDALIAN TEMUAN AUDIT Temuan audit adalah hasil yang diperoleh dari audit baik berupa temuan maupun temuan negatif. Setiap temuan harus dikembangkan unsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan yaitu: Kondisi Kriteria Penyebab Akibat 16 Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh

pengendali teknis. 17

dengan

Temuan yang telah disetujui pengendali teknis agar dikomunikasikan auditi sebelum atau pada saat penyelesaian audit di lapangan.

Hasil dari pengomunikasian temuan didokumentasikan, ditandatangani oleh auditor dan auditi sebagai tanda kesepakatan dan sepakatan terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan. Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditi rekomendasi yang diberikan oleh auditor paling lama 60 puluh hari) hari LHA diterima. 19

PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN

AUDIT

Dokumen hasil kerja audit yang biasa juga disebut kerja audit (KKA) merupakan audit dan lainnya yang akan mendukung temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang dilaksanakannya. Oleh karena anggota pengendali teknis harus membuat KKA yan g akan tirn dan ketua tim mendukung temuan dan kesimpulan hasil audit. ditelaah secara berjenjang, yaitu ketua tim menelaah KKA yang dibuat oleh anggota pengendali teknis yang dibuat oleh ketua tim dan pengendalu menelaah yang dibua t oleh pengendali teknis. 20

Format diserahkan pada masing-masing memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Standar untuk substansi audit: 1. Berkaitan dengan tujuan audit. 2. Rincian yang singkat dan jelas. 3. Penyajian yang jelas. 4. Cermat dan teliti. Pedoman Kendali Mutu Audit

APlP

dengan

24

5.

Tidak ada pos terbuka (pending matter), audit selesai harus tidak ada lagi pos terbuka yang masih memerlukan penjelasan atau audit tambahan.

Standar format: 1. Harus mempunyai judul. 2. Penataan format, seperti yang spasi, dan ukuran yang memadai. dibaca. 3. Rapi dan 4. Diindeks silang (dibuat indeks yang berhubungan). 5. Terdapat nama dan paraf pembuat dan pereviu pokok harus perencanaan audit 1. a. KKA pengumpulan informasi b. KKA pendahuluan c. evaluasi d. KKA program audit 2. pelaksa naan audit yang terdiri dari: a. pengujia n pengendalian b. pengujian substansi c. KKA pengembangan temuan d. KKA kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan rekomendasi 3. Konsep hasil audit final. PEDOMAN

DENGAN STANDAR AUDI T

Standar audit pengumpulan dan pengujian bukti untuk APIP, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Standar Audit APIP, harus diikuti pelaksanaan audit, karena standar ini merupakan pedoman bagi auditor APIP agar peke bermutu tinggi dan menghasilkan hasil yang relatif sama bagi setiap auditor yang menerapkannya. 22

Pengendalian terhadap diikutinya standar audit dilakukan dengan mengisi check list mengenai pelaksanaan audit. Check list dapat dilihat pada 14. 23

24

alir pengendalian pelaksanaan audit tampak pada Gambar 3 di

bawah ini.


25

Gambar 3:


Alir Pengendalian Pelaksanaan Audit

26

BAB PROSEDUR

MUTU PELAPORAN AUDIT

PENDAHULUAN Belakang Penyusunan merupakan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit. hasil audit (LHA) dimaksudkan untuk mengomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sarana bagi auditi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, serta sebagai untuk melakukan pemantauan tindak rekomendasi auditor. 01

Standar Audit Terkait Standar audit yang terkait dengan pelaporan adalah sebagai berikut: Auditor haws membuat hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera selesai melakukan auditnya. hasil audit hams dibuat secara dan segera, yaitu pada kesempatan berakhirnya pelaksanaan audit. hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. hasil audit diserahkan kepada organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan 02

Maksud dan

Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APlP dalam hasil audit yang dimengerti oleh pengguna, unsur kualitas dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan undangan. 03

Tujuan pengendalian mutu pelaporan audit adalah bahwa APlP dapat menghasilkan mutu hasil audit yang standar audit. 04


27

Sistematika Pedoman 05 Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan

isi masing-masing subbab sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Pengendalian penyusunan konsep 3. Pengendalian dan distribusi PENYUSUNAN KONSEP 06 Prosedur untuk pengendalian

audit

penyusunan konsep

sebagai berikut:

Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh anggota tim dengan berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit (KKA) dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dengan auditi. Ketua tim dengan dibantu anggota tim menyiapkan formulir Kendali Konsep dan mengisi data awal, yaitu auditi dan ti m audit. 2.

Selain formulir Kendali Konsep menyiapkan formulir Reviu Konsep Pengendali Mutu.

Ketua Tim dan Anggota Tim untuk Pengendali Teknis dan

yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, formulir Kendali Konsep dan formulir Reviu Konsep diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Teknis untuk direviu.

3. Konsep

dengan

4. Jika Pengendali Teknis menemukan adanya permasalahan atau

dalam Konsep pertanyaan atau pertanyaan tindak lanjut

Pengendali Teknis menuliskan perrnasalahan atau dalam formulir Reviu Konsep Permasalahan harus oleh Ketua T im dan menuliskan dalam formulir Reviu Konsep

5. Apabila Pengendali Teknis telah merasa puas dengan konsep LHA, maka

Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Konsep diserahkan kepada Pengendali Mutu.

dan forrnulir Reviu

adanya perrnasalahan atau 6. Jika Pengendali dalam Konsep Pengendali Mutu menuliskan permasalahan atau pertanyaan dalam formulir Reviu Konsep Permasalahan atau pertanyaan harus ditindaklanjuti oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut dalam formulir Reviu Konsep


28

7.

Apabila Pengendali Mutu telah merasa puas dengan konsep LHA, maka Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep diserahkan kepada tim untuk difinalisasi. Formulir Reviu Konsep diserahkan kepada audit untuk didokumentasikan dalam

07 Formulir yang digunakan untuk pengendalian audit meliputi: 1. Formulir Pengendalian Penyusunan 2. Formulir Reviu Konsep 16. a. Reviu oleh Pengendali Teknis b. Reviu oleh Pengendali Mutu

penyusunan konsep 15.

DAN 08 Prosedur untuk pengendalian adalah sebagai berikut: 1.

dan distribusi

Konsep LHA yang telah disetujui oleh Pengendali Mutu kemudian difinalkan oleh tim audit. LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit untuk dikoreksi. Untuk memudahkan proses koreksi, Ketua Tim menggunakan formulir check list Finalisasi

3.

LHA Final yang telah dikoreksi oleh Ketua Tim diserahkan kepada unit yang melaksanakan fungsi Tata untuk diperbanyak dan dijilid. Selain itu, unit yang melaksanakan fungsi Tata menyiapkan surat pengantar untuk distribusi LHA. LHA Final, formulir check list Finalisasi diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk direviu.

dan surat pengantar

LHA Final, forrnulir check list Finalisasi dan surat pengantar yang telah direviu oleh Pengendali Teknis kemudian diserahkan kepada Pengendali Mutu untuk ditandatangani. 6.

LHA Final, formulir check list Finalisasi kemudian diserahkan kepada APIP. menandatangani surat pengantar.

7.

LHA Final, beserta surat pengantar yang telah ditandatangani kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan, setidaknya kepada: a. b. Auditi c.

beserta surat pengantar APlP kemudian

organisasi BPK-RI


29

d. Arsip

Formulir yang digunakan untuk pengendalian pendistribusian adalah formulir check list Penyelesaian pada 17. 09


dan dapat

30

PEDOMAN

BAB MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN LANJUT AUDIT

PENDAHULUAN Belakang pelaksanaan audit diselesaikan dan hasil audit diterbitkan, APlP harus menyampaikan kepada Auditi dan tembusan kepada auditi pihak-pihak yang terkait. Hal dimaksudkan agar auditi mengetahui kelemahan yang ada di dalam organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. Pemantauan tindak lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu, APlP harus pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai. Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang dilakukan oleh auditi, rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. 02

Standar A udit Terkait Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah: Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi. Auditor harus dan mendorong tindak lanjut dan rekomendasi. Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil audit sebelumnya yang belum dilakukan tindak lanjut. 03

Maksud dan Tujuan


--

31

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut untuk memberikan panduan bagi APlP dalam dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit temuan dan rekomendasi yang diberikan agar temuan dan rekomendasi yang telah dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi auditi. 04

05 Sedangkan

tujuan pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga kinerja auditi dapat dicapai secara maksimal. Keefektifan hasil audit dapat dinilai antara lain dari tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi rekomendasi auditor.

Sistematika Pedoman

Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan dari masing-masing subbab sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut c. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut 06

MELAKSANAKAN

LANJUT

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada auditi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 'Sistem Pengendalian Intern Pemerintah", yang menyatakan bahwa wajib melakukan tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya". Pelaksanaan tindak lanjut bagian kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern yang ada. 07

Di lain, APlP berkewajiban untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil untuk keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan dalam standar audit kinerja yang menyatakan bahwa auditor dan tindak lanjut temuan beserta rekomendasi. Demikian juga dalam standar audit investigatif dinyatakan bahwa APlP harus tindak lanjut hasil audit investigatif yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. 08

harus memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan, dan kegiatan pemantauan sebaiknya ditugaskan !im yang minimal dari satu pengendali teknis dan satu ketua yang ditunjuk oleh APlP secara Pada setiap 09 APlP


32

pelaksanaan audit ulangan suatu auditi, auditor harus melihat apakah rekomendasi dari hasil audit terdahulu telah ditindaklanjuti. APlP bertanggung jawab untuk memberitahukan langkah -langkah yang harus dilakukan di lakukan auditi agar tindak lanjut hasil audit bisa dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas, auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur dengan sifat tindak lanjut yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain. 10

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen auditi. sedang pemantauan pelaksanaan menjadi tanggung jawab APIP. Agar pemantauan bisa berjalan dengan efektif, APlP harus membuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan ketep atan waktu, pertimban pertimbangan gan risiko dan kerugian. 1 1

Untuk temuan audit yang penting, auditi harus melaksanakan tindak tindak lanjut la njut secepat sece pat mungkin dan APlP harus harus terus tindak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi karena dampak dari temuan besar. PROSEDUR PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

LANJUT

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua rekomendasi temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas dan tepat sebagai s ebagai berikut. hasil audit, ketua ketua tim membua membuatt formulir penyampaian 1. Berdasarkan temuan dan rencana pemant pemantauan auan tindak lanjut. Formulir penyampai penya mpaian an temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut kemudian diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk diinput ke dalam daftar temuan APIP. 2. Unit yang melaksanakan fungsi fungsi pelaporan pelaporan menyerahkan menyerahkan daftar temuan APlP AP lP kepada tirn pemantau tindak lanjut. 3. Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi tindak lanjut yang telah oleh auditi. dianggap pemantau dapat melakukan terhadap tindak tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi. 4. Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan kepada APIP termasuk risiko risiko yang masih ada. ada. Berdasarkan tersebut, APlP menyampaikan surat kepada auditi untuk melakukan tindakan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif. yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan 5. Tindak audit APIP. lanjut dinyatakan telah tela h selesai selesai dan sesuai, sesuai, maka pada kolom dicantumkan kata selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut selesai dan belum dilakukan tindak lanjut ". penyelesaian tindak lanjut terlampaui, APlP menerbitkan 6. Apabila dan surat peringatan pertama kepada auditi 13

Pedoman

APlP

33

rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang. 7. Jika dalam satu bulan surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka APlP menerbitkan surat peringatan kedua. surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak 8. Jika dalam satu bulan juga juga dila dilaku kuka kan, n, ma maka ka tirn tirn pe pema mant ntau au mern mernbu buat at surat surat pem pember berita itahua huan n kepada kepada organisasi. 9. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut saldo temuan tem uan yang belum ditindaklanjuti dan dan tindak tindak lanjut l anjut yang masih masi h kurang. kurang . 10. Pemutakhiran dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pirnpinan auditi dan tim pemantau tindak lanjut. Agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dilakukan teknik -teknik sebagai berikut: 1. audit ditujukan kepada tingkatan manajemen yang dapat melakukan tindak lanjut. 2. Tanggapan auditi terhadap temuan audit diterima dan dievaluasi pelaksanaan tindak lanjut yang direncanakan selama audit berlangsung atau dalam waktu yang wajar audit berakhir. 3. perkembangan kemajuan tindak lanjut diterima dari auditi secara periodik. lanj ut dari pelaksanaan tindak lanjut lanj ut dilaporkan dilap orkan kepada 4. Status tindak lanjut auditi. 14

Formulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut yang dibuat oleh ketua untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi tindak lanjut dapat dilihat 18. 15

Semua Semua formulir dan da n bukti pendukung yang terkait dengan tindak lanjut temuan audit didokumentasi kan deng dengan an baik baik dan da n dipisahka dipi sahkan n yang rekomendasinya sudah tuntas diselesaikan dengan temuan yang masih (yang rekomendasinya belum atau atau belum belum semua dilakukan dila kukan tindak lanjut). lanju t). 16

Semua dilaporkan dapat dilihat

lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi harus tindak lanjut temuan audit Forrnulir

17

Lam

19.

Formulir pemantauan tindak lanjut yang harus diisi dan disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut hasil pemantauan yang telah dilakukannya dilihat pada 18

19

dituangkan dilihat dili hat pada Pedoman

status temuan yang belum ditindaklanjuti oleh auditi sebuah Berita Acara Pemutakhiran Data sebagaimana dapat 21.

Audit

34

BAB PEDOMAN MUTU TATA DAN SUMBER DAYA PENDAHULUAN Belakang Ketatausahaan merupakan pengendalian unsur penunjang audit termasuk bagaimana sumber daya manusia sebagai pelaksana audit dikendalikan. Tata tidak berperan langsung dalam audit, namun menunjang pelaksanaan pekerjaan audit dari perencanaan audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil audit. karena itu, tata tidak boleh diabaikan diabai kan dalam pelaksanaan pelaksanaan audit. audit. Ketatausahaan melalui prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. dalam memfasilitasi pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan kegiatan audit mulai dari perencanaan audit sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selain memfasilitasi pelaksanaan audit, ketatausahaan juga terkait dengan pengelolaan sumber daya daya manusia, manusia, proses tata kearsipan kearsip an yang mengatur mengat ur mengenai persuratan, dan yang digunakan dalam dalam kegiatan audit sampai dengan proses pengarsipan dan penyimpanannya. penyimpanannya. 03

Sumber daya manusia merupakan yang penting dalam penyeienggaraan audit, karena merupakan sumber daya yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Jika organisasi yang sudah lengkap prasarana dan sarananya tapi tidak mempunyai sumber daya manusia maka organisasi tidak dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan sumber daya manusia selain hams memperhatikan apa yang telah diatur oleh organisasi hams memperhatikan peraturan yang menyangkut dari Departemen Tenaga Sumber daya manusia yang diharapkan oleh organisasi adalah sumber daya manusia yang unggul, baik dari segi kecerdasan, keterampilan, kepemimpinan kepemi mpinan dan kesehatan jasmani rohani. 04

Standar Standar Au dit Terkait Terkait Standar audit APlP yang berkaitan dengan tata manusia adalah sebagai berikut:


dan sumber daya

35

APlP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, mernprioritaskan sumber daya pada kegiatan yang mernpunyai risiko besar. APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit. Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Auditor harus secara terus-rnenerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit.

Maksud Dan Tujuan Pedoman pengendalian mutu tata dirnaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata tugasnya sebagai penunjang tugas-tugas audit dan 06

dan sumber daya manusia APlP dalam melakukan lainriya.

Tujuan pedoman ini adalah agar terselenggaranya tugas-tugas audit yang didukung oleh: a. Ketatausahaan yang memadai. b. Tata arsip yang tertib, rapi, dan diperoleh. c. Sumber daya manusia yang kompeten. 07

Sistematika Pedoman Pedoman ini disusun dalam dan subbab sebagai 1. Pendahuluan 2. Tata 3. Tata kearsipan 4. Sumber daya manusia

subbab yang menguraikan

TATA

Pengantar Ketatausahaan adalah unsur penunjang bagi kegiatan audit. Pengelolaan ketatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan unit organisasi yang merupakan tanggung jawab APIP. 09


36

Agar tujuan pengelolaan unit APlP dapat dicapai, diperlukan kebijakan dan prosedur sebagai acuan dan bagi setiap pelaksanaan kegiatan. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur disesuaikan dengan ukuran dan APIP serta kerumitan pekerjaan. APlP harus membuat kebijakan dan prosedur formal yang menyeluruh sebagai pedoman organisasi untuk memfasilitasi auditor. 1 1

Tujuan Ketatausahaan Ketatausahaan yang baik mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan audit. Sarana dan prasarana pelaksanaan audit didukung dari ketatausahaan, seperti pengadaan alat tulis kantor, formulir-formulir yang digunakan dalam kendali mutu, pengurusan Surat Perintah Perjalanan audit dan pemantaun tindak (SPPD), sampai pengarsipan Dengan demikian pelaksanaan ketatausahaan yang dibutuhkan bagi APIP. Lingkup

Ketatausahaan

13 Ketatausahaan melaksanakan

untuk menunjang kegiatan

utama, yaitu: 1. Menyediakan Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Wewenang dan Tanggung Jawab APlP dan pernyataan ditempel di ruang kantor dan yang berupa lembaran pernyataan yang didistribusikan kepada auditi. 2. Mencetak dan rnemperbanyak visi dan misi unit APlP seperlunya, membagikan dan rnenyimpannya untuk file dan arsip. 3. Menyebarluaskan peraturan dan edaran yang perlu diketahui semua staf, diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan memang beberapa staf perlu menyimpan peraturan atau edaran tersebut), dan jika hanya untuk diketahui maka cukup dicopy satu lembar dan diedarkan kepada semua staf. Staf yang sudah membaca diminta membubuhkan parafnya sebagai tanda sudah membaca edaran tersebut. 4. Mencetak dan memperbanyak seperlunya rencana kegiatan jangka panjang, rencana kegiatan tahunan dan rencana lainnya. 5. Mencetak dan menyediakan formulir-formulir dan alat tulis menulis untuk pelaksanaan kerja, mengadministrasikannya, menyimpan dan memberikan kepada yang memerlukan, dengan menggunakan formulir permintaan yang ditandatangani dan memberikan formulir tanda terima untuk forrnulir yang dikembalikan karena tidak habis dipakai. 6. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh para auditor, meminjamkan dengan melalui forrnulir peminjaman atau memberikan tanggung jawab kepada staf yang memerlukan peralatan secara dengan melalui surat yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, misalnya untuk note book, kalkulator dan kamera. Pedoman Kendali Mutu Audit APlP

37

7. Mencetak surat surat perjalanan menyiapkan tiket perjalanan dan biaya yang diperlukan. 8. Menyediakan buku-buku referensi di perpustakaan untuk dibaca di atau untuk dibawa pulang, melalui buku dan pengembalian yang diparaf dan petugas tata usaha. 9. Mencetak Hasil Audit dan mendistribusikannya. Kertas Audit (KKA) dan Hasil Audit yang telah selesai dan telah oleh pengendali mutu dengan memberikan tanda terima. prosedur peminjaman KKA, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. 12. Menyusun dan mencetak triwulanan dan tahunan kegiatan unitnya. 13. Menyusun dan mencetak triwulanan dan tahu nan kegiatan APIP. Memberikan pelayanan pada pihak luar. 14 Format formulir-formulir yang digunakan untuk tiap APlP tidak harus

sama, yang penting dapat kebutuhan infcrmasi yang dimaksud dari kejadiannya. Forrnulir-formulir yang digunakan didokumentasikan dengan baik di unit yang melaksanakan fungsi tata yang terkait untuk bukti kegiatan dan pengendalian. Beberapa dan surat yang digunakan dalam 22 28. kegiatan ketatausahaan dapat dilihat pada dapat di buat secara manual maupun terkomputerisasi. TATA Pengantar 15 Kegiatan pengarsipan merupakan salah satu

dari ketatausahaan. Pengelolaan arsip dilakukan sedemikian untuk menghindari adanya kehilangan atau kesulitan maupun pemusnahan arsip yang tidak semestinya.

Tujuan 16 Tujuan pengelolaan arsip adalah agar arsip baik aktif maupun tidak aktif

dapat ditemukan dengan dan tepat agar dapat menunjang kelancar an audit. Selain itu, pengelolaan arsip agar pengurangan arsip dapat dengan efisien dan efektif.


38

Jenis Arsip lokasi penyimpanannya, sistem kearsipan berkas audit dibedakan menjadi: arsip unit yang melaksanakan fungsi audit dan arsip (central file). 17

1. Arsip unit yang melaksanakan fungsi audit Arsip ini hanya menyimpan berkas-berkas yang berhubungan dengan unit yang melaksanakan fungsi audit yang bersangkutan saja. Berkas yang disimpan dalam arsip umumnya berupa kertas kerja audit dengan perangkat pendukungnya serta surat-surat masuk keluar. 2. Arsip

Arsip adalah berkas-berkas audit yang penyimpanannya dilakukan secara terpusat oleh suatu unit yang khusus menangani masalah penyimpanan berkas dan unit biasanya tidak diserahi audit. Arsip menyimpan berkas-berkas dari seluruh unit yang melaksanakan fungsi audit. Berkas yang disimpan dalam arsip bukan hanya berupa kertas kerja audit dengan perangkat pendukungnya tetapi juga surat -surat yang masuk keluar. Berkas berupa kertas kerja audit hanya berada pada satu yaitu pada arsip unit yang melaksanakan fungsi audit atau di dalam Arsip Sistern kearsipan yang baik akan memberikan dalam audit serta akan menghemat waktu untuk memperolehnya sehingga audit dapat dilaksanakan tepat waktu dan yang diperlukan didapat. Pengarsipan yang baik akan memperhatikan kegunaan file yang disimpan dalam arti apakah suatu file masih digunakan dalam tahun hanya digunakan ketika ada kepentingan tertentu, atau sama sekali tidak akan digunakan lagi. Oleh karena itu, pengarsipan harus dan mengelompokkan arsip-arsip kegunaannya, misalnya kelompok arsip aktif, arsip tidak masih digunakan, dan arsip tidak aktif untuk dimusnahkan atau disimpan di kantor arsip negara. Pengurangan Arsip Pengurangan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi tidak digunakan atau jarang digunakan lagi. Pengurangan ini dilakukan dengan 3 yaitu: 1. Memindahkan arsip aktif menjadi arsip dengan status tidak aktif digunakan) dari arsip unit yang melaksanakan fungsi audit ke arsip 2. Memindahkan arsip tidak aktif menjadi arsip dengan status (tidak akan digunakan) dari arsip kantor ke arsip 3. Memusnahkan arsip yang tidak berguna berdasarkan ketentuan undangan. 18

Pedornan Kendali Mutu Audit

39

PENGELOLAAN SUMBER DAYA Pengantar APlP

19

harus

menetapkan

program

untuk

menyeleksi

dan

mengembangkan sumber daya manusia pada unit organisasinya. Tujuan program adalah: 1. 2. 3.

4.

Menetapkan pembagian bagi tiap tingkatan auditor secara tertulis. Menyeleksi auditor yang syarat dan kompetensi. Melatih dan menyediakan kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan bagi para auditor. kinerja audito r sekurang-kurangnyasetahun sekali. 20

Program

dilaksanakan oleh fungsi yang menangani sumber daya

manusia pada APlP yang bersangkutan. 21

Dalam

kekurangan tenaga auditor dimungkinkan untuk melakukan audit

dengan join audit.

Menetapkan Pembagian 22

Bagi Tiap Tingkatan Audi tor

Audit oleh APlP harus dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang

mempunyai

fungsional auditor

pihak lain yang diberi

kewenangan, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pernerintah untuk dan 23 Sesuai dengan

nama APIP.

fungsional, auditor dikelompokkan sebagai anggota

tirn, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu. APlP menyusun secara tertulis uraian masing-masing auditor tersebut. 24

Menyeleksi 25

Aud itor Yang

kewenangan, dan tanggung jawab

Syarat

Para auditor haruslah orang -orang yang mempunyai kemampuan intelektual,

kemampuan teknis dan kernampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkatan dalam organisasi. Untuk mengisi lowongan auditornya, APlP dapat mengambil calon dari dalarn organisasi ataupun dari luar organisasi. Pengambilan dari dalam organisasi akan memudahkan penyesuaian karena calon auditor yang Pedornan Kendali Mutu Audit

40

bersangkutan telah mengenal organisasi dengan baik dan telah mempunyai pengalaman sebagai pelaksana. Pengambilan pegawai dari luar organisasi dapat diperoleh melalui seleksi PNS yang dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan menyelenggarakan seleksi PNS. 26 Untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria standar yang

harus dimiliki para auditor APIP, yaitu

belakang pendidikan serta sikap dan peri laku.

belakang pendidikan para auditor APlP serendah-rendahnya adalah Sarjana strata 1 atau yang setara dan memi liki sertifikasi JFA serta diharapkan memiliki sertifikat profesional CIA, CISA, CFE, QIA atau PIA. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, hukum, komunikasi, dan teknik substansi auditi. 27

,

28 Sikap dan perilaku tertentu yang perlu dimiliki oleh seorang auditor APlP

adalah: 1 . Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kemampuan untuk menyesuaikan diri diperlukan karena terdapatnya suasana dan keadaan yang berbeda dalam melakukan audit. 2. Kemampuan untuk sesuatu. Kemampuan in i diperlukan karena dalam melakukan audit, auditor akan selalu berhubungan dengan sesame manusia. keadaan manusia akan dijumpai dalam audit. Ada yang menerima dengan sikap baik dan ada yang menerima dengan sikap buruk. Auditor harus dapat pula menyelami orang yang dihadapinya dalam mengajukan pertanyaan yang produktif tidak menimbulkan rasa tidak enak pada yang ditanya. 3. Ketetapan Sikap perilaku'ini diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang yang dengan susah harus dilalui . Hanya dengan sikap mental yang berketetapan para auditor akan dapat menghadapi tekanan-tekanan yang dapat membuat para auditor menyimpang dari tujuan audit. ,

Melatih Dan Menyediakan Kesempatan Untuk Pendidikan Berkelanjutan

Para

29 Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit, auditor harus

memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan, misalnya pemutakhiran metodolog i dan standar audit, penilaian pengendalian intern, sampling audit, statistik, akuntansi, pemeriksaan kinerja, dan sebagainya yang terkait langsung dengan penugasan audit. APlP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor telah persyaratan pendidikan berkelanjutan serta menyeienggarakan dokumentasi pendidi kan yang sudah diselesaikan. Pedoman

Mutu

Audit

41

30

Unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan harus merancang dan

mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan auditor dalam melaksanakan

audit. Berdasarkan informasi dari

Pengendali Mutu, unit yang melaksanakan fungsi tata

harus merencanakan

pendidikan apa yang harus diberikan kepada auditor untuk

persyaratan

keahlian di bidang audit. Data mengenai pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh setiap auditor harus

dengan baik agar pelaksanaannya dapat diberikan

secara merata dan proporsional sesuai dengan tugas -tugas setiap auditor. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan waktu luang yang ada sesuai dengan rencana penugasan yang telah ditetapkan.

Menilai Kinerja Auditor 31

,

Penilaian kinerja auditor

harus mendasarkan pada peni laian kinerja

per penugasan yang dilakukan seorang auditor dalam tahun atau periode penilaian yang bersangkutan. Penilaian kinerja auditor dilakukan minimal sekali dalam setahun. Penilaian kinerja auditor harus telah terpola melalui peraturan, dilaksanakan secara konsisten, dan dimengerti. Penilaian kinerja dilakukan dengan terbuka, jujur, adil, dan obyektif standar t ertentu untuk mengukur pelaksanaan kerja yang dilaksanakan secara konsisten. 32

33

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja auditor, penilaian dilakukan secara Ketua Tim melakukan penilaian terhadap anggota timnya, Pengendali

Teknis melakukan penilaian terhadap beberapa Ketua Tim yang berada di bawahnya, Pengendali Mutu menilai kinerja beberapa Pengendali Teknis yang berada di bawahnya dan Pengendali Mutu dinilai oleh

APIP.

penilaian yang

hendaklah didiskusikan dengan auditor yang dinilai sehingga auditor yang dinilai dapat memperbaiki kinerjanya dan tidak salah pengertian jika kepadanya terdapat perlakuan yang berbeda dengan auditor lainnya, misalnya dalam 34

Formulir penilaian kinerja auditor

kenaikan pangkat.

penugasan audit dapat dilihat pada

29.

35

kegiatan audit

Auditor yang bersangkutan

dimasukkan ke dalarn Kartu Penilaian dengan penilaian kegiatan yang lainnya untuk

kemudian dito tal dan dihitung rata-ratanya. Kartu Penilaian Kinerja Auditor dapat dilihat pada

30.


Rencana

1.

Perencanaan

2.

Formulir Peta

3.

Formulir Rencana

4.

Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT)

5.

Formulir Program Kerja Audit Tahunan

Penyusunan Rencana dan

6.

Formulir Kartu Penugasan

Program Kerja

7.

8.

Alokasi Anggaran Waktu Formulir Mingguan

9.

Program Kerja Audit

pada

Tingkat Tim

Sasaran dan Jangka Menengah

Tahunan

10. Formulir Check List Penyelesaian Penugasan Perencanaan 11. Notulensi Kesepakatan 12.

Pelaksanaan

Lembar

13.

dan

14. Checklist Penyelesaian Pengujian dan Evaluasi

Pelaporan Audit

15. Formulir Pengendalian Penyusunan 16. Formulir Reviu Konsep 17. Formulir Checklist Penyelesaian

Pemantauan Tindak Lanjut Audit

18. Formulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 19. Tindak Lanjut Temuan Audit 20. Formulir Pemantauan Tindak Lanjut 21. Berita Acara Pemutakhiran Data

Tata

Rencana Audit Dilihat Dari Objek Audit 23. Perencanaan Petugas Audit (Auditor) 24. Anggaran Biaya Audit 25. Rekapitulasi Anggaran Biaya 26. Bon Perninjaman Bertas 27. Surat 28. Surat Penyampaian Temuan

SDM

29. Kinerja Auditor Penugasan Audi t 30. Kartu Penilaian Kinerja Audit or

22.

3 Formulir KMA 03 RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH 5 TAHUNAN

( TAHUN 20..

PETUNJUK

TAHUN

:

a. Kolom 1diisi dengn nomor urut b. Kolom 2 diisi dengan nama aud iti (instansi, kegiatan, program c. Kolom 3 diisi dengan

diterbitkannya LHA terakhir dari obyek audit yang bersangkutan.

d. Kolom 4 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya dari peta audit e. Kolom 5 diisi dengan data seberapa sering obyek audit akan dilakukan audit. Misalnya0,5 tahun sekali, 1 tahun sekali, 2 tahu n sekali dan seterusnya tergantung dari ukuran risiko obyek. f. Kolom 6 diisi dengan jenis audit apa yang akan dilakukan, audit kinerja atau a udit dengan tujuan tert ent u g. Kolom 7 diisi dengan tanda

pada tahun berapa akan dilakukan audit.

3 Formulir KMA 03 RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH 5 TAHUNAN

( TAHUN 20..

PETUNJUK

TAHUN

:

a. Kolom 1diisi dengn nomor urut b. Kolom 2 diisi dengan nama aud iti (instansi, kegiatan, program c. Kolom 3 diisi dengan

diterbitkannya LHA terakhir dari obyek audit yang bersangkutan.

d. Kolom 4 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya dari peta audit e. Kolom 5 diisi dengan data seberapa sering obyek audit akan dilakukan audit. Misalnya0,5 tahun sekali, 1 tahun sekali, 2 tahu n sekali dan seterusnya tergantung dari ukuran risiko obyek. f. Kolom 6 diisi dengan jenis audit apa yang akan dilakukan, audit kinerja atau a udit dengan tujuan tert ent u g. Kolom 7 diisi dengan tanda

pada tahun berapa akan dilakukan audit.

4 Formulir KMA 04 USULAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN TAHUN AUDIT 20..

PETUNJUK a.

:

Kolom 1diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan

b. Kolom 2 diisi dengan c.

audi ti oleh fungsi perencanaan

Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya

d. Kolorn 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis e. Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis Kolom 6 diisi dengan bidang teknis

f.

g. Kolom 7 diisi dengan h.

audito r mulai dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim oleh dari masing-masing auditor oleh bidang teknis

Kolorn 8 diisi dengan biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis Kolom 10 diisi dengan Diisi

penugasan jika obyek

ke bidang lain dan dalam

adalah

dari bidang lain.

4 Formulir KMA 04 USULAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN TAHUN AUDIT 20..

PETUNJUK a.

:

Kolom 1diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan

b. Kolom 2 diisi dengan c.

audi ti oleh fungsi perencanaan

Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya

d. Kolorn 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis e. Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis Kolom 6 diisi dengan bidang teknis

f.

g. Kolom 7 diisi dengan h.

audito r mulai dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim oleh dari masing-masing auditor oleh bidang teknis

Kolorn 8 diisi dengan biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis Kolom 10 diisi dengan Diisi

penugasan jika obyek

ke bidang lain dan dalam

adalah

dari bidang lain.

5

Formulir KMA 05 PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN TAHUN AUDIT 20..

PETUNJUK

:

a. Kolom 1diisi dengan nomor ur ut auditi oleh fungsi perencanaan

b. Kolom 2 diisi dengan nama audi ti oleh fungsi perencanaan c.

Kolom 3 diisi dengan

risiko yang

d. Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis e. Kolom diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis f. Kolom 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dari pengendali mutu,pengendaii teknis, ketua

g. Kolom 7 diisi dengan jenjang

dari masing-masing auditor oleh bidang teknis

h. Kolom 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis i. Kolom

9 diisi dengan jumlah LHA yang akan d iterbitkan oleh bidang

j. Kolom 10 diisi dengan uni t yang melakukan audit.

dan anggota

oleh

5

Formulir KMA 05 PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN TAHUN AUDIT 20..

PETUNJUK

:

a. Kolom 1diisi dengan nomor ur ut auditi oleh fungsi perencanaan

b. Kolom 2 diisi dengan nama audi ti oleh fungsi perencanaan c.

Kolom 3 diisi dengan

risiko yang

d. Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis e. Kolom diisi dengan pekan selesai audit oleh bidang teknis f. Kolom 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dari pengendali mutu,pengendaii teknis, ketua

g. Kolom 7 diisi dengan jenjang

dari masing-masing auditor oleh bidang teknis

h. Kolom 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis i. Kolom

9 diisi dengan jumlah LHA yang akan d iterbitkan oleh bidang

j. Kolom 10 diisi dengan uni t yang melakukan audit.

dan anggota

oleh

Formulir K M A 09

PROG RAM KERJA AU DI T Tahun Dikerjakan oleh

Formulir K M A 09

PROG RAM KERJA AU DI T Tahun Dikerjakan oleh

PETUNJUK

Kolom uni t organisasi, program, kegiatan diisi dengan nama unit yang bersangkutan Kolom tahun diisi dengan tahun audit c. Kolom dikerjakan oleh diisi dengan nama penyusun program audit d. Kolom 1diisi dengan nomor urut e. Kolom 2 diisi dengan tujuan audit yang hendak dicapai f. Kolom 3 diisi dengan prosedur, ukuran sampel, dan waktu yang akan dipakai g. Kolom 4 diisi dengan anggaran waktu yang diperlukan h. Kolom 5 diisi dengan nama auditor yang bertugas i. Kolom 6 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk melaksanakan kolom 3 j. Kolom 7 diisi dengan nomor KKA sebagai pengendali arsip a.

b.

13

Formulir K M A 13

PENGUJIANDAN

..................................

..................................

..................................

Pengendali Teknis:

13

Formulir K M A 13

PENGUJIANDAN

..................................

..................................

Pengendali Teknis:

..................................

Narna Audit or :

Penyimpangan:

Pengendali Teknis :

PENGISIAN: a. ke diisi dengan minggu ke berapa b. Nama auditi dan alamat cukup jelas c. Kolom periode diisi dengan audit d. Kolom auditor dengan nama audit or yang melakukan audlt e. Kolom pengendali teknis dan ketua t im cukup dalam minggu yang bersangkutan f. Kolom1diisi dengan tim atau ketua tim yang bersangkutan g. Kolom 2 diisi dengan prosedur a udit yang dilaksanakanoleh h. Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur audit pada rningguyang dilaporkan audit kurnulatif sebelumnya ditarnbah dengan i. Kolom 4 diisi dengan realisasi wak tu unt uk realisasiwaktu minggu yang dilaporkan diisi anggaran waktu yang dite tapkan dalam program audit unt uk prosedur yang bersangkutan k. Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk auditor yang bersangkutan pada rninggu pelaporan diisi dengan biaya to ta l kurnulatif bagi auditor yang bersangkutan I. m. Kolom 8 diisi dengan tota l anggaran biaya telah ditetapkan auditor yang bersangkutan n. Kolom narna auditor diisi dengan nama audit or yang penyimpa'ngan dilakukan oleh ketua t im dan pengendali teknis sesuai dengan yang ada di lapangan. o. Kolom PRUNJUK

15

Formulir K M A 15

..............

......................

..............

...................... ......................

Periode yang Diaudit Nomor Penugasan

................ : ..................... :

Pengendali Mu tu

:

Diserahkan oleh Ketua Tim kepada Pengendali b

Diserahkan oleh Pengendali Teknis kepada Pengendali Mu t u

c Diserahkan ke sekretariat untuk diketik d Diserahkan ke petugas reviu e Diperbaiki ole h sekretariat f dan dijilid Diserahkan ke Mutu h Diserahkan ke Organisasi i Diserahkan kepada j Didistribusikan kepada: 1 . Auditi 2. Organisasi 3. BPK 4. Arsip

Kolom informasi diisi dengan data yang berhubungan dengan a udit' b. Kolom diisi dengan uraian langkah pekerj aan yang a.

....

..

.

d. .

3

dengan

berhubungan . . . . . .

.

.

kegiatan .

.

.......

17

Formulir

17

CHECK

udit, metodologi audit, dan simpulan

audit

17

Formulir

17

CHECK

udit, metodologi audit, dan simpulan

audit

ar yang tidak diikuti, penjelasan yang memadai

Pengendali Tekni s Pengendali Mutu 23.

Distribusi

Direviu oleh, Pengendali teknis

tel ah sesuai ketentuan

.

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor uru t b. Kolom 2 diisi dengan uraian pekerjaan yang dilakukan c. Kolom 3 diisi dengan kondisi pekerjaan d. Kolom 4 diisi dengan keterangan yang diperlukan. e.

Kolom indentitas diisi dengan pengisi formuli r dan pereviunya

oleh, Ketua Tim:

18

Formulir KMA 18

KONSEP TEMUAN DAN RENCANA

LANJUT

....................................... Audit Nomor Surat Periode

....................................... Nomor Penyampaian Disampaikan Penutupan Audit

:

Teknis

Kolom inforasi cukup jelas b. Kolom 1diisi dengan nomor uru t c. Kolom 2 diisi dengan kondisi yang ditemuka n Kolom 3 diisi dengan kriteria yang diperyunakan e. Kolom 4 diisi dengan penyebab terjadinya kondlsi f. Kolom 5 diisi dengan akibat yang mungkin terjadi karena kondisi Kolom 6 diisi dengan rekomendasi yang diberikan auditor h. Kolom 7 diisi dengan rencana tindak yang direkomendasikan Kolom 8 diisi dengan komentar auditi rekomendasi yang diberikan komentar auditi j. Kolom 9 diisi dengan komentar auditor k. Kolom 10 diisi dengan keterangan yang diperlukan. I. Kolom pengendali teknis dan ketua t im diisi dengan nama dan tanda tangannya. a.

Tim

19

Formulir K M A 19

LANJUT TEMUA N AUDIT Nomor surat:

UMUM yang diaudit No.

Tgl

Perihal Eksemplar

:

Audit

No.

:

Penyampaian

No.Temuan

No. Rekomendasi Tindak

yang telah dilakukan:

penyelesaian:

audit i

Pengendali Teknis

(

PENGISIAN

a. Kolom informasi um um diisi dengan data audit umum dengan uraian tindakan yang telah dilakukan b. Kolom tindakan koreksi c. Kolom penyelesaian cukup jelas audi ti dan pengendali teknis cukup jelas d. Kolom

20

Formulir K M A 20

PEMANTAUAN

LANJUT TEMUAN AUDIT

Nomor surat:

Namaauditi

:

.......................................................

Tim Pemantau Tindak

PETUNJUK

a. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat tindak lanjut b. Kolom informasi umum diisi dengan nama auditi dan 1 diisi dengan nomor ur ut c. d. Kolom 2 diisi dengan nomor Hasil Audit e. Kolom 3 diisi dengan uraian hasil temuan f. Kolom 4 diisi dengan rekomendasi auditor g. Kolom 5 diisi dengan uraian tindak lanjut h. Kolom 6 diisi dengan keterangan status tindak lanjut i. Kolorn pelaksana tindak lanjut diisi dengan nama orang yang melaksanakan tindak

Formulir K M A 21

Temuan Audit yang Belum Ditindaklanjuti Sampai Dengan Lebih dari 1 Bulan pada instansi Pada hari ini, yang

telah dilakukan pemutakhiran data te mua n aud it

ditindaklanjuti bulan

s.d

oleh auditi

yang dihadiri

oleh:

proses pernutakh iran i ni telah dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data audit APlP dengan sebagai berikut.

Rincian ternuan per LHA terdapat dalam yang tidak dapat dipisahkan dengan

ternuan

berita acara ini dan merupakan satu kesatuan Acara ini.

Demikian beri ta acara ini dib uat dengan sebenarnya unt uk digunakan sebagaimana mestinya.

tgl, bln, thn

Auditi

PETUNJUK

Kolom instansi diisi dengan nama auditi diis i sesuai dengan saat pemutakhiran data c. Kolom personal yang hadir diisi sesuai dengan yang hadir d. Kolom1diisi dengan nomor urut LHA e. Kolom 2 diisi dengan nomor dan f. Kolom 3 dan 4 diisi data jumlah ternuan dan nilai sebelum pemutakhiran g. Kolom 5 dan 6 diisi data jumlah temuan dan nilai saat tindak a.

b. Kolom hari dan

Kolom 7 dan 8 diisi data jurnlah temuan dan nilai Kolom audi ti diisi dengan nama dan tanda j. Kolom APIP diis i dengan nama dan tanda h.

pemutakhiran

22 Formulir

KM A 22 -

RENCANA AUDIT

OBJEK AUDIT

TAHUN

4

PETUNJUK

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut diisi dengan nama auditi yang akan diaudit c. Kolom 3 diisi dengan sasaran audit waktu dilaksanakan d. Kolom 4 sd 15 tiisi dengan tanda yang

b. Kolom 2

Z O O X

e y e u

Z O O X

e y e u

RAN

24

K M A 24

ANGGARAN BIAYA AUDIT TAHUN 200X

BULAN:

..............

RAN

24

K M A 24

ANGGARAN BIAYA AUDIT TAHUN 200X

BULAN:

..............

PETUNJUK urut a. Kolorn 1 diisi dengan b. Kolorn 2 diisi dengan nama audit i c. Kolom 3 diisi dengan tujuan au dit d. Kolom 4 diisi dengan nama petugas e. Kolom 5 diisi dengan jabatannya f. Kolom 6 diisi dengan jumlah hari audit Kolom 7 diisi dengan rupiah uang transpor h. Kolom diisi dengan rupiah uang i. Kolom 9 diisi dengan jumlah uang transpor dan

25

K M A 25

REKAPITULASI

AUDIT

TAHUN 200X ,

BULAN

TRANSPOR

1

2

Februari Maret

Desember Jumlah

PETUNJUK a.

Kolom

b. Kolom 2 c.

diisi dengan nama bulan diisi dengan

uang transpor

Kolom 3 diisi dengan jumlah uang

d.Kolorn 4

diisi dengan jurnlah hote l

Kolom 5 diisi dengan jumlah

3

4

5

28

Formulir K M A 28

SURAT

Kepada

:

Dari Perihal

:

Daftar temuan

TEMUAN

disampaikan untuk dibahas.

Bersama ini kami sampaikan daftar temuan yang telah dibahas dengan Saudara A, B, dan C yang jawab dalam bidang tugasnya masing -masing. Mereka telah menye tuju i yang dimuat dalam daftar temuan. Kami mengharapkan saudara dapat mempelajar inya dengan seksama dan apabila Saudara tidak berkeberatan, kami membahasnya bersama pada

perh atian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Audit,

(

PETUNJUK a. Kolom kepada diisi dengan nama tertinggi dari auditi b. Kolorn dari diisi dengan nama ketua tim audit c. Kolom perihal diisi dengan rnaksud surat atau penyampaian daftar temuan d. Kolom diisi dengan diinginkannya pembahasan e. Kolom ketua tim audit diisi dengan nama dan tanda ketua tim audit

PERMENPAN No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP

Recommend Documents